Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan dalam gugatan Penggugat poin2 yang menjelaskan status Penggugat adalah Janda dan Tergugat duda namuntidak dijelaskan status tersebut berdasarkan putusan Pengadilan nomor berapadan tahun berapa sehingga jelas kedudukan para pihak agar nantinya tidakterjadi tumpang tindin status hukum yang bersangkutan, karena legal formalstatus para pihak tidak jelas sehingga kami nilai pengadilan akan kesulitandidalam menentukan status hukumnya sebagai dasar diputuskannya perkaraini

No.2376 K/Padt/2010masalah tumpang tindin penguasaan/kepemilikan tanah akan tetapiTergugat Il sama sekali tidak memberikan solusi dan atau keputusan atascerobohan/kekeliruan yang sangat fatal tersebut ;Bahwa kecerobohan/kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan olehTergugat Il atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.3023 An.

pemegang obyek sengketa) ;10.Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 kuasa hukumPenggugat kembali mempertanyakan secara lisan tindak lanjutpenerbitan Sertipikat Hak Milik Penggugat yang telah diukur denganGambar Ukur Nomor 64/2009, Nib.14.09.05.01.02896 tertanggal 07Januari 2009, dan sket lokasi seluas 15.000 m2 kepada pihak Tergugatmelalui Saudara Subagio sebagai juru ukur pada Kantor Pertanahan KotaSingkawang, oleh saudara Subagio menyatakan bahwa tanah Penggugattelah terjadi tumpang tindin

Menyatakan bahwa Tergugat Ill telah tidak secara teliti dan cermatmemeriksa kelebihan luas permohonan perpanjangan hak pakaiTergugat IIl dengan cara antara lain tidak menghadirkan Penggugatsebagai orang yang menguasai tanah perbatasan sehingga terjaditumpang tindin penguasaa tanah antara Tergugat dan Penggugat;5.

. 2 diatas, maka tanahyang terdapat pada objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah tanahyang berasal dari hak milik Lalu Padelan sesuai Pipil No. 1165 Percil.263 atas nama Lalu Padlan, dan sesuai Surat Keterangan Tanah NomorSKT.8/WPJ.14/KB.03/1991 serta diatas tanah tersebut Tergugatpulatelah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1077 tanggal 7Desember 1999 dan Sertipikat Hak Milik No. 1148 tanggal 16 Maret2001, sehingga dengan demikian Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa2 menjadi tumpang tindin

Bahwa untukmencegah adanya putusan yang tumpang tindin atau bertentangandengan proses hukum pidana yang telah berjalan terlebih dahulu, makaseharusnya gugatan a quo menunggu putusan pengadilan terkait apakahterdapat pemalsuan data dalam penerbitan obyek sengketa dan obyeksengketa II. 2292222 nono nnn nn nn nnn ncn cn cn nn ncn nc nsecBahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan tata usaha negaraatas obyek sengketa dan obyek sengketa Il meskipun belum adaputusan pidana terkait apakah ada tindak

Putusan Perkara Nomor: 178/G/2014/PTUN.Sby.6.7.1885 No. 220 ( dasar seharusnya penerbitan obyek sertipikatPenggugat) disana tidak terjadi tumpang tindin sebagian; Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan bahwa sertipikatHak Milik no. 129 (milik Penggugat) yang terbit tanggal 01031994 Gambar Situasi tanggal 1031994 Nomor 283/1994 seluas3.080 M2 telah menumpang disebagian area sertipikat Hak MilikNomor 35 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget yang terbittanggal 12061968 atas nama : Hadji Zainy (Zafni)

Shaleh pernahmenerima permohonan pengukuran ulang mengajukan ukur ulang; Bahwa sebelumnya pengukuran ulang persiapan yang Saksisiapkan Pertama membawa dokumen data fisik, yang kedua kitaanalisa, kita pelajari terlebih dahulu, setelah mempelajarinyadokumendokumen gambar ukur saya kesimpulan sebelumkelapangan dilakukan pemetaan pengukuranan, setelahkelapangan hasilnya terjadi tumpang tindin antara SU No. 235ditumpangi oleh 129 sebagian ; 2200222 0Bahwa menurut Saksi berdasarkan data yang Saksi liat

Bahwa Sertipikat Hak Milik yang dimiliki Penggugat terdapat perbedaanatau saling tumpang tindin karena Tergugat menerbitkan Sertipikat HakMilik terdapat pada wilayah Kelurahan Gunung Sari, KecamatanRappocini atau dikenal Sertipikat Hak Milik Nomor 26110/KelurahanGunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 September 2012,Surat Ukur Nomor 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, seluas 451m?

Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 04597 dan Nomor 04922,yang diterbitkan oleh Tergugat II telah terjadi tumpang tindin denganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 840 milik Penggugat yangsudah diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Desember 2032 lebihdulu terbit dibandingkan dengan kedua Sertifikat Hak Milik milikTergugat yang baru diterbitkan pada sekitar tahun 2007 dan tahun2008;5.

IPCtelah terjadi tumpang tindin Kepengurusan/Direksi PT. IPC tersebut,namun obyek sengketa yang diterbitkan Termohon hanya didasarkanpada surat permohonan dari PT. IPC dan terkait dengan tumpangtindih Direksi bukanlah kewenangan Termohon untukmenyelesaikannya, tetapi penyelesaian tumpang tindihKepengurusan/Direksi PT. IPC harus diselesaikan secara interen PT.IPC sendiri.

maka permohonan Hak Guna Usaha tersebut dikabulkan denganditerbitkannya Surat Keputusan a quo sebagaimana telah Tergugat Iljelaskan dalam Pokok Perkara angka 3 di atas.Mengenai dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwasanya denganadanya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik IndonesiaNomor 138/HGU/BPN RI/2009 menyebabkan luas tanah izin lokasi ParaPenggugat menjadi berkurang dan tidak dapat kelola untuk kelapa sawitplasma mengandung arti bahwa Para Penggugat menganggap terjaditumpang tindin

Dalil Penggugat tersebut bukanlah serta mertaHalaman 47 dari 161 putusan Nomor 119/PDT/2020/PT SMRmembuktikan bahwa telah terjadi tumpang tindin lahan sebagaimanadidalilkannya.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan yang diajukan Penggugattidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengadaada,yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.Di sisi lain Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, manaperbuatan Tergugat IIl yang dinyatakan sebagai melanggar hukum

Bahwa berdasarkan bukti P.1 & P.214 berupa Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 43HGUSPN RI2009 diketahui arealyang dikatakan tumpang tindin adalah seluas 2.349 Ha yangmerupakan tanah objek terperkara (2.269 ha) dalam perkara aquosekaligus juga merupakan areal yang telah dikeluarkan/dilepaskan (enclave)oleh Tergugat II dan Tergugat Ill berdasarkan permohonan TERGUGAT. PEMBANDING.I.

Dan berdasarkan buktibukti sebagaimana tersebut di atasdiketahul bahwa titiktitikk koordinat yang pada lokasi tanah objek terperkaramemiliki tumpang tindih hanya pada izin lokasi milik Tergugat dan Penggugat serta sama sekali tidak memilki tumpang tindin dengan Penggugat II.

Rapak namun sekarang karena sudah ada perubahan PenetapanBatas Desa berada di Desa Cipta Graha Bukit Makmur Kecamatan Kaubun danKecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, seolah olah tanah Obyekpenyitaan telah terbukti sebagai menindin Tanah sengketa yang didalilkanmerupakan Hak Para Terbanding semula Para Penggugat sementara pada saatdiletakkan Sita Jaminan pada tanggal 30 Maret 2020 obyek sengketa yang didalilkanPara Terbanding semula Para Penggugat belum terbukti dan belum dinyatakantumpang tindin

Drs.Sunanto yangdiduga tunpang tindin dengn SHGB No. 19/Cilincing an.

Sunantoyang diduga tumpang tindin dengan Sertipikat Hak GunaHalaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor : 212/G/2016/PTUNJKT.4. Bukti T45.

terbit padatanggal 27 Januari 1999 (bukti P2) yang tumpang tindin sebagian dengan SHGBNo. 19/Cilincing atas nama YAYASAN DAYA BESAR seluas 23.200 M?

Nomor 988 K/Pdt/2016sama dengan bukti P58 halmana secara yuridis tidak tumpang tindih denganbukti P1 namun fakta tidak terbantahkan bukti T7 dan bukti T8 diletakkantumpang tindin atau over lapping dengan tanah milik Pembandingberdasarkan bukti P 1 tidak terbantahkan Termohon Kasasi I, II dan Ill masukkualifikasi melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar hakkebendaan (eigendomsrecht) milik Pembanding a quo harus dipulihkanmenurut hukum, kemudian oleh Termohon Kasasi bukti T7 ditingkatkanstatusnya

menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 14479 atas nama Managidemikian halnya Termohon Kasasi II bukti T8 ditingkatkan statusnya menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 14593 atas nama Rusiati padahal letak a quo tanahmilik Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II berasal dari bukti P58/buktiT12 dengan demikian tidak terbantahkan benar Termohon Kasasi danTermohon Kasasi melakukan tumpang tindin di atas lokasi tanah milikPemohon Kasasi berdasarkan bukti P57/T11 dengan demikianpertimbangan hakim Judex Facti hanya

Griya Riatur Indah adalah cacat hukum administrasi dalampenerbitan karena Tergugat tidak meneliti data Juridis atau data fisiktanah sehingga terjadi tumpah tindin hak atas tanah di atas tanah milikPenggugat oleh karena itu telah bertentengan dengan Pasal 106Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut :Pasal 107 Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud

Menimbang, bahwa alasan hukum yang mendasari eksepsi tentangkompetensi absolut yang diajukan Tergugat adalah dalil GugatanPenggugat pada halaman 5 (lima) point 1 dan halaman 6 (enam) point 6serta Replik Penggugat pada halaman 1 alinea ke2 yang pada pokoknyamenyatakan perolehan tanah Penggugat dan klaim kepemilikan Penggugatatas bidang tanah yang tumpang tindin dengan sebagian bidang tanahSertipikat HGB objek sengketa harus dibuktikan terlebih dahuluHal. 32 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 92/G

Bahwa Para Penggugat mengetahui di atas tanahnya tersebut telahterjadi tumpang tindin dengan tanah berdasarkan atas alas hak lain,yaitu : Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, dan Obyek Sengketa III,setelah tanah milik Para Penggugat dipagari oleh orang tidak dikenaldan orang tersebut mengklaim tanah milik Para Penggugat yangberdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1385 /Kelurahan Sambirejo, Gambar Situasi Tanggal 1 5 1995 No. 3146 /1995 seluas + 550 m* atas nama ELISA MARIANI WIJAYA danSertipikat

Sehingga, jika ELISA MARIANIWIJAYA merasa objek miliknya tumpang tindin dengan objekmilik PARA TERGUGAT Il INTERVENSI, maka menurut sifatKTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUNseseorang yang bernama ELISA MARIANI WIJAYA harusmengajukan gugatan terpisah atau tersendiri bukansebagaimana Gugatan dalam perkara a quo;Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.SMG hal 29Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas terbukti PARAPENGGUGAT telah mencampur adukkan kepentingankepemilikan atas dua Objek yang berbeda

atas nama Haji Nurohman (vide bukti T3) melaluiproses jual beli (vide bukti TIlint.11, bukti TIIlint.21 dan bukti TIIint.31);Bahwa dalam pemeriksaan persidangan dengan agendapembuktian disampaikan oleh Tergugat berupa plotting peta bidang tanah(vide bukti T12) yang membuktikan adanya tumpang tindin beberapasertipikat dalam bidang tanah yang sama yaitu :e Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1385 / KelurahanSambirejo, Gambar Situasi Tanggal 1 5 1995 No. 3146 / 1995seluas + 550 m2 atas nama ELISA

HERMAN yangbertugasutamanya untuk memastikan apakah tanah yang akan diterbitkansertifikatnya itu tidak bermasalah tidak terdapat tumpang tindin dengansertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kampar sebelumnya. MengenaiHal. 9 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017hal ini ketika di lokasi sesunggunnya SYAFRI HADI, SST. telah pernahdiberitahukan oleh Terdakwa H.

HERMAN yang bertugas utamanya untuk memastikan apakahtanah yang akan diterbitkan sertifikatnya itu tidak bermasalah; tidak terdapattumpang tindin dengan sertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kamparsebelumnya. Mengenai hal ini ketika di lokasi sesungguhnya SYAFRI HADI,SST. telah pernah diberitahukan oleh Terdakwa H.

No. 763 K/PID/2017pertimbangan putusannya pada halaman 34 telah tidak menerapkanperaturan tentang hukum pembuktian dimana Majelis Hakim PengadilanTinggi Pekanbaru banya mendasarkan pada pertimbangan bahwakarena telah terjadi tumpang tindin kepemilikan atas obyek tanahsengketa, maka Umar dan Yap Ling Li sebagai pemilik yang baru untukmempertahankan haknya dalam mengajukan gugatan sengketakepemilikan dalam perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Bkndengan menggugat ahli waris H.

tersebut tidak murni sebagaiHak Tanggungan karena didalam perjanjian kredit tersebut juga dicantumkanadanya Pengakuan Hutang dari Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasikepada Terbantah/Terbanding/Termohon Kasasi;Bahwa oleh karena adanya perbedaan jumlah hutang yang dijamin dalamHak Tanggungan dengan hutang Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasiyang sesungguhnya kepada Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasi, danjuga karena pemasangan Hak Tanggungan tersebut tidak murni sebagaiHak Tanggungan karena tumpang tindin

jadi ada perbedaan luas sehinggasertifikat HM. 190/Desa Durian/1996 bukan saja tumpang tindih dengan SitaAryani dan Yulianti akan tetapi dengan tanah milik orang lain sehinggaJudex Facti tidak ada indikasi tumpang tindin karena indikasi lokasiberbeda.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus riburupiah).Dalam Hal Ini, maka Gugatan perkara a quo adalah bersifat Nebis InIdem dimana Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetapterhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untukkedua kali nya, jadi seharusnya Pelawan mengacu pada Gugatanyang sebelumnya sudah mempunyai hukum tetap agar tidak terjadiPutusan yang tumpang tindin dengan perkara dan orang yang samaserta

di Jakarta,sesual dengan Akta Peninjauan Kembali, Nomor02/PK/PM/PDT/2020/PN.Mdn, tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, sehingga untukmenghindari adanya tumpang tindin putusan dalam perkara aquodikemudian hari, maka Pemohon memohon agar sudi kiranyapelaksanaan Eksekusi berupa penetapan bagian masingmasingahliwaris sebagaimana diuraikan dalam point 4 dan 5 amar putusanPengadilan Tinggi Medan Nomor : 366/PDT/2017/PTMDN, tanggal 16Januari 2018 dapat ditunda