Ditemukan 5875 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : onecha
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 September 2016 — Drs. RAFAEL ARHAT
77 — 38
  • salahatau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa unsur sifat melawan hukum (wederrechtelijkeheid) dalam KUHP adalahsama dengan onrechtmatige daad pasal 1365 KUHPerdata (lihat Van Bemelen dalampidato pengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919), merupakan objektiveonrechtelement (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana,terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakansubjektive onrecht
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 6 Juli 2015 — IR. R. AGUS SANTOSO ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
59 — 19
  • Dalam perspektif hukumpendelegasian wewenang bukanlah serta merta dapat digunakan sebagai alasanpembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasanpemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa.yang penting dalam hukum pidanaada tidaknya mens rea (subjective onrecht elemen) ;Keterangan Terdakwa;Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa :Tahun 1992 CPNS di Kantor Kecamatan OmbenSampang 5Tahun 1993 PNS di Kantor Kecamatan OmbenSampang 5Tahun 1994 Kasubsi Penyuluhan di DinasPerhutanan dan Konservasi
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 02-08-2012 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 453/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 12 Desember 2013 — - SOFIAN WIDJAYA, dkk (Para Penggugat) LAWAN - ABDUL KIRAM, dkk (Para Tergugat)
179 — 20
  • WIDJAYA sebagaiPenggugat tidak mempunyai atau memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK(SHM) atas beberapa bidang tanah, yang sudah di Eksekusi oleh JuruSita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2011, maka SOFIANWIDJAYA tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat dalamPerkara ini, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini demihukum Harus Ditolak Seluruhnya ;PARA PENGGUGAT BUKAN LAGI SEBAGAI PEMILIK TANAHSEHINGGA TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM(ONRECHT
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 7 April 2014 — - dr. I WAYAN SUARDANA
56 — 109
  • dapatmengakibatkan terjadinya sebuah tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan subjective onrechtelement harus dibuktikan adanya suatu kesepakatan (Meeting ofMind) atau Summon Spaning (permufakatan jahat) dari pelaku,karena merupakan syarat dapat dipidananya seseorang yangnantinya akan dibuktikan apakah pelaku memiliki dolus malus (niatjahat) atau tidak seandainya punya niat jahat dan bertemu denganorang lain yang juga memiliki niat jahat yang sama maka terjadilahyang namanya subjective onrecht
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK
Tanggal 12 Mei 2016 — ZULKARNAIN Bin YASIN
147 — 38
  • Global Systech Medika,dimana sebelumnya terdakwa Zulkarnain bin Yasin juga telah bertemu dengan saksiZaldi Amria adalah tanpa hak (onrecht, wederrecht) oleh karena sesungguhnyatidak ada alas dan dasar hukum, keberangkatan dan atau kehadiran terdakwadalam pertemuan tersebut, bahkan menjadi perobuatan yang bersifat melawanhukum (vederrechtelijk) Karena terungkap dipersidangan terdakwa Zulkarnain binYasin bermaksud agar supaya pada saat pengadaan alat kesehatan DinasKesehatan Kabupaten Kubu Raya, memperoleh
    seluruh pesertalelang yang melakukan penawaran dalam proses lelang pengadaan alat KesehatanDinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tahun 2013, hal mana jelas bertentangandengan etika pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalamKeputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;Menimbang bahwa pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas,perbuatan yang dilakukan terdakwa Zulkarnain bin Yasin adalah perbuatanmelawan hukum baik secara materiil aquo, tidak ada hak (onrecht
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-10-2014 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 572/PDT.G/2014/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2015 — 1.LANI WIBOWO 2.ELLIANA WIBOWO Lawan 1.Dr. PURNOMO PRAWIRO MANGKUSUDJONO, selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. BLUE BIRD TAXI 2.PT BLUE BIRD 3.PT PUSAKA CITRA DJOKOSOETONO 4.NY. ENDANG BASUKI sebagai KOMISARIS 5.Ny. DOLLY REGAR sebagai KOMISARIS
244 — 193
  • antara Perbuatan yang melawan hukum dankerugian yang ditimbulkan.Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatanyang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undangundang ataudengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan Undangundang ;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Standard Arrest Hoge Raaddalam perkara Cohen melawan Linden baum tanggal 31 Januari 1919 bahwaperbuatan melawan hukum (onrecht
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
51 — 28
  • Bahwa oleh karena Perbuatan PARA TERGUGAT yang telahmenguasai objek perkara tanpa hak, telah mengklaim kepemilikan atas objek Halaman 10 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Padt.G/2020/PN BIgperkara adalah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memenntahkanParaTergugat untuk menyerahkantanahobjekperkarakepadaParaPengqugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa beban apapun danapabila diperlukan dengan menggunakan bantuan
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
54 — 53
  • Bahwa oleh karena Perbuatan PARA TERGUGAT yang telahmenguasai objek perkara tanpa hak, telah mengklaim kepemilikan atas objek Halaman 10 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Padt.G/2020/PN BIgperkara adalah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memenntahkanParaTergugat untuk menyerahkantanahobjekperkarakepadaParaPengqugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa beban apapun danapabila diperlukan dengan menggunakan bantuan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 30-01-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 08-08-2012
Putusan PTUN MEDAN Nomor 03/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 18 Juli 2012 — SARTANA TAMBUNAN,DKK : LURAH KELURAHAN PULO BRAYAN BENGKEL MEDAN
112 — 46
  • .;15.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi2mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar berkenan : Menolak Gugatan Para Penggugatselurunhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) danMenyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan SuratKeterangan Menguasai Tanah Tahun 1991 (objek perkara a quo)bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa(onrecht matigeoverheids daad)
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. PBR.
Tanggal 24 Februari 2014 — EMTADIR PANYOLA Bin SYAGAF.
56 — 16
  • ayat (1) ke1 KUHP ;w Menimbang, bahwa walaupun subjek delik adalah merupakan salah satu unsurdelik yang menentukan, akan tetapi unsurunsur delik yang lain haruslah tetapdipertimbangkan karena menyatakan terdakwa bersalah atau tidak tentunya sangatditentukan pada terpenuhinya seluruh unsur delik, bukan sematamata subjek deliknya Menimbang, bahwa jika diamati unsurunsur yang terkandung dalam keduapasal tersebut terdapat nilai, sifatsifat serta karakteristik yang sama , yaitu perbuatanmelawan hukum (onrecht
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 33/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia Persero Disebut Dirut PT BNI Persero, cq. Kepala Kantor Wilayah Bank Negara Indonesia Medan Disebut Kepala Kantor Wilayah BNI Medan, Cq. Kepala Kantor Cabang Bank Negara Indonesia Pematangsiantar Disebut Kepala Kantor Cabang Bni Pematangsiantar
Pembanding/Tergugat III : Fachrul Rizal
Pembanding/Tergugat IV : Rahmat alias Rahmad
Terbanding/Penggugat I : Hotna Rumasi Lbn Toruan
Terbanding/Penggugat II : Tota Resmida Lumbantoruan
Terbanding/Penggugat III : Albine Siagiaan
Terbanding/Penggugat IV : Serpinar Sihite
Terbanding/Penggugat V : Aspiah Sitompul
Terbanding/Penggugat VI : Medi Situmorang
Terbanding/Penggugat VII : Ramli Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat VIII : Roslince Nababan
Terbanding/Penggugat IX : Sumiati Pasaribu
Terbanding/Penggugat X : Primawaty Sihombing
Terbanding/Penggugat XI : Hesty Natalia Sihombing
Terbanding/Penggugat XII : Mery Pasaribu
Terbanding/Penggugat XIII : Lasmatiurma Si
82 — 52
  • (Putusan halaman 6 s/d 9, dalam dakwaan kedua).Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusanPengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 217/Pid.B/2018/PN.Pms, tertanggal19 Nopember 2018 maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri PematangsiantarNomor : 164/Pid.B/2019/PN.Pms, tertanggal 15 Agustus 2019, pada pokoknyamerupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan UndangUndang (onrecht matige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365KUH Perdata dan/ atau Putusan Arres Hooge
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 22-12-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penggugat:
1.H. HIPNI
2.H. HAIRUDDIN
3.H. TAUFIK
4.H. FAZRI
Tergugat:
1.Hj. MURNIATI
2.M. SUBHAN
3.M. MURHAN DJOHAN
4.M. MIRHAN
5.MUHAMMAD MIRJANI
6.MOCHAMMAD MIFTAH FARID
7.NADIAH NURFATIMAH
120 — 13
  • Djohan (Alm) agar diberikan kepada Para Tergugat,ditambahlagi perbuatan Para Tergugat yang telah melaporkan PenggugatIVpada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Polda Kaltim dengantuduhan melakukan Tindak Pidana Penggelapan terhadap Dokumenatas asset bersama tersebut ,maka berdasarkan halhal tersebut diatas Perbuatan Para Tergugat adalah PERBUATAN MELAWANHUKUM (Onrecht Matigedaad).17.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 22-12-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penggugat:
1.H. HIPNI
2.H. HAIRUDDIN
3.H. TAUFIK
4.H. FAZRI
Tergugat:
1.Hj. MURNIATI
2.M. SUBHAN
3.M. MURHAN DJOHAN
4.M. MIRHAN
5.MUHAMMAD MIRJANI
6.MOCHAMMAD MIFTAH FARID
7.NADIAH NURFATIMAH
129 — 12
  • Djohan (Alm) agar diberikan kepada Para Tergugat,ditambahlagi perbuatan Para Tergugat yang telah melaporkan PenggugatIVpada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Polda Kaltim dengantuduhan melakukan Tindak Pidana Penggelapan terhadap Dokumenatas asset bersama tersebut ,maka berdasarkan halhal tersebut diatas Perbuatan Para Tergugat adalah PERBUATAN MELAWANHUKUM (Onrecht Matigedaad).17.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-08-2017 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 92/Pdt.G/2017/PN Rap
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
1.ZAINUDDIN DALIMUNTHE
2.SOLEH DALIMUNTHE
3.LELY DALIMUNTHE
4.UMAH DALIMUNTHE
Tergugat:
1.ZAHARA SIREGAR
2.BUDI DALIMUNTHE Alias BUDIANTO DALIMUNTHE
3.SABDIN CIBRO, SH
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran KPKNL Kisaran
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
196 — 49
  • pertimbangan tersebut diatas Majelis bekesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkanoleh Para Penggugat tidak didukung dengan alat bukti, karena bukti surat yangdiajukan oleh Para Penggugat tidak dapat mendukung dalil gugatan ParaPenggugat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ,Halaman 185PUTUSAN Nomor 92/Pdt.G/2017/PN RapTergugat II dan Tergugat III, dengan demikian oleh karena dalil gugatan ParaPenggugat tidak didukung dengan alat bukti, maka perbuatan melawan hukum(Onrecht
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-06-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Sgl
Tanggal 16 Maret 2016 — BIMANTORO, DKK melawan PT.CINDYTAMA PUTRINDO
128 — 31
  • , selanjutnya ditegaskanpula bahwa Pencabutan Hak Milik atas suatu benda demi hanyadiperbolehkan dengan menggantikan kerugian yang wajar dan segera,serta pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Per Undang undangan yang dimaksud;Bahwa perbuatan Tergugat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Atastanah kepada BPN dan mengajukan ljinPrinsip kepada Bupati Bangkadiatas tanah milik Para penggugat atas obyek sengketa mengandung cacathukum, sehingga telah memenuhi kwalifikasi Perouatan Melawan Hukum(Onrecht
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2018 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng
Tanggal 16 Januari 2017 — Penggugat: 1.Hj. Eneng Maryam 2.Maya Sunata 3.Abdul Rojak 4.M. Romdoni 5.Umu Kulsum 6.Dede Kurnia Tergugat: 1.H. Sunata 2.Hasan Basri Tukiman 3.Camat Kecamatan Curug 4.Ny. Nina Helenty, SH.
207 — 52
  • pertimbangan diatas,oleh karena terhadap Eksepsi dari Tergugat Il, Turut Tergugat dan TurutTergugat Il tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum, dengan demikianEksepsi dari Tergugat Il, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, tersebut diatasharuslah ditolak untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah terurai tersebut diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkaraini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (onrecht
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 01-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
402 — 765
  • pidananya;Bahwa Untuk menjawab 3 persoalan apakah ini murni wilayah keperdataan,ada mekanisme, ada penyelesaian dalam hukum perdata, apakah ini sudahsesuai dengan aturan kalau sudah selesai dengan aturan keperdataansudah selesai, apakah ini hukum keperdataan dalam konteks ini berlakuazas ultimum remedium berlaku kompetensi kalau di pengadilan namanyakompentensi absolute, dia tidak bisa dikatakan ultimum remedium (pidanamenunggu) memang kalau perbuatan diranah hukum perdata apakahwanprestasi atau onrecht
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 295/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT. RENDI PERMATA RAYA, DKK VS M. NUR SITANGGANG, DKK
116 — 73
  • Tergugat /PT.Rendi Permata Raya cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrecht matigedaad);Menghukum Tergugat dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugianmateriil Para Penggugat sebesar Rp.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
184 — 131
  • telahmembuktikan bahwa TERBANDING , II/ Tergugat , Il DK/Penggugat DR tidak memenuhi kewajibankewajibannyakemudian terhadap obyek tanah yang dimohonkan Hak GunaBangunan tetapi tidak menggunakan alas hak Akta PengoperanDan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan No. 254 tanggal 27Agustus 1993 dan Akta Perjanjian No. 255 tanggal 27 Agustus1993 sebagai dasar permohonannya itu, terbukti TERBANDING I,Il/ Tergugat I, I DK/ Penggugat DR telah melakukan perbuatanHalaman 378 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.melawan hukum (onrecht
    melakukan perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat dan Tergugat Ilmelakukan Perbuatan melawan Hukum, maka gugatan Penggugat pada angka4 harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Konpensi ini pihak Tergugat danTergugat II berada di pihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayarongkos perkara ;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 karena Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill Tergugat IV dan Tergugat V telah terbukti melakukanperbuatan melawan hukum (Onrecht
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD IQBAL
597 — 119
  • apabila terjadi sengketa makatunduk pada ranah Hukum Perdata dan bukan tunduk pada ranah HukumPidana khususnya seperti tersebut dalam pasal 10 Perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa hemat Majelis, anggapan itu tidak tepat dan Majelistidak sependapat, dengan pertimbangan berikut ini;Bahwa unsur sifat melawan hukum (wederrechtelijkeheid) dalam KUHPadalah sama dengan onrechtmatige daad pasal 18365 KUHPerdata (lihat VanBemelen dalam pidato pengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919),merupakan objektive onrecht
    element (sifat melawan hukum objektif)merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kKesengajaan sebagai salahsatu bentuk kesalahan merupakan subjektive onrecht element (sifat melawanhukum subjektif) sebagai unsur kesalahan;Bahwa didalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan olehNoyonLangenmeijer dalam bukunya Het Wetboek van Straafrecht, 1954,halaman 12, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahanwederrechtelijk yang meliputi tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :e bertentangan