BUDIKARYA MASHALIM Diwakili Oleh : Ali Amran, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. PANCA USAHA JAYA SAKTI

MUTIARA PERMATA BIRU
Turut Tergugat:
1.Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
2.Badan Pertanahan Nasional Kota Batam (BPN Batam)

ADHYA TIRTA BATAM
Terbanding/Tergugat II : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

Penggugat:
PT BUDI KARYA MASHALIM
Tergugat:
1.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)
2.Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

2.KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM
3.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)

Penggugat:
Syahrul Bahri, S.H
Tergugat:
1.PT Dimensi Sarana Nusantara
2.Yayasan Aris Since Family
3.Mawardi, S.E
Turut Tergugat:
3.Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
4.Kepala Badan Pertanahan Kota Batam

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM atau biasa disebut dengan BP. BATAM, 2. PT. PUTRA BATAM JASA MANDIRI UTAMA, 3. PT. TERMINAL DEPO LOGISTIK, 4. PT. LIMINDO PUTRA PROPERTI

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM atau biasa disebutdengan BP BATAM., berkedudukan di Jalan Engku Putri, Batam, KepulauanRiau, Indonesia 29400, dalam hal ini memberikankuasa khusus kepada:1. Denny Tondano, S.H., selaku Kasubag Bantuan2. Desniko Garfiosa, S.H., selaku Staf Biro Hukumdan Organisasi; 3. Santo Prastowo, S.H., selaku Staf Biro Hukumdan Organisasi; 4. Megawati, S.H., selaku Staf Biro Hukum danOrganisasi; 5.

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Tergugat I) Nomor: 27/KA-DK/BTM/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;2.2 Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013 (Tergugat II) Nomor: 20/TUKK/BP-Batam

/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam;3.

Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Ketua Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013 Nomor: 20/TUKK/BP-Batam/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Assessment Centre BP Batam;5. menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 537.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam PeriodeTahun 2013 2018, yang ditujukan kepada Kepala BP Batam.

berkarya di BP Batam sejak masaawal kepemimpinan BP Batam dibawah Bapak BJ Habibie merasaterpanggil untuk mengikuti test kompetensi tersebut mengingatPenggugat memiliki kepedulian terhadap institusi BP Batam danmemiliki visi agar dasardasar dan tujuan pembentukan BP Batamyang telah diletakkan oleh Bapak BJ Habibie dapat dikembalikansebagaimana mestinya;halaman 1 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPI5 Bahwa, pada awalnya merasa yakin akan mampu melalui test denganbaik, karena Penggugat sangat

Batam..

Batam daripengumuman, media massa dan diberitahukam Ketua BP.

,Saksi Menyatakan : Bahwa sekarang bertugas di BP Batam sebagai Deputi Keuangan sebelumnyadi BPKP Medan sebagai Kepala Bidang Angkutan dan tahun 2008 pindah keBP.

Putusan Nomor 82 P/HUM/201915.16.BP Batam akan dicabut.

BP Batam adalah lembaga/Halaman 71 dari 103 halaman.

Bahwa ketentuan Pasal 2A ayat (1a) Peraturan Pemerintah Nomor 62Tahun 2019 tentang jabatan ex officio Kepala BP Batam oleh WalikotaBatam, jelas mendegradasi status lembaga BP Batam itu sendiri.

Putusan Nomor 82 P/HUM/2019tanggung jawab atas BP Batam, sehingga dalil Pemohon yangmenyatakan ada indikasi BP Batam akan dilepaskan daritanggung jawab pemerintah pusat kepada Pemerintah KotaBatam merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasar:E.

Bahwa untuk kasus BP Batam, maka Walikota sebagai ex OfficioKepala BP Batam akan bekerja dengan berdasarkan padaHalaman 79 dari 103 halaman.

Penggugat:
1.EDI SADINO
2.RAJA ZAINUDDIN
3.MUKSIN Ahli Waris
4.MUHAMMAD NIZAR
5.HENDRI YANTO ATU
Tergugat:
1.PT CAHAYA DINAMIKA HARUM ABADI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq BP Batam

Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala BP Batam, beralamat diJI.

BP Batam untuk meminta kejelasan tentang sengketa lahan PARAPENGGUGAT.Bahwa pada Tanggal 24 April PARA PENGGUGAT diarahkan untukmenemui Ibu Azizah dan beliau menyatakan bahwa jawaban suratPARA PENGGUGAT masih dalam proses Pengumpulan data,kemudian pada Tanggal 8 Mei 2018 PARA PENGGUGATmenghubungi Ibu Azizah kembali namun Beliau menyampaikan masihharus menunggu arahan dari Pimpinan.Bahwa setelah lama menunggu klarifikasi dan data dari TERGUGAT IIpada tanggal 19 oktober 2018 PARA PENGGUGAT dipanggil

P9c tentang surat wargaTanjung Uma pada tanggal 27/02/2005, P9d tentang surat pernyataantanggal 16 Juli 1998, warga Tanjung Uma yang telah mendapat kompensasiHalaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN BtmRumah sesuai perjanjian di kampung Nelayan Baloi Atas Nama M Syukur, P9e tentang Gambar Peta hasil penggukuran tahap II oleh Tim DirektoratTopografi Angkatan Darat (Dittopad) tanggal 22 Januari 1997, P10 tentangsurat Somasi, P11a tentang Surat tanggal 10 Maret 2018 kepada BP

Batam,P11b tentang Surat tanggal 21 Mei 2018 kepada BP Batam, P11c tentangsurat balasan dari BP Batam tanggal 29 Juni 2018, dan P11d tentang Surattanggal 16 Juli 2018, serta saksi Abdul Wahid dan Fuad yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Para Penggugat memiliki lahan yang terletak di BukitSemocong Tanjung Uma Kec.

Batam serta sesual dengandata, system dan cara penghitungan oleh Kanpel BP Batam.SEBAGAI CATATAN PENTING: bahwa jumlah Tagihan PemakaianJasa Kapal Labuh/Tambat per 31 Oktober 2017 tersebut akan semakinbertambah hari demi hari hingga dibayarkannya Tagihan PemakaianJasa Kapal Labuh/Tambat tersebut sesuai dengan format, system danmetode penghitungan pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang berlakudi Kanpel BP Batam;Sebagai landasan hukum bagi Kanpel BP Batam mengirimkan TagihanPemakaian Jasa Kapal Labuh

Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat selakuAgen Kapal Comanche dan/atau Kanpel BP Batam selaku regulatorkapal labuh/tambat bahwasanya Kapal Comanche telah dijual olehTurut Tergugat1 kepada Turut Tergugat2;Ill.

Turut Tergugat2 selaku Pembeli danPenerima yang berlangsung di lokasi kerja (Shipyard) milik Tergugat diwilayah Batam.Sehubungan dengan pokok perkara atau perumusan masalah tersebutdiatas, maka dampaknya adalah Penggugat selaku Agen KapalComanche mengalami kerugian karena telah dimintai pertanggungjawaban oleh Kanpel BP Batam untuk segera membayarkan TagihanPemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat Kapal Comanche tersebut;Bahwa selain dari pada pertanggungjawaban yang dibebankan olehKanpel BP Batam kepada

di Batam dari Turut Tergugat1;Bahwa baik Turut Tergugat1 dan/atau Turut Tergugat2 tidak pernahmemberitahukan perihal adanya perbuatan hukum berupa Jual Beli atasKapal Comanche tersebut kepada Penggugat selaku Agen KapalComanche dan/atau Kanpel BP Batam selaku regulator kapallabuh/tambat di perairan Batam;Bahwa akibat dari tidak diberitahukannya Jual Beli Kapal Comanchekepada Penggugat dan/atau Kanpel BP Batam mengakibatkan kerugianbagi Penggugat dikarenakan Kanpel BP Batam membebankankewajiban membayar

Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat selakuAgen Kapal Comanche dan/atau Kanpel BP Batam selaku regulatorkapal labuh/tambat bahwasanya Kapal Comanche telah dijual olehTurut Tergugat1 kepada Turut Tergugat2;Ill. Turut Tergugat1 dan/atau Turut Tergugat2 tidak pernahmemberitahukan kepada Penggugat selaku Agen Kapal Comanchedan/atau Kanpel BP Batam selaku regulator kapal labuh/tambatbahwasanya telah terjadi transaksi jualbeli atas Kapal Comanche. F. TERGUGAT TELAH WANPRESTASI.

Tri Sakti LautanMas; Bahwa cara pembayaran PNBP terkait labuh/tambat kapal yangdibayarkan ke BP Batam adalah pihak BP Batam akan melihat rencanakegiatan dan waktu labuh kapal di perairan Batam, dan jika waktu labuhtersebut sudah hampir selesai maka pihak BP Batam akan menghubungipihak agen lalu pihak BP Batam akan menyiapkan Nota tagihannya laluTerdakwa lbnu Hajar akan memerintahkan Terdakwa atau karyawanlainnya untuk melakukan pembayaran dan mengambil Nota tagihantersebut ke BP Batam;Halaman 124

Trisakti LautanMas; Bahwa Para Terdakwa melakukan pembayaran PNBP terkaitlabuh/tambat kapal ke BP Batam dengan cara pihak BP Batam akanmelihat rencana kegiatan dan waktu labuh kapal di perairan Batam, danjika waktu labuh tersebut sudah hampir selesai maka pihak BP Batam akanmenghubungi PT.

BP Batam hanya sebesar 3.946 dolar US; Bahwa tanggal nota diterbitkan oleh BP Batam dengan PT.

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

resmi telahmeminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukanverifikasi atas tunggakan pembayaran pengerukan kolamdermaga utara pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam TahunAnggaran 2015, sehingga apabila tidak ada permintaan resmidari BP Batam tersebut maka Tergugat tidak akan melakukanverifikasi tersebut.Bahwa pihak BP Batam meminta bantuan kepada Tergugatkarena Tergugat mempunyai kompetensi dan keahlian dibidangakunting dan auditing, selain itu Tergugat memenuhi permintaanresmi BP Batam tersebut adalah

Sumber AlamSejahtera (Penggugat a quo), sehingga hal ini membuktikanbahwa obyek sengketa a quo juga masih dapatdipertimbangkan kembali oleh BP Batam (BP Batam juga bisameminta pertimbanganpertimbangan lain dari BPK, Inspektoratdan Tenaga Ahli lain),dan BP Batam memiliki kKebebasan untukmenggunakan atau tidak menggunakan obyek sengketa a quo(penggunaannya tidak serta merta mengikat BP Batam).Halaman 36 dari 52 halaman.

tanggal 25 Februari2016 Hal Permohonan Verifikasi atas Tunggakan PembayaranPekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan BatuAmparBahwa untuk menindaklanjuti permintaan BP Batam tersebut,maka Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riaumengundang Pihak BP Batam untuk melakukan exposepermasalahan.

(Catatan:Tunggakan tersebut awalnya sebesar Rp.5.252.187.205,00, (Lima milyardua ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratuslima koma nol nol rupiah) namun setelah dihitung kembali oleh SatuanPemeriksa Internal BP Batam jumlah tunggakan BP Batam yang harusHalaman 44 dari 52 halaman.

Namun setelahdihitung kembali oleh Satuan Pemeriksa Internal BP Batam jumlahtunggakan BP Batam kepada Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugat menjadi sebesar Rp.2.372.084.484,13, (Duamilyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratusdelapan puluh empat koma tiga belas rupiah) yang merupakan hakPemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yang belum dibayarkanoleh BP Batam.

Mengubah nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yangseolaholah benar dikeluarkan BP Batam dari barcode yang asliberbentuk persegi/bujur sangkar menjadi barcode berbentuk persegipanjang ;b. Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolaholahbenar oleh BP Batam menggunakan tanggal terbit yang berbedadengan nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asidikeluarkan BP Batam ;c.

Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolaholahbenar dikeluarkan BP Batam memiliki nominal yang tidak sama atautelah dinaikkan atau digelembungkan dari nominal nota pemakaianjasa kapal labuh/tambat yang asli dikeluarkan BP Batam ;e.

Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolaholahbenar dikeluarkan oleh BP Batam di cap dengan cap BNI palsusedangkan nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli yangdikeluarkan oleh BP Batam tidak menggunakan cap bank BNImelainkan menggunakan cap lunas dari BP Batam;Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ibnu hajar dan Terdakwa II SarieDwiastuti binti Mubandi (alm) yang telah melampirkan bukti berupa notapemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolaholeh benardikeluarkan BP Batam dengan

Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolaholahbenar dikeluarkan oleh BP Batam di cap dengan cap BNI palsusedangkan nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli yangdikeluarkan oleh BP Batam tidak menggunakan cap bank BNImelainkan menggunakan cap lunas dari BP Batam;Halaman 14 dari 225 Putusan Nomor 345/PID.B/2019/PT PBR.

Turut Tergugat:
3.Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
4.Kepala Badan Pertanahan Kota Batam

SATRIA UTAMA ADHINARENDRA
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM,

Mohondiuraikan dana yang terpakai dan sisanya dari tahun 2010sampai tahun 2017 dari setiap aset BP Batam (termasuk asetyang sudah dialokasikan / dihibahkan kepada pemko Batam).Salinan dokumen daftar anggaran pendapatan (pemasukan)BP Batam dari setiap pengelolaan lahan dan/atau penggunaanaset dimiliki BP Batam dari Tahun 2010 sampai tahun 2017.Mohon dirincikan setiap bulan dan pertahun sesuai bidangusaha atau aset BP Batam dari tahun 2010 sampai tahun2017.

Salinan dokumen jumlah saldo anggaran BP Batam tahunterakhir dari hasil pengelolaan / pemanfaatan aset BP Batam.. Salinan dokumen bantuan anggaran dari pusat melalui APBNdari tahun 2010 sampai tahun 2017 kepada BP Batam. Mohondirincikan sesuai peruntukkan atau kegiatan dengan besarananggaran serta waktu pelaksanaannya.Salinan rencana program kerja BP Batam selama 2018 dan2019.

Salinan dokumen perjanjian BP Batam dengan pihak keduaatau pihak ketiga terkait penggunaan atau pengelolaan aset BPBatam.

Salinan dokumen daftar perusahaan yang menyerahkan danajaminan pembangunan ke BP Batam. Mohon ditulis besaranuang jaminan dari setiap perusahaan yang menyetor danjumlah dana yang disetor dari tahun 2010 sampai tahun 2016s. Salinan dokumen daftar dana pengeluaran BP Batam untukgaji dan tunjangan kepala BP Batam, seluruh deputi, setiappegawai/karyawan BP Batam, per bulan dan salinan Dokumendaftar dana operasional BP Batam dari tahun 2010 sampaitahun 2017.t.

Batam melalui Saksi sebagai Humas dan di teruskan keSub Bagian Kepegawaian di BP Batam;Bahwa Saksi menjelaskan permohonan informasi yang diminta olehMahayuddin telah sesuai dengan prosedur;Bahwa Saksi menjelaskan surat permohonan informasi yang diajukanoleh Mahayuddin diserahkan langsung ke BP Batam;Bahwa Saksi menjelaskan surat tanggapan dari BP Batam diambillangsung oleh Mahayuddin dikantor BP Batam;Bahwa Saksi menjelaskan surat keberatan diantar langsung olehMahayuddinyang ditujukan untuk kepala

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Penggugat:
RUSOK
Tergugat:
1.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
2.KOPERASI KARYAWAN OTORITA BATAM
3.PT.BATAM RIAU BERTUAH
Turut Tergugat:
1.DAKING
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM (BPN KOTA BATAM)