Persiapan; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor : 50/PENHS/2018/PTUN.Mdo, tanggal 9 Januari 2019 tentang HariSidang; Berkas perkara, memeriksa dan meneliti buktibukti Serta saksisaksi yangdiajukan para pihak dalam perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal19 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Manado, tanggal 21 November 2018, dengan registerperkara Nomor : 20

/G/2018/PTUN.Mdo., yang isi gugatannya adalah sebagaiberikut:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :Sertifikat hak milik no : 260/Bitung Karangria, Surat ukur tanggal 31 Desember1996, no: 2757/1996, luas 1010 m2 (seribu sepuluh meter persegi) yangdialinkan atas nama: Sinyo Salimro.Adapun alasanalasan gugatan Penggugat sebagai berikut:1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 138/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 30 Juli 2019 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Putusan Nomor 20/G/2018/PTUN.TPI, tanggal 18 Maret 2019;Selanjutnya Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi :1.

Karena jika PenggugatMembaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara NO Perkara : 20/G/2018/PTUNBDG.

/G/2018/PTUN BDG.Menyatakandengan Tegas terkait SHGB yang di gugat oleh Penggugat telah dibatalkan dan mencabut SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) yang diakui oleh Pihak Penggugat Sebagai Berikut: .10.2.

/G/2018/PTUN. tanggal28 Juni 2018 Jo.

Bahwa agar menjadi lebih jelas duduk permasalahan maka perlu disampaikankronologis penerbitan Sertipikat atas nama Penggugart yang telah dibatalPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 20/G/2018/P TUN.tanggal 28 Juni 2018 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 240/B/2018/PT. TUN JKT. Tanggal 22 Oktober 2018 Jo.

Kartika Buana Kelola;Bahwa benar, atas terbitnya kelima Sertifikat Hak Guna Bangunan atas namaPenggugat tersebut, Tergugat Il telah mengajukan gugatan pembatalan ataskelima Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat dengan nomorPerkara, No.20/G/2018/PTUNBDG Jo. Perkara Banding Nomor: 240/B/2018/PT TUN JKT Jo. Perkara Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 86 K/TUN/2019.

Bahwa objek tanah yang disengketakan, sudah pernah diperkarakan dalamsidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ' No.20/G/2018/PTUNBL yang mana objek tanah Sertipikat Hak Milik 237/Kor.R(dahulu SHM 10494/ Sukarame ) tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal19 Maret 1991 Nomor. 1759/1991 (sekarang Surat Ukur Nomor 211/2018tertanggal 07 Desember 2018 dahulu Kelurahan Sukarame sekarangKelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame luas 425 M? An. Dra.

Eksepsi Gugatan Sudah Pernah Diperkarakan Dalam Perkara Sebelumnya (nebis in idem) dimana objek gugatan yang diajukan sudah pernah menjadiperkara dan sudah diputus pada pengadilan yang sama yaitu Pengadilan TataUsaha Negara No.20/G/2018/PTUNBL dan Pengadilan Tata Usaha NegaraNo. 4/G/2019/PTUNBL dengan hasil ;b. Tidak berwenang berdasarkan Eksepsi Kompetensi Absolut ;c. Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (error inpersona/error in Subj@Ctum);2nn one enn nnn nnn nnnd.

Bahwa, perkara gugatan modusnya sama seperti dalam Gugatan Nomor :20/G/2018/PTUNBDG jo Nomor : 240/13/2018/PT.TUN.JKT Jo. Nomor : 86KfTUN/2019, modus penerbitan Sertipikatnya sama alas hak dan dasarhukumnya, yaitu dari Surat Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.193/DIRUT/SWMIII/2014, tanggal 5 Februari 2014 ( 05022014 ) yangditandatangani oleh Nadjib Baharmuz, sebagai Direktur PT.

Bahwa, dalam perkara Nomor : 20/G/2018/PTUNBDG Jo Nomor240/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. Nomor : 86 KTUN/2019 bertindak sebagaiPenggugat ( PT.

NegaraMakassar Nomor : 90PENDIS/2020/PTUN.MKS tertanggal01 Oktober 2020sudah sangat tepat bila Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan DanaPembangunan Trotoar Jalan Persatuan Raya KecamatanSinjai Utara Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 nomor700/03115/ltda/2020, tanggal 09 Juli 2020tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangUndang (vide Putusan Nomor48/G/2018/PTUN.JPR tanggal 16 Mei 2019, PutusanNomor 20

/G/2018/PTUN.JPR tanggal 26 Nopember 2018);> Bahwa terhadap dalil tersebut diatas dapat kami tanggapibahwa pelawan/penggugat yang mendalilkan bahwaLaporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Sinjai Nomor :700/0315/ltda/2020, tanggal 09 Juli 2020 hanya merupakanstempel pengesahan dari terlawan adalah tidak benar,bahwa hasil perhitungan dari Persatuan Insinyur IndonesiaHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor: 90/PLW/2020/PTUN.Mks.

MKS tertanggal 01 Oktober 2020 sudahsangat tepat bila Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiDugaan Penyalahgunaan Dana Pembangunan TrotoarJalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara KabupatenSinjai Tahun Anggaran 2018 nomor 700/031 15/Itda/2020,tanggal 09 Juli 2020tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang(vide Putusan Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR tanggal 16Mei 2019, Putusan Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR tanggal26 Nopember

Gugatan No. 20/G/2018/PTUN.TPI tertanggal 14 Desember 2018tersebut menuntut penundaan dan selanjutnya meminta pembatalanatas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor61/KEP21.71/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 tentangPembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31371/BelianHalaman 32 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Padt.G/2018/PN Btmtanggal 6 Oktober 2016 Surat Ukur Nomor 04737/Belian/2016 tanggal28 Juni 2016 seluar 4.001M2 atas nama PT.

Artinya sebenarnya, Penggugat sudah tidaksepatutnya menggugat terkait dengan obyek Sertifikat Hak GunaBangunan No. 31371 karena landasan haknya telah dihapus olehhukum.Bahwa meskipun demikian, adalah sebuah fakta bahwa perkaraNomor 20/G/2018/PTUN.TPI tetap bergulir dan diperiksa di PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Oleh karena yang menjadilandasan jus standi Penggugat dalam gugatan perkara di PengadilanNegeri Batam ini (Perkara Nomor 256/Pdt.G/2018/PN.BTM) adalahSertifikat Hak Guna Bangunan No. 31371, sedangkan KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor 61/KEP21.71/X1/2018 tertanggal 21 November 2018 tentang pembatalanSertifikat Hak Guna Bangunan No. 31371,sudah selesai diuji dandiperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang denganNomor 20/G/2018/PTUN.TPI, dengan amar putusan MenyatakanGugatan

Putusan PTUN Jayapura Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR tanggal 26November 2018, yang menyatakan bahwa: Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan setelah mencermati bukti T3, Majelis Hakim berpendapatbahwa objek sengketa in litis tidak memenuhi unsur individualkarena setelah dicermati isinya hanya bersifat temuan tentangHalaman 54 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPRadanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasusdugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Victor RanteAllo, ST., Tanggal 20 September 2018, (Fotokopi sesuaidengan aslinya); Berita Acara Klarifikasi Tim Audit BPKP Perwakilan ProvinsiPapua Barat kepada Victor Rante Allo, ST., Tanggal21 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Agung Triadi,ST., Tanggal 21 September 2018, (Fotokopi sesuai denganaslinya); Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,Nomor : 20

/G/2018/PTUN.JPR, Tanggal 26 November 2018, (Fotokopi dari salinan asi);Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung,Nomor : 95 PK/TUN/2014, Tanggal 4 Desember 2014,(Fotokopi dari salinan asli); Halaman 149 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPRBukti T25Bukti T26Bukti T27Bukti T28Bukti T29Bukti T30Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,Nomor : 111/G/2014/PTUNJKT, Tanggal 6 Januari 2015, (Fotokopi dari salinan asili); Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara

Surat Gugatan Penggugat tanggal 20 Februari 2019 yang didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal20 Februari 2019, dibawah Register Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.PLK ;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 5/PENDIS/2019/PTUN.PLK, tanggal 21 Februari 2019 tentang Lolos Dismisal ;3.