Ditemukan 570 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hari hary harum haru hard haro hara
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
PT. DUTA SWAKARYA INDAH
696 — 196
  • termasuk pemerintah dan pemerintah daerah yang telah mengeluarkanizin lingkungan agar pihakpihak tersebut setelah mengeluarkan izin lingkunganselalu melakukan pengawasan dalam kerangka kewenangan yang dimilikisecara periodik dan berkala termasuk untuk melakukan evaluasi terhadappemilik izin yang tidak hanya berdasarkan laporan atau setelah terjadinyakebakaran lahan tetapi juga ke lapangan sehingga pencegahan kebakaranlebih dikedepankan sebagaimana prinsip pencegahan bahaya lingkungan(Prevention of Harm
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3485 K/Pdt/2015
Tanggal 29 September 2016 — KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA (KTPHS) DKK VS BUDI WIJANA dan JIMMY PRAMONO DKK
303 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Ahli Waris Almarhum RIPAN,MARNI, Ahli Waris Almarhum PONIMEN Wali SURO HARM,SUHENDRA Ahli Waris Almarhum NAWIN,SULARDI, Ahli Waris Almarhum RIPAN,BUDUT/MARLAN, Ahli Waris Almarhum SARMUN,YAMSIDDIK SITEPU, Ahli Waris Almarhum SEDOH,DASRI, Ahli Waris Almarhum KASMEN,KAPIONO, Ahli Waris Almarhum SAWINTANAKSUPARLIA, Ahli Waris Almarhum DRIYO,SUBALI, Ahli Waris Almarhum KAHAR,SUHERMAN, Ahli Waris Almarhum SANIYEM,SOLIATUN,ROBET LUBIS,SUROSU,SURIADI, Ahli Waris Almarhum HARTADI,SANGKOT MHD.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
739 — 602
  • termasuk pemerintah dan pemerintah daerah yang telah mengeluarkanizin lingkungan agar pihakpihak tersebut setelan mengeluarkan izinlingkungan selalu melakukan pengawasan dalam kerangka kKewenangan yangdimiliki secara periodik dan berkala termasuk untuk melakukan evaluasiterhadap pemilik izin yang tidak hanya berdasarkan laporan atau setelahterjadinya kebakaran lahan tetapi juga ke lapangan sehingga pencegahankebakaran lebih dikedepankan sebagaimana prinsip pencegahan bahayalingkungan (Prevention of Harm
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — PT WANA SUBUR SAWIT INDAH
876 — 650
  • termasuk pemerintah dan pemerintah daerah yang telah mengeluarkanizin lingkungan agar pihakpihak tersebut setelah mengeluarkan izin lingkunganselalu melakukan pengawasan dalam kerangka kewenangan yang dimilikisecara periodik dan berkala termasuk untuk melakukan evaluasi terhadappemilik izin yang tidak hanya berdasarkan laporan atau setelah terjadinyakebakaran lahan tetapi juga ke lapangan sehingga pencegahan kebakaranlebin dikedepankan sebagaimana prinsip pencegahan bahaya lingkungan(Prevention of Harm
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6149 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • If the parents or custodians are out of reach, the doctor mayproceed, to prevent severe harm to the patient (art. 7:466 par. 1 DCC).Alternatives: General of Specific EmancipationAccording to art. 1:253ha DCC, a minor mother, having reached the age of 16and being invested with the parental authority, may request the juvenile courtto declare her of age (i.e.: to make her a major), provided that she actually raisesher child and takes care of it (art. 1:253ha DCC).Less sweeping is the possibility to
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2012 — Upload : 09-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2207 K/Pdt/2011
Tanggal 10 April 2012 — KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA (KTPHS) vs 1. PT. SMART COORPORATION di Jakarta Cq. PT. SMART COORPORATION Perwakilan Medan Cq. PT. SMART COORPORATION KEBUN PADANG HALABAN,
90 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kecamatan Aek KuoMARNI Ahli Waris Almarhum PONIMEN Wali SURO HARM Umur43 Tahun, beralamat di Dusun X Desa Aek Korsik Kecamatan AekNatasSUHENDRA Ahli Waris Almarhum NAWIN. Umur 76 Tahun,beralamat di Desa. Blok M. Kecamatan Aek KuoSULARDI Ahli Waris Almarhum RIPAN Umur 76 Tahun beralamatdi Desa Blok M. Kecamatan Aek KuoBUDUT / MARLAN Ahli Waris Almarhum SARMUN Umur 76 Tahunberalamat di Desa Sidodadi Kecamatan Aek KuoYAMSIDDIK SITEPU Ahli Waris Almarhum SEDOH.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
1083 — 1693
  • berdasarkan laporan atau setelah terjadinya kebakaranlahan, bahkan dalam perkara aquo sebagaimana keterangan saksi darilingkungan hidup dan saksi dinas perkebunan, dipersidangan tidak ada Dinasberita acara monitoring efaluasi dari dinas terkait, tidak ada pembinaan dariyang berwenang mengeluarkan perijinan, padahal semua pihak seharusnyabersamasama menyelematkan lingkungan serta lebih Pro Natura danpencegahan kebakaran lebih dikedepankan sebagaimana prinsip pencegahanbahaya lingkungan (Prevention of Harm
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
765 — 994
  • Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm).Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapamekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapansyarat operasi dan konskuensinya apabila melanggar), penentuanstandar dan pembatasan emisi, serta penggunaan best availableHalaman 70 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.47.techniques.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-06-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 55/Pid.B/2012/PN-LBS
Tanggal 10 September 2012 — - SYAIHUL AKMAL Als SYAIKHUL AKMAL Pgl UN
114 — 23
  • ., (Bd Ht+ 3#b95e7MxX$ + Gk HARm ("37 yj# ytMaxx nAt Pk He5ET / + OR + SB KW/(D: + + bi, ft udX=yHDO #N4ME J0: +19 +9 O14 + 14SJI + /$94ICBlayy Ie + FHMea;et "XeHbEALS) /OWEYWw KOT = cod tikwhnSh + BEWG = 7ZE/a Kgl = Yyt Bit: $e As tt 6s fgCCu yhk9L, 498 OF feo: i + HB 7LX2 RO=AKTe + 1K NN 443 Foy k. BTh so: 7.9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1048 — 737 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The essence of the conclusion is that we find indications thatTemasek has violated the Business Competition Law in Indonesia, so itis potential to harm the state and the people as consumers," he toldBisnis yesterday.The conclusion was sent by the Commission Assembly (established byKPPU) to the accused parties recently.Data by KPPU disclose there are ten accused parties in the caseconsisting of nine businesses grouped under Temasek and Telkomsel.Head of the Indonesian Telematics Society (Mastel) Mas