dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalam Pasal54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut: 1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga nonstruktural,Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

Menurut ketentuan Pasal 51 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, termasukdidalamnya penempatan dalam jabatan. Ketentuan Umum Pasal 1 butirnomor 22; Ahli menyatakan mengenai perubahan nama terkait pemilihan SekdaKota Bandung ini dulu waktu Pak Ridwan Kamil masih posisinya sebagaiWalikota, beliau mengusulkan tapi belum memutuskan. Kalau usulsifatnya masih tentatif, kecuali kalau sudah keluar keputusan.

PUTUSAN Nomor : 58/G/2019/PTUN.BDGbuktinya tetap tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk mengusulkanpergantian calon Sekretaris Daerah karena Sekretaris Daerah Kotamerupakan jabatan karir yang penilaiannya menggunakan merit sistem sertatidak boleh dibawa ke ranah politik praktis; Usulan Pergantian Sekretaris Daerah Kota Bandung tanpa ditemukannyacacat moral atau tidak terpenuhinya lagi persyaratan dari Penggugat telahmenimbulkan pelanggaran terhadap asas pengharapan yang wajar, yaituwajar menurut

Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisHalaman 63 dari 70 HalamanPerkara Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN.JBIjenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit

;Ayat (2): Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi PemerintahHalaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABNberdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan PejabatPembina Kepegawaian di instansi masingmasing ;Ayat (3): Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat PembinaKepegawaian di instansi masingmasing.

HAPSA HASAN, maka sesuai dengan teoribeban pembuktian berdasarkan kepatutan (burden of proof based on merit), Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat I patut dibebankan untuk membuktikan dalil pemberiandimaksud.Hal. 37 dari 57 hal.

ini berdasarkan SK Drut No. 429/SHS.01/Kpts/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang PembagianTantiem tahun 2009 bagi Direksi, Dewan Komisaris danSekretaris Dewan Komisaris, Sedangkan Jasa Produksitahun 2009 berdasarkan risalah RUPS tentang persetujuanlaporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahunbuku 2009, pada butir Ill.7 bahwa persetujuan prinsipdituangkan dalam RUPS namun pelaksanaan sepenuhnyadiserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris denganmemperhatikan kinerja, asas kewajaran dan merit

Sedangkan Jasa Produksi tahun 2010berdasarkanrisalah RUPS tentang persetujuan laporantahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku2010, pada butir III.5 bahwa persetujuan prinsip dituangkandalam RUPS namun pelaksanaan sepenuhnya diserahkankepada ODireksi dan Dewan Komisaris denganmemperhatikan kinerja, asas kewajaran dan merit systemdengan pemberian Jasa Produksi yang telah dianggarkandan dialokasikan sebagai biaya tahun 2010 sebesar Rp.7.434.284.804, dibagikan kepada karyawan.c.

berdasarkan SK Drut No. 429/SHS.01/Kpts/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pembagian128Tantiem tahun 2009 bagi Direksi, Dewan Komisaris danSekretaris Dewan Komisaris, Sedangkan Jasa Produksitahun 2009 berdasarkan risalah RUPS tentang persetujuanlaporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahunbuku 2009, pada butir Ill.7 bahwa persetujuan prinsipdituangkan dalam RUPS namun pelaksanaan sepenuhnyadiserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris denganmemperhatikan kinerja, asas kewajaran dan merit

Sedangkan Jasa Produksi tahun 2010berdasarkanrisalah RUPS tentang persetujuan laporantahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku2010, pada butir III.5 bahwa persetujuan prinsip dituangkandalam RUPS namun pelaksanaan sepenuhnya diserahkankepada ODireksi dan Dewan Komisaris denganmemperhatikan kinerja, asas kewajaran dan merit systemdengan pemberian Jasa Produksi yang telah dianggarkandan dialokasikan sebagai biaya tahun 2010 sebesar Rp.7.434.284.804, dibagikan kepada karyawan.Dasar TANTIEM

Menteri PerhubunganNomor : KP26 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010, kemudiandibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautPulau Terluar Kepulauan Riau Nomor : KP. 02/SK/PFPLPTKR/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 untuk melakukan pelelangan umumPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Terluar di TanjungBerakit Desa Berakit Kabupaten Bintan dengan metode pascakualifikasi dengan evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai(merit

Siman EranesiaArdesplan dimana saksi Binsar Simanjuntak selaku Direktur Utamasebagai calon pemenang 1 (satu) dalam pekerjaan pembangunanfasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Berakit Tahun Anggaran 2010,berdasarkan hasil evaluasi penawaran menggunakan sistem merit pointyang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa tersebut diatasdan atas usulan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, selanjutnya terdakwaFirmansyah Chomsani, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmenmenunjuk PT.

Siman EranesiaArdesplan dimana saksi Binsar Simanjuntak selaku Direktur Utamasebagai calon pemenang (satu) dalam pekerjaan pembangunan fasilitasPelabuhan Laut Tanjung Berakit Tahun Anggaran 2010, berdasarkanhasil evaluasi penawaran menggunakan sistem merit point yangdilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa tersebut diatas dan atasusulan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, selanjutnya terdakwaFirmansyah Chomsani, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmenmenunjuk PT.

Abdullah Wahid, MT: Insan Ahda Tanjung, ST.MT: Totong Endang, S.SE, Syafyunidel,ST, AnjarWijaya Kusuma, SEBahwa, dalam proses pelelangan pekerjaan pembangunan pelabuhan tersebutPanitia menggunakan metode Pasca Kualifikasi dengan evaluasi penawaranHal 179 dari 245 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2014/PN.Tpg180menggunakan sistem nilai ( merit pointsystem).

PekerjaanPengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di RS Pendidikan dan RS Rujukan Tahun Anggaran2010 dengan nilai Paket Pekerjaan Rp.448.975.317.370,25,Berdasarkan Surat Pengumuman Lelang NomorPL.01.01/11/1/10988 /2010 Tanggal 16 Agustus 2010 di Koran Tempo,yang akan dilaksanakan secara Elektronik melalui Portal EProcurementLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian KesehatanRl. metode pelelangan pasca kwalifikasi dengan evaluasi system nilaiatau merit

Hal tersebur didapat dari hasil murni semua persyaratanterpenuhi baik teknis maupun administrasi;Bahwa alasannya menjadi pemenang adalah evaluasi dilakukan denganmenggunakan sistem merit point yaitu panitia mempertimbangkankualitas ketimbang harga. Pemenangan dilakukan dengan pengaruhdalam penyusunan spesifikasi alat. Seharusnya ideal alat dan spesifikasialat diperiksa dengan dibentuk satu tim bagian teknis yang menentukankebutuhan alat.

Hal tersebut menurutsaksi tidak sesuai dengan Keppres 80;Bahwa saksi mencoba dengan sistem merit point. KPA mengatakankalau itu yang terbaik silahkan lakukan, PPK tidak ada pada saatpembicaraan itu;Bahwa setelah itu saksi melaporkan kepada terdakwa semuanya danmelaporkan, sesuai dengan keppres ya lakukan saja ;Bahwa tanggapan terdakwa kalau spesifikasi sesuai dengan keppres yalakukan saja;Bahwa sksi memandang tidak layak jika pengadaan diadakan di PPSDM,harusnya diadakan di Yan Medik.

Hal itu semua dilakukan hanyaberdasarkan surat penawaran rekanan saja;Bahwa pelelangan dilakukan dua kali, pada lelang pertama dilakukandengan sistem evaluasi merit point dimana evaluasi dilakukanberdasarkan kualitas, kualitas barang baik dengan harga tinggi bisamenang.

Metode Pelelangan Pascakualifikasi dengan Evaluasi sistemnilai (merit Point).5. Pendaftaran dan pengambilan dokumen Lelang (Downloaddokumen pemilihan dan kualifikasi mulai tanggal 16 sampaidengan 27 Agustus 2010/6.

TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Nomor:22/G/2019/PTUN.ABNAyat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

berwenang, dalam Pasal 54 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, menyebutkan bahwa :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, sekretarisJenderal/secretariat lembaga Negara, secretariat lembaganonstructural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

nen en nneenenenee. bupati/walikota di kKabupaten/kota. 2 22222 n nn nn en en enn n en nn eensPasal 54>~ = 222 === ==(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementrian,sektreraris jendral/secretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaganonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota,; (2)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan system merit

Walaupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat beresiko tidakmendapatkan penilaian berupa merit. dan karir Penggugat Rekonvensi/Tergugatsebagai karyawan dipertaruhkan. Tetapi untuk kepentingan orang banyak2termasuk kepentingan Tergugat Rekonvensi/Penggugat sendiri, PenggugatRekonvensi/Tergugat tetap menandatanganinya.

5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentangTata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka, makaTergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sesuaikewenangannya melakukan promosi atau rotasi dengan caramelaksanakan seleksi calon jabatan pimpinan tinggi pratama diLingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secaraterbuka dan kompetitif berdasarkan system merit

Perubaha Metode Evaluasi dari Merit Point ke Sistem Gugur tidakdisertai Addendum RKS.2. Spesifikasi alat yang ada dalam dokumen RKS sangat nampakmengarah ke produk tertentu karena tidak ada range untuk Dimensi danBerat.3. Telah terjadi KKN dikarenakan CV. Bintang Perdana, CV. NazwaMedika dan CV. Putra Bungsu Mandiri diwakili oleh satu orang yangmengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.c) PT.

Perubaha Metode Evaluasi dari Merit Point ke Sistem Gugur tidak disertaiAddendum RKS.2. Spesifikasi alat yang ada dalam dokumen RKS sangat nampak mengarahke produk tertentu karena tidak ada range untuk Dimensi dan Berat.3. Telah terjadi KKN dikarenakan CV. Bintang Perdana, CV. Nazwa Medikadan CV. Putra Bungsu Mandiri diwakili oleh satu) orang yangmengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.c) PT.

TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Halaman 55 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.ABNPasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariatlembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

api jens FN BROWING SA 18 Made InBELGIUM Cal 9 MM Nomor sari 88898 yang berisikan 1 butir peluru.1 (satu) pucuk senjata api FN BROWING HI POWER AUTOMATICyang berisikan 3 butir peluru.5 (lima) butir peluru dalam bungkus rokok sampurna mil.2 (dua) lembar Plat Nomor dengan No.pol B1085KFV.2 (dua) lembar Plat Nomor dengan No.pol.D1236D.1 (Satu) buah psau Stenlis bersangkutan kertas minyak warna cokkt1 (satu) buah tas warna hitam.1 (satu) buah Hand Phone Nokia Tipe RH 130 warna biru.1 (satu) buah Hp merit

provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kotaPasal 54: (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementrian, sektrerarisHal. 66 dari.75 halamanPutusan Perkara Nomor :107/G/2019/PTUN.BKLJendral/secretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkansystem merit

yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN diInstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit

yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalamPasal 54 UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut : (1)Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, SekretarisJenderal / Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota ; (2)Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

KIMIA FARMA TD. perludinegosiasi karena tinggi, sebagai calon pemenang penyedia barangmetode evaluasi dan klarifikasi adalah sistem nilai / merit dimana siapayang menawar terendah maka akan mendapat nilai yang tinggi,sedangkan yang menawar harga tinggi maka nilainya rendah, dalam halini yang memasukan penawaran tinggi adalah PT. KIMIA FARMA TD.sebesar Rp. 771.067.572.840, dan PT.

KIMIA FARMA TD. perludinegosiasi karena tinggi, sebagai calon pemenang penyedia barangmetode evaluasi dan klarifikasi adalah sistem nilai / merit dimana siapayang menawar terendah maka akan mendapat nilai yang tinggi,sedangkan yang menawar harga tinggi maka nilainya rendah, dalam halini yang memasukan penawaran tinggi adalah PT. KIMIA FARMA TD.sebesar Rp. 71.067.572.840, dan PT.