Subtansi Gugatan:1. Bahwa perkara ini di daftar dalam perkara kontensius (Pdt.G), namun tidakada pihak Penggugat, yang seharusnya nomenklatur Penggugat disebutPemohon, di sisi lain ada pihak yang diposisikan sebagai Tergugat;2. Bahwa dalam perkara ini tidak ada objek sengketa yang dikuasai olehpihak yang didudukkan oleh para Penggugat sebagai Tergugat dan tidakada pula perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yangmenimbulkan kerugian pihak para Penggugat;3.

berupaya mendamaikan paraPenggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai,baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkaraini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitassurat gugatan para Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majlis Hakim membaca dengan cermat danseksama gugatan para Penggugat, maka ditemukan beberapa hal yangmenyangkut subtansi

gugatan dan beberapa hal yang menyangkut teknisbahkan redaksional;Menimbang, bahwa hal subtansi pertama yang menyangkut suratgugatan perkara a quo adalah perkara ini didaftar dalam perkara kontensius(Pdt.G), namun tidak ada pihak Penggugat, yang seharusnya nomenklaturPenggugat disebut Pemohon, di sisi lain ada pihak yang diposisikan sebagaiTergugat.

Hal demikian timbul boleh jadi karena keraguan/kebingunan pihakpara Penggugat dan atau kuasanya, apakah perkara a quo masuk voluntairatau kontensius atau karena ketidaktahuannya, sehingga perkara a quo masukwilayah yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa hal subtansi kedua yang menyangkut surat gugatanperkara a quo adalah tidak ada objek sengketa yang dikuasai oleh pihak yangdidudukkan oleh para Penggugat sebagai Tergugat dan tidak ada pulaperbuatan hukum yang dilakukan oleh

Put. 18/Pdt.G/2016/PA.PwlMenimbang, bahwa hal subtansi ketiga yang menyangkut surat gugatanperkara a quo ada posita dan petitum yang berkaitan dengan kewarisan danada yang berkaitan dengan pembatalan hibah.

Contoh uji memiliki subtansi sebesar 381,35 gr/m?. Ujiselularitas terhadap contoh uji seluler. Contoh uji tidak larut dalam air danchloroform. Contoh uji diidentifikasi sebagai lembaran plastik seluler yang dilapisidengan bahan lain;Contoh uji 2, dari hasil spektrum FTIR memperlihatkan bahwa contoh uji memilikikandungan polyvinylchloride pada bagian plastik (81,96%) dan polyester padabagian kain (18,04%). Contoh uji memiliki subtansi sebesar 379,35 gr/m?.

Contoh uji memiliki subtansi sebesar 336,6 gr/m?. Ujiselularitas terhadap contoh uji seluler. Contoh uji tidak larut dalam air danchloroform.

Tingkat Banding akanmemeberikan pertinbangan hukum sebagai berikut :Dalam EksepsiMenimbang, bahwa dalil keberatan Pembanding dalam hal eksepsisubtansinya adalah sama sebagaimana Pembanding ajukan pada persidanganMajelis Hakim Tingkat Pertama yakni berkaitan dengan Nebis In Idem/ExceptioRes Yudicara dengan dasar karena adanya putusan Pengadilan NegeriBangkalan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.BkI tanggal 1 Oktober 2003 yang telahberkekuatan hukum tetap, pada dasarnya Majelis Tingkat Bandingsependapat dengan subtansi

G/2016tanggal 30 Januari 2016) amar putusannya menyatakan gugatan tidakdapat diterima karena Nebis In Idem;Bukti P13 (putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1320/Pdt.G/2017/PABkl Tanggal 6 Maei 2018 amar putusannya dapat disimpulkanmenyatakan telah masuk subtansi siapa pewaris sesuai kronologis, siapapara ahli waris, juga masuk obyek sengketa yang harus dibagikan kepadapara ahli waris;Bukti P14 (putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Sby Tanggal 6 September 2018, yang

2019 amarputusannya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Banding;Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam proses berperkaraberkaitan dengan eksepsi Nebis In Idem/Exceptio Res Yudicara, maka tidaklahsemua dalil eksepsi yang mendalilkan karena telah adanya putusan yang telahberkekuatan hukum tetap, maka perkara yang sedang berjalan selalu diputusdengan putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima/Niet OnvakeljhtVerklaar dengan alasan Nebis In Idem, melainkan adalah sangat tergantungkepada subtansi

putusan tersebut nyatanyata belum dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapalpihakpihak berperkara, dimana nyatanyata subtansi pokok dari putusantersebut baru sebatas perintah mengembalikan obyek sengketa yangdikuasai Pembanding tersebut kepada boedel waris untuk dibagikan kepadapara ahli waris sesuai hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa adapun dalil kKeberatan Pembanding lainnya yangmenyatakan bahwa harus dijadikan sandaran pula untuk memutus perkara Aquo dengan Nebis In Idem karena telah

Tanggal 6 Maei 2018 yang keduanya telah memutusbahwa gugatan dinyatakan tidak diterima karena Nebis In Idem, Majelis TingkatBanding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut secara langsungtelah terjawab dengan pertimbangan hukum diatas dimana untuk menentukanNebis In Idem bukan hanya karena adanya putusan yang telah tetap saja,melainkan subtansi dari putusan tersebut dapat menyelesaikan permasalahanyang dihadapi pihakpihak, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapatkeberatan Pembanding

1. Menghukum Pemohon untuk menafkahi anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muh.Dzar Alghifari Lutfih bin Lutfih Amin lahir tanggal 29 Januari 2019 dengan memberikan uang minimal sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Termohon hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah

Maka dengan mendasari faktahukum dalam subtansi gugatan Penggugat yang demikian, maka secarategas kami nyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formiltentang Premature atau belum tepat diajukan, karena dasar hukumpenjaniian Pengakuan hutang yang menjadi dasar gugat disini tidakpernah ditandatangani oleh Tergugat II. (Bandingkan dengan PutusanMA RI No. 239 K/Si/1968, yang melahirkan kaidah hukum Gugatanyang tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapatditerima);2.

(Gemis aanhoedanigheid), karena memenuhiunsur kesalahan menarik pihak Tergugat II dalam kaitannya denganformulasi gugatan cidera janji Penggugat;Dikatakan demikian karena terdapatkontradiksi dalam subtansi gugatanPenggugat, yang menjadi terang ketika Penggugat sendiri dalam positagugatannya (feitilijike gronded) menguraikan kapasitas Tergugat II yangtidak pernah menanda tangani SURAT PERJANJIAN HUTANG DANSURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG atau mengikatkan diridengan Penggugat dalam perjanjian hutang

Bahwa keberatan Tergugat dan Tergugat II yang termuat didalam eksepsidiatas adalah merupakan 1 (Satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dengankeberatan kami dalam subtansi pokok perkara ini;2. Bahwa kami Tergugat dan Tergugat II menolak semua dalil gugatanPenggugat, terkecuali terhadap halhal yang kami akui secara nyata dalamjawaban ini;3.

Apakah dapat dibenarkan surat perjanjian itu dibuat diakhir peminjamanatau pada saat terjadi masalah;Terkait pertanyaan diatas, maka kami mengulas subtansi gugatanPenggugat yang cacat hukum sebagai berikut :Bahwa tujuan dari perjanjian adalah untuk melahirkan suatu perikatanhukum, dimana untuk melahirkan perikatan hukum tersebut, diperlukansyarat sahnya perjanjian;Bahwa mengacu pada konteks gugatan Penggugat ini, dikaitkandengan tujuan perjanjian, dimana makna kata melahirkan maka secarahukum dalil

Maka dengan mendasari fakta hukumdalam subtansi gugatan Penggugat yang demikian, maka secara tegaskami nyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formil tentangPremature atau belum tepat diajukan, karena dasar hukum penjaniianHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN SmlPengakuan hutang yang menjadi dasar gugat disini tidak pernahditandatangani oleh Tergugat II.

Februari 2021;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dengandidampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkanPemohon II tidak datang menghadap dalam persidanganHal. 3 dari 6 hal.Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebinh dahuluMajelis Hakim telah memeriksa dengan seksama berkaitan dengan surat kuasakhusus bertanggal 23 Februari 2021 sebagai mana tersebut di atas danternyata dalam substansinya surat kuasa tersebut secara formil tidakmendudukkan subtansi

Siregar dan .ARIEF RAHMAN SIREGAR,S.H., /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23Februari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumberdengan Nomor 705 /Adv/II./2021 tanggal 23 Februari 2021;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksadengan seksama surat kuasa khusus tersebut, maka Majelis Hakim menilaibahwa surat kuasa khusus tersebut secara formil belum terpenuhi, karena tidakmenjelaskan subtansi Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada subtansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,- ( Seratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Jhohan, sehinggaatas pemeriksaan tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya telahmenjelasakan bahwa Esensi dan Subtansi atas laporan polisi tersebut diatasyang dialami oleh Pemohon sangat berhubungan erat dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara perdata yang dalam tahapproses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Ranto Prapat dalam perkara nomor: 29.Pdt. G/2018/PN.

Wisnu, SH di Desa SinaboiKecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 07Nopember 2018.Bahwa atas panggilan tersebut Pemohon tidak menghadiri pada tanggal06 Nopember 2018 Pemohon telah bersuratyang ditujukan kepadaKepalaKepolisian Resort RantauPrapatyang isinyamemintaagarproses penyidikan ata laporan polisi ditangguhkan sementara mengingatEsensi Dan Subtansi perkara ini sangat berkaitan satu kesatuan tidakterpisahkan dengan proses perkara perdata yang lagi berjalan diPengadilan Negeri

acara pidana dan normanorma tentang hak dan kewenangan penyidik sebagaimana diamanatkanUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), serta Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianRepublik Indonesia.Bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan penyidikan dalam perkaraPemohon serta menetapkan sebagai Tersangka tidak sesuai denganketentuan hukum dan sudah tidak berdasarkan faktafakta dari hasilpenyidikan yang benar serta tanpa ketelitian.Bahwa, dikarenakan esensi dan subtansi

Tentang Subtansi Pokok Perkara :Menimbang, bahwa sesuai surat gugatannya tertanggal 12 September2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor :1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, dan perubahan surat gugatan tersebut tertanggal21 Desember 2011 yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 21Desember 2011, bahwa subtansi surat gugatan Para Penggugat /Pembanding adalah sengketa harta waris dari Almarhumah Ny. LILIEKSASTRO WINARSO yang wafat pada tanggal 7 Agustus 2010.

apaapatentang permasalahan yang disengketakan dalam perkara a quo.Bahwa akan tetapi dalam putusannya, justru Majelis Hakim memakai danmenjadikan keterangan Saksi ABDUL HAMID HASIBUAN sebagaipertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat.Bahwa selain itu majelis hakim juga tidak memberikan pertimbanganhukum terhadap alat bukti P3 yang berupa pernyataan dari Saksi ABDULHAMID HASIBUAN antara kesaksiannya didepan persidangan yangmenjelaskan tidak mengetahui permasalahan objek sengketa denganisi/subtansi

alat bukti P3Bahwa karena ternyata isi/subtansi dari alat bukti surat tersebut, sangatbertentangan dengan keterangan kesaksian yang diberikan oleh AbdulHamid Hasibuan (sebagai orang yang membuat surat pernyataan) di depanpersidangan.Bahwa karena surat P3tersebut merupakan surat penyataan maka tidakdapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat, karena keterangan yangdiberikan dalam surat tersebut tidak diberikan dengan dibawah sumpah,sehingga kebenaran subtansi yang diterangkan dalam surat tersebut

harusdibuktikan kebenarannya dengan kesaksian orang yang membuatnyadengan dibawah sumpah di depan pengadilan.Bahwa ternyata pada saat memberikan kesaksian didepan persidangan,keterangan saksi Abdul Hamid Hasibuan tidak bersesuaian denganisi/subtansi dari Suratpernyataan yang ia buat sendiri.Halaman 12 dari 19 Perkara Perdata Nomor 555/Pdt/2019/PT MDN.7.10.11.12.Bahwa dalam persidangan dengan tegas saksi Abdul Hamid Hasibuanmenerangkan tidak mengetahui luas tanah milik Tergugat namun dalamsurat pernyataan

tangan.Bahwa selain itu,faktanya dahulunya dalam perkara Nomor:54/Pdt.G/2018/PnPsp., tanggal 02 April 2019, saksi Abdul Hamid Hasibuantelah membuat surat pernyataan dalam bentuk tulisan tangan, sedangkandalam perkara a quo surat pernyataannya telah berubah menjadi tulisanyang diketik komputer, sehinga dari keadaankeadaan tersebut jelasketerangan saksi Abdul Hamid Hasibuan mengandung kebohongan;Bahwa oleh karena keterangan saksi Abdul Hamid Hasibuan didepanpersidangan berbeda/bertentangan dengan isi/subtansi

apaapatentang permasalahan yang disengketakan dalam perkara a quo.Bahwa akan tetapi dalam putusannya, justru Majelis Hakim memakai danmenjadikan keterangan Saksi ABDUL HAMID HASIBUAN sebagaipertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat.Bahwa selain itu majelis hakim juga tidak memberikan pertimbanganhukum terhadap alat bukti P3 yang berupa pernyataan dari Saksi ABDULHAMID HASIBUAN antara kesaksiannya didepan persidangan yangmenjelaskan tidak mengetahui permasalahan objek sengketa denganisi/subtansi

alat bukti P3Bahwa karena ternyata isi/subtansi dari alat bukti surat tersebut, sangatbertentangan dengan keterangan kesaksian yang diberikan oleh AbdulHamid Hasibuan (sebagai orang yang membuat surat pernyataan) di depanpersidangan.Bahwa karena surat P3tersebut merupakan surat penyataan maka tidakdapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat, karena keterangan yangdiberikan dalam surat tersebut tidak diberikan dengan dibawah sumpah,sehingga kebenaran subtansi yang diterangkan dalam surat tersebut

harusdibuktikan kebenarannya dengan kesaksian orang yang membuatnyadengan dibawah sumpah di depan pengadilan.Bahwa ternyata pada saat memberikan kesaksian didepan persidangan,keterangan saksi Abdul Hamid Hasibuan tidak bersesuaian denganisi/subtansi dari suratpernyataan yang ia buat sendiri.Halaman 12 dari 19 Perkara Perdata Nomor 555/Pdt/2019/PT MDN.7.10.11.12.Bahwa dalam persidangan dengan tegas saksi Abdul Hamid Hasibuanmenerangkan tidak mengetahui luas tanah milik Tergugat namun dalamsurat pernyataan

tangan.Bahwa selain itu,faktanya dahulunya dalam perkara Nomor:54/Pdt.G/2018/PnPsp., tanggal 02 April 2019, saksi Abdul Hamid Hasibuantelah membuat surat pernyataan dalam bentuk tulisan tangan, sedangkandalam perkara a guo surat pernyataannya telah berubah menjadi tulisanyang diketik komputer, sehinga dari keadaankeadaan tersebut jelasketerangan saksi Abdul Hamid Hasibuan mengandung kebohongan;Bahwa oleh karena keterangan saksi Abdul Hamid Hasibuan didepanpersidangan berbeda/bertentangan dengan isi/subtansi

KoordinatorKelompok Kerja Subtansi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Bekasi ;3. Joko Prihartono, S.H. sebagai KoordinatorKelompok Kerja Subtansi Pengendalian Pertanahanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 136/G/TF/2021/PTUN.Bdg4.

Bahwa perlu ditegaskan Tergugat, dikeluarkan/ditepakannya KeputusanGubernur Maluku Nomor 124 Tahun 2017 tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 20142019 dan PeresmianPengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sisa Masa Jabatan 20142019,tanggal 31 Maret 2017 objek sengketa dalam perkara a quo adalah sudahsesuai dengan Kewenangan, Prosedural, dan Subtansi untuk sebuahHalaman

Bahwa terhadap dalildalil Penggugat sepanjang mengenai perkara tindakpidana penyalahgunaan Narkotika Golongan yang sementara didakwakandan diproses sidang pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi(Banding) dan pada saat ini tingkat Kasasi Mahkamah Agung RIsebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil gugatan angka 4, angka 5dan angka 10 maka bagi Tergugat hal tersebut tidak subtansi yang diaturdalam Objek Sengketa dalam perkara a quo karena sekali lagi prosesPeresmian Pemberhentian dan Peresmian

Pergantian AntarwaktuPenggugat dalam objek sengketa perkara a quo secara subtansi bersandarada pengusulan Partai Politik Asal yakni Demokrat dan hal ini telah sesualKetentuan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana telah dijelaskanpada poin 8 diatas. nnn nn nnn name enone nc nn nn ennncnsBahwa Kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya berasal dari Partai Demokrat yang secara mekanismeOrganisasi memiliki tata cara dasar yang termaktub dalam AD/ART PartaiDemokrat itu sendiri

dan yang paling subtansi bahwa setiap KedudukanPartai dalam levelnya masingmasing telah diatur dan ditentukan dalamKonstitusi Partai itu sendiri.

., Ners. keberatan dan tidak dapat menyetujuigugatan cerai dimaksud, karena dasar yang digunakan cerai tidaksesuai dengan bukti maupun keterangan saksi yang benar, namunhanya sekedar berdasarkan nafsu, rekayasa serta bertentanganbukti maupun fakta legal aspek, maka saya MENYATAKAN TIDAKMENERIMA ATAU MENOLAK DAN MENYANGGAH gugatandimaksud dan bahkan memasukkan subtansi gugatan dimaksudsebagai fitnah orang munafiqg.

Adapun dasar PENOLAKAN sayaantara lain :BAHWA BERDASARKAN FAKTA, KRONOLOGIS, BUKTI DAN SAKSI,SERTA MENCERMATI SUBTANSI DASAR GUGATAN CERAI ISTERISAYA, BAIK POIN 4, 5, 6, 7 DAN 8, SAYA MENILAI HANYASUBTANSI GUGATAN ADALAH FITNAH, INI ADALAH PENGHINAANKEPADA SAYA SEBAGAI SUAMI dimaksudkan untuk menceraiberaikan tali persaudaraan, saya menolak dan menyanggah subtansi14gugatan cerai isteri saya tersebut.

tangga (suami) telah melakukan tindak kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan disertai ancaman berupapisau yang membahayakan keselamatan jiwa Penggugat dan sejakPenggugat melaporkan tindakan Tergugat kepada pihak yang berwajibpada tanggal 24 Juli 2013, Penggugat telah pergi meninggalkan rumahkediaman bersama hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi harapanuntuk rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,bahwa subtansi

dalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah memberikan tanggapan yang21pada pokoknya, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat padaposita angka 4, 5, 6, 7 dan 8 dan menolak gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat tersebut,setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentangisinya, ternyata jawaban dan duplik Tergugat tersebut tidak konsisten dankontradiktif antara pernyataan satu dengan yang lainnya, khususnyamengenai subtansi

terjadi perselisihan danpertengkaran), namun pada sisi yang lain Tergugat telah mengakui,bahwa pada perjalanan menuju Madiun, Tergugat telah menurunkanPenggugat di jalan raya antara Caruban Madiun, selain itu Tergugat jugatelah mengaku berusaha berdamai dengan Penggugat dalam kasus tindakkekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap Penggugatyang kasusnya sedang diproses oieh pihak berwajib tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugattersebut diatas, bahwa subtansi

Pengadaian (Persero) Penajam serta diterima olehBriptu Rani Prastyawati NRP 96030116 Penyidik Pembantu Resort PenajamPaser Utara.Bahwa berdasarkan surat laporan pengujian nomor : RPP.01.01.110.1102.04.21 0151 yang dikeluarkan oleh Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 29 April Tahun2021 dan ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Subtansi PengujianBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) a.n.

Bahwaberdasarkan surat laporan pengujian nomor : RPP.01.01.110.1102.04.21 0151 yang dikeluarkan oleh Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 29 April Tahun2021 dan ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Subtansi PengujianBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) a.n.

Bahwa berdasarkan surat laporan pengujian nomor : RPP.01.01.110.1102.04.21 0151 yang dikeluarkan oleh Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 29 April Tahun2021 dan ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Subtansi PengujianBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) a.n.

Pengadaian (Persero) Penajamserta diterima oleh BRIPTU RANI PRASTYAWATI, NRP 96030116 PenyidikPembantu Polres Penajam Paser Utara dan surat laporan pengujian nomor :RPP.01.01.110.1102.04.21 0151 yang dikeluarkan oleh Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 29 April Tahun2021 dan ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Subtansi PengujianBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) a.n.

Syarat sahnya Keputusan Tata UsahaNegara adalah pada wewenang, subtansi, prosedur. Apabila terdapat cacatdalam wewenang, subtansi dan prosedur penerbitan Keputusan Tata UsahaNegara maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak sah dan dapatdibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara . Sedangkan pada PengadilanNegeri seperti diketahui secara umum bahwa terdapat 2 jenis gugatan apabilaHal 10 dari 14 Hal Putusan No. 858/Padt.G/PN. Jkt.

dengan munculnya sertipikat tersebut, artinya yangmenjadi fokus adalah perbuatan pihak yang melawan hukum yang dijadikandasar penerbitan sertipikat, maka yang jadi obyek dalam perkara perdata yangdiadili di Pengadilan Negeri adalah Perbuatan Melawan Hukumnya, sedangkandalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek adalah perbuatanyang merugikan pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan atau asasasas umum pemerintahan yang baik dan atauterdapat cacat wewenang dan atau subtansi

Selcacat dalam wewenang, subtansi dan prosedur penerbitan Keputusan TataUsaha Negara berupa sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa TataUsaha Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang obyeknya berupasertifikat No. B 633/ Petogogan/ GS.4494/94 atas nama Let. Kol. Pol. SerfinaLumban Tobing (Tergugat I), yang terletak di Jalan Cikajang No. 5 Blok Q.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak cermatdalam menafsirkan subtansi dari pasal 7 (1) Undangundang Nomor 20tahun 1947 yang menyatakan jangka waktu dalam mengajukan upayahukum/banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatunkandengan dihadiri oleh pihak yang berperkara ;3.

Akan tetapi menurut PemohonKasasi hal tersebut merupakan keterbatasan Pemohon Kasasi sehinggaperlu. dipandang sebagai suatu kesalahan administrasi saja tanpamengurangi proses hukum dari subtansi pokok dalam perkara ini ;5.

Bahwa seharusnya, jikalaupun ada perbaikan surat kuasa yangmerubah subtansi dari kewenangan yang dikuasakan. makaseharusnya terjadi perubahan tanggal pemberian kuasa dan hal inisangat berpengaruh pada tanggal surat gugatan dan didaftaryagugatan kepengadilan;9.

Bahwa sesuai dengan subtansi surat gugat yang diajukan Penggugat,sangat nyata bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalahmengenai budel warisan dari (almarhumah) IBU PENGGUGAT.sebagaimana diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam dalil angka7 (tujuh) surat gugatannya;5. Bahwa oleh karena lItu, maka gugatan a quo semestinyamengikutsertakan atau menarik seluruh ahli waris yang menuruthukum faraidh berhak untuk memperoleh budel warisan dari(almarhuma) IBU PENGGUGAT;6.

diri dalam argumentasinya;Tentang Kuasa Hukum Penggugat Telah bertindak Melampaui kewenangan atas Kuasa yang di berikan Penggugat Inperson/prinsifal1.Bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya pada halaman3, jika Kuasa hukum Penggugat telah melampaui kewenangan atas kuasa yang di berikan Penggugat Inperson/frinsifal dengan menyebutkan inti kuasa Penggugat tersebut adalah guna mewakili untuk mengajukan gugatan perdata sengketa kepemilikan sebidang tanah akibat perbuatan hibah sehingga mengubah subtansi

Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan perbaikan kuasa tersebut,Tergugat hanya menyatakan perbaikan kuasa tersebut telahmenyebabkan terjadinya perubahan subtansi dari kKewengan ataukuasa yang telah di berikan oleh Penggugat Inperson/Frinsifal(Penggugat I dan Penggugat /I/) dari subatansi kuasa semula;4.

kewenanganyang diberikan oleh Pemberi Kuasa inperson/prinsifal kepada kuasahukumnya dan ternyata tanggal perbaikan surat kuasa tersebut tetaptanggal 02 Januari 2019, sehingga sangat berpengaruh terhadapsurat gugatan; Bahwa seharusnya, jikalaupun ada perbaikan surat kuasa yangmerubah subtansi dari kewenangan yang dikuasakan. makaseharusnya terjadi perubahan tanggal pemberian kuasa dan hal inisangat berpengaruh pada tanggal surat gugatan dan didaftaryagugatan kepengadilan; Bahwa dengan demikian, maka

Karenanya gugatanPembanding harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijeke verklaard );Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Terbanding tersebut,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap identitasTerbanding bernama Darmawati bin Arifin menjadi Darmawati binti Arifin dantahun kelahiran Terbanding tercantum dalam gugatan tahun 1986 seharusnyatahun 1985 adalah bukan merupakan subtansi dari perkara aquo yangmemungkinkan dilengkapi pada tahap selanjutnya dalam

gugatanPenggugat karena secara umum subtansi gugatan Penggugat telah memenuhisyarat Ssuatu gugatan yang terdiri dari pihakpihak yang berperkara, objeksengketanya dan landasan hukumnya , sedangkan aspek formil gugatanPenggugat sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkatpertama dari aspek surat gugatan yang ditandatangani dan perubahan suratgugatan menggunakan cap jempol, Majelis Hakim Tingkat BandingHalaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1/Padt.G/2021/PTA.Smd.berpendapat bahwa surat

Karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebuttidak beralasan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah isteri sejumlahRp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak sejumlahRp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang telahdilalaikan Tergugat Rekonvensi dan dibantah Tergugat Rekonvensi, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan nafkah isteri dan nafkahanak adalah subtansi yang berbeda dengan gugatan perkara aquo tentangharta bersama.

Penggugat juga harusberpatokan pada hukum acara, setelah reduplik haruslah putusan sela dari majelisbukannya ke tahap pembuktian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dalil tentang data diriTergugat yang ditulis dalam surat gugatan beragama Kristen Protestan, dan Penggugatmengajukan alat bukti tertulis, hanya tidak relevan dengan subtansi eksepsi;Menimbang, oleh karena Penggugat

Di samping itu, apakah benaralamat terakhir sebagai tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Nusa Indah,Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tentang agamaTergugat yang beragama Kristen Protestan, karena bukti yang diajukan tidak relevandengan subtansi eksepsi, sehingga tidak layak untuk di pertimbangkan.