Ditemukan 754 data
77 — 28
Fotocopy surat mengenai kekosongan jabatan di CV DutaWang Mandiri Colomadu Karangnayraseeseeeseeeees BuKtI.T.6.19. Fotocopy mengenai tentang rapat CV Duta Wang MandiriColomadu KarangnayraseeseseeeeeeBUKti.T 7.20. Fotocopy mengenai pengunduran diri Sdr Budi Kosasihdari CV Duta Wang Mandiriowe oom BUKtL TB21. Fotocopy. suratkewarganegaraanColomadu KarangnayraRepulbik Indonesia dari31Pengadilan Negeri I Surakarta No. 7124 tanggal 06Januari 1968 osasescsmsarecs Bukti. T.9.22.
24 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang digunakanuntuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajaksekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaranBKP terhadap peredaran seluruhnya.Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dariHalaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 416/B/PK/PJK/2017pengenaan Pajak Pertambahan WNilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan.6.19
34 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatanpemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamangka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberiJasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasukpajak yang dipungut menurut UndangUndang ini danpotongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.Pasal 4 huruf c:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:c.
16 — 0
Naning Toko Amarta Rp. 5.000.000,-6.19. Sri Uteran Rp. 3.000.000,-6.20. Adik Etik Jakarta Rp. 2.000.000,- 6.21. KSP Arta Mandiri (Hendra) Rp. 2.000.000,- 6.22. Mas Andy Widodo Rp. 500.000,-6.23. Bpk. Katenan SMKN 1 Jenangan Ponorogo Rp. 1.00.000,-6.24. Peni (Shely) Jl. Batoro Katong, ponorogo Rp. 3.000.000,-6.25. Jumakir MKN 1 Jenangan, Ponorogo Rp. 1.500.000,-6.26. KSP Jalan Jenderal Sudirman Ponorogo Rp. 6.000.000,-6.27.
Terbanding/Tergugat I : KOPERASI PENGUSAHA BATIK DJAKARTA KPBD
Terbanding/Tergugat II : Ahliwaris almarhum Drs. ASYARI
Terbanding/Turut Tergugat : TANTOWI DAUD BIN A. RACHMAN SUTAMIHARDJA
31 — 17
Tanah Abang.6.19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun1997, wajib pajak Komarudin, luas bangunan 84 m2, luas tanah 112 m2,letak di RT. 001/019, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang.6.20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun1998, wajib pajak Komarudin, luas bangunan 84 m2, luas tanah 112 m2,letak di RT. 001/019, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang.6.21.
82 — 15
SP.Han/21/VII/2010/Reskrim, sejaktanggal 04 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 157/N.6.19/07/2010 sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 01 September2010;3 Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2010 Nomor : Print89/SPP/N.6.19.6/Ep.2/08/2010 sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September2010;4 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 07 September 2010 Nomor : 686/Pen.Pid/2010/PN.Sky, sejak tanggal 07 September
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebutbertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.6.19.
34 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberianJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biayayang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yangdipungut menurut Undangundang ini dan potongan harga yangdicantumkan dalam Faktur Pajak."
21 — 12
Pol: B/08.B/I/2009/Reskrim tanggal 13 Februari 2009 (T.I13) danKejaksaan Negeri Sekayu telah mengeluarkan Surat PerpanjanganPenahanan Nomor: B114/N.6.19/EPP.2/02/2009 tanggal 18 Februari2009 (T.I15) kemudian TERGUGAT mengajukan perpanjanganpenahanan terhadap PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan NegeriSekayu dengan Surat Penentapan Perpanjangan Penahanan Nomor:335/Pen.Pid/2009/PN.SKY ;9. Bahwa hasil penyidikan selesai dijilid dan dibuat sampul berkasperkara No.
102 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam angka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atauseharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak,15tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undangundang ini dan potonganharga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."
69 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Nomor593/83/364/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang;6.17.Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Nomor593/83/433/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang;6.18.Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Nomor593/83/426/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang;6.19
Giovani, S.H, M.H
Terdakwa:
1.Sarmain Bin Jama Ani
2.Laila Binti Darmawan
54 — 22
menyesali perbuatannya, merasa bersalah terhadap anaknyadan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanPara Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidanganPengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkansurat dakwaan NO.REG.PERK.PDM835/L.6.19
867 — 729
(PutusanMahkamah Agung RI No. 1794K/Pdt/2004, hal. 84).hal 41 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI6.18 Bahwa, asas Precautionary Principle pada pokoknya adalahsuatu asas kehatianhatian yang bertujuan untuk menjaga danmempertahankan keselamatan dan mencegah segala sesutauyang akan berakibat terganggunya/hilangnya keselamatan itu;6.19 Bahwa, dari pembahasan di atas secara tegas terlihat asaskehatihatian (precautionary principle) sebagaimana diterapkanoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung
kembalikelapa sawit pada bekas areal yang terbakar dengan biaya danbeban TERGUGAT, sendiri bukan menjadi beban dan tanggungjawab PENGGUGAT, sehingga tidak ada alasan hukum kepadaPENGGUGAT, untuk meminta ganti rugi kepada TERGUGAT.Bahwa dalil PENGGUGAT, tentang asas kehatihatian dalamrelevansinyadengan kasus Mandalawangi di Pengadilan NegeriBandung tidak mempunyai korelasi dan akibat hukum dengan kasuskebakaran kebun kelapa sawit milik TERGUGAT,30.1 Bahwa dalil PENGGUGAT, dalam posita angka 6.14 s/d 6.19
Prinsip tersebut hanyaditerapbkan dalam kondisikondisi tertentu yang tidak dijumpaidalam dalil gugatan PENGGUGAT.Bahwa dalil PENGGUGAT, tentang asas kehatihatian dalamrelevansinya dengan TERGUGAT, sangat keberatan atas dalilgugatan PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam positaangka 6.19. karena sebagaimana telah TERGUGAT, jelaskanpada jawaban bagian eksepsi diatas, dalildalil gugatan yanghal 109 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKIdiajukan PENGGUGAT, justru mencampuradukan antara daliperbuatan
16 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberianJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biayayang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yangHalaman 14 dari 34 halaman. Putusan Nomor 808/B/PK/PJK/201 7dipungut menurut UndangUndang ini dan potongan harga yangdicantumkan dalam Faktur Pajak.Pasal 4 huruf c:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:c.
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan atas koreksi positif Pajak masukan sebesarRp526.701.162, atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajakyang digunakan untuk unit kegiatan yang menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN padaperusahan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) dapatdibenarkan, karena dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali dalam butir 6.10 sd 6.19 dan 6.21 serta butir 10 sampai dengan 12oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatanpemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamangka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberiJasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasukpajak yang dipungut menurut undangundang ini danpotongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
156 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masukan atas perolehan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakanuntuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajaksekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaranBKP terhadap peredaran seluruhnya;Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakanBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;6.19
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masukan atas perolehan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakanuntuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajaksekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaranBKP terhadap peredaran seluruhnya;Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan WNilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;6.19
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masukan atas perolehan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakanuntuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajaksekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaranBKP terhadap peredaran seluruhnya;Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakanBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;6.19
77 — 5
Tinggi Palembang sejak: tanggal 14November 2010 sampai dengan tanggal 09 Desember 2010;Pengadilan Negeri tersebut;Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 562/Pen.Pid/2010/PN.Sky tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini;Telah Membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 562/Pen.Pid/B/2010/PN.Sky tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penetapan hari sidang;Telah Membaca juga surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor: 1611/N.6.19