Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR
Putus : 12-03-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 206/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 12 Maret 2015 —
344 — 128
  • Sejak HO PHANG SONG meninggal dunia, tanah terperkaraTETAP DIDIAMI dan DIHUNI ANAKANAK dan CUCU atau AHLIWARIS HO PHANG SONG, namun setelah tahun 1985 sampaisekarang mereka INGKAR membayar sewa.14.Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan kebenaranDALIL gugatan yang mengatakan Para Tergugat INGKAR /WANPRESTASI melakukan pembayaran sewa.GUGATAN PENGGUGATBELUM KADALUARSA (VEJARING)15.Seperti yang Penggugat singgung diatas, peristiwa Para Tergugatberada dalam keadaan INGKAR membayar sewa adalah
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 29/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
1.BENEDIKTUS RATU
2.AGUSTINUS PROKLAMASI BANI
Tergugat:
1.KLETUS SIGA REGA GADO
2.MARTHA SENGGO
3.EMANUEL KUNU NDOPO
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Nasional Prov NTT Cq Badan Pertanahan Nasional Kab Ende
89 — 55
  • bersesuain pula denganPasalpasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahDan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang telahdipertimbangkan diatas;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah MajelisHakim meneliti Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yang memiliki titik singgung
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 04-04-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Unr
Tanggal 16 April 2019 — Pemohon:
Zen Henri Anggoro Bin Mahdum Zaini
Termohon:
Kepolisian Resor Semarang di Ungaran
58 — 35
  • Istilahnyabukan titik singgung, tetapi lingkaran besarnya adalah lingkup perdatasedangkan pidananya hanya bagian kecil dalam lingkaran tersebut.Bahwa menurut ahli benda yang menjadi jaminan fidusia contohnya adalahmobil, maka mobil termasuk benda yang teregrister (tercatat).Pencatatannya mencakup penciri dari mobil, misalnya merk, tahunperakitan, nomor rangka, nomor mesin, pemilik, dan indentitas lainnya.Jadi dalam penciri regristasi sudah ada identitas pemilik, yaitu nama yangtercantum dalam BPKB
Pengadilan PA JAKARTA UTARA Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.JU
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 46
  • yangdiputus oleh PA tersebut, maka perlawanandiajukankePengadilan Negeri (lihat penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No.3Tahun 2006).Bahwa SEMA No. 7/2012 dibuat dan diedarkan oleh KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12September 2012 sebagai hasil dari Rapat Pleno para HakimAgung dari berbagai kamar bidang berdasarkan sistem kamar diMahkamah Agung yang diantaranya dilakukan oleh para HakimAgung dari kamar perdata dan kamar agama, dimana salah satukajiannya membahas mengenai perihal titik singgung
    uraian sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Utara jelas tidak memilikikewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaraperkara perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) aquo sebabyang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri berdasarkanketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,angka XVII perihal titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3327 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — WIWIN TEDDY VERNANDO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, DKK
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dinukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat Ill adalahlembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata, karena masalahperdata adalah masalah yang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum publik yang memilikihubungan perdata dengan person atau Badan hukum lainnya;Maka menurut Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Ir. H.T. SAIFUL BAHRI vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, Dkk
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran ... dst;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah massalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan
Pengadilan PN TONDANO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-09-2018 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN TONDANO Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Tnn
Tanggal 25 Juni 2019 — AGUSTINA POLI,dkk MELAWAN YENNI SONGON,dkk
140 — 5
  • orang tua para Penggugat yaituGerson Singon dan Agustina Poli ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya sangkalan yang diajukan paraTergugat terutama atas tanah dimana para Penggugat mendirikan bangunan rumahadalah tanah kintal tersebut merupakan warisan yang belum dibagi oleh anakanak/ahli waris dari Willem Singon dan Adelina Anis dimana baik para Penggugatmaupun para Tergugat merupakan ahli waris dari Willem Singon dan Adelina Anis ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkantitik singgung
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 244/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : BASRI
Pembanding/Tergugat II : YADING
Terbanding/Penggugat : MARI
58 — 14
  • Rahman mengatakan obyek sengketa pertma kali dibuka padatahun 1950an sedangkan Gugatan penggugat mengatakan pada zamanbelanda, kemudian tidak ada satupun saksi yang mengatan diatas obyeksengketa terdapat kuburan yang ada saksi menjelaskan dekat dari obyeksengketa, adapun bekas rumah kayu milik Beka yang di singgung olehMajelis Hakim akan tetapi tidak ada hubungannya dengan obyeksengketa karena letaknya bukan diatas obyek sengketa ;Bahwa pertimbanagan Majelis Hakim keliruh dan sangat merugikan ParaTergugat
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum Penggelapan
Register : 05-07-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PT PEKANBARU Nomor 157/PID.B/2018/PT PBR
Tanggal 2 Agustus 2018 — Rajadi alias Han Oi Raya alias Awie Tongseng alias Ting Han Wie;
82 — 31
  • Dari contoh tersebut dapatdilihat betapa dekainya titik singgung antara pasal tindak pidana yang satudengan yang lain dalam suatu peristiwa pidana, antara keduanya terjalin titiksinggung yang bisa meragukan dalam suatu peristiwa pidana.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 20 September 2017 — Drs. H. ALI MUKTAMAR Dkk melawan H. SIGIT PRASETYO Cs
28 — 5
  • Sulaiman Rasyid sebagai Imam Sholat Rawatib dan Ibrahim sebagai MuadzinMasjid Al Falah Surabaya;Bahwa pada pertemuan tersebut telah dibahas dan di singgung tentang adanya istilahImam Badal/Imam Pengganti yang telah diungkapkan oleh Prof. DR. H.M.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perjanjian
Register : 30-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN Bna
Tanggal 13 September 2017 — PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Wilayah Banda Aceh diwakili oleh Moren Widya Putri SH DKK Lawan: ROHANA
104 — 14
  • Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untukmemenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bunga BankPemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalahmeruapakan tuntutan tanpadasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIl adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatifyang
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 311/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Nurlia Binti Bora
Terbanding/Pembanding/Penggugat : Andhika Bin Marzuki
Terbanding/Tergugat II : A. Adriani Binti Amiruddin
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Jeneponto
63 — 33
  • pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriJeneponto sudah sangat tepat dan benar menurut Hukum.Bahwa pemeriksaan setempat yang di lakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sudah tepat dan benar karna sebelum masuk pada pokokperkara majelis Hakim tingkat pertama karna Jabatannya(secara ex officio)perlu terlebin dahulu mencermati dalildalil TERBANDING/PENGGUGATdengan obyek tanah sengketa tersebut apakan sudah memenuhi syaratformal suatu gugatan atau belum.Bahwa = menyangkut Batasbatas yang di singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-12-2010 — Upload : 16-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 PK/Pdt/2009
Tanggal 31 Desember 2010 — PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES dk ; CHIN HSIANG ELECTRICITY & MACHINERY CO PTE LTD dk
125 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pernah terbuktiberdasarkan fakta fakta persidangan ;Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkanhukum, seharusnya Judex Facti mendasarkanpertimbangannya pada keberadaan mesin mesin yang menjadiobjek sengketa bukan pada hal lain yang dapat merugikanrasa keadilan Pemohon semula Tergugat ;Bahwa keberatan Pemohon semula Tergugat sangat beralasankarena tentang Metal Detector yang pada saat Pemeriksaansetempat tidaklah ditemukan dan saksi saksi tidak adayang tahu, sama sekali tidak disinggung singgung
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 02-07-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PA BOGOR Nomor Nomor 732/Pdt.G/2013/PA.Bgr
Tanggal 19 Maret 2014 — Pemohon Termohon
28 — 11
  • Jika dikaitkan dengan perkara a quo, terdapatbeberapa titik singgung karena mungkin dalam pernikahan, tidakterdapat perbedaan sikap dan cara dalam membangun rumah tangga,menuju sebuah kekekalan Tuhan Yang Maha Esa;Bahwa, perbedaan pendapat dalam membangun rumah tanggaseharusnya tidak dijadikan Pemohon sebagai ruang pemisah dalamsebuah keutuhan rumah tangga, hal ini bisa dihindari denganmusyawarah untuk dan atas nama kedua belah pihak baik Pemohonmaupun Termohon yang belum pernah dilakukan, mengingat
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Putus : 17-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN STABAT Nomor 274/Pid.Sus/2014/PN.STB
Tanggal 17 Juli 2014 — Ishak
24 — 6
  • adalah Dijumpai patah terbuka di kaki sebelah kanan, dan menurutPasal 90 KUHP yang disebut Luka Berat adalah penyakit atau luka yang takboleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapatmendatangkan bahaya maut, terus menurus tidak lagi cakap melakukan jabatanatau pekerjaan, sehingga dengan luka yang diderita oleh saksi Rahmat SyahHasibuan dan saksi Astria menurut Majelis Hakim termasuk dalam Luka Berat ;Menimbang, bahwa sebagaimana faktaa yang terungkap dipersidangan dan telah di singgung
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-12-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 26 April 2016 — Nyayu Hj. Dahlia, Bsc Binti Kgs. H. Nungtjik -LAWAN- Camat Ilir Barat II, DKK
82 — 35
  • Duplik,maka dapat disimpulkan bahwa permaslahan antarapenggugat dan Tergugat Tergugat adalah masalah warisan,yaitu tidak dimasukkan Nyimas Hj.Rohana binti Kemas32A.Rohim isteri ke2 Kgs.H.Nungcik (Alm) sebagai Ahli Warisdari Kgs.H.Nungcik (Alm) dalam surat keterangan waristanggal 29 Oktober tahun 2002 dan surat keterangannomor.470/09/28/2003 tanggal 13 Januari 2003.Menimbang,bahwa oleh karena apa yang menjadi pokokpersoalan dalam perkara ini menyangkut masalah kewarisan,hal mana mempunyai titik singgung
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Misrawaty Alwin Djafar, SH
Terdakwa:
Herman Alias Palla Bin Rahman
24 — 4
  • Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Pkj.bahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaan narkotika jenissabusabu pada diri pelaku adalah apakah untuk digunakan/penyalahgunaan atauuntuk disebarluaskan/diedarkan adalah pada maksud / motivas/.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Putus : 11-09-2017 — Upload : 28-10-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 59/ PDT / 2017/ PT BNA
Tanggal 11 September 2017 — MAHLAN NUR EFENDI,
30 — 21
  • Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalam APBAberikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yangsesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat Ill adalahlembaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2244 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Mei 2015 — Drs. MUHAMMAD SOFYAN YOGA, DK VS SENIWATY GINTING
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2244 K/Pdt/2014Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvoldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,Pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan denganjelas dan seksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersesuaian, maka Makamah Agung membatalkan putuantersebut;g.
    Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1987bertanggal 19 April 1990, dalam pertimbangan hukumnyamenyebutkan:Pada tingkat Kasasi Putusan Judex Facti dinyatakan NietOnvoldoende Gemotiveerd yang bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian;Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat:Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan TinggiMedan) masih keliru didalam membuat pertimbangan hukum menyangkutkewajiban atau tanggung jawab Bupati Asahan yang semula sebagaiTergugat
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Bna
Tanggal 20 Juni 2017 — PT KETAPANG JAYA MAHLAN NUR EFENDI selaku Direktur Utama Lawan: 1.KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
37 — 13
  • Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalamAPBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBAmana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat II singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga
    Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalamAPBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBAmana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga