., &Associates, beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung, BaganSiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan TanahPutin, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) C/A KANTORWILAYAH DJKN SUMATERA UTARA cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) PADANG SIDEMPUAN, berkedudukan di JalanKenanga, Nomor 99, Ujung Padang, Kota PadangSidempuan

Nomor 379 K/Pdt/2021Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri MandailingNatal) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padang Sidempuan) untukmenjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan

Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikat baik,dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihanmaka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, tetapi pelakuusaha kenyataannya yang akan/dan atau telah melakukan Pelelanganmelalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang Sidempuan tanpa ada putusan Pengadilan Negeri;5.

19 Juni 2014 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Juni 2014 Nomor 151 /PF.Pdt/V1/2014, setelah diteliti kebenarannya lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini;LAWAN1 PT.BPR Dharma Bhakti SMAdang, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Padang, dalamhal ini disebut sebagai TERGUGAT I;2 Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, Jalan PerintisKemerdekaan Nomor 79 Padang, dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II;Memberi kuasa kepada:1 Muhammad Syukur : Kepala KPKNL

Padang.2 Zainal Abidin Roza : Kepala Seksi Hukum dan Informasi padaKPKNL Padang.3 Thaus Suginimi Arya Putra : Kepala Seksi Pelayanan Penilaian padaKPKNL Padang4 Yusmayetti Mulyani : Pelaksana pada KPKNL Padang.5 Obby Imsyah Munthe : Pelaksana pada KPKNL Padang.6 Cahyo Agung Pambudi : Pelaksana pada KPKNL Padang.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor SKU386/MK.6/2014 tanggal 30 Juni 2014, setelah diteliti kebenaranyaoleh Hakim Ketua Sidang lalu dilampirkan dalam

) Padang berupa:e Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam,berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m?

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usahadengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumenkepada pelaku usaha, berupa:Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam,berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m?

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Negaradan Lelang (KPKNL) Padang atas permintaan dari Pelaku Usahaterhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha,berupa:Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam,berupa sebidang tanah perumahan seluas 438 m?

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan PelakuUsaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Negaradan Lelang (KPKNL) Padang terhadap agunan yang menjadijaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan KubuMarapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m?

Nomor 538 K/Padt.SusBPSK/2017Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan KubuMarapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m?

PEMERINTAH RI C/q MENTERI KEUANGAN RI C/qDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C/qKANWIL DJKN SUMATERA BARAT C/q KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) PADANG, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan Nomor 79, Kelurahan Jati, KecamatanPadang Timur, Kota Padang;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR Yang Mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Muaro)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padang) untuk menjualnya (Bukan PelakuUsaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL);5.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimanadalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akandiselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usahakenyataannya yang akan/dan atau telah melakukan Pelelangan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang;5.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan

Bank Rakyat Indonesia Cabang Pariaman
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang

Menyatakan tanah objek perkara sudah dilelang oleh PT Bank Danamon Indonesia,Tbk cabang Solok melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sesuai dengan Risalah Lelang No.98/2009 tanggal 14 Juli 2009 sehingga Tergugat I tidak berhak lagi atas objek perkara, melainkan sudah menjadi milik Penggugat ;4.

dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padang sesuai dengan risalah lelang No.98/2009 tanggal 14 Juli2009.

Bahwa untuk selanjutnya tanah yang dimaksud diatas disebut sebagai objek perkara.Bahwa objek perkara sebelum dilelang oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk c/q Divisi SelfEmployed Mass Market di Pekanbaru melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Padang, adalah milik Tergugat I, karena Tergugat I telah menjadikan objekperkara sebagai agunan atas hutangnya pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sesuai denganperjanjian kredit No.2378/PK/1340/06/07 tanggal 08 Juni 2007 dan Sertifikat HakTanggungan

lokasi di Jorong Subarang Kelurahan KotoBaru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ;Menyatakan tanah objek perkara sudah dilelang oleh PT Bank Danamon Indonesia,Tbkcabang Solok melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang SCVPutusan No. 38/ PDT.G/ 2013/ PN.KBR Bosesuai dengan Risalah Lelang No.98/2009 tanggal 14 Juli 2009 sehingga Tergugat I tidakberhak lagi atas objek perkara, melainkan sudah menjadi milik Penggugat ;4 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek

dari Lelang PT Bank Danamon Indonesia, Tbkcabang Solok melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, yang untukselanjutnya disebut objek perkara.Dimana objek perkara a quo sebelumnya adalah milik Tergugat I yang mana oleh Tergugat I objekperkara a quo pada tahun 2007 dijadikan sebagai agunan atas hutangnya pada PT Bank DanamonIndonesia, Tbk cabang Solok dan kemudian macet.

Kuasa para Tergugat mendalilkan bahwa lelangobjek perkara a quo yang dilakukan PT Bank Danamon Indonesia,Tbk cabang Solok melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang di tahun 2009 adalah tanpa sepengetahuanTergugat I baik melalui surat maupun secara langsung, tidaklah transparan, dan merugikan Tergugat Ikarena harga lelang tidak sebanding dengan luas tanah.

Padang) untuk menjualnya (bukan PelakuUsaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Padang);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakanatas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBg sehinggatidak sah sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat KetuaPengadilan

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh PelakuUsaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Padang yaitu terhadap agunan yang menjadijaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1212 Desa/Kelurahan Sungai Sapihberupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 114m?

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang atas permintaan dariPelaku Usaha yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumenkepada Pelaku Usaha berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1212 Desa/Kelurahan Sungai Sapihberupa sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 114m? (seratus empat belas meter persegi), terletak di:Halaman 4 dari 32 hal Put.

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalahseperti/antara lain : Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SGHM) ke atas nama orang lainatau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SGHM) ke atas nama orang lain; Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;8.

/atautelah dilakukan secara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atasagunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjamankredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitudengan melalui perantara KPKNL Padang, berupa:Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 1212 Desa/Kelurahan Sungai Sapihberupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 114 m?

Permintaan Lelang oleh Pelaku usaha Kepada Kantor PelayananKekayaan negara dan lelang (KPKNL) Padang terhadap agunanyang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, yaitu berupa:Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01780 Nagari Kunangan ParitRantang, berupa sebidang tanah perkebunan berikut segaladiatasnya seluas 36.653 M2 (tiga puluh enam ribu enam ratuslima puluh tiga meter persegi).

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh kantor PelayananKekayaan negara dan lelang (KPKNL) Padang atas permintaan dariPelaku usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan istri dariKonsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01780 Nagari Kunangan ParitRantang, berupa sebidang tanah perkebunan berikut segaladiatasnya seluas 36.653 M2 (tiga puluh enam ribu enam ratuslima puluh tiga meter persegi).

lelang eksekusi HakTanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi JaminanPemayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yang telahdiberikan oleh pelaku usaha kepada Konsumen yaitu dengan melaluiperantara Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang, yaitu berupa :Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01780 Nagari Kunangan ParitRantang, berupa sebidang tanah perkebunan berikut segaladiatasnya seluas 36.653 M2 (tiga puluh enam ribu enam ratus limapuluh tiga meter persegi).

Padang) untuk menjualnya(Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padang);5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Makalelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258RBG.

) Padang yangakan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakancacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggunganharus ada berdasarkan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor:4 tahun 1996; Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi JaminanKonsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalahmerupakan perbuatan melawan

Padang) untuk menjualnya (bukan PelakuHalaman 3 dari 38 Putusan Nomor1 1/Pdt.SusBPSK/2017/PN Pdg.Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Padang).5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakanatas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBG, sehinggatidak sah sehingga

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh PelakuUsaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Padang yaitu terhadap agunan yang menjadijaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa :e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1212 Desa/Kel Sungai Sapihberupa sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 114m?

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang atas permintaan dariPelaku Usaha yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumenkepada Pelaku Usaha berupa :e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1212 Desa/Kel Sungai Sapihberupa sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 114m?

/atautelah dilakukan secara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atasagunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjamankredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitudengan melalui perantara KPKNL Padang, berupa :Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1212 Desa/Kel Sungai Sapih berupasebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 114 m?

Padang) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usahayang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Padang).5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.SehinggaTIDAK SAH.Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi HarusMelalui Fiat Ketua

Bahwa orang yang. ditarik sebagai TERGUGAToleh PARAPENGGUGATtidak lengkap (plurium litis consortium)karena seharusnyaPARA PENGGUGAT juga menarik dan melibatkan KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)PADANG, KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG J sertaPEMENANG LELANG sebagai Pihak Tergugat ataupun Turut Tergugatdalam perkara a quo ;5.

Bahwa tindakan TERGUGAT melalui KPKNL Padang yang melakukanpengumumanpada harian Singgalang tersebut jelasjelas merupakan hal yangtelah sesuai prosedur dan diwajibkan dalam proses lelang berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang,tanggal 23 April 2010, khususnya pada pasal 41 ayat (1) dan (2) dan pasal 43ayat (1), yang berbunyi :Pasal 41 :1) Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yangdilakukan oleh penjual ; (2) Penjual harus

DALAM EKSEPSI ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan keberatan atau eksepsi di dalamjawabannya yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut : 1.Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya Kurang Cermat dan TidakTeliti yang menyebabkan Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur (ObscuurBahwa gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap dan kurang Pihak karena Tidakmenarik dan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)Padang , Kantor Pertanahan Kota Padang serta Pemenang Lelang

Padang telah melelang Objek hak tanggungan berupa Satu LahanTanah dan Bangunan SHM No.935 GS No.2660 tanggal 12 Oktober 1981 dan telah dirubahmenjadi SHM No.1670 GS No.488 yang terletak di di Jalan Gunung Semeru No.8 RT 003RW 004 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang atas namaSarinah Isteri dari Soekarni.BcHk atas Permohonan Tergugat dengan melampirkan syarat syarat lelang yaitu : 1.

dari Penjual sehinggaLelang yang telah dilakukan oleh Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuterutama Pasal 6 Unadang Undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak tanggungan atas Tanahbeserta Benda Benda yang berkaitan dengan tanah dan Pasal ayat 19 , Pasal 41 dan Pasal43 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka dengan demikian keberadaan Salinan Risalah Lelang No.124/2011

Penggugat:
1.Alfred Oemar
2.Dona Sartika
Tergugat:
1.PT BANK NATIONALNOBU Tbk
2.KPKNL Padang
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Padang
4.NASRUL, SH
5.Franz Oktavianus
6.Sanggup

kuasa khusus tanggal 14 Juli 2019, yangtelah terdaftar pada register surat kuasa khususPengadilan Agama Padang, Nomor.123/K.Kh/2019/PA.Pdg, sebagai paraPenggugat;melawanHal 1 dari 6 Hal putusan Nomor 000/Pat.G/2019/PA.PdgPT Bank Syariah Mandiri Area Collection Recovery Area Padang. cq PT BankSyariah Mandiri Area Padang, tempat kedudukan Di JinBelakang Olo No.47 Kota Padang Provinsi SumateraBarat, sebagai Tergugat ;Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraDan Lelang KPKNL

Padang, tempat kedudukan JalanPerintis Kemerdekaan Nomor: 79, Kota PadangProvinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat II;Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan TataRuang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi SumateraBarat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang,beralamat di JIn Ujung Gurun Nomor 1 Ujung Gurun,Kecamatan Padang Barat Kota Padang ProvinsiSumatera Barat, Selanjutnya

tanggal O7 November 2019sejumlah Rp. 200.000.0000 (dua ratus juta rupiah) telah dibayarkan secara tunaioleh pihak pertama Kepada pihak kedua (Bank Syariah Mandiri), pembayarankedua sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) di bayarkan oleh pihakpertama kepada pihak kedua paling lambat tanggal 07 Desember 2019.Pasal 4Bahwa dengan telah dibayarnya % dari sisa hutang pokok oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagaimana tersebut di atas, maka pihak kedua,melakukan pembatalan lelang kepada (KPKNL

) Padang terhadap objek perkaraNo.967/Pdt.G/2019/PA.

Pemerintah RI C/q Menteri Keuangan RI C/q Direktorat JenderalKekayaan Negara C/q Kanwil DJKN Sumatera Barat C/q KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang,beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79, Kelurahan Jati,Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini berdasarkansurat kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2018 Nomor SKU848/MK.6/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Muaro pada tanggal 06 September 2018 dibawah Nomor29/SK.Pdt/2018/PN Mrj, memberikan

Persetujuan harusdilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itudijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikanmelalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usahakenyataannyayang akan/dan atau telah melakukan Pelelangan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang.2.

Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam PerkaraA quo PengadilanNegeri Muaro)untuk memerintahkan Kantor Lelang (KantorPelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang)untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepadaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT PDG5.

Persetujuan harusdilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itudijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikanmelalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannyayang akan/dan atau telah melakukan Pelelangan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang.5.

Bahwa di dalam Risalah Lelang No.192/08/2018 tanggal 02 Mei2018, pada intinya dinyatakan bahwa telah laku/terjual denganperantaraan Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padang terhadap barang berupa :* 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah berikut turutannya,sesuai SHM Nomor 136 tercatat an. Deswita, seluas 299 m?

Bahwa, Faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihakyang terkait yaitu mengikut sertakan Kantor Pelayanan Kekayanan Negaradan Lelang (KPKNL) Padang; Bahwa, sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat yangtidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakantidak dapat diterima;Hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor78/KISip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan Formil

Bahwa pada halaman 4poin A memori banding PARA PEMBANDING/PARATERGUGAT menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo namun pada isinya tidakmendukung pernyataan tersebut malah mengulang kembali eksepsigugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna terkait tidakdiikutsertakannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang dalam perkara a quo yang mana telah

Hal ini mengingat bahwa gugatan wanprestasimemiliki ruanglingkup yang terbatas hanya pada pihakpihak yangmengikatkan diri pada perjanjian yang telah disepakati;4) Bahwa PENGGUGAT (sekarang Terbanding) menolak dengan tegasdalildalil TERGUGAT (Sekarang Pembanding) yang menyatakangugatan penggugat kurang pihak dimana tidak mengikut sertakan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalah keliruHalaman 11 dari 16 Hal.

Putusan No.57/PDT/2019/PT PDGdan tidak berdasar karena antara PENGGUGAT (sekarang Terbanding)dengan KPKNL Padang tidak memiliki hubungan hukum(innernljkesamenhang) sehingga secara mutatis mutandis tidak dapatdijadikan pihak tergugat dalam perkara a quo sebagaimana dailileksepsi TERGUGAT I(Sekarang Pembanding).Bahkan hak untuk menentukan siapa yang akan ditarik sebagaiTergugat dalam perkara a quo merupakan hak dari PENGGUGAT(sekarang Terbanding) sebagaimana dikuatkan oleh Yurisprudensi MARINo. 305

)Padang yang mana telah dipaparkan pada poin sebelumnya pada KontraMemori Banding ini;Bahwa dapat disimpulkan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT tidakmemperhatikan secara seksama keseluruhan alur kronologis pertimbanganMajelis Hakim sehingga menjadi salah dalam menafsirkan pertimbanganMajelis Hakim serta tidak mengetahui maksud sebenarnya pertimbangantersebut sehingga dalam mengemukakan MEMORI BANDING. tidakberkorelasi sama sekali;Bahwa baik pertimbangan maupun dasar hukum Majelis hakim PengadilanNegeri

)Padang (in casu Tergugat Il) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015,bertempat di Kantor PT.

Bahwa Tergugat terpaksa mengajukan permohonan pelaksanaan LelangEksekusi Hak Tanggungan atas Jaminan / Agunan Fasilitas KreditPenggugat (in casu Objek Perkara) kepada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padang (in casu Tergugat II) melalui suratNomor : 550/PDSD/14 tertanggal 15 Oktober 2014, Perihal : PermohonanLelang Hak Tanggungan Agunan Kredit.

) Padang (in casu Tergugat Il) telahmenetapkan bahwa lelang akan dilaksanajkan pada hari Rabu tanggal 10Desember 2014, bertempat di PT.

) Padang (in casu Tergugat II) melaluisurat Nomor : 35/PDSD/15 tertanggal 23 Januari 2015, PerihalPermohonan Lelang Hak Tanggungan Agunan Kredit, sesuai ketentuanPasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan atas permohonan LelangKedua tersebut maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang (in casu Tergugat Il) telah menetapkan jadwal lelang yaknipada tanggal 04 Maret 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1Peraturan Menteri

Herawaii,Herdi Nega, Hendi Nega, Hamdi Nega.3)Kutipan risalah lelang pada kantor wilayah DJKN Riau Sumatra Barat danKepulauan Riau KPKNL Padang pada tanggal 12 Maret 2015No.059/20152.

Payung Sekaki a.n Nike Afriani yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat ;

Payung Sekaki a.n Nike Afriani yang dijaminkan kepadaPenggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasanpembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapatoleh karena berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan dengan disertai buktisurat berupa rekening koran terakhir tertanggal cetak 27 Desember 2018 yang diajukanoleh Penggugat dan diberi tanda P12 bahwa para Tergugat

bahwa terhadap bagian petitum poin 3 (tiga) yang menyatakanApabila Para Tergugat' tidak melunasi' seluruh sisa pinjaman/kreditnya(pokok+bunga+denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunandengan bukti kepemilikan sertifikat tanah SHM No. 181/Jorong Rumah Gadang NagariSupayang, Kecamatan Payung Sekaki a.n Nike Afriani yang dijaminkan kepadaPenggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPutusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G.S/2018/PN.KBR Halaman 5 Dari 7(KPKNL

) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasanpembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengingat asas dari Gugatan Sederhana ini adalahpelaksanaan putusan secara sukarela oleh para pihak, oleh karena terhadap jaminanperjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan para Tergugat tidak diikatdengan Hak Tanggungan, untuk adanya kepastian hukum bagi Penggugat apabila paraTergugat tidak membayar sisa hutang secara sukarela serta untuk melaksanakan

Payung Sekaki a.n Nike Afriani yang dijaminkankepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraPutusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT.G.S/2018/PN.KBR Halaman 6 Dari 7dan Lelang (KPKNL) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untukpelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;4.

Muhammad Syukur : Kepala KPKNL Padang;2. Zainal Abidin Roza : Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Padang;3. Yusmayetty Mulyani : Pelaksana pada KPKNL Padang;4. Cahyo Agung Pambudi : Pelaksana pada KPKNLPadang;5.

Nurul Fadjrina : Pelaksana pada KPKNL Padang;beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKUHalaman 17 dari 14 Putusan Nomor 166/Pat.G/2015/PNPag.bersangkutan;992/MK.6/2015 tanggal 3 Desember 2015,selanjutnyadisebut sebagai Tergugat 3;4. Pemerintah Republik Indonesia Cg. Kepala Badan PertanahanNasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sumatera Barat Cq.

Cabang Padang,2.PEMERINTAH RI, cq Menteri Keuangan cq Dirjen Kekayaan Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang

Permintaan lelang yang akan dan / atau telah dilakukan PelakuUsaha dengan cara melalui Perantara Kantor PelayananNegara dan Lelang (KPKNL) Padang terhadap agunan yangmenjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa :e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 9350/1048;Desa/Kelurahan : Kubu Marapalam, berupa sebidangtanah Perumahan seluas 438 M2 (Empat Ratus Tiga PuluhDelapan Meter Persegi), berikut segala yang adadiatasnya, terletak di:PROVINSI SUMATERA BARATKABUPATEN / KOTAMADYA : PADANGKECAMATAN

Lelang yang akan dan / atau telah dilakukan KantorPelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang ataspermintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yangmenjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 9350/1048;Desa/Kelurahan : Kubu Marapalam, berupa sebidangtanah Perumahan seluas 438 M2 (Empat Ratus Tiga PuluhDelapan Meter Persegi), berikut segala yang adadiatasnya, terletak di:PROVINSI : SUMATERA BARATKABUPATEN / KOTAMADYA : PADANGKECAMATAN : PADANG TIMURDESA/

Pagmelalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Padang adalah seperti / antara laine Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan SertifikatHak Milik (SHM) ke atas nama orang lain.e Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadisengketa dalam perkara a quo dikuasai dan /atau dimiliki orang lain.9) Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akandan / atau telah dilakukan dengan cara lelang eksekusi haktanggungan di muka umum atas

agunan yang menjadi jaminanguna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredityang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen,dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padang, berupa :e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 350/1048;Desa/Kelurahan : Kubu Marapalam, berupa sebidangtanah Perumahan seluas 438 M2 (Empat Ratus TigaPuluh Delapan Meter Persegi), berikut segala yangada diatasnya, terletak di:PROVINSI : SUMATERA BARATKABUPATEN / KOTAMADYA

Padang) untuk menjualnya (Bukan PelakuUsaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang/KPKNL Padang);Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelangumum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi HarusMelalui Fiat Ketua