Ditemukan 703 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : suhedi sumedi suwedi suteki suardi sutadi sutendi
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2008 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg
Tanggal 21 Januari 2016 — HENGKY MARLOANTO Lawan 1. PT.GUNUNG SURYA KENCANA 2.LEONARD ANTHONIUS
99 — 54
  • (Vide Adrian Sutedi, SH.,MH, Tanggung Jawab Produk dalam HukumPerlindungan Konsumen,Ghalia Indonesia,2008, hlm.215);Menimbang, secara filosofis membedakan antara perbuatan melawan hukumdan wanprestasi sebenarnya gampanggampang susah. Sepintas lalu, kita bisamelihat persamaan dan perbedaanya dengan gampang. Baik perbuatan melawanhukum dan wanprestasi, samasama dapat diajukan tuntutan ganti rugi.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 20-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN BAUBAU Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Bau
Tanggal 7 Mei 2018 — Penggugat:
LA SANTJO
Tergugat:
1.LA ODE SYAMSUDIN
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau
73 — 23
  • Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hakdan pembayaran harganya dilakukan secara serentak/kontan, atau baru dibayarsebagian (tunai dianggap tunal), dalam hal pembeli tidak membayar sisanya,maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akantetapi atas dasar hukum utang piutang (vide : Peralihan Hak Atas Tanah danPendaftarannya, Adrian Sutedi, SH.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bau
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
MARTHINUS THADIUS
Tergugat:
1.ABBAS
2.JALIFA
3.WA UJA
88 — 230
  • Jual beli tanah yangdilakukan oleh yang tidak berhak adalah batal demi hukum, artinya sejaksemula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli (vide Adrian Sutedi,S.H.
Pengadilan PN SINJAI Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Snj
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
MANSUR
Tergugat:
1.TAHIR
2.BUGE
3.HALIFA
4.JAWASANG
89 — 39
  • Selain itu menurut Adrian Sutedi, (Sertifikat Hak Atas Tanah,Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 77) dengan melakukan perjanjian jual bel!tanah di depan pejabat yang dimaksud, maka sifat terang yang disyaratkan olehhukum adat dalam melakukan perjanjian jual beli telah terpenuhi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2350 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Agustus 2014 — PHANG MEN KWET alias SUKARDI, dkk vs PHANG A DJUN alias ALI, dk
38 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraannegara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asasakuntabilitas yang merupakan wilayah (domain) hukum administrasi negara.Sehingga dalam hal menerbitkan suatu Alas Hak merupakan suatu KeputusanTata Usaha Negara (Beschikking) untuk mengujinya apakah suatu Keputusan(Beschikking) bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik atautidak haruslah di uji dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa menurut Adrian Sutedi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 29-04-2013 — Upload : 27-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 29 April 2013 — PT. DELPHIA PRIMA JAYA, diwakili oleh Direksi/ Direktur Utama Willy Widjaja terhadap PT. IGLAS (Persero), diwakili oleh Direksi/ Direktur Utama Ir. H. AGUS ANDIYANI
225 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI)atas permintaan fatwa dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani tentang"Pemisahankekayaan Negara yang padaintinya bahwakerugianBUMN atas bisnisnya yang dijalankan tidak dapat diartikan kerugian keuangan Negara karenasudahterpisah dengan kekayaanNegara";Bahwa mengutip pendapat Adrian Sutedi, S.H., M.H. dalam bukunyayang berjudul: "HUKUM KEUANGAN NEGARA", 2010, Penerbit: SinarGrafika, Jakarta, halaman 49, dinyatakan bahwa "Pada sisi lain, Pasal 11 UndangUndang BUMN menvebutkan
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Wsb
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat:
1.Joko Setyono
2.DARWIYATUN
Tergugat:
1.Budi Waluyo
2.PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Puspa Kencana Kertek, Wonosobo
3.SABARI
Turut Tergugat:
1.YENNY IKA PUTRI HARDIYANIWATI, SH
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
3.ATR BPN kantor wilayah kabupaten Wonosobo
96 — 14
  • Jual Beli menurut ketentuan dalam UU Pokok AgrariaMenimbang, bahwa jual beli tanah berdasarkan UUPA tidakditerangkan secara jelas, akan tetapi dalam pasal 5 UUPA disebutkanbahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah hukum adat, jadi pengertianjual beli tanah menurut UUPA adalah jual beli menurut hukum adat yangHal. 30 dari 37Putusan Nomor12/Pdt.G/2018/PN Wsb.telah disempurnakan / dihilangkan sifat kedaerahannya (Adrian Sutedi.2007. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-12-2016 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 501/Pdt.G/2016/PN Bdg
Tanggal 26 September 2017 — TARUMANEGARA RIVAI LAWAN PT. Bank CIMB Niaga Tbk, DKK
98 — 43
  • diindahkan ke sertifikat hipotik dan terakhir ke sertifikat haktanggungan, pengalihan tersebut dikukuhkan dengan UU NO.4 Tahun 1996yang merupakan HUKUM MATERIIL BUKAN HUKUM FORMIL Hukummateriil mengatur hak dan kewajiban, sedangkan hukum formil bersifatIMPERATIF yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil.Pengalihan titel eksekutorial dari grosse akta hipotik ke sertifikat hipotik lalukesertifikat hak tanggungan merupakan penyimpangan fergadap Pasal 224HIR yang bersifat memaksa, menurut Adrian Sutedi
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 16-10-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Rap
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
ERWIN BARITA BARUS
Tergugat:
1.JULIA ASMARA
2.SYAIFUL USDEK
Turut Tergugat:
2.NOTARIS JOHNNY AGAPE LUMBAN TOBING, SH
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU
4.DAUD GERALDI SIAHAAN
116 — 9
  • (Vide Adrian Sutedi, SH.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kdi
Tanggal 20 Oktober 2014 — WAHYU RIADI
melawan
SUNI’AH
76 — 26
  • Demikian juga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06Tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 perihal uitvoerbaar bij voorraad, sekalipun dalamPasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg diberikan suatu kewenangan diskresionerkepada hakim yang tidak imperative sifatnya diminta agar hakim tidak menjatuhkankeputusan itu walaupun syaratsyarat pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg telahterpenuhi (Vide Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,hlm. 17), dengan demikian
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN BATAM Nomor 290/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat:
SANI CHIA
Tergugat:
1.PT. BPR DANAMAS SIMPAN PINJAM
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BATAM Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM
111 — 160
  • Pengalihan titel eksekutorial dari grosse akta hipotik ke sertifikat hipotiklalu kesertifikat hak tanggungan merupakan penyimpangan terhadap Pasal 224HIR yang bersifat memaksa, menurut Adrian Sutedi, SH., M.H menyatakandalam halaman 121 124, sehinggaSertifikat Hak Tanggungan SHM No.509atas nama SANI CHIA tidak memenuhi syarat sebagai grosse akta menurutPasal 224 HIR, karena :a.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-12-2014 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 36/Pdt.G/2014/PN Sml
Tanggal 10 Agustus 2015 — JEVERSON TANAGO (PENGGUGAT) ; YOHANIS SALEKY,DKK (PARA TERGUGAT)
83 — 139
  • Sedangkanhak perorangan ialah hak yang diberikan kepada warga persekutuan/desaataupun orang luar atas atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayatpersekutuan yang bersangkutan (Adrian Sutedi. SH. MH. 2006., Peralihan Hakatas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Hal. 48) ;
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata Tanah
Register : 08-01-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Wsb
Tanggal 21 September 2015 — NY. KHOLIYAH, DKK Melawan SUDARMAN, DKK
121 — 51
  • Bahwa menurut pendapat Adrian Sutedi, S.H., M.H., dalam bukunyayang berjudul Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Penerbit SinarGrafika, pada halaman 76 79 telah diuraikan tata cara jual beli tanahmenurut UUPA. Bahwa dalam uraiannya, Adrian Sutedi, S.H., M.H.,menyebutkan syarat jual beli tanah ada 2 (dua) yaitu syarat materiil dansyarat formil, yang pada pokoknya sebagai berikut :1. Syarat materiilSyarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanahtersebut, antara lain :a.
    dan tanda buktipembayaran biaya pendaftarannya.2) Jika tanahnya belum bersertifikat : suratketerangan bahwa tanah tersebut belumbersertifikat, suratsurat tanah yang ada yangmemerlukan penguatan oleh Kepala Desa danCamat, dilengkapi dengan suratsurat yangmembuktikan identitas penjual dan pembelinyayang diperlukan untuk pensertifikatantanahnya setelah selesai dilakukan jual beli.Menimbang, bahwa pada halaman 79 dalam bukunya yang berjudulPeralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya tersebut, Adrian Sutedi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 13-06-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 4 Desember 2014 — H. M. ICHSAN; melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG; - WALIKOTA BONTANG (TERGUGAT II INTERVENSI);
122 — 28
  • (Vide : Adrian Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat sebagaiTanda Bukti Hak Atas Tanah, Jakarta, BP.Cipta Jaya, 2006, hlm. 2728).Terkait Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, hal tersebut dapat dilihatdalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (2)29UUPA.
Pengadilan PTUN PALU TUN Pertanahan
Register : 10-07-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 14/G/2013/PTUN.PL
Tanggal 24 Februari 2014 — - BUDI TUMEWU vs - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU - MOH. FAHRUDIN YUNUS,SH. - ANDI ASRI, ST.
82 — 28
  • Bahwa pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif tidakmemberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagaipemegang hak karena Negara tidak menjamin kebenaran catatanyang disajikan (Adrian Sutedi,S.H..M.H. dalam bukunyaPeralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya) terbitan SinarGrafika, halaman 113; Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan TUN/ ke 3Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa seperti tersebutdiatas, maka Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, karenaSurat
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-04-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN BATANG Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Btg
Tanggal 20 Januari 2016 — KASBOLAH, Dkk; TRI WIRATMO, Dkk
88 — 19
  • dari para pejabat yang berwenang .3) Putusan Mahkamah Agung No.992 K / Sip / 1979 tanggal 14 April1986 , yang menyebutkan :Semenjak Akta Jual Beli ditandatangani di depan Pejabat PembuatAkta Tanah , hak atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli ;4) Putusan Mahkamah Agung No.3045 K / Pdt / 1991 yangmenyebutkan :Jual Beli tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sahmenurut hukum ;5) Pendapat Boedi Harsono dalam buku Adrian Sutedi
    , "PeralihanHak Atas Tanah dan Pendaftarannya" , Penerbit : Sinar Grafika:Jakarta, hal. 79 yang menyebutkan :Akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benarsudah dilakukannya jual bell ;6) Pendapat Maria Sumardjono dalam buku Adrian Sutedi, "PeralihanHak Atas Tanah dan Pendaftarannya" , Penerbit : Sinar Grafika:Jakarta, hal. 85 yang menyebutkan :UUPA menganut sistem registration of title (pendaftaran hak).Dalam hak jual beli hak milik atas tanah didasarkan pada hukumadat, dimana jual
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Waris
Register : 24-04-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 08-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 166/PDT.G/2015/PN.SGR
Tanggal 1 Desember 2015 — perdata - ANAK AGUNG NGURAH AGUS SUSANTA melawan - ANAK AGUNG MADE SANTOSA - AYU NOVI SRI SANTOSA - SRI SALWATI - DEWI ASTUTI - DRA. NI KETUT SUARI - DRA. I GUSTI AYU NYOMAN SAYANG - KETUT DANAYA, ST - IRA HARISATYAWATI SANTOSA - KETUT SUMENDRA - I GEDE NOVA ARYA SUJANA - NI KOMANG SULIANTI - I MADE DHARMA TANAYA,SH - Pemerintah Republik Indopnesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng,
148 — 76
  • Hanyapada usia sertifikat di bawah 5 tahun sajalah pihak lain diberikankesempatan untuk menggugat kepemilikan atau penguasaan hakatas tanah si pemegang sertifikat, kalau memang mempunyai buktiyang juga berkekuatan hukum sama derajadnya (Adrian Sutedi,SH.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 04-09-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 458/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
I Ketut Daper, SE
Tergugat:
1.I Gede Sukarman, SE,MBA
2.Nyonya Ni Wayan Wenny Setianingsih
3.Dewa Putu Cintiadnyana
Turut Tergugat:
1.Lazarus Birehina, SH,M.Kn
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
80 — 47
  • Ill telah meneliti dan mempelajari Sertipikat Obyek tanahSengketa Hak milik Nomor 212/ Desa Bukti tersebut, yaitu:3.1 Pertama dimana Sertipikat Obyek Sengketa atas nama:Tergugat I, Oleh karena sertipikat Obyek Sengketa telah tercatatatas nama : Tergugat sedangkan secara yuridis sertipikattanah merupakan bukti autentik sesuai dengan pasal 285 Rbg,pasal 1868 BW serta pasal 19 (2) Sub C U U No. 5 tahun 1960( Undang undang Pokok Agraria ) merupakan bukti yangsempurna ,demikian pula pendapat Adrian Sutedi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-03-2017 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 179/Pdt.Bth/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. INDO RAYA ENERGI
Tergugat:
1.ICT COTTON LIMITED
2.PT. GREENMILL SPINNING INTERNATIONAL dahulu PT. ROYAL COTTON INDONESIA
299 — 198
  • ., Penerbit Swara Justitia Jakarta, Cetakan September 2005,pencetak Sinar Metro Jakarta, setelah dicocokkan dengan aslinyakemudian diberi tanda dengan Bukti P7;Fotokopi Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, penulis Adrian Sutedi,S.H., M.H., Penerbit Rain Asa Sukses (Penebar Swadaya Group),setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda dengan BuktiP8;Fotokopi Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis PeradilanPerdata Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2008, setelah dicocokkandengan aslinya
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 02-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 326/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 7 Desember 2017 — JHON PITER PURBA VS MARADEN PURBA
69 — 35
  • Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yangditimbulkan ;(Vide Adrian Sutedi, SH, MH : Tanggung jawab Produk dalam HukumPerlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, 2008, halaman 215) ;9. Bahwa selanjutnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatigedaad) ,kalau didalamnya terdapat salahsatu unsur berikut, yaitu :a. Bertentangan dengan hak orang lain ;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri ;c. Bertentangan dengan kesusilaan ;d.