Ditemukan 627 data
162 — 99
Kebunkelapa sawit yang berada di Kelurahan Bunga Mas tersebut berjumlah 230(dua ratus tiga puluh) batang, jadi Tergugat hanya mengalikan 200 (duaratus) batang dikali Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Penanaman dan pembukaan lahantersebut dilakukan Tergugat dengan pembiayaan diperoleh dari meminjamdana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh limajuta rupiah).
77 — 14
Panitia Pengawas Barang didalam melakukan tugasnya yaitu menghitungjumlah bibit buah buahan tersebut adalah pada saat pengeluaran/pembongkaranbibit buah buahan tersebut dari klotok/kapal ketempat penumpukan,yaitu bahwabibit buah buahan tersebut diangkat dari kapal/klotok denan memakai baskombesar yang isinya satu kali mengangkat adalah 5 (lima) batang,lalu terdakwabeserta ketua panitia pengawas barang menghitung berapa kali ember tersebutdiangkat dari atas kapal ketempat penumpukan lalu tinggal mengalikan
106 — 48
Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuatbahwa tergugat akan mengalikan obyek perkara, sebab obyek sengketaadalah lokasi pasar Salulemo yang telah dikuasai selama 34 tahun.Faktanya sampai saat ini obyek perkara masih ada dan tetap dikuasaioleh para tergugat/ kepentingan umum. Hal ini sesuai denganYurisprudensi MA Nomor 121 K/ Sip/ 1971 tanggal 5 April 1972.
110 — 57
Mengalikan selisih volume masingmasing item pekerjaan dengan harga satuan masingmasing item pekerjaan tersebut.Berdasarkan metode/ cara penghitungan kerugian keuangan negara serta fakta yangdiperoleh, pembayaran Pakerjaan Rehabilitasi Jalan ResemWae Ngencung Pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, telah merugikan keuangannegara sebesar Rp. 61.078.000,00 (Enam Puluh Satu Juta, Tujuh Puluh Delapan Ribu Perbuatan terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG sebagaimana diaturdan
1.HADEMAN, SH
2.RIAUZIN, SH
3.MAROLLAH,SH
4.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
5.I MADE SUTAPA
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR ALAMSYAH, SH
8.I WAYAN SURYAWAN,SH
9.NURUL SUHADA, SH
10.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
Terdakwa:
H. ZULKIFLI
130 — 116
BKP, JKP, ataumengekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan JKP wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,wajidb memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yangterutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN);Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai Jjalurproduksi dan distribusi;Bahwa Tarif PPN adalah 10%, sedangkan untuk ekspor BKP Berwujud,ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN);Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan ;jumlah kekurangan atau kelebihan pajak ;tanggal penyetoran ; dannnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajakcara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untukPPN dalam SPT Masa PPN adalah sebagai berikut :a.Berdasarkan Pasal 8A ayat (1) UU PPN, bahwa PPN yang terhutangdihitung dengan cara mengalikan tarif Pasal 7 UU PPN denganDasar Pengenaan PajakBerdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN, bahwa Pajak Masukandalam suatu Masa Pajak dikreditkan
50 — 11
tetap yang tahancuaca bagi semua lobang, pada bagian yang dapat dipengaruhi olehcuaca, dan dimana dibawahnya semua lobang yang terdapat pada sisisisi kapal dilengkapi dengan alatalat penutup tetap yang kedap air.Pada kapalkapal yang mempunyai geladak teratas yang terputus, garisterendah dari geladak terbuka dan perpanjangan daripadanya yangsejajar dengan bagian atas geladak tersebut dianggap sebagai geladakatas.b) KM 6 tahun 2005 aturan 2 berbunyi volume ruangan dibawah geladak(V1) diperoleh dengan mengalikan
674 — 456
Hal ini diatur di pasal 7 ayat(1) dan pasal 8A UU PPN ;Bahwa adapun pasal 8A UU PPN menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yangterutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian,Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.Berdasarkan pasal 7 UU PPN, Tarif PajakPertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) ;Bahwa tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan.Berdasarkan pasal 9 ayat (8)UU PPN dan
261 — 219
Prosedur perhitungan kerugian dalampembangunan kawasan industri adalah sebagai berikut :e Menentukan luas kawasan sebelum pembebasan OPT.e Mengestimasi biaya satuan pembangunan kawasan.e Menentukan luas kawasan setelah pembebasan OPT.e Mengestimasi biaya satuan pembangunan kawasan setelahpembebasan OPT dengan mengalikan perbandingan luaskawasan sebelum dan setelah OPT terhadap biaya satuanpembangunan.e Menghitung nilai ekonomis kawasan setelah pembebasan OPT.e Kerugian dalam pembangunan kawasan industri
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Negara R.I.
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
120 — 67
dasar pelepasan atauhibah dari Tuwai Umar pada Tahun 1981 dan Pihak Tergugat atas dasaradanya hak Sertipikat Hak Pakai No.165 dan pernah dimusyawarahkan diKantor Camat Pahandut Kota Palangka Raya pada Tahun 2004, yangmenurut pengakuan Pejabat Tanah/Camat Pahandut kedua belah pihaksamasama mempunyai hak;Menyatakan benar pada Tahun 2013 adanya tindakan Tergugat Ilmenerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 yang memeganghakatas nama Tergugat ;Menyatakan benar adanya tindakan dari Tergugat II mengalikan
PANJI WIRATNO, SH
Terdakwa:
HARYANTO SIMARMATA
293 — 288
PPN yang terutangHalaman 73 dari 100 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utrdihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar PengenaanPajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPN).eDasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang diatur dengan atauberdasarkanPeraturan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagaidasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 danPasal 8A ayat (2) UU PPN).eHarga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Volume dalam satu ruas sungai dihitungdengan mengalikan luas galian ratarata pada ke duapenampang melintang di hilir dan udik dengan jarak antarake dua penampang melintang tersebut. Rumusnya adalah Vi=% (Ai +A;) Xx L;Pada alinea 4, 6, dan 7 halaman 118 putusan,menerangkan:Bahwa dari dokumen dan hasil drawing khususdipengerukan karena pengerukan tidak diberi tandatanda,pengukuran perpenambang sesuai dengan waktu desain,Hal. 89 dari 117 hal.
382 — 169
Antaboga kepada Robert Tantular adalah PT.Antaboga melalui pengurusnya, sehingga dalam hal ini pengurus PT.Antaboga dijadikan tersangka karena telah mengalikan dana kepada RobertTantular ; Bawha dana dari PT. Antaboga ditransfer ke berbagai pihakdiantaranya Robert Tantular dan beberapa anak perusahaan, dari berkasyang ada tentu dapat dicermati disitu, bahwa dari dana yang terkumpul darinasabah yang membeli reksadana pada PT.
65 — 19
KM 6 tahun 2005 aturan 2 yaitu :volume ruangan dibawah geladak (V1) diperoleh dengan mengalikan panjang(p), lebar (1) dan dalam (d) serta faktor (f).> Metode yang digunakan adalah metode dalam negeri mengacu pada ukuran kapalyang kurang dari 24 meter. Ahli jelaskan ada 3 metode dalam melakukan pengukurankapal :a. Metode dalam negeri dimana digunakan dalam mengukur kapalkapal denganpanjang kurang dari 24 meter (panjang menurut pasal 2 ayat 8 TMS 69).b.
KM 6 tahun 2005 aturan 2 yaitu : Perkara No.29/Pid.Sus/TP K/2013PN.Jbi Hal 68volume ruangan dibawah geladak (V1) diperoleh dengan mengalikan panjang(p), lebar (1) dan dalam (d) serta faktor (f).> Metode yang digunakan adalah metode dalam negeri mengacu pada ukuran kapalyang kurang dari 24 meter. Ahli jelaskan ada 3 metode dalam melakukan pengukurankapal :a.
50 — 15
KM 6 tahun 2005 aturan 2 yaitu :volume ruangan dibawah geladak (V1) diperoleh dengan mengalikan panjang(p), lebar (1) dan dalam (d) serta faktor (f).= Metode yang digunakan adalah metode dalam negeri mengacu padaukuran kapal yang kurang dari 24 meter. Ahli jelaskan ada 3 metodedalam melakukan pengukuran kapal :a. Metode dalam negeri dimana digunakan dalam mengukur kapalkapaldengan panjang kurang dari 24 meter (panjang menurut pasal 2 ayat 8TMS 69).b.
54 — 17
dapatdikonpensasi dengan kekurangan pasangan batu belah pada lantai dasarkarena secara tekhnis pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar/spek yang ada;e bahwa saksi dalam melakukan audit dapat mengambil kesimpulan akibat darikekurangan itemitem pekerjaan tersebut maka terdapat kerugian keuangan Negarasejumlah Rp. 386.742.213,24 (Tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratusempat puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah dua puluh empat sen);e bahwa jumlah kerugian Negara tersebut saksi temukan dengan mengalikan
145 — 41
Sesuai Pasal 8A ayat (1) UU PPN : Pajak Pertambahan Nilai yangterutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 10%sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan 33 Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Eksporatau lainlain.b. Pasal 9 ayat (2) UU PPN : Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajakdikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.c.
129 — 41
Kesalahanberikutnya saksi mengalikan panjang dalam meter dengan lebar dalamm dan ketebalan rata dalam cm tanpa mengkonversikannya lebihdahulu ke meter. Sdr. Syafruddin menyamakan satuan panjangdengan satuan volume.Bahwa metode penghitungan yang dibuat Syafruddin hasilnya bisaberubah rubah jika digunakan 110 % gembur atau 130 % gembur,atau 140 % gembur dan seterusnya. Hal ini berarti kerugian negarabisa ada bisa tidak atau tidak pasti jumlahnya.
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
143 — 40
dan Pihak Tergugat atas dasaradanya hak Sertipikat Hak Pakai No.165 dan pernah dimusyawarahkandi Kantor Camat Pahandut Kota Palangka Raya pada Tahun 2004, yangHalaman 10 dari 125 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN PIkmenurut pengakuan Pejabat Tanah/Camat Pahandut kedua belah pihaksamasama mempunyai hak;Menyatakan benar pada Tahun 2013 adanya tindakan Tergugat Ilmenerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 yangmemegang hak atas nama Tergugat ;Menyatakan benar adanya tindakan dari Tergugat II mengalikan
MUSTOFA
Terdakwa:
SUPRIYANTO ASFAWI
315 — 333
dari 116 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.Bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, ataumengekspor BKP wajid melaporkan usahanya untuk dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak, wajid memungut, menyetor, danmelaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UUPPN);Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalurproduksi dan distribusi dan tarif PPN adalah 10% sedangkan untukekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN);Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
583 — 243
pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, ataumengekspor BKP, BKP Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP), wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yangterutang (Pasal 3A ayat (1) UndangUndang PPN); PPN dipungut secarabertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi; Tarif PPNadalah 10%, sedangkan untuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UndangUndang PPN); PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan