MUSLIM, M.Si Nomor: Peg.821.3/03/2010,tanggal 15 Februari 2010.1 (Satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Ketua DPRKAbdya Nomor: 050/119/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentangPersetujuan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdya.2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir berita acara Nomor:050/592/2010 dan Nomor 530/118/2010 Bupati dan DPRK Abdyatanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap ProgramPembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdya.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir

MUSLIM, M.Si Nomor: Peg.821.3/03/2010,tanggal 15 Februari 2010.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Ketua DPRKAbdya Nomor: 050/119/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentangPersetujuan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdya.2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir berita acara Nomor:050/592/2010 dan Nomor 530/118/2010 Bupati dan DPRK Abdyatanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap ProgramPembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdya.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir

Irwandi 236.000.000Ramud1 Lutfika 10.000.000 Putusan Hal 109 dari 212 Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PNBna 2 Marnawati 15.000.0003 Andra Eka Syahputra 5.000.0004 Opan 2.000.0005 Khairunnisak 60.000.0006 Masri Amin 10.000.0007 Dedy Mulyadi Selian,St 30.000.0008 Syukur Selamat Karo Karo 20.000.0009 Lutfieka 5.000.00010 Andra Eka Syahputra 4.000.00011 Anggota DPRK 5.000.00012 Lutfieka 5.000.00013 Opan 2.000.00014 Andra Eka Syahputra 2.000.00015 Lutfieka 5.000.00016 Marnawati 10.000.00017 Opan 4.000.00018

Andra Eka Syahputra 2.000.00019 Lela Dprk 40.000.000Hl Yang Dikuasai Budiman Pasaribu 273.845.0001 Pengambilan 18.845.0002 Pengambilan II 50.000.0003 Pengambilan III 180.000.000Pengambilan IV 25.000.000IV Yang Dikuasai Diki Suprapto 94.762.1401 Pengambilan 50.762.1402 Pengembalian sdr.

Aceh Tenggara Rp 205,664,860PERTAMA Rp 100,000,000KEDUA Rp 95,664,860KE EMPAT Rp 10,000,000SEKRETARIS MEMINTA UANG KEPADAma RP 236,000,000LUTFIKA Rp 10,000,000MARNAWATI Rp 15,000,000ANDRA EKA SYAHPUTRA Rp 5,000,000OPAN Rp 2,000,000KHAIRUNNISAK Rp 60,000,000MASRI AMIN Rp 10,000,000DEDY MULYADI SELIAN,ST Rp 30,000,000SYUKUR SELAMAT KARO KARO Rp 20,000,000LUTFIEKA Rp 5,000,000ANDRA EKA SYAHPUTRA Rp 4,000,000ANGGOTA DPRK Rp 5,000,000LUTFIEKA Rp 5,000,000OPAN Rp 2,000,000ANDRA EKA SYAHPUTRA Rp 2,000,000LUTFIEKA

Rp 5,000,000MARNAWATI Rp 10,000,000OPAN Rp 4,000,000ANDRA EKA SYAHPUTRA Rp 2,000,000LELA DPRK Rp 40,000,000YANG DIKUASAI BUDIMAN PASARIBU Rp 273,845,000PERTAMA Rp 18,845,000KEDUA Rp 50,000,000KE TIGA Rp 180,000,000KE AMPAT Rp 25,000,000YANG DIKUASAI DIKI SUPRAPTO Rp 141,786,919PERTAMA Rp 50,762,140PENGEMBALIAN SDR SUDIRMAN Rp 44,000,000Sisa Uang Yang tidak di pertanggungjawabkan Rp 47,024,779Lebih bayar kepada Pihak ke 3 sebesar Rp 51,705,900 Kegiatan Fiktif atau surat pertanggungjawaban yang direkayasa

Cut Man, S.E bin Yahya Bismi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRK Nagan Raya, tempat tinggal Jl.

Tamiang Nomor: 19 Tahun 2009Tentang Pemerintahan Kampung.Datok Penghulu dilarang :a.Membuat keputusan yang secara khusuS memberikankeuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni,dan ataugolongan tertentu;Melakukan kolusi, korupsi dan niopotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya.Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota MDSK,Lembagan Kemasyarakatan di Kampung yang bersangkutan,anggota DPRA, angota DPRK

Raya Pase Panton Labu sampai adanya perencanaan yang konkrit,meminta kepada Panitia Mesjid untuk melaporkan keuangan serta memerintahkanCamat Tanah Jambo Aye agar segera melantik BKM terpilih sesuai dengan ketentuanyang berlaku (vide Buktie Bahwa, Pada tanggal 24 Februari 2015 BKM mengadakan rapat terkait kelanjutanpembangunan Mesjid Raya Pase Panton Labu yang mana dalam rapat tersebut turutHalaman 53 dari 73 HalamanPutusan Perkara Nomor : 09/G/2015/PTUNBNAhadir Wakil Bupati Aceh Utara dan Ketua DPRK

Reflizar menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:>Bahwa setahu saksi gudang sudah terdaftar sebagai asset daerahMeulaboh sekitar tahun 2012;Bahwa saksi adalah sebagai Kabid asset daerah yang mulai diangkatpada tahun 2011;Bahwa setahu saksi baik biaya pemeliharaan gudang dan alat beratmonitou forklit 6,5 T tidak ada yang dianggarkan pada anggaran pemda;Bahwa baik gudang maupun alat berat monitou forklit baru dimasukanke dalam asset daerah setelah ditemukan adanya uang sewa keduanyaoleh anggota DPRK

BPRS Kota Juang;

Bireuen Tahun 2021, Senin 30 November 2021;

PT BPRS Kota Juang Masa Kerja Tahun 2020-2024;

Rekening 660 02.20.000147-6 periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019;

bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan adayang benar dan ada pula yang tidak benar yang selengkapnya akan ditanggapi dalampembelaan terdakwa;288 SaksiNASRAH:29Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargabaik sedarah maupun semenda dan juga tidak ada hubungan pekerjaandengan terdakwa.Bahwa Saksi diangkat menjadi PNS sejak tahun 1985 dan ditempatkan padaSekretariat Daerah Kota Sabang hingga tahun 2008 dan sejak tahun 2009,saksi dipindahkan ke Sekretariat DPRK

Pengadaan tersebut Saksi ketahui pada awaltahun 2007, ketika Saksi diberi tahu oleh atasan Saksi yakni WalikotaSabang, bahwa pada DAK tahun 2007, DISTANHUT ada proyek pengadaankawat beronjong.e Bahwa selanjutnya setelah pembahasan anggaran di DPRK Sabang danproyek tersebut sudah pasti, Saksi lalu mempersiapkan pelaksanaan tenderdan segera menunjuk PPTK pada sekitar bulan Mei 2007. Sejak saat itulahSaksi menunjuk drh.

Pemerintahan Gampong ;Pasal 23Keuchik dilarang :a.b.am Ta moMembuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntunganbagi diri sendiri, anggota keluarga dan atau golongan tertentu ;Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukan ;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peut,Lembaga kemasyarakatan, di gampong yang bersangkutan AnggotaDPRRI, Anggota DPD, Anggota DPRA, Anggota DPRK

Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Pengumuman atau PetunjukPelaksanaan.Peraturan kebijaksanaan ini bukan peraturan perundangundanganKarena:a) Peraturan kebijaksanaan ini dibuat oleh badan atau pejabat tata usahaNegara saja, sedangkan peraturan perundangundangan dibuat olehBadan Pembuat peraturan Perundangundangan, misalnya UU dibuatoleh DPR bersamasama dengan Presiden, Peraturan PemerintahHalaman 31 dari 57 HalamanPutusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.BNAdibuat oleh Presiden, Perda/Qanun dibuat oleh DPRK

Keputusan,Surat Edaran, Instruksi, Pengumuman atau Petunjuk Pelaksanaan;Peraturan kebijaksanaan ini bukan peraturan perundangundangan karena:a) Peraturan kebijaksanaan ini dibuat oleh badan atau pejabat tatausaha Negara saja, sedangkan peraturan perundangundangan dibuatolehHalaman 30 dari 54 HalamanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2019/PTUN.BNABadan Pembuat peraturan Perundangundangan, misalnya UU dibuat olehDPR bersamasama dengan Presiden, Peraturan Pemerintah dibuat olehPresiden, Perda/Qanun dibuatoleh DPRK

belanda), policy rules (Inggris), yang wujudnya dapatberupa Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Pengumuman atauPetunjuk Pelaksanaan.Peraturankebijaksanaaninibukanperaturanperundangundangan karena:a)b)Cc)Peraturan kebijaksanaan ini dibuat oleh badan atau pejabat tata usahaNegara saja, sedangkan peraturan perundangundangan dibuat olehBadan Pembuat peraturan Perundangundangan, misalnya UU dibuatoleh DPR bersamasama dengan Presiden, Peraturan Pemerintah dibuatoleh Presiden, Perda/Qanun dibuat oleh DPRK

Bahtera Adiguna yang menyewakan alat tersebut apa adaperusahaan lain demikian pula mengenai PAD saksi tidak ingat jumlahnyadan berapa kali saksi tidak ingat tetapi sampai Desember 2010 ada 2 (dua)kali penyetoran dan 2011 tidak ada penyetoran untuk PAD bahkan saksi tidakingat kapan Pansus DPRK datang;= Bahwa sewaktu saksi Kepala Dinas sudah dimasukan alat berat itu ke SKPADdan selaku Kadishub ada wewenangkan untuk melakukan pengawasan karenawaktu itu saksi lagi berada di Jakarta dan pengawasan dilakukan

Sementara Pasal 42 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahAceh juga menegaskan Gubernur atau Bupati/Walikota mempunyaitugas dan wewenang: menyusun dan mengajukan rancanganganun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untukdibahas, disetujui dan ditetapkan bersama. Kedua pasal tersebutmenunjukkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon adalahsamasama memiliki kewenangan atas penyusunan Qanun tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Rahman Kari, tempat dan tanggal lahir,Lhokseumawe, 31 Desember 1964, umur 55 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada DPRK A. Utara,tempat tinggal di JI. Listrik, Gg. Oscar No. 12, Gampong Hagu Selatan,Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Azmi danTergugat yang bernama Cut Yenni.

2012tanggal 10 April 2012.1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TahunAnggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31Oktober 2011.1 (satu) eks Petunjuk Teknis Pancairan dan Penggunaan DanaUrusan bersama PNPM Mandiri Perdesaan dari Kementerian DalamNegeri Nomor 414.2/1247/PMD, tanggal 22 Februari 2012.1 (satu) lembar Persetujuan Alokasi Dana Mendahului PengesahanAPBKP dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener MeriahNomor 180/66A/DPRK

493 K/Pid.Sus/20161 (satu) eks daftar lokasi dan alokasi program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TahunAnggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31Oktober 2011.1 (satu) eks petunjuk teknis pancairan dan penggunaan DanaUrusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan dari KementerianDalam Negeri Nomor 414.2/1247/PMD, tanggal 22 Februari 2012.1 (satu) lembar persetujuan alokasi dana mendahului pengesahanAPBK P dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener MeriahNomor 180/66A/DPRK

Cekmu anggota DPRK Aceh Selatanpada saat saksi bertemu di kedai Rahmat kota Tapaktuan.Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi XIll :Nama lengkap : HALIMATUN SAKDIAHPekerjaan : tbu Rumah TanggaTempat tanggal lahir : Lhoksukon, 2 September 1980Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama >: IslamTempat tinggal : Jin. Merdeka Tapaktuan, Kab. AcehSelatan, AcehPada pokoknya menerangkan sebagai berikut1.

Semadamberdasarkan surat dari DPRK Aceh Tamiang tanggal 30 Nopember2019, (Vide. Bukti P13P14);Bahwa Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi AcehTamiang telah melakukan perundingan guna penyelesaian perselisihanantara Tergugat (PT.

BTenggara oleh Drs.H.Marthin Desky,MM Selaku SekretarKab.Aceh Tenggara dan disahkan sesuai dengan aslinya dikSeptember 2016, oleh WAHYUDDIN PELIS,S.Sos.M.AISekretaris DPRK Aceh Tenggara.1 (satu) Lembar Poto Copy Surat Petikan Keputusan BuTenggara Nomor:Peg.821.12.11/10/2006,tanggal 25 Febrpengangkatan PNS an.

M.AP Selaku Sekretaris DPRK Aceh Tenggara.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda pengembalian Pinjaman kePribadi,S Tanggal 29 Maret 2013,Yang bertuliskan Sudah ditAndikha Pasirela,sSE Banyaknya 20 mayam mas jhon:pembayaran Pinjaman dari sdri Heri Pribadi Selian sebanyak mas jhonson dan ditanda tangani diatas materai 6000 olehPribadi,S serta disaksikan oleh Samiran, KHAIRUNISA.1 (satu) lembar asli kwitansi yang telah diliminating tandakepada Charliana Tanggal 12 Desember 2012,Yang bertulishditerima dari

persetujuan bersama dengan izin lingkungan darimasyarakat setempat, dengan demikian terbukti bahwa tindakanTergugat tersebut menunjukkan ketidak hatihatian, ketidakcermatan,ketidakhormatan terhadap hukum dan ketidak adilan Tergugat dalammenghadapi dan menanggapi permasalahan yang terjadi dalam prosespembangunan yang menjadi kepentingan dan haknya Penggugat.Bahwa pernyataan Penggugat diatas tidaklah benar dikarenakanrapat pada tanggal 1 November 2018 diikuti oleh Bupati Bireuen, WakilBupati Bireuen, DPRK