Ditemukan 6297 data
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
H. AJI SERI, S.Sos
174 — 0
Direktur Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI (asli);
- 1 (satu) lembar Pernyataan Minat Nomor: 660/639/KEB-KPH/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Kepahiang (asli);
- 1 (satu) bundel proposal Nomor: 027/671/KEB-Kph/2013 tanggal tidak ada bulan November 2013 perihal pengajuan proposal pengadaan alat berat jenis excavator dan bulldozer yang ditandatangani Bupati Kepahiang (asli);
- 1 (satu) lembar pengumuman Nomor: 590/624/B.I/2013 tangggal
208 — 314
kepentingan umum;Karena itu ikut digugatnya Gang/jalan setapak sebagai akses jalan keluardan masuk Pasar Inpres Ruteng tersebut tidak dapat dibenarkan sebabdapat menghilangkan fungsi sosial Gang tersebut sebagai akses jalankeluar masuk bagi masyarakat baik sebagai pembeli maupun penjualkarena quod non potensial terserap ke dalam hak milik Para Penggugatberdasarkan jual beli tahun 1956 yang menjadi obyek sengketa, sehinggajelasjelas melanggar asas ketentuan formal dan materiil sebagai berikut:1) Pasal 671
jalan keluardan masuk Pasar Inpres Ruteng tersebut tidak dapat dibenarkan sebabdapat menghilangkan fungsi sosial Gang tersebut sebagai akses jalankeluar masuk bagi masyarakat baik sebagai pembeli maupun penjualHalaman 132 dari 195 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rtg2A;karena quod non potensial terserap ke dalam hak milik Para Penggugatberdasarkan jual beli tahun 1956 yang menjadi obyek sengketa, sehinggajelasjelas melanggar asas ketentuan formal dan materiil sebagai berikut:1)Pasal 671
183 — 66
Hal. 671)Inspektur Utama BKKBN yakni MIEKE SELFIA SANGIAN,menyampaikan bahwa Dari proses pengadaan yang telahdilaksanaan, dijumpai kondisi yang mengakibatkan pelaksanaanpengadaan belum dapat dilakukan, yaitu PPK tidak maumenandatangani beberapa kontrak yang telah ditetapkanpemenangnya dengan alasan harga HPS yang telah ditetapkanterlalu tinggi dan adanya perubahan dokumen pengadaan yangtidak disetujui oleh PPK;Terdakwa/DR.
DJAYA BIMA AGUNG;6) Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan dari Instansi yang berwenangdari Kemenkes, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes Nomor: HK.07.Alkes/IV/671/AK.2/2013 tanggal 17 Oktober 2013 atas namaPT. DJAYA BIMJA AGUNG7) Izin Usaha Dukungan dari Pabrikan ke Distributor berupa IzinEdar alat Kesehatan dari Instansi yang berwenang, berupa:a.
DJAYA BIMA AGUNG;6) Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan dari Instansi yang berwenangdari Kemenkes, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes Nomor: HK.07.Alkes/IV/671/AK.2/2013 tanggal 17 Oktober 2013 atas namaPT. DJAYA BIMJA AGUNG;7) Izin Usaha Dukungan dari Pabrikan ke Distributor berupa IzinEdar alat Kesehatan dari Instansi yang berwenang, berupa:a.
109 — 44
PutraUtara Mandiri, tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp.4.749.887.223,sdasda 671 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri(atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri),pertanggal 23 Februari 2011 senilai USD 63.900,sdasda 681 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri(atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri),pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 409.380,40,sdasda 691 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri(atas pembayaran cash dari PT.
73 — 7
AKP.NRP.671 10066.Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum kelirumenunjuk terdakwa NURMANSYAH Alias KUMANG Bin SUYONO, hal ini sangatmerugikan klien kami.Untuk itu kami mohon agar supaya Pengadilan Negeri Kuningan menetapkan bahwaPeradilan atas Perkara atas nama NURMANSYAH Alias KUMANG Bin SUYONODAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA, disebabkan batalnya hak untukmelakukan penuntutan ;Menimbang, atas Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut PenuntutUmum telah mengajukan tanggapan
92 — 20
Via Kontruksi (PURWITO) ;Foto Copy ligalisir Surat Nomor : 671/Dk.02.01/026/11 tanggal 10 Juni2011 Perihal Penyaluran Termijn Pekerjaan yang ditanda tangani olehPT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Boyolali (S.BUDI WASKITO) setuju selaku Bendahara proyek/pekerjaan kegiatanDERES RESMIATI, Mengetahui dan menyetujui Kabid PengairanDPUPPK Kab. Boyolali Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (SUNARDI,ST) ;Foto Copy ligalisir Surat Kuasa yang dari Pemberi Kuasa DirekturCV.
Via Kontruksi (PURWITO) ;Foto Copy ligalisir Surat Nomor : 671/Dk.02.01/026/11 tanggal 10 Juni2011 Perihal Penyaluran Termijn Pekerjaan yang ditanda tangani olehPT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Boyolali (S.BUDI WASKITO) setuju selaku Bendahara proyek/pekerjaan kegiatan335DERES RESMIATI, Mengetahui dan menyetujui Kabid PengairanDPUPPK Kab. Boyolali Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (SUNARDI,ST) ;133. Foto Copy ligalisir Surat Kuasa yang dari Pemberi Kuasa DirekturCV.
Via Kontruksi (PURWITO) ;Foto Copy ligalisir Surat Nomor : 671/Dk.02.01/026/11 tanggal 10 Juni2011 Perihal Penyaluran Termijn Pekerjaan yang ditanda tangani olehPT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Boyolali (S.BUDI WASKITO) setuju selaku Bendahara proyek/pekerjaan kegiatanDERES RESMIATI, Mengetahui dan menyetujui Kabid PengairanDPUPPK Kab. Boyolali Selaku Pejabat Pembuat Komitmen(SUNARDI, ST) ;Foto Copy ligalisir Surat Kuasa yang dari Pemberi Kuasa DirekturCV.
Via Kontruksi (PURWITO);Foto Copy ligalisir Surat Nomor : 671/Dk.02.01/026/11 tanggal10 Juni 2011 Perihal Penyaluran Termijn Pekerjaan yangditanda tangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah JawaTengah Cabang Boyolali (S. BUDI WASKITO) setuju selakuBendahara proyek/pekerjaan kegiatan DERES RESMIATI,Mengetahui dan menyetujui Kabid Pengairan DPUPPK Kab.Boyolali Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (SUNARDI, ST) ;Foto Copy ligalisir Surat Kuasa yang dari Pemberi KuasaDirektur CV.
77 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hidayat Batubara, SE tanggal29 November 2012. 661 (satu) bendel Fotokopi legalisir Dokumen PelaksanaanAnggaran pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)Propinsi Sumatera Utara TA 2013 671 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan GubernurSumatera Utara Nomor 52 Tahun 2012 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPropinsi Sumatera Utara TA 2013. 681 (satu) bendel Fotokopi legalisir Gabungan PermendagriNomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun2007, dan Permendagri Nomor 21 Tahun
75 — 50
3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak PPH Nomor : 411123 tanpa tanggal dan bulantahun 2012 sebesar Rp. 1.520.000, (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)(asli);3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak PPH Nomor : 411124 tanpa tanggal dan bulantahun 2012 sebesar Rp. 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);2 (dua) lembar Surat Faktur Pajak, tanpa tanggal, bulan dan tahun dari PT.Salabangka Cipta (asli);72 Pembayaran Honor Pengelola Keuangan Program Tugas Pembantuan (TP)Terdiri dari :671
80 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterima kembali olehKas Pemda Banyumas namun uang insentif tersebut memang haruskeluar dari Kas Daerah (Kas Daerah tidak dirugikan) dan sudah sesualdengan mekanisme pengeluaran DPPKAD, dimana uang insentif tersebutsecara nyatanyata tidak pernah disampaikan kepada yang berhak yaitupara Pegawai UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, jikalauadanya unsur kerugian negara secara nyata apakah memiliki kriteria: Negara harus menerima (Pemeriniah Daerah KabupatenBanyumas) namun tidak menerima;Hal. 671
170 — 76
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 UndangUndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur sebagai berikut:Halaman 139 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BUM.140Pasal 671
37 — 7
. , kKendaraan dengan Plat NomerTNVYPOLRI gratis, jika karcis hilang Rp. 10.000 dan aturan tersebutHalaman 671 dari 100 Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SDAdiatur oleh pihak managemen, dan langganan pembayaran setiapbulan atau pertahun tergantung customer.
93 — 54
Via Kontruksi ( PURWITO );Foto Copy ligalisir Surat Nomor : 671/Dk.02.01/026/11 tanggal 10 Juni 2011 Perihal Penyaluran Termijn Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Boyolali (S. BUDI WASKITO) setuju selaku Bendahara proyek/pekerjaan kegiatan DERES RESMIATI, Mengetahui dan menyetujui Kabid Pengairan DPUPPK Kab. Boyolali Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (SUNARDI, ST);Foto Copy ligalisir Surat Kuasa yang dari Pemberi Kuasa Direktur CV.
Via Kontruksi ( PURWITO);Foto Copy ligalisir Surat Nomor : 671/Dk.02.01/026/11 tanggal10 Juni 2011 Perihal Penyaluran Termijn Pekerjaan yangditanda tangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah JawaTengah Cabang Boyolali (S. BUDI WASKITO) setuju selakuBendahara proyek/pekerjaan kegiatan DERES RESMIATI,Mengetahui dan menyetujui Kabid Pengairan DPUPPK Kab.Boyolali Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (SUNARDI, ST);Foto Copy ligalisir Surat Kuasa yang dari Pemberi KuasaDirektur CV.
Via Kontruksi ( PURWITO)iFoto Copy ligalisir Surat Nomor : 671/Dk.02.01/026/11 tanggal10 Juni 2011 Perihal Penyaluran Termijn Pekerjaan yangditanda tangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah JawaTengah Cabang Boyolali (S. BUDI WASKITO) setuju selakuBendahara proyek/pekerjaan kegiatan DERES RESMIATI,Mengetahui dan menyetujui Kabid Pengairan DPUPPK Kab.Boyolali Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (SUNARDI, ST);Foto Copy ligalisir Surat Kuasa yang dari Pemberi KuasaDirektur CV.
Via Kontruksi ( PURWITO );Foto Copy ligalisir Surat Nomor : 671/Dk.02.01/026/11 tanggal 10 Juni2011 Perihal Penyaluran Termijn Pekerjaan yang ditanda tangani olehPT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Boyolali (S.BUDI WASKITO) setuju selaku Bendahara proyek/pekerjaan kegiatanDERES RESMIATI, Mengetahui dan menyetujui Kabid PengairanDPUPPK Kab.
60 — 23
Nasir;65 1 (satu) eksemplar Sporadik, surat keterangan jual beli atas nama Parlan;66 1 (satu) eksemplar Sporadik, surat keterangan jual beli atas nama Samat;671 (satu) eksemplar Sporadik, surat keterangan jual beli atas nama M.
1.Yuyun Sumardi
2.T.B. Isak Juarsa
3.Suryana
4.Dasmo Sulomo
Tergugat:
1.PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
4.Pemerintah RI Cq. Kantor Pertanahan Nasional RI Cq. Kanwil BPN DKI Jakarta Cq. Kantor BPN Jakut
125 — 99
Bahwa dalam Surat Ukur Nomor : 09.02.05.04.00201/2001 tanggal 29November 2000 yang terlampir dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No1/Marunda tanggal 13 November 2001, bidang bidang tanah yang TurutTergugat Ill terbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/Marunadaberdasarkan Pembebasan Hak Atas Tanah yaitu Hak Milik Nomor: 745, 773,765, 780, 747, 746, 774, 769,759, 783, 757, 770, 762, 782, 772, 744, 784,739, 484, 127, 485, 670, 671, 724, 727, 721, 9, 8, 424, 735, 35, 5, 82, 63,722, 16, 353, 419,
127 — 62
THEE ENG LEE.d) TIO TOAN NIO istri LIM HOAY GOAN.Lagi pula, kKeempat orang yang namanya dituliskan secara benar pundiatas, tidak ada hubungan hukum dengan rumah sengketa maupuntanah Bekas Hak Eigendom Verponding No.8639 sisa menurut surat haktanah No.2436 tertanggal 1 Desember 1954.Sedangkan, tanah bagian keempat nama orang diatas yang dituliskansecara benar, hanya pemilik menurut surat hak tanah tertanggal 30 juli1958 No.671. kami lampirkan bukti tertanda P15.Sedangkan surat pemanggilan melalui
205 — 137
dengan aslinya.( Bukti P.6).Fotocopy surat penjelasan tentang harta warisan Alex Kantohe tanggal 9Januari 2015 yang dibuat oleh para Tergugat ditujukan kepada paraPenggugat yang diberi materai Rp. 6000, dilegalisir dicocokkan sesuaidengan aslinya ( Bukti P.7).Fotocopy surat Pembagian harta peninggalan Alex Kantohe yang dibuatdan telah dibagi oleh para Tergugat pada tanggal 21 11 1988, bermateraiRp. 6.000, dilegalisir dicocokkan sesuai dengan aslinya ( bukti P.8).Fotocopy surat ukur Kapal Motor nomor 671
84 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
lembar Nota Dinas dari Kadin Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Magetan, Nomor : 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Permohonan bantuanproses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau(rokok) ;b. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Kepala Dinas Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Magetan, tanggal 15 Oktober2010, Nomor Surat : 530/1402/ 403.109/2010, perihalPermohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasanindustri hasil tembakau (rokok), Nomor agenda : D.671
99 — 26
tahu dengan prosedur penyelesaian perselisihanInternal, kode Etik, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga danpakta Integritas dari Partai Demokrat;Bahwa pada saat pleno di PPK disahkan tidak ada perolehan suarayang dibatalkan karena tidak ada indikasi pelanggaran danpenggelembungan suara serta tidak ada keberaran/sanggahan darisaksi partai politik yang hadir;Bahwa seingat saksi jumlah total perolehan suara Partai Demokratuntuk Kecamatan Kahayan Tengah berdasarkan formulir model DA1adalah berjumlah 671
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
63 — 17
Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 662 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 663 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 664 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 665 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 666 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 667 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 668 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 669 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 670 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 671
101 — 323
SKEP. 671/KP.80.4/2006 tertanggal 1 Juni 2006 tentangPemberhentian/Pensiun dengan hormat Ir. Wulang Kupiyotomo,M.M.terhitung mulai akhir Mei 2006 ;Halaman 63 Putusan No. 266/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.(10)(11)Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura No. SKEP. 2099/KP.80.4/2007 tertanggal 28 Desember 2007 tentangPemberhentian/Pensiun dengan hormat Drs. Putranto Hardan,M.M.terhitung mulai akhir Desember 2007 ;Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura No.