Ditemukan 45 data
64 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Liembono;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010 pekerjaan sewalokasi dalam rangka Lomba LKS Tingkat Provinsi Maluku Tahun2010, pelaksana PT.
Ambon Mandarin;1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya honor Panitia LKSdalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun2010, yang terdiri dari:1 (satu) lembar SP2D Nomor 709536Q/061/117 tanggal 15Desember 2010 dengan nilai Rp3.522.500,00;1 (satu) lembar SPM Nomor 03243 tanggal 08 Desember 2010dengan nilai Rp3.522.500,00;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor045/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 06 Desember 2010;1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran
Sekawael S.Sos., JakartaAmbontanggal 29 April 2010 sebesar Rp2.000.000,00;Buku Tabungan Bank Maluku, Nomor Rekening 0103002974 atas namaJohana Lilifaly;Fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, Nomor Rekening 000101033122 50 4 atas nama PT. Ambon Mandarin;1 (satu) bundel kwitansi asli Tahun 2010, yang terdiri dari:Kwitansi asli untuk pembayaran pengadaan bahan Peserta danbahan pengadaan bahan LKS pada kegiatan Kompetensi SiswaSMK Tingkat Provinsi, sebesar Rp50.000.000,00 (CV.
101 — 30
Dana Kopra No. 29 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor15/SK.Pid.Sus.FES/X/2015 tanggal 24 September 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24September 2015 dibawah register Nomor 509/ 2015 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambonselaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Ambon tanggal 30 Januari 2017 Nomor 4/Pid.SusTPK/2017/PT
Ambon serta berkas perkara Nomor 4/Pid.SusTPK/201 7/PTAMB dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan' olehJaksa/Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan NomorReg.Perkara :PDS07/Ambon/08/2015 tanggal 21 September 2015 sebagaiberikut :PrimairBahwa Terdakwa Eric Matitaputty, S.E. selaku Analis KreditPT.
183 — 74
Dana keluar (debet) ke :PT AMBON NATSEPA, DOK KELAPA DUA PER, FANNY SETIAWAN,FANTASY TOUR & TRAVEL, GUNAWAN TJANDRA, HERU SUSILO,HENDRO BUDIJONO, HENDRI TANU JAYA, JIANG YUEYUN AL KO,LINA, LI WEI GUI, LIM CHANDRA SUTANTO, LIEM HOO KWAN WILL,MENGGU HE, MIKHAEL GAERYUNDA, NINNY, ONI SYAHRONI, PPAB/APARTEMEN, PT PORTO VALLAS, PT GOLDEN CITY GRAHA, SUMBERMULIA FISHIN, IN ARIEF AKBAR, EDDY ESA PUTRA, ALAN REZABARCELONA, SDR ARHAM BAHARUDIN, PPRSH APARTEMEN PU, BPKLIN WEN SHOU, VILLA SANTRIAN, MENNY SETIAWAN.e
88 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pattimura.Sebagai contoh, untuk tahun 2011, karena tim inspektorat tidakmempermasalahkan kelengkapan Nota Belanja untuk setiap kuitansi karenapada lembar belakang kuitansi tersebut sudah terurai rincian belanjanya,maka BPP Belanja PNBP Fakultas tidak melengkapi kuitansi belanjadengan Nota Kontannya.Bahwa terkait dengan adanya sejumlah kuitansi belanja yang dinilai fiktifoleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon danpada Pengadilan Tinggi Ambon, Majelis Hakim PN Ambon, dan MajelisHakim PT
Ambon dikatakan fiktif, pemohon kasasi berkewajibanmenjelaskan bahwa sesuai fakta sidang berupa keterangan para saksi MitraBelanja atau Pemilik Toko, UD atau CV, tidak ada satu pun keterangansaksi mitra belanja mitra belanja yang mengarah pada adanya kuitansi fiktifkarena semua saksi mengakui telah terjadi persetujuan transaksi antarapihak fakultas dengan mereka, serta pembayaran pajak belanja berupa PPHdan/atau PPn untuk setiap transaski dengan nilai minimal Rp1.000.000,00telah dilakukan fakultas
Tapi karena Jaksa/Penuntut Umum tidak mampumelengkapi berkas perkara ini dengan hasil perhitungan kerugian negaraoleh BPK atau BPKP, dan hanya bersandar pada hasil perhitungan versi diapada saat penyidikan, hal mana kemudian diamini oleh Majelis Hakim PNAmbon dan Majelis Hakim PT Ambon, maka jumlah yang dinilai sebagaikerugian negara tersebut berbeda jauh dari nilai pengeluaran riil olehfakultas atas uang sisa pasca pertanggungjawaban.
204 — 51
Putusan PT Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT AMB jo.Putusan PN Ambon Nomor 11/Pdt.G/2015/PN/Amb.Bahwa bedasarkan Putusan Kasasi Nomor 2860 K/PDT/2016, Pengadilan telahmenetapkan bahwa TERGUGAT dalam perkara ini, yaitu Yayasan DarusalamMaluku, sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan Universitas DarussalamMaluku, sebagaimana bunyi Putusan yang kami kutip: menyatakan Penggugatsebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (asetaset) YayasanDarussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas DarussalamAmbon.Bahwa