Bahwa atas Laporan Polisi sebagaimana disebutkan pada butir 6 diatas,Kepolisian Resor Cimahi telah melimpahkan perkara tersebut kepadaPengadilan Negeri Bale Bandung di Bale Endah yang tercantum dibawahregister Perkara Nomor : 04/PID.TPR/2014/PN.Blo dan pada tanggal 3September 2014 telah diputus oleh Majelis Hakim yang amar putusannyaberbunyi :MENGADILI: Menyatakan terdakwa SUWARNO alias YONO Bin DARSOWIYONO(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PENGUASAAN TANAH

TANPA HAK .

TPR/2014/PN.Blb. tertanggal 3 September 2014 karena melakukantindak pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak ;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan sanggahan penguasaanTergugat atas objek perkara adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 523/2002tanggal 30 Agustus 2002 antara Tergugat dengan Ny.

(vide bukti P5) dan dinyatakan Tergugatbersalah melakukan tindak pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak atasputusan mana Tergugat (i.c.

Menetapkan tanah dati Tumalahu adalah hak milik yang sahalmarhum moyang THAHER NURLETTE ;Menyatakan penggugat berhak atas dusun dati Tumalahu ;Menetapkan objek sengketa adalah bagian dari Dusun datiTumalahu;Menetapkan bahwa objek sengketa adalah hak penggugat ;Menetapkan bahwa penguasaan ayah tergugat maupun tergugat dan Turut Tergugat atas objek sengketa adalah penguasaan yangtidak sah/penguasaan tanah tanpa hak, oleh karenanya tergugat dan turut tergugat tidak berhak atas objek sengketa ;8.

dan Turut Tergugat atas objek sengketa adalah penguasaanHalaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT AMByang tidak sah/penguasaan tanah tanpa hak, oleh karenanyatergugat dan turut tergugat tidak berhak atas objek sengketa ;8. Menghukum tergugat dan turut tergugat 1 untuk menyerahkanobjek sengketa yang dikuasainya kepada penggugat untuk selaindan selebihnya ;9.

Penguasaan Tanah tanpa Hak dan TIjindari Ibu Penggugat ( Ny. Uminah )terhitung sejak 08 Nopember 2010 sampaidengan Para Tergugat ( TergugatI dan II ) menyerahkan tanah sawah di Blok043, Nop 239, No. C. 012, persil193 Kelas S. II seluas 2800 M2, DesaTinggarjaya, Kecamatan JatilawangKabupaten Banyumas kepada Penggugat.06. Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I dan II) secara tanggung renteng untukMembayar uang pemaksa ( dwang'= som )sebesar Rp. 1. 000. O00. ( satu jutaRupiah ).

membebaskanTerdakwa/Pembanding, karena belum jelas objek yang disengketakan,apakah milik saksi pelapor atau milik Tredakwa/Pembanding, PengadilanNegeri Lubuk Pakam seharusnya adil dan tidak berat sebelah dalammemutus perkara ini dan perkara ini adalah perkara perdata murni danbukan pidana ;Bahwa alangkah bijaksananya jika Pengadilan menyarankan kepadapara pihak yang bersengketa terlebin dahulu menyelesaikan sengketaperdata untuk menentukan milik dalam perkara ini, Karena permasalahanutama adalah mengenai penguasaan

tanah tanpa hak yang menurutversi Saksi Pelapor tanah sawah miliknya 8.000 M2 dengan batasbatassebagai mana tersebut diatas adalah miliknya, sedangkan sedangkantanah yang dikuasai oleh Terdakwa/ Pembanding sejak Tahun 1982hingga saat ini tidak pernah terputus tetap dikuasai oleh Pembandingseluas 12.600 M2 luas, letak dan Batasbatas tanahTerdakwa/Pembanding berbeda serta jauh dengan tanah Saksi Pelapor ;3.

Bahwa pada tanggal 26 November 2014 Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Langsa dengan Nomor register 18/PdtG/2014/PN.Lgsatas penguasaan tanah tanpa hak ( Wilde occupatie ) yaitu tanah milikAbdullah Batek berupa tanah darat dan lahan sawah yang dilakukan secarabersamasama oleh Tergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV,akan tetapi dikarenakan Tergugat IV tidak diikutsertakan dalam gugatanNomor 18/PdtG/2014/PN.Lgs dan Penggugat tidak menerangkan secararinci ukuran tanah yang

Bahwa penguasaan tanah tanpa hak atas obyek sengketatersebutadalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat I, dengan merugikan hakhak hukum Para Penggugat sebagaipembeli yang beritikat baik.

Bahwa dalam perjalanan upayaupaya hukum Para Penggugatuntuk memperoleh keadilan dalam rangka mempertahankan haknya dariupaya penguasaan tanah tanpa hak yang di kuasai oleh Tergugat senyatanya Para Pengugat selain melaporkan ke Denpom juga sudahmelaporkan ke instansiinstasi sebagai berikut :a. Bersurat kepala BPN/ATR Republik Indonesia untukmemperoleh perlindungan hukum dan hak atas obyek sengketa;b.

Sebagaimana Putusan Pengadilan NegeriSleman Nomor : 18/Pdt.G/2005/PN.Slmn tanggal 26 Mei 2005 danPutusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN.SIlmntanggal 26 Mei 2005.Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat mengajukan surat gugatankepada Pangdam IV/Diponegoro tentang gugatan perbuatan melawanhukum, penguasaan tanah tanpa hak dan pengosongan tanah atasobyek sengketa tanah di Jl.

Desa Caturtunggal, Kec.Depok, Kabupaten Sleman yang dikuasai Tergugat PangdamIV/Diponegoro;Bahwa dengan demikian ternyata surat gugatan Para Penggugat dalamperkara a quo Nomor : 272/Pdt.G/2018/PN.Smn tanggal 11 Oktober2018 apabila diperbandingkan dengan perkara terdahulu, yaitu dalamPutusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 18/Pdt.G/2005/PN.Slmntanggal 26 Mei 2005 dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :19/Pdt.G/2005/PN.Simn tanggal 26 Mei 2005 adalah sama, yaitugugatan perbuatan melawan hukum, penguasaan

tanah tanpa hak danpengosongan tanah dan menggugat dengan obyek sengketa yang samadengan yang terdahulu yaitu tanah di Jl.

untuk sebagian ;2 Menetapkan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sahdari moyang almarhum Taher Nurlette;3 Menetapkan tanah dati Tumalahu adalah hak milik yang sahalmarhum moyang THAHER NURLETITE ;Menyatakan penggugat berhak atas dusun dati Tumalahu ;Menetapkan objek sengketa adalah bagian dari Dusun datiTumalahu ;Menetapkan bahwa objek sengketa adalah hak penggugat;7 Menetapkan bahwa penguasaan ayah tergugat maupuntergugat dan Turut Tergugat atas objek sengketa adalahpenguasaan yang tidak sah/penguasaan

tanah tanpa hak,Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT AMBoleh karenanya tergugat dan turut tergugat tidak berhakatas objek sengketa ;8 Menghukum tergugat dan turut tergugat untukmenyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepadapenggugat untuk selain dan selebihnya ;9 Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dianggarsebesar Rp. 83.000, (delapan puluh tiga ribu rupiah) ;Bahwa dari sejumlah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum

Menetapkan bahwa penguasaan ayah tergugat maupuntergugat dan Turut Tergugat atas objek sengketa adalahpenguasaan yang tidak sah/penguasaan tanah tanpa hak,oleh karenanya tergugat dan turut tergugat tidak berhakatas objek sengketa ;8. Menghukum tergugat dan turut tergugat untukmenyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepadapenggugat untuk selain dan selebihnya ;9.

hukum atau setidaktidaknya harus dibatalkan, karena prosesperalinannya tidak sah;10.Bahwa dengan demikian Penggugat sebagai satusatunya ahli waris darialmarhum Surokarto Salimo seharusnya yang paling berhak atas tanahobyek sengketa;11.Bahwa oleh karena adanya ketidakbenaran dan kejanggalan dari mutasiobyek sengketa pada buku C Desa Kesamben, maka menurut hukumKepala Desa karena jabatannya haruslah ikut digugat;12.Bahwa disamping itu penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugatadalah merupakan penguasaan

tanah tanpa hak dan oleh karenanya haltersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yangHalaman 3 dari 12 Putusan Nomor 117 PK/Pdt/2015sangat merugikan Penggugat;13.Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah tanpa haktersebut di atas, Penggugat berulang kali melalui Turut Tergugat telahmengadakan upaya musyawarah untuk minta kepada Tergugat, akan tetapiusaha Penggugat hanya siasia belaka;14.Bahwa karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat atau siapa sajayang memperoleh

Bahwa dalam isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas danlengkap tentang adanya penguasaan tanah tanpa hak (wilde occupiie) ataukepenghunian yang sah, sehingga membingungkan/ debus atau kaburdalam memberikan status hukumnya.b. Bahwa mengenai petitum point 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) yangmendalilkan jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat danTurut Tergugat Il dihadapan Turut Tergugat Ill atas 3 (tiga) bidangtanah yakni ; Tanah Sertipikat Hak Milik No. 01201/Kel.

Bahwa apabila dicermati posita dan petitum gugatan penggugat tidak jelasapakah gugatan penguasaan tanah tanpa hak serta pengosongan tanah,atau gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TurutTergugat , Il dan Ill dan Turut tergugat IV Pejabat Tata Usaha Negara(BPN). Dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat membuat tergugatkesulitan memahami serta menjawab gugatan Penggugat.4.

Bahwa dalam isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas danlengkap tentang adanya penguasaan tanah tanpa hak (wilde occupiie) ataukepenghunian yang sah, sehingga membingungkan/ debus atau kaburdalam memberikan status hukumnya.b.

menyangkut ketidakwenangan hakim tidak boleh diputus tersendirimelainkan harus diputuskan bersamasama pokok perkara;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat bahwa gugatan sama sekalitidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya penguasaan tanahtanpa hak (wilde occupiie) atau kepenghunian yang sah, sehinggamembingungkan/ debus atau kabur dalam memberikan status hukumnya.Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat Gugatan Penggugat,maka Penggugat memang tidak mendalilkan adanya penguasaan

tanah tanpa hak(wilde occupiie) atau kepenghunian yang sah, yang ada Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat mencegah pembangunan perumahan yang dikelola olehPenggugat di atas sebagian Tanah Sertifikat Hak milik No. 10203/Kel.

HALIMAH(Penggugat) tersebut di atas, diserobot / dikuasai dengan tanpa hak / tanpa ijin yangberhak, oleh Tergugat I, dengan suruhan Tergugat II untuk mengerjakan / menggarapdengan dalil katanya tanah sawah tersebut miliknya, karena dalam SPPT tertulis ASAT,dan penyerobotan / penguasaan tanah tanpa hak ini sudah dilaporkan ke KepolisianResort Probolinggo, serta sudah diproses dan diadili di Pengadilan Negeri KraksaanProbolinggo, perkara No. 34/Pid.R/2007/PN.Kab.Prob. tanggal 12 April 2007 denganputusan

Bahwa dalil gugatan tersebut perlu disertakan dalam dalil gugatannya,dengan alasan agar Tergugat dan Tergugat Il mengetahui kapasitasperbuatan penguasaan tanah tanpa hak yang didalilkan Para Penggugatterhadap Para Tergugat, karena faktanya Tergugat II tidak pernahmemiliki tanah seluas kedua objek perkara aquo;7.

Bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II tidak pernah mengetahuikapasitas perbuatan penguasaan tanah tanpa hak yang didalilkan ParaPenggugat terhadap Para Tergugat, maka sangat tidak beralasan hukumTergugat dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawanhukum;8. Bahwa karena Tergugat dan Tergugat II sangat tidak beralasan untukdinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangatberalasan untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;9.

(duaratus delapan puluh meter persegi) asal HGB PenggugatNo.2507 menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)Nomor 3655/Harjatani, Luas 280 M2. atas nama TergugatIll dengan Batas batas ; Sebelah UtaraJalan Komplek ; Sebelah TimurJalan Komplek ; Sebelah SelatanBlok CC.3, Nomor 91; Sebelah BaratBlok CC.3 Nomor 7 ;Adalah sah milik Penggugat ;3.Menyatakan sebagai hukum, perbuatan Para Tergugat yangmenguasai tanah terperkara seluas + 5.186 M2, adalahperbuatan Penguasaan Tanah Tanpa Hak dan melawan Hukum

Menetapkan tanah dati Tumalahu adalah hak milik yang sahalmarhum moyang Thaher Nurlette;Menyatakan penggugat berhak atas dusun dati Tumalahu;Menetapkan objek sengketa adalah bagian dari Dusun datiTumalahu;Menetapkan bahwa objek sengketa adalah hak penggugat;Menetapkan bahwa penguasaan ayah tergugat maupunTergugat dan Turut Tergugat atas objek sengketa adalahpenguasaan yang tidak sah/penguasaan tanah tanpa hak, olehkarenanya Tergugat dan Turut Tergugat tidak berhak atasobjek sengketa;Halaman 7 dari

pokoknya menguatkan putusanPN PRAYA Nomor : 26/PDT.G/2009/PN.PRA, dan putusan PK Nomor 42PK/Pdt/2011 tertanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya menolakpermohonan peninjauan kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali ;Bahwa benar terdakwa Baharudin pernah terlibat perbuatan pidanaberkaitan dengan tanah sengketa tersebut berdasarkan putusan Nomor : 15/PID.RIN/2013/PN.PRA tertanggal 14 Juni 2013 yang pada pokoknyaterdakwa Baharudin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana penguasaan

tanah tanpa hak dijatuhi pidanapenjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga)bulan ;Bahwa benar pohonpohon yang ditebang oleh terdakwa Baharudin tersebutantara lain 3 (tiga) batang pohon mahoni dan 1 (satu) batang pohon randuadalah milik dari Haji Mawardi, 1 (satu) batang pohon asem adalah milikIsmail dan 1 (satu) batang pohon loam adalah milik dari Musli alias Sahli ;Bahwa terdakwa Baharudin alias Bahar tidak pernah meminta ijin kepadaMusli alias Sahli maupun keluarganya sebagai

menguatkan putusan PN PRAYA Nomor : 26/PDT.G/2009/PN.PRA, dan putusan PK Nomor 42 PK/Pdt/2011 tertanggal 10Januari 2013 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembalidari para pemohon Peninjauan Kembali ;Menimbang, bahwa terdakwa Baharudin juga pernah terlibat perbuatanpidana berkaitan dengan tanah sengketa tersebut berdasarkan putusan Nomor :15/PID.RIN/2013/PN.PRA tertanggal 14 Juni 2013 yang pada pokoknyaterdakwa Baharudin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana penguasaan

tanah tanpa hak dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;Ad.4.

IV secaratanpa hak dan melawan hukum serta sengketa ganti rugi dengan demikian maka telahditemukan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Para Penggugat telah menyusunsurat gugatan waris dalam perkara a quo dcngan cara dicampur aduk antara sengketawaris dengan sengketa penguasaan tanah secara tanpa hak dan melawan hukun dansengketa ganti rugi;2.2.Pertanyaannya sengketa perdata yang disusun dan diajukan oleh Para Penggugat dalamperkara a quo apakah sengketa waris ataukah sengketa penguasaan tanah

tanpa hak danmelawan hukum atau sengketa ganti rugi atau ketigatiganya yaitu sengketa waris jugasengketa penguasaan tanah tanpa hak dan melawan hukum, juga sengketa gati rugi;Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahanatas Undang Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ternyata tidak ada satupasalpun yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa danmemutus perkara perdata berkenaan dengan sengketa penguasaan tanah secara tanpa hakdan melawan

dari Tergugat dan Il untuk menguasai tanah sengketa secara melawan hukum terlihatdari terbitnya Akta Hibah tersebut yang dibuat secara diamdiam diluarsepengetahuan Para Penggugat yang secara hukum merupakan ahliwaris yang sah dari Saeha dan tanpa memperhatikan syarat sahnyasuatu hibah;12.Bahwa terhadap Akta Hibah yang demikian tersebut di atas layaklahkiranya Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan batal demi hukumdan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya;13.Demikian juga halnya dengan penguasaan

tanah tanpa hak secaramelawan hukum sebagian dari objek sengketa yang tersebut dalam poin7 huruf a oleh Tergugat dan Il yang dikuasai sejak tahun 80an tanpaalas hak;14.Bahwa hal yang sama terjadi terhadap sebagian tanah sengketa a quo,dalam hal mana Saeha mengijinkan Tergugat dan II menggarap tanahsengketa a quo sedangkan hasilnya dibagi dua antara Penggugat danIl dengan Saeha;15.Bahwa ternyata pada tahun 2001 Tergugat dan Il membuat rekayasauntuk menguasai tanah sengketa a quo.

tanah miliknya, mengelabuu PENGGUGAT MII untukmenandatangani surat permohonan pembatalan, maka sesungguhnya dapatlah dikatakanHalaman 4 dari 52Putusan Perdata Nomor:45/Pdt.G/2014/PN.PL14.15.16.17.18.19.bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam usahanya memperoleh hak atastanah milk PENGGUGAT merupakan "perbuatan melawan hukum";Bahwa tindakan TERGUGAT I yang melakukan aktivitas di atas objek sengketasebagaimana yang tercantum dalam point 12, sesungguhnya dapatlah dikatakan sebagaitindakan "penguasaan

tanah tanpa hak";Bahwa berdasarkan hal tersebut di point 8, sesungguhnya dapat diketahui bahwa tindakanyang dilakukan oleh TERGUGAT II merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" karenamenerbitkan surat pembatalan SKPT dan Surat Penyerahan, dimana Surat Penyerahantersebut merupakan hasil perjanjian dua belah pihak antara PENGGUGAT I danPENGGUGAT II, namun dibatakkan sepihak, olehnya sudah seharusnya jika suratpembatalan Surat Penyerahan dan SKPT nomor: 594.4/063/MK/III/204 tertanggal 28Maret 2014 dinyatakan

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada pomt 13 halaman 3 dan point 14 halaman 3adalah dalildalil yang tidak benar, jika Tergugat I dikala ini dipernyatakan telahmelakukan perbuatan melawan hukum berkenaan penguasaan tanah dimaksud,bagaimana mungkin menurut hukum Tergugat I dikala imi dipernyatakan telahmelakukan perbuatan melawan hukum serta penguasaan tanah tanpa hak, sedangnyatanyata perbuatan Tergugat I dalam menguasai tanah (objektum litis) tersebutberdasarkan ALAS HAK yang kini dimiliki oleh Tergugat

1044/SKPT/MKN/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas namaPENGGUGAT II;Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1, yang mengurus/mengusahakan segalasesuatu menyangkut suratsurat hak kepemilikan di atas obyek sengketa yangbukan tanah hak miliknya in casu: Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor:181.11159/SKPT/TD/IV/2014, adalah "perbuatan melawan hukum";Menyatakan TERGUGAT 1 bukanlah pemilik sah atas obyek sengketa;Menyatakan tindakan TERGUGA T 1 yang melakukan aktivitas di atas tanahobyek sengketa adalah tindakan "PENGUASAAN

TANAH TANPA HAK";Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan atas obyeksengketa;Menyatakan perbuatan TERGUGAT 2 yang menerbitkan Surat Pembatalan SKPTdan Surat Penyerahan Nomor: 594.4/063/MK/I/2014 tertanggal 28 Maret 2014"Perbuatan Yang Melawan Hukum" sehingga karenanya harus dinyatakan tidak sahdan tidak mengikat;Halaman 18 dari 52Putusan Perdata Nomor:45/Pdt.G/2014/PN.PL9) Menyatakan perbuatan TERGUGAT 3 yang menerbitkan Surat KeteranganPenguasaan Tanah Nomor: 181.1/159/

tersebut, namun pada kenyataannya Tergugat tidak maumenerimanya dengan dalildalil tersebut yang tidak masuk diakal.17.Bahwa perlu Tergugat ketahui perbautan Tergugat yang menguasaisebagian tanah dan memindahkan tapal batas miliknya ke lokasi tanah milikPenggugat adalah perbuatan yang dapat dinyatakan telah melakukanperbuatan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 385 ayat (1) pasal389 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 6 UndangUndang Nomor 51 PRP Tahun 1960.18.Bahwa akibat perbuatan penguasaan

tanah tanpa hak yang dilakukan olehTergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu Penggugattidak bisa mengelolanya karena tanah yang dikuasainya ditanami pohonpohon dan dipagari oleh tanamantanaman hidup sehingga menghalangijalan ke gang milik umum karena posisi tanah Penggugat berada di posisitengahtengah tidak ada jalan keluar ke kanan dan ke kiri.

Bahkan Tergugat telah memberikan gang milik umum itu untukPenggugat melalui gang tersebut (Vide Surat Pernyataan Terlampir)19.Bahwa adapun kerugiankerugian Penggugat yang diakibatkan olehperbuatan penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugatterhitung sejak dikuasainya dapat Penggugat perinci sebagai berikut :19.1 Kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 300.000.000(Tiga Ratus Juta Rupiah) hingga saat gugatan ini diajukan kePengadilan.19.2 Kerugian immateril bahwa Penggugat

terbukti melakukan penyerobotan atas obyek sengketa.Menurut hemat Pengadilan Tinggi Putusan tersebut bersifatpremature harus ditunda terlebin dahulu, karena harusdibuktikan status kepemilikan tanah, barulah putusan pidananyadisidangkan, karena itu bukti putusan perkara pidana tersebutdianggap tidak relevan dengan perkara ini;Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Putusan PidanaNomor 23/Pid.B/2011/PN.WTP. bersifat prematur harus ditundaterlebih dahulu adalah pertimbangan yang melawan hukum;Karena penguasaan

tanah tanpa hak, apabila seseorangmengerjakan tanah yang bukan haknya dan mengerjakan tanahtersebut tidak lewat dari 1 (satu) tahun.

Bety;Bahwa objek tanah milik Penggugat tersebut belum pernah dijual/dialinkankepada Tergugat maupun pihak lain;Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah mengenai tanah milikPenggugat sebagaimana tersebut di atas;Bahwa tanah Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah, tanpahak serta melawan hukum dan kini di atas tanah milik Penggugat telahdibangun oleh Tergugat bangunan rukoruko;Bahwa atas penguasaan tanah tanpa hak yang telah dilakukan oleh Tergugattelah ditempuh jalur musyawarah