INSTITUSI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.;;

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda; 4.

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR;melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum SekretariatDaerah Propinsi Kalimantan Timur pada KantorGubernur Kalimantan Timur, beralamat Jalan GajahMada Nomor: 2 Samarinda berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 180/4712 HK/2016 tanggal 29September 2016;Dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4832HK/2016Tanggal 11 Oktober 2016 kepada Kepala KejaksaanTinggi Kalimantan Timur ABDOEL KADIROEN, S.H,M.H dan memberikan Kuasa Substitusi kepada :1.

Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak PemakaianEx Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah SakitIslam Kalimantan Timur Samarinda;V.

Timur Nomor 217 Tahun 1986 tentangpenyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan GuramiSamarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarindadengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

Timur Nomor 217 Tahun 1986 tentang penyerahanHak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda KepadaYayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda.DALAM EKSEPSI:1.

Bukti P17 : Fotocopy sesuai Asli Surat Perhimpunan Dokter Umum IndonesiaCabang Kalimantan Timur tanggal 1 Nopember 2016 perihal SuratDukungan Moril yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Rumah SakitIslam Kalimantan Timur;37.

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

PUTUSANNomor 563 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YAYASAN RUMAH~ SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR,tempat kedudukan di Samarinda Jalan Gurami Nomor 18Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda llir, KotaSamarinda, Kalimantan Timur, yang ini diwakili oleh:1. Dr. H. Ajie Syirafuddin, M.Kes., Ketua Yayasan Rumah SakitIslam Kalimantan Timur;2. Drs. H.

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat pada Sekretaris Tim Advokasi Yayasan Rumah SakitIslam Kalimantan Timur, Ruko Cendrawasih Trade Center BlokA8 Jalan Jend. Ahmad Yani, Kota Samarinda, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan di JalanGajah Mada Nomor 2, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. Suroto, S.H.:2.

Objek Sengketa;Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 tanggal25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala DaerahHalaman 2 dari 31 halaman.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor180/ K.419/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun1986 tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit UmumJalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam KalimantanTimur Samarinda;:3.

RUMAHSAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR tersebut harus ditolak;Halaman 30 dari 31 halaman.

LASUNG;melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

;Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH GBP.ANSOR Kalimantan Timur, Kesemuanya warga negaraIndonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 07 Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September2013. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah MadaNo. 2 Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. H.Suroto, SH. (Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim);2.

Bukti P1 : foto copy sesuai foto copy KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44.7578Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti AtarWaktu) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung, tanggal22 Agustus 2013;2.

Bukti T.15 foto copy sesuai aslisurat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai SejahteraProvinsi Kalimantan Timur, Nomor : 017/SK.DPW.PDS/ViI/2013, Tanggal 15 Juli 2013, Tentang Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung;16.

BuktiT.17 : foto copy sesuai asli suratBupati Tana Tidung Nomor: 100/147/TAPEM/VII/2013,tanggal 24 Juli 2013, Perihal : Usulan PeresmianPenggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten TanaTidung, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;18.

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Tergugat adalah Gubernur Kalimantan Timur merupakan PejabatTata Usaha Negara karena Gubernur kalimantan Timur melakukan kegiatanyang bersifat eksekutif, dan pula Tergugat dalam menerbitkan obyeksengketa tidak termasuk kewenangan dalam membuat regulasi dankewenangan yudisial;3.

.;GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.;

MARSUNI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wirasawasta, tempattinggal Jalan Long Beleh Halog RT. 002, Desa Long BelehHaloq, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten KutaiKartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;2. ASPAR J., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, tempattinggal Jalan H. Ardan RT. 003, Desa Muay, KecamatanKembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur; 3.

SYAHRIAL YUSUF, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawanswasta, tempat tinggal Jalan Industri RT. 001, Desa Muay,Kecamatan Kembang' Janggut, Kabupaten KutaiKartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;Dalam sengketa ini semuanya secara bersamasamamemberi kuasa kepada : 1 Yasin Djamaluddin, S.H2 Antoni, S.H3 M. Linggar Afriyadi, S.HKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanadvokat pada Kantor Hukum M.

Yasin Djamaludin &Rekan Partnership Advocates, berdomisili hukum diMenara Bank BTN Lantai 19, Jalan Gajah Mada No. 1,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 081/SKK.TUN/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014, selanjutnyadisebut sebagai PARA PENGGUGAT / PARAPEMBANDING MELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah MadaNo. 02, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sengketa inimemberi kuasa kepada: 1 H. Suroto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProv.

Timur tanggal 14 Juni 2012 Nomor 660/K.451/2012tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHKHTI) Dengan LuasAreal Pencadangan + 30.454 ha.

Timur memberikan undangan Konsultasi Publikkepada beberapa Instansi/Lembaga dimana diantaranya adalah KepalaDesa/Lurah dan juga tokoh masyarakat dari Muai dan Long Beleh Halog.Dalam bukti T22 yang dilengkapi dengan Berita Acara Konsultasi Publikdan daftar hadir yang hadir juga kepala desa/lurah dan tokoh masyarakatdari kedua desa tersebut; e Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timurmenyampaikan Undangan Rapat Komisi kepada Anggota Komisi PenilaiAMDAL Provinsi Kalimantan Timur dimana

HAMSI SAILANI VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR cq. DINASPERKEBUNAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

., dan kawan, Para Advokat, berkantor di JalanDamanhuri Il, Perum Borneo Mukti 2, RT 41, Blok F16,Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21Juli 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;LawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR cq. DINASPERKEBUNAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan M.T Haryono, Kota Samarinda,Kalimantan Timur, yang diwakili oleh IR. HJ. Etnawati, M.Si.

,selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada H.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang beralamat di JalanMT. Haryono Samarinda Kaltim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini salah dan keliru, Karena dalamgugatannya Penggugat telah menyebutkan/menempatkan GubernurKalimantan Timur cq. Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, dalam perkara ini,namun cq. yang disebutkan Penggugat ini tidak lengkap.

Nomor S.1.B Biro Perlengkapan;Oleh karena Proyek PRPTE Dirjen Perkebunan ini lokasi / lahannyaberada di Kota SamarindaProvinsi Kalimantan Timur maka proyektersebut dalam pengelolaan dan pemeliharaan lahannya diserahkankepada Tergugat in casu Dinas Perkebunan Prov. Kaltim agar dapatdigunakan dalam rangka kegiatan perkebunan untuk kepentinganmasyarakat Kalimantan Timur pada umum dan khususnyamasyarakat Samarinda.

Bahwa dalam gugatannya pada point 4 Penggugat menyatakantanah milik Penggugat ditempati dan dikuasai Dinas Perkebunan DanDinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat) dari luastanah milik Penggugat seluas panjang + 300 m? dan lebar + 200 m?:Bahwa terhadap dalil Penggugat ini salah dan keliru, karena dalamgugatanya Penggugat telan menempatkan Dinas Perkebunan danDinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat dalamperkara ini.

SELAMAT;melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH GP ANSOR Kalimantan Timur,beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 07 Samarinda;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.wanna nnn anna nnn nnn nnn nnn nanan nnn ne nn nanan ee MELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/8841HK/2013 memberikan kuasa kepada:1. H.

Timur;4.

Oleh sebab itu pada tanggal 23 Agustus 2013 tergugat(Gubernur Kalimantan Timur), mengeluarkan Surat Keputusan 171.3.2.447615Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian pengangkatan PAW AnggotaDPRD Kab.

Sopian selaku wakil ketua danDarmansyah,MY selaku sekretaris (vide bukti P3 = T10);Bahwa Dewan Pimpinan Pusat PNBK INDONESIA mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : SK 2563/B/DPPPNBK Ind/KPTS/III/2013, tanggal 12Maret 2013 TENTANG PENGESAHAN STRUKTUR, KOMPOSISI DANPERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG PNBK INDONESIA KABUPATENTANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2011 2014,yang menunjuk NURJENAH, AH sebagai Ketua Dewan Pimpinan CabangPNBK Indonesia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode2011

Selamat, HS, ditujukan kepadaGubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Kabupaten Tana Tidung, KetuaDPRD Kabupaten Tana Tidung dan KPUD Kabupaten Tana Tidung, yang padapokoknya menyatakan bahwa proses pergantian antarwaktu yang diajukan olehHalaman 31 dari 33.

HAMSI SAILANIMELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Cq DINAS PERKEBUNAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSANNOMOR : 32/PDT/2016/PT.SMR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PERKEBUNANPROPINSI KALIMANTAN TIMUR, beralamat di Jalan M.T Haryono, KotaSamarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnyayaitu.

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, yangberalamat di Jalan MT. Haryono Samarinda Kaltim, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini SALAH DAN KELIRU, karenadalam gugatannya Penggugat telan menyebutkan / menempatkanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PERKEBUNAN PROVINSIKALTIM, dalam perkara ini, namun Cq. yang disebutkan Penggugat ini tidaklengkap.

Nomor S.l.B BIRO PERLENGKAPAN.Oleh karena Proyek PRPTE DIRJEN PERKEBUNAN ini lokasi /lahannya berada di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur makaHalaman 8 dari 34 halaman putusan No. 32/PDT/2016/PT.SMRproyek tersebut dalam pengelolaan dan pemeliharaan lahannyadiserahkan kepada Tergugat Incasu Dinas Perkebunan Prov. Kaltimagar dapat digunakan dalam rangka kegiatan perkebunan untukkepentingan masyarakat Kalimantan Timur pada umum dankhususnya masyarakat Samarinda.

TIMUR (TERGUGAT) dariluas tanah milik Penggugat seluas panjang + 300 M2 dan lebar + 200 M2.Bahwa terhadap dalil Penggugat ini salah dan keliru, karena dalamgugatanya Penggugat telah menempatkan Dinas Perkebunan dan DinasPertanian Provinsi Kalimantan Timur sebagai TERGUGAT dalam perkaraini.

Timur.

VS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR c.q.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, DKK.

MARSUNI, DKKmelawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Timur, oleh PT.

Timur.

I Propinsi Kalimantan Timur diSamarinda;Sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur,melalui Surat Nomor 522/3005/Ek Tanggal 24 Maret 2011 PerihalPertimbangan Teknis a.n. PT.

Mahakarya Perdana GemilangKabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Luas +32.420 Ha. (Lampiran Surat Gubernur Kalimantan Timur NomorHalaman 22 dari 33 Halaman, Putusan Nomor: 44/G/201 3/PTUNSMD36. Bukti T3637. Bukti T3738. Bukri T3839. Bukti T3940. Bukti T40522.22/4717/Ek Tanggal4 Mei 2011 Perihal Rekomendasi UPHHKHT a.n. PT. Mahkarya Perdana Gemilang.

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Oleh PT.

DALAM PENUNDAAN- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati.DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat.DALAM POKOK PERKARA1.

YAYASAN MELATI;melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

RADEN EDDY HARYADI,SH, M.Hum, (Kasubbag Penyuluhan Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur );5. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, M.H ( Pelaksana Sub. Bantuan Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur );6. M.

Nama : RETNO HARJANTARI, SH, M.H;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;Alamat : Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;2. Nama : ACIN MUKSIN, SH, M.H;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;Alamat : Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;3. Nama : YUSUF SUMALONG, SH;Jabatan Jaksa Pengacara Negara;Alamat Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;4. Nama M. MUSLIM QODRATULLAH, SH, M.H, Li;Jabatan Jaksa Pengacara Negara;Alamat Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;5.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 98 Tahun 2011 tentang BarangMilik Daerah;6. Peraturan Daerah Prop. Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinssi Kalimantan Timur;7.

Timur dengan Yayasan MelatiSamarinda Kalimantan Timur tentang Pemberian Belanja HibahKepada Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur Nomor0217/010.022.05/YMKT/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008;Foto copy sesuai dengan foto copy Realita Perkembangan SMANegeri 10 .

KepalaDinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;37.Bukti T 37.

YAYASAN MELATI VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

RADIANSYAH, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Bantuan Hukum& HAM Setda Provinsi Kalimantan Timur:3. MUHAMMAD AMIN, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur;Halaman 1 dari 46 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/20174. RADEN EDDY HARYADI, S.H., Kasubbag penyuluhan HukumSetda Provinsi Kalimantan Timur;5. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.H., Pelaksana Biro HukumSetda Provinsi Kalimantan Timur;6. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H., Pelaksana Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur;7.

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan a quo adalah Keputusan Tergugat,Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014, tanggal 21 November2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan HakPakai/Penggunaan Tanah Milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda;2.

HakPakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintan Provinsi DaerahTingkat Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda dan; Memerintahkan Tergugat Gubernur Kalimantan Timur untuk mencabutKeputusan Tergugat Gubernur Kalimantan Timur Nomor180/K.745/2014,tanggal 21 November 2014 tentang PencabutanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan TanahMilik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Kalimantan Timurkepada Yayasan

Timur Nomor 341 tahun 1994 tentang Penyerahan HakPakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda;Memerintahkan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur untuk mencabutKeputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur Nomor180//K.745/2014, tanggal 21 November 2014 tentang PencabutanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan TanahMilik/Dikuasai Pemerintah Provinsi

Putusan Nomor 72 PK/TUN/2017Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintan Provinsi DaerahTingkat Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda;Memerintahkan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur untuk mencabutKeputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan timur Nomor 180/K.745/2014,tanggal 21 November 2014 tentang pencabutan Keputusan GubernurKepala daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentangPenyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai PemerintahProvinsi Daerah Tingkat Kalimantan

MARSUNI, DKK vs GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

Timur, PekerjaanPetani/Pekebun;SURYANI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan BinaDesa RT. 004, Desa Muay, Kecamatan Kembang Janggut,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, PekerjaanPerangkat Desa;ANI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H.Ardan RT. 003, Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, PekerjaanPetani/Pekebun;SYAHRIAL YUSUF, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggaldi Jalan Industri RT.

001, Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, PekerjaanKaryawan Swasta; Kelimanya dalam hal ini memberikan Kuasakepada : 1.

Yasin Djamaluddin & Rekan Partnership Advocates,berdomisili hukum di Menara Bank BTN Floor 19, Jalan Gajah MadaNo. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.012/SKK.TUN/I/2015 tanggal 5 Januari 2015;Para Pemohon Kasasi dahulu. sebagai Para Pembanding/ParaPenggugat;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 194 K/TUN/2015melawan:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan GajahMada Nomor 02, Samarinda, Kalimantan Timur; Selanjutnya memberikuasa kepada :1. H.

., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;2. Radiansyah, SH., M.Hum., Kabag Bantuan Hukum dan HAM SetdaProvinsi Kalimantan Timur;3. Muhammad Amin, SH., Kasubbag Bantuan Hukum Setda ProvinsiKalimantan Timur;4. Evian Agus Saputra, SH., MH., Staf Biro Hukum Setda ProvinsiKalimantan Timur;5.

SariKecamatan Tabang, Desa Long Beleh Halog, Desa Long Beleh Modang,Desa Muai Dan Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut KabupatenKutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, oleh PT.

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN :-Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;-Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HJ. FITRIATI kepada IR.

PATMAN PARAKKASI tanggal 11 Oktober 2013 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;DALAM EKSEPSI :-Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HJ. FITRIATI kepada IR.

PATMAN PARAKKASI tanggal 11 Oktober 2013;3.Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HJ. FITRIATI kepada IR.

FITRIATI;melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

EVIAN AGUS SAPUTRA, SH.Jabatan Staf Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;6.

Bahwa setelah Tergugat mencermati dan memperhatikan seluruh proses usulan PAWAnggota DPRD Kota Balikpapan oleh Walikota Balikpapan, dimana usulan tersebuttelah melalui proses, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan administrasi usulan PAWsudah lengkap maka usulan ini dapat diproses oleh Tergugat, oleh sebab itu padatanggal 11 Oktober 2013 Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur), mengeluarkan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur

Menolak Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449091Tahun 2013, Nomor : 171.3.2.449093 Tahun 2013, Nomor : 171.3.2.449094Tahun 2013, (2).

HENDRO NUGROHO,S.H.M.Hum dan suratsurat tersebutditujukan kepada Ketua DPRD kota Balikpapan yang ditembuskan kepada Tergugat selakuGubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor171.3.2.449094 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan,atas nama HJ. FITRIATI kepada IR.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR tersebut;

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR VS HJ. FITRIATI

PUTUSANNomor 07 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan di JalanGajah Mada, Nomor 1, Kalimantan Timur;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. SUROTO, S.H., Kepala Biro Hukum Setda ProvinsiKalimantan Timur;2. RADIANSYAH, S.H.,M.Hum., Kabag Bantuan Hukum danHAM Setda Provinsi Kalimantan Timur;3.

., Kasubbag Bantuan Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur;4. RADEN EDDY HARYADI, S.H., M.Hum., KasubbagPenyuluhan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;5. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H.,M.H., Staf Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur;6.

., Staf Biro HukumSetda Provinsi Kalimantan Timur;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada KantorGubernur Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada,Nomor 02, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/10660HK/2013 tanggal 16 Desember 2013:Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;melawan:HJ.

Objek Gugatan;Bahwa adapun ada pun menjadi Objek Gugatan ini adalah:Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.449094Tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBalikpapan, atas nama: Hj. Fitriati kepada Ir.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah keliru menempatkan SKGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.449094 Tahun 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2013 sebagai objeksengketa.

TUKIMO, SKM-GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Atma Husada MahakamSamarinda, yang intinya mengintruksikan kepada Kepala13Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur untukmemerintahkana. Direktur RS Atma Husada Mahakam Samarinda (dr.

Timur Nomor83/PID/2005/PT.KT.Smda tanggal 5 September 2005 danPutusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor29/Pid.B/2005/PN.Btg, tanggal 15 Juni 2005, jo PutusanPengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor87/PID/2005/PT.KT.Smda tanggal 27 September 2005;Bahwa akibat dari Keputusan Gubernur KalimantanTimur/Tergugat Nomor : 887/IV.2 6293/TUUA/BKD tanggal 22Juni 2009 atas nama H.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanTergugat/ Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.26293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009, tentangPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama H. TUKIMO ;3. Memerintahkan Tergugat/Gubernur Kalimantan Timur untukmencabut Surat Keputusan Tergugat/Gubernur KalimantanTimur Nomor : 887/IV.2 6293/ TUUA/ BKD tanggal 22 Juni2009, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama H. TUKIMO ;4.

Timur Nomor887/1V.2 6293/TUUA/BKD, tanggal 22 = Juni2009BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiPp2P3P4P5P6P7P8foto copy sesuai asli KutipanKeputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor518/KANWIL/SK/TU I/Ur I/PB/388/1988 tanggal18 Juli 1988 ;foto copy sesuai asli KutipanKeputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor1122/KANWIL/SK/TU I/Ur I/PN/711/1989,Tanggal 30 Nopember 1989 ;foto copy sesuai asli Surat KeputusanWalikota Samarinda

Tukimo(Penggugat) ; foto copy sesuai asli Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.27671/TUUA/BKD 2008, tanggal 10 Desember2008 perihal Pemberhentian SementaraPegawai Negeri Sipil, Sdr. H.

AIDIL FITRI, SH;GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Jakarta Selatan 12160,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28Desember 2009, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/ PEMBANDING; MELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jin. Gajah Mada. No.5. Samarinda ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :1. H. Sofyan Helmi, S.H., M.Si ;2. H Suroto, S.H ;3. Hj All Agustiana, S.H ;4.

M Amin, SH ;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, Biro Hukum padaKantor Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2009, yangselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah MeMbaCal =ss+HeHsseeseenene teense eee tere nee tne1.

YAYASAN MELATI VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

., jabatan Kepala BagianBantuan Hukum & HAM Setda Provinsi Kalimantan Timur;3. MUHAMMAD AMIN, S.H., jabatan Kasubbag BantuanHukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;4. RADEN EDDY HARYADI, S.H., M.Hum., jabatan KasubbagPenyuluhan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;5. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.H., jabatan PelaksanaSub. Bantuan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;6. M.

Surat Keputusan Tergugat, GubernurKalimantan Timur Nomor 180/K. 745/2014, tanggal 21 November 2014tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan HakPakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda dan;memerintahkan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur untuk mencabutKeputusan Tergugat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014,Halaman 14 dari 38 halaman.

Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan HakPakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda; Memerintahkan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur untuk mencabutKeputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur =Nomor180//K.745/2014, tanggal 21 November 2014 tentang PencabutanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan TanahMilik/Dikuasai Pemerintah Provinsi

, tanggal 21 November 2014tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan HakPakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda;Memerintahkan Tergugat, Gubernur KalimantanTimur untuk mencabutKeputusan Tergugat, Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014,tanggal 21 November 2014 tentang Pencabutan Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor

PencabutanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur NomorHalaman 26 dari 38 halaman.

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN (Walikota Balikpapan) ; Dra.HJ.HANIAH MARDJAN,MSi ; PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR (Gubernur Kalimantan Timur)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM HALINI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR vs ANDI ARFA P, dkk

PUTUSANNomor 1012 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM HALIN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di JalanGajah Mada Nomor 02 Samarinda, dalam hal ini memberi kuasakepada H.

Timur dalam hal ini GubernurKalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat ".

Nomor 1012 K/PDT/2013Gubernur Kalimantan Timur selaku Pejabat Tata Usahan Negara yangmelaksanakan tugas pemerintahan. Dalam lapangan pemerintahanseorang Gubernur (Kepala Daerah) adalah merupakan alat pemerintah(organ overheid).

Sedangkan badan pemerintahannya adalahPemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;Oleh karena itu persoalan utamanya adalah apakah menempatkanGubernur Kepala Daerah sebagai subjek Tergugat dalam lapanganhukum perdata dan/atau dalam peradilan perdata sudah tepat danbenar....?

Nomor 1012 K/PDT/2013dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak pernahmembentuk panitia ini. Bahwa oleh karena tidak jelasnya identitasTermohon Kasasi II/Tergugat II dan disisi lain dimasukkan sebagai subjekTermohon Kasasi II/Tegugat Il dan menjadi satu kesatuan dalam perkaraini, maka sudah seharusnya kalau gugatan ini dinyatakan tidak dapatditerima.Dalam Pokok Perkara1. Bahwa Judex Facti telah salah persepsi.