;Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar:Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditor sendiri melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang,eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri tanpa melalui gugatan;Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan KamarPerdata tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 pada angka XiIlltentang pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditorHalaman 14 dari 22 hal. Put.

Oleh karena itu pelelanganhak tanggungan harus dilaksanakan sama halnya seperti pelelanganhypotek yaitu dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan KetuaPengadilan Negeri;Bahwa pelelangan hak tanggungan atas perintah dan di bawahPimpinan Ketua Pengadilan Negeri dipertegas pula dalam penjelasan Pasal14 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 4 Tahun 1996 yang menyebutkan:"lrahirah yang dicantumkan pada sertifikat hak tanggungan dan dalamketentuan ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuataneksekutorial

PeraturanMenteri Keuangan a quo lah yang diberlakukan dimana telah dijelaskansebelumnya bahwa bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan aquo, jika tidak terdapat gugatan terhadap objek Hak Tanggungan makalelang eksekusi tidak perlu melibatkan Pengadilan NegeriMenimbang bahwa hal ini kemudian diperkuat dengan SEMA Nomor 4tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan yang dalam lampirannya menyebutkan bahwa:Terhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang,eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri tanpa melalui gugatanMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwaMahkamah Agung mengakui pelelangan hak tanggungan oleh kreditursendiri melalui kantor lelang dan dalam hal tereksekusi lelang tidak maumengosongkan obyek lelang maka barulah Ketua Pengadilan Negeridiwajibkan terlibat dalam hal terdapat

padatanggal 23 Oktober 1998 adalah tidak sah yang berdampak pada tidak dapatdilaksanakan Eksekusi pengosongan atas tanah/bangunan rumah tokodimaksud sehingga sangatlah beralasan apabila Pengadilan Negeri Surabayamemutuskan dalam provisi untuk menangguhkan eksekusi pengosongan atastanah/rumah terletak di jalan Rajawali Nomor 53 E Surabaya ;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II tidak mendasarkan padaUndangUndang omor : 4/1996 khususnya pada pasal 19 (1) yang pada intinyamengandung maksud proses pelelangan

Hak Tanggungan harus melaluiPengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa karena itu. tindakan yang menyimpang diri ketentuanketentuantersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukumkarena tindakannya tidak berdasarkan peraturan perundangan yang berlakusehingga keberadaan Penggugat dalam kasus ini sangat dirugikan karena telahterjadi proses pelelangan.

Perdata umum angka 4 yang menyatakanTerhadap Pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditor sendiri melalui KantorLelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusipengosongan dapat diajukan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan berlandaskan pasal 200 ayat 11 HIR ;6. Bahwa sebagaimana Pasal 200 ayat ( 1 ) HIR menggariskan , bahwaeksekusi penjualan lelang atas barang milik tereksekusi, merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksekusi riel.

Perdata umum angka 4 yangmenyatakan Terhadap Pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditor sendirimelalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan objeklelang, eksekusi pengosongan dapat diajukan langsung kepada KetuaPengadilan Negeri dengan berlandaskan Pasal 200 ayat (11) HIR;6. Bahwa sebagaimana Pasal 200 ayat (1) HIR menggariskan, bahwaeksekusi penjualan lelang atas barang milik tereksekusi, merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksekusi riel.

merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatupetitum harus didasari oleh adanya dalildalil tentang hubungan hukum yangmerupakan dasar serta alasanalasan dari petitum (middeien van den eis)Hal 10 dari Putusan Nomor 412/PDT/2020/PT.DKINamun, apabila diperhatikan secara cermat baik dalam posita/fundamentumpetendi yang menjadi dasar dari petitum gugatan Para Penggugat tidakdisertai dengan dail hukum yeng jelas pada posita gugatan.Be Bahwa Disebutkan dalam Posita gugatannya bahwa Penggugatmendalilkan Pelelangan

Hak Tanggungan terhadap objek sengketa olehTergugat dilakukan pada saat Penggugat tengah mendaftarkan gugatanperdata/Wanprestasi di Pengadian Negeri Bogor sehingga lelang tersebutmerupakan perbuatan melawan hukum ;Berdasarkan Posita gugatannya angka 6 bahwa Penggugat mendaftarkangugatan perdata/wanprestasi di Pengadilan Negeri Bogor dengan NomorPerkara 22/Pdt.G/2018/PN.Bgr.

Saat eksekusi pengosongan dilakukan berlaku Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hal mana berdasar Rumusan HukumBidang Perdata tanggal 1416 Maret 2012 sub Kamar Perdata Umum pointXIll disebutkan :"Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan kreditursendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkanobjek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan

PengadilanNegeri Pekanbaru) memiliki kKewenangan untuk memeriksa GugatanRekonvensi ini;bahwa tergugat rekonvensi di dalam gugatannya tanpa alat bukti yang jelasdan kuat menyatakan penggugat rekonvensi melakukan perbuatan melawanhukum karena akan melakukan pelelangan hak tanggungan yaitu lelang objeksertifikat hak milik nomor: 1404 atas nama hadi suprayitno tergugat akantetapi, faktanya justru tergugat rekonvensilah yang telan melakukan perbuatanmelawan hukum dan sangat merugikan penggugat rekonvensi

yang manadengan adanya gugatan tergugat rekonvensi yang res judicata / ne bis inidem tersebut mengakibatkan penggugat rekonvensi terhambat/tertundamelakukan pelelangan hak tanggungan yaitu lelang objek sertifikat hak miliknomor: 1404 atas nama hadi suprayitno (tergugat) dan tidak mendapatkankepastian hukum;Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi tersebut, telah mengakibatkan rusaknya reputasi dannama baik Penggugat Rekonvensi sebagai Bank Perkreditan Rakyat

Putusan No. 497/Pdt.G/2020/PA.Bji Pelelangan hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditur sendiri(dalam kasus ini (bank PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan c/qPT.

PT.DKI.o.10.11.harga yang baik dan apabila ini tercapai maka pembayaran harusdilakukan didepan Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya pembeli,kreditur dan debitur menghadap Notaris atau PPAT untuk membual AktaJual Beli serta balik nama keatas pembeli dengan perintah agar haktanggungan yang membebani tanah tersebut diroya, tetapi hal ini tidakdilaksanakan dan tidak terjadi yang justru Lelang dengan sewenangwenang dipaksakan;Bahwa SEMA No 7 Tahun 2012 VII dari Sub kamar Perdata Umumdinyatakan bahwa "Pelelangan

hak tanggungan yang dilakukan kreditorsendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang (Pembantah) tidakmengosongkan obyek lelang, tidak dapat dilakukan pengosongan,berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR maka harus diajukan gugatankarena pelelangan tersebut diatas bukan lelang eksekusi melainkanlelang suka rela" maka mohon permohonan lelang ditolak;Bahwa hal mi sejalan dengan Putusan MA No. 3a21/K/PDT/1984tertanggal 30 Januari 1986 dinyatakan "berdasarkan pasal 214 HIRPelaksanaan lelang yang memakai

eksepsi Terlawan tersebutadalah tidak beralasan dan harus ditolak ; DALAM PROVISI : 2 200220 022 2Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pelawan dalam provisi tersebut diatassudah menyangkut pokok perkara dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam26SEMA RI No. 3 Tahun 2000, maka permohonan tersebut adalah tidak beralasan, olehkarenanya harus ditolak ;DALAM POKOK PERKARA :0222 222200000025 5555Menimbang, bahwa dalil gugatan Perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah tentangproses permohonan pelelangan

hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan kepada TurutTerlawan I dengan jasa/bantuan Turut Terlawan II tidak sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, dimana Terlawan pada tanggal 28 Januari 2010 telah mengumumkan Lelang EksekusiHak Tanggungan di harian / koran Surya terhadap obyek jaminan milik Pelawan yang akandilaksanakan Pelelangan secara umum pada tanggal 12 Januari 2010, dan menurut Pelawantindakan Terlawan atas Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak TanggunganPelaksanaan Lelang yang

berkaitan dengan keterlambatan pembayaran angsuran yang belum dibayar olehPelawan ; Menimbang, bahwa dengan tidak dilunasinya hutang dari Pelawan kepada Terlawan,maka berdasarkan pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 Terlawan selaku pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Terlawandapat melakukan Pelelangan

Hak Tanggungan tersebut selain didasarkan kepada titeleksekutorial Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa lagi pula telahternyata bahwa didalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 20 dan 21 tanggal 12September 2007 maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 331/2007 dan No. 332/2007tanggal 12 September 2007 (Vide Bukti P.1, P.2, T.1, T.2, T.4, dan T.6) Pelawan denganTerlawan telah menyepakati Perjanjian tersebut, bilamana Pelawan tidak memenuhi kewajibanpembayaran hutangnya, maka Terlawan

SEMA RI Nomor: 07 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang RumusanHukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Hasil Rapat Kamar Perdata : Rapat KamarPerdata MARI Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011: SubKamar Perdata Umum : XIII: Pelelangan Hak Tanggungan Yang Dilakukan OlehKreditur Sendiri Melalui Kantor Lelang, Apabila Terlelang Tidak MauMengosongkan Objek Yang Dilelang Tidak Dapat Dilakukan PengosonganBerdasarkan Pasal 200

PENGGUGAT ketahui bahwalterdapat aturan baru yang merupakan revisi dari SEMA RI Nomor : 07Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum HasiRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman PelaksanaanTugas Bagi Pengadilan yaitu SEMA RI Nomor : 4 Tahun 2014 Tanggal 28Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan dalam Sub Kamar Perdata Umum Nomor 4 Hasil RumusanHukum Pleno Kamar adalah Terhadap pelelangan

hak tanggungan olehkreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsungdiajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.Jelas kiranya bahwa PARA PENGGUGAT dalam mendalilkan positanyasangat tidak tepat dalam menentukan dasar hukum dan terkesan PARAPENGGUGAT telah melakukan penyesatan hukum yang diterapkan 16.Bahwa17.Bahwa selanjutnya mengingat dana yang dipergunakan oleh PARA PENGGUGATsehingga dapat menimbulkan

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelangapabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongandapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.

hak tanggungan olehkreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsungdiajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.Jelas kiranya bahwa PARA PENGGUGAT dalam mendalilkan positanyasangat tidak tepat dalam menentukan dasar hukum dan terkesan PARAPENGGUGAT telah melakukan penyesatan hukum yang diterapkansehingga dapat menimbulkan penafsiran yang salah.

Bahwa terkait dengan dalil angka 9 dari gugatan para Penggugatyang pada intinya dengan mendasarkan pada SEMA No. 7 tahun2012 bagian ruang Perdata pada romawi XIII yang menyebutkan Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditur sendirimelalui Kantor Lelang apabila Terlelang tidak mau mengosongkanobyek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosonganberdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR, melainkan harus diajukangugatan perlu kami tanggapi bahwa ketentuan yang disebutkantersebut sudah tidak berlaku

Bahwa Tergugat selaku Kantor Pelayanan Negaradan Lelang (KPKNL) Bukittinggi bukanlah sebagai eksekutor yang berhakmelakukan eksekusi Pelelangan Hak Tanggungan Milik Penggugat;3.

Rumusan ini adalah merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s/d 16 Maret 201 angka XIIl yang menyatakan apabila pelelangan hak tanggungan dilakukan oleh kreditur sendiri melaluikantor lelang, maka apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasar pasal 200 ayat (1)HIR melainkan harus mengajukan gugatan karena pelelangan tersebutbukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela. bahwa dengan adanya Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

kKerugian materil dan immateril yang dialami olehPenggugat dibebankan kepada Tergugat .Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakanPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diuraikan oleh ParaPenggugat di atas adalah sangat adil dan beralasan hukum apabilamenyatakan segala surat peringatan (SP) , Il dan Ill serta surat PernyataanWanprestasi/ Default yang dilakukan oleh Terguat setidaktidaknya dibawahbulan April, Mei dan Juni tahun 2020 yang digunakan sebagai dasarmelakukan pelelangan

hak tanggungan sertifikat Hak Milik Nomor: 377 yangterdaftar atas nama Cermato Silaban harus dinyatakan tidak sah dan bataldemi hukum karena selain surat surat tersebut tidak pernah diterima olehPenggugat, Penggugat juga masih tetap melakukan pembayaran pada bulanApril, Mei dan Juni tahun 2020 dan bulan Juni tahun 2020 hingga dilakukanpelelangan pada tanggal 11 November 2020 Penggugat sama sekali tidakpernah menerima suratsurat yang berkaitan dengan perjanjian kreditPenggugat.Bahwa Demikian juga

oleh Penggugatyakni: Tanggal 21 April 2020 sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) Tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) Tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000, ( empat puluh jutarupiah);Menyatakan suratsurat yakni Surat Peringatan (SP) , Il, Ill dan SuratPernyataan Wanprestasi/ Default yang diterbitkan oleh Terguat dibawahbulan Juni 2020 yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukanpelelangan hak tanggungan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan pelelangan

hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat IItertanggal 11 November 2020 tidak syah dan batal demi hukum;Menyatakan Risalah lelang Nomor: 220/07/2020 tertanggal 2 Desember2020, yang diperbuat oleh Tergugat II, tidak syah dan batal demi hukum;Menyatakan objek agunan dilelang tidak sesuai dengan harga pasaran ataudengan harga yang tidak wajarHalaman 17 dari 67 halaman Perkara Nomor 449/Pdt/2021/PT Mdn10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Menghukum Tergugat Ill atau siapapun yang mendapatkan perolehan

Menyatakan suratsurat yakni Surat Peringatan (SP) , Il, Il dan SuratPernyataan Wanprestasi/ Default yang diterbitkan oleh Tergugat dibawah bulan Juni 2020 yang dipergunakan sebagai dasar untukmelakukan pelelangan hak tanggungan dinyatakan tidak sah dan bataldemi hukum ;. Menyatakan pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat IItertanggal 11 November 2020 tidak sah dan batal demi hukum ;.

Surat Penetapan Lelang Nomor : SPL136/WKN.05/KNL.01/2015tertanggal 07 Oktober 2015;Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan dalil gugatan PENGGUGAT yang demikian sebagaimanadimaksud diatas, jelas kemudian kiranya untuk menentukan apakah adaPerbuatan Melawan Hukum atas objek pelelangan hak tanggungan yangdilakukan TERGUGAT dan TERGUGAT II dalam gugatan a quo, makaterlebih dahulu harus ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dariBadan Peradilan yang kemudian menjadi ranah kewenangan AbsolutPeradilan

Karena Objek Pelelangan Hak Tanggungan a quoditetapkan melalui Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II.

PeradilanUmum dan berakibat gugatan kurang sempurna berdasarkan RV Pasal 6 danYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni1976 yang menyebutkan bahwa gugatan yang harus ditujukan kepadapemerintah pusat;Menimbang, bahwa Tergugat Ill dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi dengan mendalilkan gugatan Penggugat adalah prematur serta layakuntuk dapat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima karena untuk menentukan apakah ada Perbuatan Melawan Hukum atasobjek pelelangan

Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat dan Tergugat IIdalam gugatan a quo terlebin dahulu harus ada putusan yang berkekuatanhukum tetap dari Badan Peradilan yang kemudian menjadi ranah kewenanganAbsolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan Batal atau TidakSesuai Prosedur atau Tidak Sah karena Objek Pelelangan Hak Tanggungan aguo ditetapkan melalui Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini oleh Tergugat danTergugat Il, serta apa yang

Menyatakan bahwa pelelangan Hak Tanggungan atas Sertifikat HakMilik Nomor 73/Limbangan, seluas + 20.300 m? (kurang lebih dua puluhribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Tengah,Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Karanganyar, Desa Limbangan,sebagaimana dalam GS tanggal 6 Juni 1979, Nomor 73/IV/1979, tercatatatas nama Dwi Sapto (Tergugat 1) yang akan dilaksanakan pada tanggal17 Desember 2014 adalah batal demi hukum karena masih ada prosessengketa di Pengadilan;5.

tandabukti adanya Hak Tanggungan dibubuhi irahirah dengan katakata DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk memberikankekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum tetap;Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarHalaman 16 dari 28 Putusan Nomor 596/Pdt/2016/PT.BDG.10.Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan TugasBagi Pengadilan, menyatakan :Terhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusipengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeritanpa melalui gugatan;Berdasarkan bunyi SEMA No. 04 Tahun 2014 tersebut menunjukkanbahwa tidak ada aturan hukum yang dapat melarang pelaksanaanpelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri dengan menunjuk kantorlelang untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan.

Dalamhal ini merupakan fungsi pelayanan Negara terhadap public (Public service);Bahwa KPKNL Cirebon in Casu Turut Tergugat hanya akan menanggapi apayang menjadi domain kewenangan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dari KPKNLCirebon saja;Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat didalam mengajukangugatan khususnya terhadap Turut Tergugat adalah sehubungan dengan tindakanTurut Tergugat yang akan melakukan pelelangan Hak Tanggungan berupa :Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No 346 yang terletak