Ditemukan 5519 data

Urut Berdasarkan
 
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
29741557
  • Tentang : Cipta Kerja
  • tidak melakukanpemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusahadi bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1)dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 30(1) Pemerintah Pusat dapat meminta data dan/atauinformasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaanBarang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.(2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
444341
  • Kepala Sub Divre Yang paling bertanggungjawab adalah Kepala Gudang, dasarnya sesuai dengan tupoksi Kepala Gudangyang diatur KD 107 /DO/301/03/2009 ;Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan Tim DivreJatim Sehubungan dengan adanya selisih kurang beras pada Gudang GBBLarangan Tokol ;Bahwa saksi pada saat saudara menjabat selaku Kasi Pelayanan Publik padaSubdivre Madura, tidak pernah melakukan kesepakatan baik terhadap MitraPengadaan, kepala gudang, pihak Intern Bulog dalam manipulasi
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
31478
  • dengan kesepakatan prosentase keuntungan sebesar 0,4%dari nilai proyek, kemudian Terdakwa bersamasama Makmur alias Aan melakukanbeberapa pertemuan dengan PPK dan Pokja ULP (panitia lelang) dalam rangkamengatur dan merekayasa proses lelang, Terdakwa bersamasama Makmur aliasAan mengajukan penawaran lelang berdasarkan rincian nilai HPS yang telahdiberikan (dibocorkan) Pokja ULP dan PPK sebelum pengumuman lelang ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas didapat fakta Terdakwatelah melakukan manipulasi
    MRC (pinjam bendera) kepadaMakmur alias Aan untuk mengikuti lelang yang telah diploting sebelumnya dengankesepakatan prosentase keuntungan sebesar 0,4% dari nilai kontrak, melakukanpertemuan dengan PPK dan Pokja ULP (panitia lelang) dalam rangka mengaturdan merekayasa proses lelang, mengajukan penawaran lelang berdasarkan nilaiHPS yang telah dibocorkan Pokja ULP dan PPK, melakukan manipulasi ataupunpost bidding terhadap dokumen persyaratan lelang yang tidak lengkap atau belumdimiliki PT.
Register : 03-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : M. NASIR Diwakili Oleh : ENOKI RAMON, SH
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
19996
  • ribusembilan ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh tiga sen) yang merupakankerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil PemeriksaanInvestigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas KegiatanPeningkatan Jalan Batu PanjangPangkalan Nyirih pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 Nomor08/LHP/XXI1/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Tim AuditorBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diperoleh fakta telahterjadi manipulasi
Register : 29-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
661477
  • Formulir pembukaan rekening diisioleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI, tanda tangan dipalsukan dannomor telepon diisi nomor telepon Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI yangsudah disiapkan (nomor baru) dengan tujuan apabila dilakukan call back darioperasional cabang maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI yang akanmenjawabnya.Kemudian dalam melakukan proses pembukaan rekening calon nasabah,terdapat manipulasi yang dilakukan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRIdengan modus sbb:Modus pertama Terdakwa MERISSA AMELYA
Register : 20-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
FANNY ANDRIAN
267377
  • Modus operandi terkait manipulasi Faktur Pajak antara lain adalahdengan mendirikan beberapa perusahaanperusahaan fiktif (papercompany) dalam satugroup dengan dilanjutkan denganmendaftarkan perusahaanperusahaan fiktif (paper company)tersebut ke satu dan atau beberapa Kantor Pelayanan Pajak untukmendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian :melakukan transaksi pembelian dan atau transaksi penjualan antaraperusahaan dalam satu group tanpa disertai penyerahan
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
525239
  • ABS tersebutditemukan permasalahan sebagai berikut, yaitu:Bahwa ditemukan manipulasi pembayaran sejumlah US$2.424.562,58untuk mengakomodir standby rig cost Sumur NGBU0O3 yang batal dilakukanreentry dan standby rig cost tersebut ternyata berasal dari standby rig costperalatan reentry Ssumur NGBUO2 terhitung mulai tanggal 5 Mei 2015 sampaidengan tanggal 29 Juni 2015 dan aktualnya, pelaksanaan reentry SumurNGBU02 dibatalkan; Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 147 /61628.Bahwa berdasarkan
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
973667 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Keberatan jugaHal. 225 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009telah melakukan manipulasi isi dari Pasal 27 huruf a UndangUndang No. 5/1999.Selanjutnya, Para Pemohon Keberatan secara tegas menyatakanbahwa unsurunsur Pasal 27 huruf a UU No. 5/1999 di dalam perkaraini tidak terpenuhi sebagaimana kami uraikan di bawah ini.Vill. A.
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
9703210
  • Selain itu terdapat manipulasi dalam penandatanganankontrak pengadaan tenaga pendamping teknis dan dokumenpembayarannya;Konsorsium PNRI menggunakan chip merk NXP P.308 dan chip merkST Micro ST 23YR yang tidak bersifat terouka sebagaimana diaturdalam KAK sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap produkNXP dan produk ST Micro ST 23YR.Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwasebesar USD 400,000 (empatratus ribu dolar Amerika Serikat) dari Anang Sugiana Sudihardjo melaluiSugiharto dan sebesar USD1,000,000
    Selain itu terdapat manipulasi dalam penandatanganankontrak pengadaan tenaga pendamping teknis dan dokumenpembayarannya;Halaman 22 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.9.
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
460543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengankata lain, TERMOHON tidak pernah membuktikan unsur perjanjiandalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999;Bahwa TERMOHON telah sengaja melakukan manipulasi atas buktiC23.6 berupa pertemuan tanggal 9 Februari 2009 yang dijadikandasar untuk menyatakan PEMOHON melakukan pelanggaran atasIndirect Evidence sesuai dengan pertimbangan hukumnya halaman58 alinea 2.2.1 putusannya padahal menurut daftar bukti yang dibuatoleh TERMOHON yang berasal dari GIMNI tidak ada bukti C23.6 danbukti hanya sampai
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1018239
  • Dirjen Tangkap,TRIAN YUNANDA dan staf serta beberapa wartawanBahwa dalam sidak tidak ditemukan adanya manipulasi dalam dokumen.Bahwa pada bulan November, surat edaran dari Dirjen yang lama padamasa Menteri KKP adalah SUSI PUDJI ASTUTI dicabut dan akhirnyaperubahan GT kapal keluar.Bahwa Saksi tidak mengetahul siapa pemilik PT. ACK, Saksi hanyamengikuti perusahaan lainnya yang sebelumnya sudah melakukan ekspor.Bahwa PT.
Register : 02-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAKMUR alias AAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
355145
  • Put.No.18/PID.SUSTPK/2020/PT.PBRberdasarkan rincian nilai HPS yang telah diberikan (dibocorkan) Pokja ULPdan PPK sebelum pengumuman lelang;Menimbang, bahwa Terdakwa MAKMUR Als AAN bersamasamadengan HOBBY SIREGAR telah melakukan manipulasi ataupun post biddingterhadap dokumen persyaratan lelang yang tidak lengkap atau belum dimilikiPT. Mawatindo Road Construction saat lelang, antara lain Audit NeracaKeuangan PT.
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
17675
  • Kalau manajer tidak dapat menyediakan efek yangdiREPOkan seharusnya transaksi batal, uang dikembalikan ke investor;Bahwa transaksi efek yang dilakukan tanpa memiliki efek dapatdikategorikan manipulasi;Bahwa saksi tidak mengecek pembelian obligasi negara oleh PT Askrindoapakah tercatat di KSEI atau tidak.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan jawaban berupapendapat dari saksi selebihnya dibenarkan;24.
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
15971
  • Kalau manajer tidak dapat menyediakan efek yangdiREPOkan seharusnya transaksi batal, uang dikembalikan ke investor;Bahwa transaksi efek yang dilakukan tanpa memiliki efek dapatdikategorikan manipulasi;Bahwa saksi tidak mengecek pembelian obligasi negara oleh PT Askrindoapakah tercatat di KSEI atau tidak.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan jawaban berupapendapat dari saksi selebihnya dibenarkan;24.
Register : 25-03-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN PATI Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.EKO YULIANTO, S.H., M.H.
2.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
Terdakwa:
1.MUH SYUKRON AGUS WAHID MISBAHUDDIN bin KUSNAN
2.HAIDAR FIKRI bin ALI HAMIM
3.ARI SUSANTO bin NGADIMIN
4.SUKRON FITRIYANTObin KARSUMI
5.EDI SETYAWAN bin NGARBI
225190
  • MENGADILI:
    1. Menyatakan Para Terdakwa MUH SYUKRON AGUS WAHID MISBAHUDDIN BIN KUSNAN, HAIDAR FIKRI BIN ALI HAMIM, ARI SUSANTO BIN NGADIMIN, SUKRON FITRIYANTO BIN KARSUMI dan EDI SETYAWAN BIN NGARBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta tanpa hak melakukan manipulasi, Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
531203
  • DirjenTangkap, TRIAN YUNANDA dan staf serta beberapa wartawanBahwa dalam sidak tidak ditemukan adanya manipulasi dalamdokumen.Halaman 313 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa pada bulan November, surat edaran dari Dirjen yang lamapada masa Menteri KKP adalah SUSI PUDJI ASTUTI dicabut danakhirnya perubahan GT kapal keluar.Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. ACK, Saksi hanyamengikuti perusahaan lainnya yang sebelumnya sudah melakukanekspor.Bahwa PT.
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
96364440
  • didasarkanpada keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta denganmemperlihatkan alatalat bukti berupa surat dan barang bukti lainnya, sehinggadapat dipilah, fakta mana yang merupakan fakta hukum, dan fakta mana yangbukan merupakan fakta hukum sehingga dakwaan Penuntut Umum harusdinyatakan tidak terbukti dan para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan danTuntutan Penuntut Umum dengan kata lain pembuktian yang dilakukan PenuntutUmum hanya di dasari kepada rekaan dan asumsi belaka, serta manipulasi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
565215
  • Bhakti Praja Mulia , tapi dilokasi itu ada, apa tidak manipulasi ini namanya ;Bahwa terkait dengan BK UPHHKHT, setelah diterbitkan seingat saksitidak ada direvisi yang ditandatangani oleh Gubernur tadi ; Bahwa dalam pertimbangan teknis itu menyebutkan adanya potensiadanya kayu hutan alam dan menyebutkan berapa potensi hutan kayualam perhektarnya ; Bahwa dari potensi kayu yang disebutkan oleh kabupaten bahwapotensi kayu ratarata perhektarnya itu melebihi dari 10 m%/hektar ; Bahwa kalau tidak salah
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
25614256 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraianpertimbangan hukum Judex Facti tersebut nyatanyatamerupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang sangat tidakjelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan faktatersebut dan tidak ada fakta keteranganketerangan tersebutmaupun alat bukti lainnya yang berkesesuaian denganperbuatan yang didakwakan terhadap PEMOHON KASASI(TERDAKWA IRJEN POL. DRS.