terpaksa menyetujui menjalani pekerjaankarena adanya tekanan minimal adanya salah satu sifat jahat seperti (ancamankekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratanutang) sebagaimana diatur dalam unsur ketiga Pasal 2 ayat (1) UU nomor 21tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kasus prostitusi merupakanbentuk kerjasama bisnis dua pihak, bukan tindakan perdagangan

manusia.

Nabila Dwi Lestari ;Bahwa hasil autopsi baru keluar 1 (Satu) bulan setelahnya dan dibacakanoleh Polisi Sawahan ;Bahwa saksi laporan ke Polsek dan Polda Jatim, kemudian di PolresMalang laporan tentang perdagangan manusia ;Bahwa saksi lapor sebagai pihak keluarga korban ;Bahwa Terdakwa Doni Sofan Rahmad Fauzi menyerahkan Suratketerangan yang tidak ada tanda tangannya ;3. Saksi : H.

selayakdan dapat dipersamakan dengan lembaga perbankan ini, maka tidakberlebihan apabila perbuatan Tergugat ini dapat dipersamakan dengansebutan lintah darat atau bank plecit.Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Nomor : 2 tahun (kutipan):mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakatPenjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Nomor : 2 tahun (kutipan):Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisandan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dannarkotika, pemabukan, perdagangan

manusia, penghisapan/prakteklintah darat, dan pungutan liarOleh karena terdapat unsur pelanggaran hukum pidana didalam perkaraa quo yang akhirnya turut merugikan Tergugat dalam posisinya sebagaikorban bank plecit, maka Tergugat akan mencari keadilan denganmembawa / melaporkan perkara a quo kepada pihak berwenang selainperadilan perdata yang sedang berjalan ini;Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhiunsur Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:i.

Misalnya perjanjian perdagangan manusia atausenjata ilegal.Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif,sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinyaHalaman 29 dari 43 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2015/PN. Kbrsyaratsyarat subyektif dan obyektif di atas dapat menyebabkan perjanjian menjaditidak sah.

Tahun 1956 tentang berlakunya RatifikasiKonvensi ILO No. 98 tentang Hak Pengupahan untuk Laki Lakidan Perempuan dalam Pekerjaan Yang Sama ;Bahwa penting pula memperhatikan ketentuan dalam dokumenPengesahan United Nations Convention Against TransnationalOrganized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak PidanaTransnasional yang terorganisasi) sebagai komitmen PemerintahIndonesia yang telah ikut menandatangani Konvensi Palermo 2000,Pasal 3 Protokol Palerno mengatur bahwa Persetujuan dari seorangkorban perdagangan

manusia atas eksploitasi yang di sengajaseperti yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam tindakperdagangan atau eksploitasi tersebut, selanjutnya di Pasal 3 (c)halaman 30 dari 60 hal. putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Sbw.Perekrutan, Pengiriman, Pemindahan, Penyembunyian atauPenerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggapsebagai perdagangan manusia meskipun jika hal ini tidakmelibatkan cara cara yang tertera dalam sub ayat (a) pasa ini;UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan

Ahli melihat terdakwa dalam hal ini merupakan pihak yang membuatseorang perempuan (Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH) terjeratdalam lingkaran praktek perdagangan manusia karena terdakwa memilikikemampuan dan strategi untuk bisa mengendalikan Sdri MULIYANA Als YANABinti ALIANSYAH agar menghasilkan atau memberi manfaat bagi terdakwa,saksi ada dibawah kendali terdakwa karena terdakwalah yang menyediakanfasilitas dan mencari pembeli / pelanggan serta telah memenuhi unsur dalamUU no 21 Tahun 2007

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bi.i)atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkankeuntungan baik materiil maupun immaterial ;Bahwa pengertian Eksploitasi menurut Laczko, Frank Amanda Klekowski,Von Koppenfels dan Jana Barthel pada artikel yang berjudul Trafficking inWomen From Central And Eastern Europe : A Review Of Statistical Datadalam acara global challenge Brussels Declaration on Preventing andCombating Trafficking in Human Beings / Deklarasi Brussels tentangMencegah dan Memerangi Perdagangan

Manusia, telah memberikanpaparan pengertian tentang perdagangan orang yang memiliki target knususyaitu orang yang dikirim merupakan obyek eksploitasi untuk menghasilkankeuntungan illegal bagi para pedagang dalam banyak kasus tujuaneksploitasi perdagangan orang lebih banyak ditujukan kepada kegiatanpelacuran atau bentukbentuk eksploitasi ketenagakerjaan (upah murah)atau untuk tujuan perdagangan organ tubuh ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan tersebutMajelis Hakim berpendapat :Bahwa

KomangSriwahyuni yang telah disita dari Ni Komang Sriwahyuni;Dengan demikian terhadap barang bukti dimaksud, sudah sepatutnyadikembalikan kepada yang bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan para terdakwa tidak ikut menyukseskan program Pemerintahdalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk menekanterjadinya obyek perdagangan

manusia, termasuk perbudakan dan kerjapaksa, korban kekerasan, kesewenangwenangan, kejahatan atas harkatdan martabat manusia ;Keadaan yang meringankan: Parta Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akanmengulanginya kemball ; Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawabsecara moril maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pastimembutuhkan keberadaannya dan terdakwa II masih berusia relatif mudaHalaman 57 dari 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bi.sehingga diharapkan

Negara Republik IndonesiaPasal 15 ayat 1 huruf CDalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesiasecara umum berwenang:Huruf (c).mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;Dalam penjelasan pasal 15 Ayat huruf (c)Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT YYKYang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisandan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obatdan narkotika, pemabukan, perdagangan

manusia,penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

dan Terdakwa IIIpadahal mereka itu termasuk bagian kejahatan untuk melibatkan Terdakwa Ilkarena apa yang mereka lakukan merupakan permufakatan jahat termasukSakksi II temannya Saksi yang menjemput Jannah dan menyediakan minumankeras sebagai penyakit masyarakat sebagaimana diatur pasal 15 (1) huruf c dand UndangUndang Nomor 2/2002 yaitu pemabuk, perdagangan manusia,pelacuran, dan lainlain.Bahwa pembanding berharap yudex factie tingkat banding bukan hanyaberperan sebagai penegak hukum tapi juga sebagai

Menurut teori hukum pidana gradasi penentuan pidana harusmempertimbangkan berat ringannya kesalahan perbuatan dan atau tinggi rendahnyatingkat ketercelaan.31)Bahwa mucikari dan pengguna jasa pelacuran tepat untuk dihukum sebagaimanadiatur dalam Konvensi Internasional penghapusan perdagangan Manusia danEksploitasi pelacuran oleh pihak lain. Konvensi ini telah dikeluarkan oleh PersatuanBangsaBangsa (PBB) pada tanggal 2 Desember 1949 dan telah mulai berlaku pada25 Juli 1951.

bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yangwajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijaminpenegakannya sebagaimana diamanatkan dalamUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;bahwa negara menjamin hak, kesempatan, danmemberikan pelindungan bagi setiap warga negaratanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaandan penghasilan yang layak, baik di dalam maupundi luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan,bakat, minat, dan kemampuan;bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungidari perdagangan

manusia, perbudakan dan kerjapaksa, korban kekerasan, kesewenangwenangan,kejahatan atas harkat dan martabat manusia, sertaperlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;d. bahwa...etaPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2bahwa penempatan pekerja migran IndonesiaAO.merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hakdan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untukmemperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetapmemperhatikan harkat, martabat, hak asasimanusia, dan pelindungan

Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19)20.21.22.23.Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatandi bidang pasar modal;di bidang asuransi; Lnarkotika;psikotropika;perdagangan manusia; Lperdaganganpenculikan;terorisme;pencurian;penggelapan,penipuan;pemalsuanperjudian;prostitusi;di bidang perpajakandi bidang kehutanandi

passport yang dibayar untukpergi ke negara asing untuk dipindahkan dari satu negara kenegara lain yang sangat tergantung kepada orang yangmenyebut dirinya Jessie dengan tujuan untuk menipu Terdakwabawa tas yang berisi barang terlarang dari Guangzu ke Bali;Bahwa didalam percakapan tidak ada ingin obat terlarang, jeratkepada seseorang sangat merupakan bisnis seperti sexcomercial, perdagangan organ, merupakan tindak kejahatanyang sangat keji;Bahwa pendapat ahli atas perkara Terdakwa sudah masukkategori perdagangan

manusia, terlihat dari data dalam hal initerjadi penipuan, kKemudahan dimainkan yang sama sekali tidakpernah berpergian ke luar negeri, punya riwayat sebagai orangyang mudah dipengaruhi;4.

Way Kanan, walaupun memang ketentuan yang baru tidakmewajibkan kembali akan tetapi setidaknya audiensi atau silaturrahmimenghargai adanya Pemerintahan Kabupaten Way Kanan beserta jajarandibawahnya ;Bahwa Termohon Keberatan juga pernah melakukan pengecekkan melaluiWabsite Internet dari Pemantau Keuangan Negara ternyata SK MenkumhamNomor AHU08805.50.10.2014 adalah tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Pemantau Perdagangan Manusia bukan PemantauKeuangan Negara ;Bahwa pada prinsipnya Termohon

terdapat cukup alasan bagi Majelis untukmemerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197ayat (1) huruf kK KUHAP);Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akanditentukan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan danyang meringankan yaitu:Hal hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan perdagangan

manusia; Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandung Terdakwa yaitusaksi korban Siti Rahmah Alias Rahmah;Hal hal yang meringankan : Terdakwa berterus terang selama dalam persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkanMajelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan olehPenuntut Umum dalam perkara dan dengan memperhatikan permohonan yangdisampaikan terdakwa yang memohon keringanan hukuman

UndangUndangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiamenyatakan sebagai berikut :(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud dalamPasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umumberwenang:c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;Bahwa menurut penjelasan dari Pasal tersebut, yang dimaksud dengan"penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan,pelacuran, perjudian, penyalangunaan obat dan narkotika, pemabukan,perdagangan

manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutanliar.Maka jelaslah bahwa praktek lintah darat atau rentenir merupakan salahsatu bentuk penyakit masyarakat yang harus dicegah dan ditanggulangi;Bahwa selain dari pada pengenaan bunga pinjaman yang melebihi bungabank bagi Penggugat yang sedang membutuhkan dana dan tidak adapilihan lain untuk menerima bunga yang tinggi tersebut merupakan suatutindakan Penyalahgunaan Keadaan ("undue influence atau misbruik vanomstandigheden) yang dilakukan oleh

akan berada dalambatasan yang ditentukan undangundang tersebut;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari PenuntutUmum dan Pembelaan dari Penasihat terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akanmemperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri danperbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalammemberantas tindak pidana perdagangan

manusia di Indonesia;Keadaan yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakpidana tersebut ; Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikanbiaya pengobatan sebesar Rp 58.000.000,00(lima puluh delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan besarnya denda yangakan dijatuhkan sebagaimana

Siti Rodiyah binti Abdul Latif, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa, Saksi telah menjadi korban perdagangan manusia, Saksitelah dijual dan dipaksa untuk melayani nafsu birahi lakilaki dilokalisasi di cafe di komplek lokalisasi Maridan Kota PekanbaruRiau; Bahwa, awal mulanya Saksi bertemu dan berkenalan denganTerdakwa di Pantai Larangan Desa Larangan Kecamatan KramatKabupaten Tegal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitarpukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa menawarkan

Di seluruh dunia, undercover buy tidakdibenarkan untuk perkara yang terkait dengan manusia, khusus untuk tindakpidana perdagangan manusia (human trafficking);Bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai teknik penyidikan undercover buy;Bahwa apabila dilihat dari peraturan perundangundangan, dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaundercover buy diperbolehkan untuk perkara narkotika, hanya undangundang tersebut yang mengatur hal tersebut, selebihnya tidak ada;Bahwa para pembuat

perdagangan orang;Menimbang, bahwa teknik penyidikan semisal polisi perempuan yangmenyamar menjadi Pekerja Seks Komersial yang akhirnya menangkap danmengajukan calon pengguna jasa Pekerja Seks Komersial ke pengadilan, atauHalaman 58 dari 74 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Pikpolisi lakilaki yang menyamar sebagai lakilaki pengguna jasa Pekerja SeksKomersial yang bertransaksi dengan penyedia jasa layanan seksual, yangselanjutnya dapat menemukan gadisgadis yang termasuk usia anak yangmenjadi korban perdagangan

manusia dan selanjutnya menangkap danmengajukan pelakunya ke pengadilan ternyata merupakan kenyataan, danbahkan terjadi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai salah satu Negarayang sangat menjunjung tinggi hukum dan juga Hak Asasi Manusia;Menimbang, bahwa mengenai penerapan teknik penyidikan yang jugadianggap sebagai teknik pembelian terselubung (undercover buy) di Indonesia,ternyata teknik semacam itu juga telah digunakan untuk mengungkap tindakpidana perdagangan orang sebagaimana yang terjadi

dalam pasal 15 ayat (1) huruf (c) UU No.2 Tahun 2002 tentangKepolisian ,tJ'egara Republik Indonesia secara umum berwenangHalaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Padt.G/2016/PN CbiFORM.02/SOP/06.8/2016(diantaranya) mencegah "dan menanggulangi tumbuhnya PenyakitMasyarakat; Bahwa dalam penjelasan dari Pasal tersebut dapat di ketahui bahwa yangdi maksud dengan "Penyakit Masyarakat " antara lain pengemisan danpenegelandangan, pelacuran,perjudian, penyalahgunaan obat dannarkotika,oemabukan, perdagangan

manusia, Penghisapan/praktik LintahDarat, dan pungutan liar.

dalam pasal 15 ayat (1) huruf (c) UU No.2 Tahun 2002 tentangKepolisian ,tJ'egara Republik Indonesia secara umum berwenangHalaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Padt.G/2016/PN CbiFORM.02/SOP/06.8/2016(diantaranya) mencegah "dan menanggulangi tumbuhnya PenyakitMasyarakat; Bahwa dalam penjelasan dari Pasal tersebut dapat di ketahui bahwa yangdi maksud dengan "Penyakit Masyarakat " antara lain pengemisan danpenegelandangan, pelacuran,perjudian, penyalahgunaan obat dannarkotika,oemabukan, perdagangan