Ditemukan 703 data
99 — 54
(Vide Adrian Sutedi, SH.,MH, Tanggung Jawab Produk dalam HukumPerlindungan Konsumen,Ghalia Indonesia,2008, hlm.215);Menimbang, secara filosofis membedakan antara perbuatan melawan hukumdan wanprestasi sebenarnya gampanggampang susah. Sepintas lalu, kita bisamelihat persamaan dan perbedaanya dengan gampang. Baik perbuatan melawanhukum dan wanprestasi, samasama dapat diajukan tuntutan ganti rugi.
LA SANTJO
Tergugat:
1.LA ODE SYAMSUDIN
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau
73 — 23
Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hakdan pembayaran harganya dilakukan secara serentak/kontan, atau baru dibayarsebagian (tunai dianggap tunal), dalam hal pembeli tidak membayar sisanya,maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akantetapi atas dasar hukum utang piutang (vide : Peralihan Hak Atas Tanah danPendaftarannya, Adrian Sutedi, SH.
MARTHINUS THADIUS
Tergugat:
1.ABBAS
2.JALIFA
3.WA UJA
88 — 230
Jual beli tanah yangdilakukan oleh yang tidak berhak adalah batal demi hukum, artinya sejaksemula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli (vide Adrian Sutedi,S.H.
MANSUR
Tergugat:
1.TAHIR
2.BUGE
3.HALIFA
4.JAWASANG
89 — 39
Selain itu menurut Adrian Sutedi, (Sertifikat Hak Atas Tanah,Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 77) dengan melakukan perjanjian jual bel!tanah di depan pejabat yang dimaksud, maka sifat terang yang disyaratkan olehhukum adat dalam melakukan perjanjian jual beli telah terpenuhi.
38 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraannegara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asasakuntabilitas yang merupakan wilayah (domain) hukum administrasi negara.Sehingga dalam hal menerbitkan suatu Alas Hak merupakan suatu KeputusanTata Usaha Negara (Beschikking) untuk mengujinya apakah suatu Keputusan(Beschikking) bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik atautidak haruslah di uji dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa menurut Adrian Sutedi
225 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Wakil Ketua Mahkamah Agung RI)atas permintaan fatwa dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani tentang"Pemisahankekayaan Negara yang padaintinya bahwakerugianBUMN atas bisnisnya yang dijalankan tidak dapat diartikan kerugian keuangan Negara karenasudahterpisah dengan kekayaanNegara";Bahwa mengutip pendapat Adrian Sutedi, S.H., M.H. dalam bukunyayang berjudul: "HUKUM KEUANGAN NEGARA", 2010, Penerbit: SinarGrafika, Jakarta, halaman 49, dinyatakan bahwa "Pada sisi lain, Pasal 11 UndangUndang BUMN menvebutkan
1.Joko Setyono
2.DARWIYATUN
Tergugat:
1.Budi Waluyo
2.PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Puspa Kencana Kertek, Wonosobo
3.SABARI
Turut Tergugat:
1.YENNY IKA PUTRI HARDIYANIWATI, SH
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
3.ATR BPN kantor wilayah kabupaten Wonosobo
96 — 14
Jual Beli menurut ketentuan dalam UU Pokok AgrariaMenimbang, bahwa jual beli tanah berdasarkan UUPA tidakditerangkan secara jelas, akan tetapi dalam pasal 5 UUPA disebutkanbahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah hukum adat, jadi pengertianjual beli tanah menurut UUPA adalah jual beli menurut hukum adat yangHal. 30 dari 37Putusan Nomor12/Pdt.G/2018/PN Wsb.telah disempurnakan / dihilangkan sifat kedaerahannya (Adrian Sutedi.2007. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya.
98 — 43
diindahkan ke sertifikat hipotik dan terakhir ke sertifikat haktanggungan, pengalihan tersebut dikukuhkan dengan UU NO.4 Tahun 1996yang merupakan HUKUM MATERIIL BUKAN HUKUM FORMIL Hukummateriil mengatur hak dan kewajiban, sedangkan hukum formil bersifatIMPERATIF yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil.Pengalihan titel eksekutorial dari grosse akta hipotik ke sertifikat hipotik lalukesertifikat hak tanggungan merupakan penyimpangan fergadap Pasal 224HIR yang bersifat memaksa, menurut Adrian Sutedi
ERWIN BARITA BARUS
Tergugat:
1.JULIA ASMARA
2.SYAIFUL USDEK
Turut Tergugat:
2.NOTARIS JOHNNY AGAPE LUMBAN TOBING, SH
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU
4.DAUD GERALDI SIAHAAN
116 — 9
(Vide Adrian Sutedi, SH.
melawan
SUNIâÂÂAH
76 — 26
Demikian juga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06Tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 perihal uitvoerbaar bij voorraad, sekalipun dalamPasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg diberikan suatu kewenangan diskresionerkepada hakim yang tidak imperative sifatnya diminta agar hakim tidak menjatuhkankeputusan itu walaupun syaratsyarat pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg telahterpenuhi (Vide Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,hlm. 17), dengan demikian
SANI CHIA
Tergugat:
1.PT. BPR DANAMAS SIMPAN PINJAM
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BATAM Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM
111 — 160
Pengalihan titel eksekutorial dari grosse akta hipotik ke sertifikat hipotiklalu kesertifikat hak tanggungan merupakan penyimpangan terhadap Pasal 224HIR yang bersifat memaksa, menurut Adrian Sutedi, SH., M.H menyatakandalam halaman 121 124, sehinggaSertifikat Hak Tanggungan SHM No.509atas nama SANI CHIA tidak memenuhi syarat sebagai grosse akta menurutPasal 224 HIR, karena :a.
83 — 139
Sedangkanhak perorangan ialah hak yang diberikan kepada warga persekutuan/desaataupun orang luar atas atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayatpersekutuan yang bersangkutan (Adrian Sutedi. SH. MH. 2006., Peralihan Hakatas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Hal. 48) ;
121 — 51
Bahwa menurut pendapat Adrian Sutedi, S.H., M.H., dalam bukunyayang berjudul Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Penerbit SinarGrafika, pada halaman 76 79 telah diuraikan tata cara jual beli tanahmenurut UUPA. Bahwa dalam uraiannya, Adrian Sutedi, S.H., M.H.,menyebutkan syarat jual beli tanah ada 2 (dua) yaitu syarat materiil dansyarat formil, yang pada pokoknya sebagai berikut :1. Syarat materiilSyarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanahtersebut, antara lain :a.
dan tanda buktipembayaran biaya pendaftarannya.2) Jika tanahnya belum bersertifikat : suratketerangan bahwa tanah tersebut belumbersertifikat, suratsurat tanah yang ada yangmemerlukan penguatan oleh Kepala Desa danCamat, dilengkapi dengan suratsurat yangmembuktikan identitas penjual dan pembelinyayang diperlukan untuk pensertifikatantanahnya setelah selesai dilakukan jual beli.Menimbang, bahwa pada halaman 79 dalam bukunya yang berjudulPeralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya tersebut, Adrian Sutedi
122 — 28
(Vide : Adrian Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat sebagaiTanda Bukti Hak Atas Tanah, Jakarta, BP.Cipta Jaya, 2006, hlm. 2728).Terkait Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, hal tersebut dapat dilihatdalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (2)29UUPA.
82 — 28
Bahwa pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif tidakmemberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagaipemegang hak karena Negara tidak menjamin kebenaran catatanyang disajikan (Adrian Sutedi,S.H..M.H. dalam bukunyaPeralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya) terbitan SinarGrafika, halaman 113; Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan TUN/ ke 3Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa seperti tersebutdiatas, maka Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, karenaSurat
88 — 19
dari para pejabat yang berwenang .3) Putusan Mahkamah Agung No.992 K / Sip / 1979 tanggal 14 April1986 , yang menyebutkan :Semenjak Akta Jual Beli ditandatangani di depan Pejabat PembuatAkta Tanah , hak atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli ;4) Putusan Mahkamah Agung No.3045 K / Pdt / 1991 yangmenyebutkan :Jual Beli tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sahmenurut hukum ;5) Pendapat Boedi Harsono dalam buku Adrian Sutedi
, "PeralihanHak Atas Tanah dan Pendaftarannya" , Penerbit : Sinar Grafika:Jakarta, hal. 79 yang menyebutkan :Akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benarsudah dilakukannya jual bell ;6) Pendapat Maria Sumardjono dalam buku Adrian Sutedi, "PeralihanHak Atas Tanah dan Pendaftarannya" , Penerbit : Sinar Grafika:Jakarta, hal. 85 yang menyebutkan :UUPA menganut sistem registration of title (pendaftaran hak).Dalam hak jual beli hak milik atas tanah didasarkan pada hukumadat, dimana jual
148 — 76
Hanyapada usia sertifikat di bawah 5 tahun sajalah pihak lain diberikankesempatan untuk menggugat kepemilikan atau penguasaan hakatas tanah si pemegang sertifikat, kalau memang mempunyai buktiyang juga berkekuatan hukum sama derajadnya (Adrian Sutedi,SH.
I Ketut Daper, SE
Tergugat:
1.I Gede Sukarman, SE,MBA
2.Nyonya Ni Wayan Wenny Setianingsih
3.Dewa Putu Cintiadnyana
Turut Tergugat:
1.Lazarus Birehina, SH,M.Kn
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
80 — 47
Ill telah meneliti dan mempelajari Sertipikat Obyek tanahSengketa Hak milik Nomor 212/ Desa Bukti tersebut, yaitu:3.1 Pertama dimana Sertipikat Obyek Sengketa atas nama:Tergugat I, Oleh karena sertipikat Obyek Sengketa telah tercatatatas nama : Tergugat sedangkan secara yuridis sertipikattanah merupakan bukti autentik sesuai dengan pasal 285 Rbg,pasal 1868 BW serta pasal 19 (2) Sub C U U No. 5 tahun 1960( Undang undang Pokok Agraria ) merupakan bukti yangsempurna ,demikian pula pendapat Adrian Sutedi
PT. INDO RAYA ENERGI
Tergugat:
1.ICT COTTON LIMITED
2.PT. GREENMILL SPINNING INTERNATIONAL dahulu PT. ROYAL COTTON INDONESIA
299 — 198
., Penerbit Swara Justitia Jakarta, Cetakan September 2005,pencetak Sinar Metro Jakarta, setelah dicocokkan dengan aslinyakemudian diberi tanda dengan Bukti P7;Fotokopi Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, penulis Adrian Sutedi,S.H., M.H., Penerbit Rain Asa Sukses (Penebar Swadaya Group),setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda dengan BuktiP8;Fotokopi Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis PeradilanPerdata Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2008, setelah dicocokkandengan aslinya
69 — 35
Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yangditimbulkan ;(Vide Adrian Sutedi, SH, MH : Tanggung jawab Produk dalam HukumPerlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, 2008, halaman 215) ;9. Bahwa selanjutnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatigedaad) ,kalau didalamnya terdapat salahsatu unsur berikut, yaitu :a. Bertentangan dengan hak orang lain ;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri ;c. Bertentangan dengan kesusilaan ;d.