Ditemukan 633 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 8/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
OSTIM
Tergugat:
BUPATI SIJUNJUNG
15166
  • yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalamPasal 54 UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut : (1)Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, SekretarisJenderal / Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota ; (2)Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Register : 02-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
Ir. PAULUS NOYA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
17089
  • yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota;Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Register : 29-05-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 46/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 30 Agustus 2012 — TAN WIE AN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
9851
  • 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal iniadalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa aquo dengan mengujinya dengan ketentuan yuridis normatif dihidang hukumpublik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah yang diujidengan ketentuan hukum privaat, dan kedudukan Tergugat yang selalu Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan,dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah objektum Iitis ; Merit
Putus : 08-08-2017 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — dr. ASAL MELIALA
246356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SiregarAlias Fahruddin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan DokumenPemilinan untuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umumpada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TahunAnggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalamDokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lain bahwapelelangan akan dilaksanakan menggunakan pemasukkan penawarandengan metode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakanmetode pasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukandengan system nilai atau merit
    Siregaralias Fahruddin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan DokumenPemilinan untuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umumpada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TahunAnggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalamDokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lain bahwapelelangan akan dilaksanakan menggunakan pemasukkan penawarandengan metode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakanmetode pasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukandengan system nilai atau merit
    alias Fahruddin Siregar, SKM selaku PPK menetapkanDokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat KedokteranUmum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TahunAnggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalamDokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lain bahwa pelelanganakan dilaksanakan menggunakan pemasukkan penawaran denganmetode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakan metodepasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukan dengansystem nilai atau merit
Register : 17-07-2018 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 520/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
Ir. Alimin Abdullah
Tergugat:
1.PENGELOLA TAMAN MARGA SATWA RAGUNAN
2.PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
3.PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN JAGAKARSA
2.KEMENTERIAN ATR Atau BPN RI CQ KANWIL BPN PROV DKI JKT CQ BPN KOTIF JAKARTA SELATAN
147107
  • .:: 05 Rp. 1.000.000.MERIT cca crx xm cos wore aarciinet corns earns exec Rp. 6.000.RRECAKSI .....ccccccccce cece eeesseseeceseseeseeeeeeess Rp. 10.000.JUMIAN ooo eceeccceceeeeeeeeeeeeeeeeessneeneaeees Rp. 3.871.000.Halaman 68 dari 68 Halaman Putusan No. 520/Pdt.G/2018
Register : 27-08-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 18/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8850
  • Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara yang menyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisjenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lIembaga nonstructural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanHalaman 90dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.Sistem Merit
Upload : 20-10-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 30/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
FACRUDIN SIREGAR
4815
  • AliasFahruddin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan Dokumen Pemilihan untukPekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umum pada Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal)yang pada pokoknya dalam Dokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lainbahwa pelelangan akan dilaksanakan menggunakan pemasukkan penawarandengan metode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakan metodepasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukan dengan system nilaiatau merit
    SiregarAlias Fahruddin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan Dokumen Pemilihanuntuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umum pada DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 (tanpanomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalam Dokumen Pemilihan tersebutmenjelaskan antara lain bahwa pelelangan akan dilaksanakan menggunakanpemasukkan penawaran dengan metode dua sampul, proses pelelangan akanmenggunakan metode pasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akandilakukan dengan system nilai atau merit
Register : 19-06-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 119/Pid.B/2012/PN.KBM
Tanggal 3 September 2012 — KARIRIH Als. AJI Bin H. TOLIB
272
  • BROWING SA18 Made In BELGIUM Cal 9 MM Nomor sari 88898yang berisikan 1 butir peluru.e 1 (satu) pucuk senjata api FN BROWING HI POWERAUTOMATIC yang berisikan 3 butir peluru.e 5 (lima) butir peluru dalam bungkus~ rokoksampurna mil.e 2 (dua) lembar Plat Nomor dengan No.pol B1085KFV2 (dua) lembar Plat Nomor dengan No.pol.D1236D.e 1 (satu) buah pisau Stenlis bersangkutan kertasminyak warna coklat.e 1 (satu) buah tas warna hitam.e 1 (satu) buah Hand Phone Nokia Tipe RH 130warna biru.e 1 (satu) buah Hp merit
Register : 27-08-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
POLY FERDINAND SAMALLO, S.Pi
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
10252
  • bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :(1)(2)(3)(4)Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisJenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat Iembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit
Register : 10-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 29/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17054
  • yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Register : 25-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
17484
  • 2014Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:Halaman 69 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNPasal 54:Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsidan kabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di InstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit
Register : 04-03-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. WANSUDIN PURBA, S.T., MMT. 2. Drs. BARTOLOMEUS KUNONG 3. BERTHY SOPACUA 4. MOH. THOHA, SH., M.Si. 5. LOPIANUS FUAKUBUN, SE. 6. Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM. 7. Drs. CHRISTIAN KARUBABA 8. Drs. GERRIT JAN KOIBUR 9. KONRADUS WELERUBUN, SE., M.Si. 10. I NYOMAN PUTU ARKA, SE., M.Si. 11. RICHARD LAKASA, SE. 12. MUHAMAD ALHAMID, SE.,M.Si. 13. MUH. SAAD LAUSIRI, SE., M.Si. 14. SUKIRMAN 15. Ir. RACHAEL LATUHERU 16. SAUR MAHITA GULTOM 17. AWALUDIN SULLY, ST., M.Si. 18. SUHARSO, SE., MMP 19. KAMARUDIN A. KADIR, ST. VS BUPATI MIMIKA
107685
  • diLingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini, == : 2) Pasal 2, Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggisecara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintahpusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisianjabatan pimpinan tinggi secaraterbuka. 3) Pasal 3, Setiap instansi Pemerintah wajib menerapkanprinsip dan menghindari praktek yang dilarang dalamsistem merit
Register : 13-01-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 24 Juni 2021 — JAYA, S.H., M.M.;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
711634
  • melaksanakan urusan administrasipemerintahan.2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarayaitu :Pasal 54(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariatlembaganonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan Fungsi Manajemen ASN di InstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit
Putus : 27-04-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 April 2017 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ADI SUPARDI alias KHAIRUL AMRI ; Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU
10249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • aliasFahruddin Siregar, SKM. selaku PPK menetapkan Dokumen Pemilihanuntuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umum pada DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 (tanpanomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalam Dokumen Pemilihantersebut menjelaskan antara lain bahwa pelelangan akan dilaksanakanmenggunakan pemasukkan penawaran dengan metode dua sampul, prosespelelangan akan menggunakan metode pasca kualifikasi dan evaluasipenawaran akan dilakukan dengan system nilai atau merit
    Siregaralias Fahruddin Siregar, SKM. selaku PPK menetapkan DokumenPemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umum padaDinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010(tanpa nomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalam DokumenPemilinan tersebut menjelaskan antara lain bahwa pelelangan akandilaksanakan menggunakan pemasukkan penawaran dengan metodedua sampul, proses pelelangan akan menggunakan metode pascakualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukan dengan system nilaiatau merit
Register : 16-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
Nurmian Manalu
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Intervensi:
SHARON LEE MEE CHYANG
372215
  • tidak ada hubungan keluarga danpekerjaan dengan Pihak Tergugat II Intervensi;Bahwa Saksi akan menjelaskan prosedur dikeluarkannya objek sengketa;Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian;Bahwa Saksi menjabat sejak bulan Desember 2016;Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa barulah belakangan ini;Bahwa untuk pelaporan perkawinan di luar negeri, alurnya didahului denganpengisian form, pengajuan serifikat merit
Putus : 14-07-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 14 Juli 2014 — Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
8214
  • Dasarnya IGM ditetapkan sebagai pemenang adalahIGM telah memenuhi persyaratan administrasi (adminitasi sah/memenuhi syarat),persyaratan teknis (nilainya 70) dan harga penawaran ( Rp. 7.875.830,) Penilaiandilakukan dengan dengan Merit system, Perjanjian kontraknya nomor992/4518/111.7/2003 tanggal 22 Oktober 2003 antara PT IGM (AMRIUS) denganPimpro (INE INDRATI SIGIT) mengetahui Kepala Dinas (BAMBANG GIATNO ) ;Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pekerjaan PT IGM sebagian telah dialihkankepada pihak
    Penilaiandilakukan dengan dengan Merit system, Perjanjian kontraknya nomor992/4518/111.7/2003 tanggal 22 Oktober 2003 antara PT IGM (AMRIUS) denganPimpro (INE INDRATI SIGIT) mengetahui Kepala Dinas (BAMBANG GIATNO) ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;Drg. JAHJA, M.Kes.
Register : 15-03-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 12/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 25 Juli 2013 — Drs. JONNI Bin AMIR
6930
  • Putra Madani yang juga penawarannya saksi tidak ingatlagi.Bahwa pengusulan pemenang lelang berdasarkan sistem merit pointyaitu penilaian administrasi dan teknis perusahaan yang mana CV.Andi Bersaudara mendapatkan nilai tertinggi.Bahwa pengadaan barang berdasarkan brosur yang diberikan olehKepala Dinas Perhubungan (Terdakwa) kepada panitia dan saksi adamelakukan survey ke PT Boma di Jakarta pada saat prosespengusulan pemenang yang mana perusahaan tersebut adalahdistributor yang memberikan dukungan
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juli 2014 — Dr. Ir. NIZWAR SYAFAAT
10537
  • Sedangkan Jasa Produksi tahun 2010berdasarkanrisalah RUPS tentang persetujuan laporan tahunan danpengesahan laporan keuangan tahun buku 2010, pada butir III.5 bahwapersetujuan prinsip dituangkan dalam RUPS namunpelaksanaansepenuhnya diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris denganmemperhatikan kinerja, asas kewajaran dan merit system denganpemberian Jasa Produksi yang telah dianggarkan dan dialokasikansebagai biaya tahun 2010 sebesar Rp7.434.284.804,00 dibagikan kepadakaryawan..
    Sedangkan Jasa Produksi tahun 2010 berdasarkan risalahRUPS tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporan keuangan tahun buku 2010, pada butir Ill.5 bahwapersetujuan prinsip dituangkan dalam RUPS namun pelaksanaansepenuhnya diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisarisdengan memperhatikan kinerja, asas kKewajaran dan merit systemdengan pemberian Jasa Produksi yang telah dianggarkan dandialokasikan sebagai biaya tahun 2010 sebesarRp.7.434.372.666,00 dibagikan kepada karyawan..
    Oktober 2010 tentang PembagianTantiem tahun 2009 bagi Direksi, Dewan Komisaris dan SekretarisDewan Komisaris, Sedangkan Jasa Produksi tahun 2009Hal 243 dari 466 Putusan no.15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.244berdasarkan risalah RUPS tentang persetujuan laporan tahunan danpengesahan laporan keuangan tahun buku 2009, pada butir III.7 bahwapersetujuan prinsip dituangkan dalam RUPS namun pelaksanaansepenuhnya diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris denganmemperhatikan kinerja, asas kewajaran dan merit
    ini berdasarkan SK Drut No. 429/SHS.01/Kpts/X/2010 tanggal 14 Oktober2010 tentang Pembagian Tantiem tahun 2009 bagi Direksi, Dewan Komisarisdan Sekretaris Dewan Komisaris, Sedangkan Jasa Produksi tahun 2009berdasarkan risalah RUPS tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporan keuangan tahun buku 2009, pada butir IIl.7 bahwa persetujuan prinsipdituangkan dalam RUPS namun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepadaDireksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja, asas kewajarandan merit
Register : 26-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 9/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
H. FAKHRUL ROZI, S.E.,M.H.
Tergugat:
BUPATI MUARO JAMBI
221193
  • sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 UndangUndang ASNmenyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaganonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota ;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Register : 01-03-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 4 Agustus 2016 — - Facruddin Siregar alias Fahruddin Siregar alias Fahruddin Siregar,SKM
8029
  • AliasFahruddin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan Dokumen Pemilihan untukPekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umum pada Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal)yang pada pokoknya dalam Dokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lainbahwa pelelangan akan dilaksanakan menggunakan pemasukkan penawarandengan metode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakan metodepasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukan dengan system nilaiatau merit
    pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaanpengadaan barang dan jasa;Halaman 202 dari 275 perkara No. 18/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn10.11.Bahwa benar terdakwa Fakhruddin Siregar SKM selaku PPKmenetapkan dokumen pemilihan untuk pekerjaan pengadaan alatalatkedokteran umum pada Dinas Ksehatan Kabupaten Labuhan BatuUtara, yang menjelaskan pelelangan dilakukan menggunakapemasukan penawaran dengan metode dua sampul dan pelaksanaanpelelangan dengan metode pasca kuwalifikasi dan evaluasi penawarandengan ssitim nilai atau merit
    pelaksanaan pekerjaan pengadaanbarang dan jasa;Halaman 218 dari 275 perkara No. 18/Pid.SusTPK/2016/PN MdnMenimbang, bahwa terdakwa Fakhruddin Siregar SKM selaku PPKmenetapkan dokumen pemilihan untuk pekerjaan pengadaan alatalat kedokteranumum pada Dinas Ksehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara tahun 2010, yangmenjelaskan pelelangan dilakukan menggunaka pemasukan penawaran denganmetode dua sampul dan pelaksanaan pelelangan dengan metode pasca kuwalifikasidan evaluasi penawaran dengan sitim nilai atau merit