Ditemukan 5578 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : khun krun ktn kun ketua kiun katun keun ktut ktpn
Penelusuran terkait : Pemeriksaan gugatan ktun; bundel beschikking;
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 08-11-2018 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 4 Nopember 2019 — .BETSY SUJANTO dan TONY HARTONO 2.CLEMENTINE SRI SWASTI 3.DEWI YUSMINA 4.Dra. LOIDE SINAGA 5.MISTIANI SOEHARTO, dkk 6.IR. LINDA MULYANI 7.M. S. SAKLARICA MULWANTO 8.NURHAYATI 9.SYIRIAWATI 10.SUSI SUSANTI 11.TRIYANTI LITANINGSIH 12.ZULAIKHA WIRTADJAJA 13.ADJI D. SOENDJOTO, dkk 14.GDE JAYA USADHA 15.HESTHITOMO, dkk 16.ISSLAMET POERNOMO 17.KUSMANHADJI 18.ABDUL LATIF FAKIH MELAWAN 1.Sdr. Drs. Muchdan Bakrie 2.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO Gubernur Jawa Barat Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
387 — 972
  • dimanadalam hal ini, pembatalan dimaksud adalah merupakan bagian dari eksekusiputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa keseluruhan sertifikat Para Penggugat yang pemah diterbitkan olehBadan Pertanahan Nasional Depok adalah merupakan sertfikatsertfikat yangmengandung cacat hukum dalam penerbitannya, sehingga akhimyadibatalkan dalamPerkara No. 049/G.TUN/1997/PTUNJKT tanggal 18 Mei1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.118/B/198/PT.TUNJKT jo Putusan Mahkamah Agus No. 158/KTUN
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 8/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
MEI NORMAN
Tergugat:
BUPATI SELUMA
209 — 92
  • itu dikeluarkan:00000000000000000000000=a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam ataukeadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku; 00 b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;, Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Pasal 2 danPasal 49 di atas beserta penjelasan masingmasing dikaitkan denganobjek sengketa a quo didapat fakta hukum bahwa objek sengketa tidaktermasuk KTUN
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-02-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 5/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
CECE HERMAWAN
Tergugat:
Bupati Kabupaten Karawang
208 — 115
  • dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;Berdasarkan ketentuan Perundanganundangan dan AAUPB:;Bersifat final dalam arti lUas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;> 0 Q 0Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan di atas, maka unsurutama dari Suatu sengketa tata usaha negara adalah objek yang disengketakanharuslan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
159 — 40
  • halaman 96 (sembilan puluh enam)alinea 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perintah dalam amarputusan tersebut di atas, maka surat keputusan obyek bukanlahdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, melainkanbersumber dari kewenangan bebas (diskresi) dari Pejabat Tata UsahaNegara oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi mengenai obyek sengketa merupakan KTUN
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 152/Pdt.G/2015/PN.Bdg.,.
Tanggal 10 Desember 2015 — IMAN CHANDRA alias LIEM IMAN CHANDRA, dkk LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, dkk
93 — 22
  • Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum,Berdasarkan definisi dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUNtersebut tampak bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki unsurunsursebagai berikut: Penetapan tertulis bukan hanya dilihat dari bentuknya saja tetapi lebih ditekankankepada isinya, yang berisi kejelasan tentang: a. Badan atau PejabatTata UsahaNegara mana yang mengeluarkannya; b. Maksud serta mengenai hal apa isitulisan tersebut; danc.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 12-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — HERNITA COANTI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
99 — 85
  • penandatangan akta pengalihan yang dibuat Notaris harusHalaman 173 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTmendapatkan persetujuan dari penggugat sementara jual beli saham yangdilakukan oleh Suami Penggugat yang bernama CONTI CHANDRA belummendapatkan persetujuannya maka terhadap perkara ini meskipun yang menjadiobyek sengketa merupakan keputusan TUN, namun yang dipermasalahkan olehPenggugat bukan berhubungan dengan hukum publik yang berkaitan dengan tatacara atau prosedur dan substansi KTUN
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
821 — 275
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa :Halaman 15 Put.146/G/2020/PTUNMdnSERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1658 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 493 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20September 2017, dengan luas tanah 7807 M2 a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1660 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 495 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20September 2017, dengan luas tanah 4731 M2 a.n Hendri
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 13-04-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 21-03-2018
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 14/G/2017/PTUN.YK
Tanggal 6 September 2017 — Penggugat:
Badan Pelaksana Klasis GKJ Gunungkidul
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
347 — 214
  • Bahwa TERGUGAT adalah pihak pejabat tata usaha negara yang telahmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa SuratPelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduPemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 045.2/057/1/2017, hal JawabanPermohonan IMB, tanggal 17 Januari 2017 yang ditujukan kepada saudaraBroto Yudono; Halaman 12 dari 150 Halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUN.YK2.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 04-06-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
1.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
2.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
Tergugat:
ZULFAHRI SIAGIAN
49 — 8
  • KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Badan/Pejabat TUN)melalui Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah melalui UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ke PengadilanTata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar di bawah Register PerkaraSengketa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 139/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
NUZUL RACHDY., S.E.
Tergugat:
1.BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
475 — 698
  • Ketua Dewan Perwakilan Daerahmempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi DPRD sebagaiHalaman 40 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDGlembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran danpengawasan;Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang telahmelanggar kaidah peraturan perundangundangan, maka segala produkhukum yang terbit setelah diberlakukannya Objek Sengketa menjadiproduk hukum yang CACAT FORMAL;Bahwa Pembuatan Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat : Tjin Peng
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
47 — 28
  • KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 sebagai KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagaiBadan/Pejabat Tata Usaha Negara (Badan/Pejabat TUN) melalui SengketaTata Usaha Negara (STUN) berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 danterakhir diubah melalui UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartayang terdaftar di bawah Register Perkara
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-12-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 693/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : TAN SIAUW GIE
Pembanding/Tergugat VIII : POPY SOFIAH SOFYAN SH.
Terbanding/Penggugat I : YAYASAN KAWALUYAAN dalam hal ini di wakili oleh ALISAR dan VC SOFIAN LIMARTO
Terbanding/Penggugat II : Drs. JOHANES MARINUS LUNEL
Terbanding/Penggugat III : dr. ADJITIJO ARGOSELO AMIDJOJO
Terbanding/Penggugat IV : JEANNETTE INDRAWAHYANTI LAKSMONO, S.H.
Terbanding/Penggugat V : dr. JUDIANTI KODIJAT
Terbanding/Penggugat VI : SOESILO GADROEN
Terbanding/Penggugat VII : LANNY TUMEWU
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. LEONARDI SUMAWIDJITA
Terbanding/Turut Tergugat III : AGUS TOM KURNIAWAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : ESTER TEDJA
Turut Terbanding/Tergugat II : CHANDRA SUHERMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : JAMES NANGOI
Turut Terbanding/Tergugat IV : OEY OBOR WIRIA
Turut Terbanding/Tergugat V : FLORENCE NATALIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : TAN SIAW KIAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : LIAUW SIN JU JESIS
160 — 128
  • dalamperkara No. 207/G/2020/PTUN.Jkt adalah Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH.01.060019613 Tanggal 23 Agustus 2020 Perihal : PenerimaanPerubahan Data Yayasan Kawaluyaan, Mengenai Perubahan Pembina,Pengurus, Pengawas Yayasan Kawaluyaan yang merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TURUT TERBANDING I;Bahwa, sudah sangat jelas perbedaan antara perkara No.207/G/2020/PTUN.Jkt yang mana objek gugatannya adalah suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 26-10-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 366/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 16 Januari 2018 — HARDIANTO RAMLI, DKK
124 — 94
  • Tergugat Ill) adalah suatu Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) yang dibuat atau diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negarasehingga berdasarkan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (PTUN), disebutkan hal kewenangan terbatas dan tertentuuntuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah PeradilanTata Usaha Negara;Bahwa Tergugat II juga mendalilkan dasar hukum Jawaban dalam Eksepsi inikepada amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 123/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA Diwakili Oleh : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat : Iskandar Kenanga
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
50 — 31
  • KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Badan/Pejabat TUN)melalui Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah melalui UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ke PengadilanTata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar di bawah Register PerkaraSengketa
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 157/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
201 — 259
  • Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) ;2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau BadanHukum Perdata (Selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat(selaku pihak Tergugat) ;3.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 27-09-2010 — Putus : 10-01-2011 — Upload : 07-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 31 / G / 2010.PTUN.PTK.
Tanggal 10 Januari 2011 — MANSYAH PUNI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Jirak, Rt.003 / Rw.002, Desa / Kelurahan Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ANWAR, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor LBH AMPI Kalimantan Barat, Jalan Tanjung Pura No.20 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------------------------------ PENGGUGAT ---------------------- M E L A W A N KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. HERI PRAJITNO,SH. 2. H. FIRDAUS, SH.MM. 3. BAMBANG SULISTYO,SH. 4. M. NOOR, SH. 5. ABDUL KARIM LESMANA, SH. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 1382 / 600.14 / 61.71 / XII / 2010, tanggal 14 Desember 2010 yang mencabut Surat Tugas Khusus Nomor : 1086 / 600.14 / 61.71 / X / 2010, tanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------- TERGUGAT -------------- D A N 1. SANTOSO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 1 ------------- 2. BEBEN SAPUTRA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan RT.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 2 ----------- 3. NOVERI TRIANDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Honorer, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 3 ----------- 4. ABDILLAH GHADI HASAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet Rt.005 / Rw.004 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------- TERGUGAT II INTERVENSI 4 ----------- 5. M. ADAM SIBEK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Cendrawasih Rt.002 / Rw.013, Kelurahan Sungai Kakap, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------- TERGUGAT II INTERVENSI 5 ------- 6. RATNA KARMILA alias ENDANG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 6 ---------- 7. HARDIMANSYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sawo Jalur IV No.3 Rt.003 / Rw.013, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ---------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 7 ---------- 8. NUR ZAINA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Gang Pisang Raja Rt.001 / Rw.019, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------- TERGUGAT II INTERVENSI 8 ------- 9. JURAIDA, SPi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Gang Famili No.21 Rt.004 / Rw.017, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 9 ---------- 10. MUSLIM, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Gang Tjalur 2 Rt.002 / Rw.019, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 10 ----------- 11. ROSMALA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Puskesmas Paal IV, Gang Hasan Usman Rt.002 / Rw.013, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 11 ----------- 12. SRI MARIATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan, Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 12 ---------- 13. ABDUL MERI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Ceremai Rt.005 / Rw.012, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 13 ---------- 14. HAMIDI SALIDIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Fitrah, Rt.04 / Rw.026, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 14 --------- 15. ANTONI LISANDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Husein Hamzah No.88, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------ TERGUGAT II INTERVENSI 15 ----------- 16. DESI FEBRIAYANI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan RE Martadinata, Gang Sentosa, Rt.002 / Rw.009, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 16 ---------- 17. SYARIFAH NURJANAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sei Landak Barat No.18, Rt.005 / Rw.004, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 17 ---------- 18. RONNY, S.Hut, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Blitar, Rt.003 / Rw.004, Kelurahan Sei Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 18 ----------- 19. JUPRIADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Apel, Gang Jambu Tukal No.9 Rt.008 / Rw.014, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 19 ----------- 20. Drs. FUJI HARTADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Gang Melda Rt.001 / Rw.022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------------------------------------ TERGUGAT II INTERVENSI 20 ---------- 21. EDDY SANDY, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Suez Permai No.23, Rt.004 / Rw.017, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 21 ---------- 22. EDY ZULKARNAEN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan M. Yusuf Gang Kubis B 206, Rt.002 / Rw.021, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 22 ---------- 23. LISDALENA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan HM. Soewignyo, Gang Sudiharjo IV No.1 Rt.001 / Rw.018, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 23 ----------- 24. NIKOLAS RAFFEL KILIKLY, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan KHA. Dahlan, Gang Ruper 2 No.42, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 24 ---------- 25. HOSNIAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet, Rt.001 / Rw.004, Kelurahan Paal V, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 25 ---------- 26. YUSTINA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Puskesmas Paal 3, Gang Sejati II, Rt.001 / Rw.029, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 26 ----------- 27. MINHAT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet, Komplek Didis Permai Blok A No.2 Rt.006 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : --------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 27 ---------- 28. Ny. AISYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet, Gang Pemancingan Rt.002 / Rw.036, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 28 ------------ 29. Ny. NURSIDAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Gang Karya I, No.25, Rt.005 / Rw.018, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 29 ---------- Selanjutnya ke-29 Tergugat II Intervensi tersebut diatas diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : H. HASAN ACHMAD, SH. & NIKOLAS RAFFEL KILKILY, SH., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat Hasan Achmad, SH. & Rekan, beralamat di Jalan HM. Soewignyo No.27 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2010 ; 30. SUHADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Rt.005 / Rw.019, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------- TERGUGAT II INTERVENSI 30 ------ 31. ASMADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Pasar Lama, Rt.011 / Rw.001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : H. HASAN ACHMAD, SH. dan NIKOLAS RAFFEL KILIKILY, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H. HASAN ACHMAD, SH. & Rekan, beralamat di Jalan HM. Suwignyo Gang Sidomukti No.27 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -------------- TERGUGAT II INTERVENSI 31 -----------
1039 — 63
  • 1 ) PP No.24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa SERTIPIKATmerupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisyang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan datayuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalamSurat Ukur dan Buku Tanah hak = yang bersangkutan,berdasarkan ketentuan diatas, SERTIPIKAT bukan merupakanKeputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret,Individual dan Final, sehingga yang merupakan KTUN
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 23-05-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 288/PDT.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 April 2017 — Penggugat:
PT. SUSSAM
Tergugat:
1.PT. PERTAMINA (Persero)
2.YAYASAN PERTAMINA (PERTAMINA FOUNDATION) dahulu bernama YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
3.H. NUMAN MUHASIM
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
258 — 381
  • Bahwa SK HGB, SK Perpanjangan HGB, dan SHGB No.1658/Pegadungan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan beberapa kaliperubahan berdasarkan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-06-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — I. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI., II. TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL PENGITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHKKPN) TANGGAL 31 OKTOBER 2012 VS I. IR. INDAR ATMANTO., II. PT. INDOSAT, TBK., III. PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2);
529 — 441 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • olehPemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori banding tersebut; PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan JudexFacti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:a Tentang eksepsi telah dipertimbangkan secara benar oleh Judex Facti;b Tentang pokok perkara, bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berwenangmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
965 — 1269
  • Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimaksud oleh Pasal 1angka 9 UU PTUN telah diperluas maknanya melalui norma pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untukselanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintah) yang mengatur.Dengan berlakunya Undangundang ini, Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undangundang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 72/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
H. SOEHARYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu
Intervensi:
UNTUNG PURNOMO
305 — 196
  • sejakKeputusan Tata Usaha Negara diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkandalam Pasal 55 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, diperuntukkanbagi orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh Keputusan Tata UsahaNegara, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung olehKeputusan Tata Usaha Negara (pihak ketiga) tenggang waktu 90 hari haruslahdihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil danmerasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN