Ditemukan 5966 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substansi subandi subiani subani sutansi subtani subiandi subianti subhandi susbtansi sustansi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 31 Juli 2015 — KEKE AJI NOVALYN BINTI TARMUDJI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
84 — 20
  • tahun 2013 pemeriksaan barang hanya dilakukan secara kuantitas darisampling 3 SD saja jumlahnya dari sampling tersebut sesuai= Bahwa hasilnya telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yaitu:Tahun 2012 : Nomor : 01/PPHP/405.08/2012 tanggal 14 Desember 2012dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dinyatakan 100% dan ditanda tangani olehseluruh Tim pemeriksa barang.Tahun 2013 : nomor : 023/10.186/405.08/2013 tanggal 06 Desember 2013 yangditanda tangani oleh seluruh anggota tim pemeriksa barang.Bahwa subtansi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — ANANG PASETYO kejaksaan negeri Ponorogo
61 — 15
  • tahun 2013 pemeriksaan barang hanya dilakukan secara kuantitas darisampling 3 SD saja jumlahnya dari sampling tersebut sesuaiBahwa hasilnya telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yaitu:Tahun 2012 : Nomor : 01/PPHP/405.08/2012 tanggal 14 Desember 2012dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dinyatakan 100% dan ditanda tangani olehseluruh Tim pemeriksa barang.Tahun 2013 : nomor : 023/10.186/405.08/2013 tanggal 06 Desember 2013 yangditanda tangani oleh seluruh anggota tim pemeriksa barang.Bahwa subtansi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 28 Juni 2016 — MULAT SETYADI, AP. M.Si Bin SUDARSO
74 — 17
  • Karangreja Kab.Purbalingga namun menyampaikan subtansi Surat MenteriDalam Negeri tanggal 7 April 2009 bahwa pelepasan tanah kasdesa yang dilaksanakan sebelum PERMENDAGRI Nomor 4tahun 2007 dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku padasaat dilakukan pelepasan tanah kas desa pada waktu itu.Bahwa surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 143 / 04983 perihalpelepasan tanah kas desa Desa Karangreja Kec. KarangrejaKab.
Pengadilan PN TUAL Perdata Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 107/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MR.BOONSOM JAIKA Alias YUD Alias TAI YUD
385 — 812
  • Dalam menetukan subtansi perjanjiansemua adalah sama. Orangorang yang menjadi korban tindak pidanaperdagangan orang itu selalu diposisikan dalam kekuasaan karenaposisinya rentan karena miskin, tidak tahu identitas dan jalan pulangsaja tidak tahu, dijanjikan gaji besar karena korban miskin, dijanjikandapat kerja yang enak. Kerentanan ini yang membuat korban dikuasaiHalamani46dari219 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.karena korban menganggap mereka tidak sama ini dilihat darisosiologis.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — Drs. H. SUKONO , MM ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
106 — 63
  • Dengan demikian yang dimaksud dengan unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi sama artinya denganmendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya,orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian koorporasisesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi subtansi pengertiankoorporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BAYU UTOMO ,SH
6.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
270 — 54
  • dosen pada Univertas Lampung dan ahli dibidangHukum Administrasi Negara serta sudah sering diminta oleh KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Kejaksaan, Polisi, untukmemberikan pendapat di bidang hukum admnistrasi;Halaman 133 dari 249 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN PlkBahwa saksi selaku Dosen telah banyak punya membuat karya ilmiahyang dipublikasikan secara Nasional maupun Internasional;Bahwa program IP4T ini merupakan objek dari Administrasi karenatindakan, petunjuk kepada bawahan, subtansi
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 109/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr.HATSAPHON PHAETJAKRENG Alias TAI AT Alias AT
156 — 83
  • Dalam menetukan subtansi perjanjiansemua adalah sama. Orangorang yang menjadi korban tindak pidanaperdagangan orang itu selalu diposisikan dalam kekuasaan karenaposisinya rentan karena miskin, tidak tahu identitas dan jalan pulangsaja tidak tahu, dijanjikan gaji besar karena korban miskin, dijanjikandapat kerja yang enak. Kerentanan ini yang membuat korban dikuasaikarena korban menganggap mereka tidak sama ini dilihat darisosiologis.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
131 — 73
  • Kepahiang karena kebijakan Bupati yangsekarang.Bahwa penilaian KJPP dengan Nomor 1292 tidak diajukan karena bukanuntuk kepentingan umum;Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan pada subtansi"saya tidak pernah menyuruh saksi untuk mempercepat prosespembayaran;BANDO AMIN C.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
651 — 960
  • .> Adalah hal yang mengadaada apabila Penggugat masih merasamemiliki kKepentingan atas Wilayah Kawasan Industri Konawe di DesaMorosi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara denganbermodalkan IZIN LOKASI YANG TELAH BERAKHIR di Tahun 2016.SUBTANSI;Point 34.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
136 — 24
  • Srg.beberapa kronologis, ada beberapa informasi yang dijelaskan olehpenyidik pada ahli dan dari data informasi yang disampaikan olehkejaksaan.Bahwa sesuai dengan data yang saya terima, ahli dapat memahamiprosedur secara singkat, itupun berdasarkan sumber data yangdiserahkan kepada ahli.Bahwa ada beberapa bagian secara detail yang tidak disampaikanmungkin saya tidak mengetahui, tapi halhal yang disampaikan terkaitdengan seperti subtansi pertanyaan tentang masalah Harga PerkiraanSendiri (HPS), tentang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 392/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
235 — 137
  • Utrmengenai hal yang akan timbul dikemudian hari tetapi tidak terwujud itunamanya potensiBahwa dalam pembuatan akta RUPS yang dilakukan oleh notaris,disebutkan bahwa si A dan B hadir meskipun pada nyatanya tidak hadir,dan itu yang membuat adalah notaris, akibat hukumnya dalamhubungannya dengan penerapan Pasal 266 KUHP, makapertanggjawaban atas seluruh subtansi dari akta yang dibuat dalam hal iniada pada para penghadap, karena jika kemudian notaris notarisnya yangsengaja memasukan maka itu termasuk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
268 — 875
  • Putusan No. 126/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.Bahwa harga merupakan suatu bagian yang ditentukan, jadi hargamerupakan isi dari akte demi adanya kepastian hukum dan apabiladidalam akte itu tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan maka akteitu tidak memenuhi syarat dari subtansi yang seharusnya dipenuhi olehsebuah akte;Bahwa Peralihan hak atas tanah yang merupakan pemasukan kepadaPerusahaan yang dilakukan dari badan hukum atau PT tetapi tidakmenggunakan mekasnisme jual beli bagaimana ketentuan Undangundangnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
104 — 196
  • Putusan No. 126/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.Bahwa harga merupakan suatu bagian yang ditentukan, jadi hargamerupakan isi dari akte demi adanya kepastian hukum dan apabiladidalam akte itu tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan maka akteitu tidak memenuhi syarat dari subtansi yang seharusnya dipenuhi olehsebuah akte;Bahwa Peralihan hak atas tanah yang merupakan pemasukan kepadaPerusahaan yang dilakukan dari badan hukum atau PT tetapi tidakmenggunakan mekasnisme jual beli bagaimana ketentuan Undangundangnya
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
259 — 150
  • Artinya kerugian itu. belum benarbenarditimbulkan, potensi saja sudah cukup begitu maksudnya potensi bicaramengenai hal yang akan timbul dikemudian hari tetapi tidak terwujud itunamanya potensiBahwa dalam pembuatan akta RUPS yang dilakukan oleh notaris,disebutkan bahwa si A dan B hadir meskipun pada nyatanya tidak hadir,dan itu yang membuat adalah notaris, akibat hukumnya dalamhubungannya dengan penerapan Pasal 266 KUHP, makapertanggjawaban atas seluruh subtansi dari akta yang dibuat dalam hal iniada
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 393/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
268 — 139
  • Utr.pertanggjawaban atas seluruh subtansi dari akta yang dibuat dalam hal iniada pada para penghadap, karena jika kemudian notaris notarisnya yangsengaja memasukan maka itu termasuk pada Pasal 264 bukan 266. Jadidalam konteks Pasal 266 tanggung jawabnya ada pada penghadap.Notaris hanya menuangkan dalam bentuk akta sedangkan subtansinyaadalah para pihak.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
117 — 44
  • kejahatanyang luar biasa karena penanganannya itupun harus secara luar biasa mulaidari legal stratmennya itu luar biasa jadi dibentuklah misalnya PengadilanTipikor itu legal struckturnya ada Hakim ad hoc kemudian Pengadilan Tipikoritu dibawah pengadilan umum tersendiri kalau perlu Hakim nya 5 misalnyayaitu dari legal struckturnya selurun hukum penangannya seperti itu ada KPKHal. 168 Putusan No.67/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Sbyyang lembaganya banyak yang menyimpangi halhal yang bersifat umum itu,kemudian juga subtansi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 27 Nopember 2014 — M. ZAIRIN
137 — 54
  • pernah dimohon,yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sesuai denganP.323Bahwa rekomendasi yang ada memang belum lengkap, kalau semuapersyaratan sudah lengkap baru disampaikan kepada tim terpadu,rekomendasi tersebut yang akan dijadikan sebagai dasar bagikementerian kehutanan dalam menerbitkan persetujuan prinsipberdasarkan permohonan yang baru;Bahwa terkait permohonan tukar menukar kawasan hutan oleh PT BJA,saksi pernah menerima rekomendasi dari Bupati Bogor sebanyak 2 kali,yang secara subtansi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 37/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 6 Nopember 2013 — PT. BELUNKUT diwakili oleh IGNATIUS TRINURA INDARTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
166 — 107
  • Pengecekan lokasi atas tanahterkait laporan tindak pidan, bahwa laporan Polisi Penggugat terhadap para Tergugat IIIntervensi telah dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2012 sebagaimana laporan PolisiNomor : LP/1220/VII/2012/SU/RESLBH ;Menimbang, bahwa terhadap masingmasing Eksepsi tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanEksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut yangberkaitan dengan subtansi
Pengadilan PA CIBADAK Perdata Agama
Register : 04-09-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA CIBADAK Nomor 1628/Pdt.G/2020/PA.Cbd
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 56
  • PA.CbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdCbdrupiah) (P.3,P.4,P.5 dan P11) yang dikirim Penggugat selama 3 (tiga) tahunsewaktu bekerja sebagai TKI di Amerika Serikat, sedangkan bukti tertulis (P.9,T.5, T.9) berkenaan dengan hibah sebagaimana diatur Bab VI, Tentang Hibahpasal 210 s.d pasal 214 KHI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwadalam perkara aquo berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersamaberupa biaya renovasi rumah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,sedangkan bukti (p.9) berkenaan dengan Hibah, subtansi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 8 Desember 2015 — IRFAN SUSILO,SH. Bin Abdullah Azmy (alm);
142 — 127
  • ISHARYANTO,SH,M.Hum ;Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungankeluarga;Bahwa relevansinya Hukum Tata Negara dalam perkara tindak Pidana Korupsiyaitu salah satu obyek kajian Hukum Tata Negara adalah menyangkut jabatan,lingkungan jabatan, tata cara penggunaan jabatan, jabatan bias digantidengan instansi pemerintah, penyelenggara Negara yang diatur dalam hukumpublik;Bahwa subtansi Perpres Ni.54 Tahun 2010 tentang pengadaan baranbg danjasa ditinjau dari IImu Hukum Tata Negara