• Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.132/HK/V/2011 Tanggal 24 Mey-2011 (Fotocopy Terlegalisir).4.

  Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisi ).5. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18-Jan-11 Fotocopy Terlegalisi ).6.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).7. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor : KPTS. 44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24-Mar-11 11 (Fotocopy Terlegalisir).8.

  Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam Nomor : 28 Tahun 2010 Tanggal 12-Oct-10 (Fotocopy Terlegalisir).12. Satu Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam (DPPA - SKPD) Tanggal Oktober 2011 ( Fotocopy Terlegalisir ).13.

  Questioner Pemeriksaan Sejumlah 66 Orang Guru TPQ Kecamatan Galang Pada Tanggal 20 April 2016 (Asli)Disita dari : ZAINUR ARIFIN SYAH, S.H221,.Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/ HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir) 222,.Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus

  Batam Nomor:KPTS.229/HKVII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 dengan saksi JUNAIDI,S.Sosselaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKDPK/II/2011 Tanggal 24 Maret2011 dan selaku Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi danBantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011Tanggal 21 Maret 2011dan saksi ABD.

  ,Bahwa dalam pemberian Hibah tahun 2011 kepada BMG TPQ KotaBatam oleh Ahmad Dahlan selaku Walikota Batam mendapat masukandan permintaan dari Ketua Dewan Pembina yakni H.

  Batam sejak Tahun2006 hingga tahun 2016.Bahwa tupoksi selaku Walikota Batam serta bertanggung jawab kepadasiapa saksi dalam melakukan tugas pekerjaan.Bahwa fungsi saksi selaku Walikota Batam adalah Melaksanakan tugastugas pemerintahan Daerah.Bahwa tugas saksi selaku Walikota Batam adalah : MenyiapkanRancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap 5(lima) Tahun sekali.Bahwa pekerjaan saksi tersebut di pertanggungjawabkan Kepada DPRDKota Batam yaitu. mengenai Laporan Keuangan dan LaporanPenyelenggaraan

  Foto Copy Nota Dinas yang ditujukan kepada Walikota Batam tanggal 9Juni tahun 2011 (disebut T.16).17. Foto Copy Nota Dinas yang ditujukan kepada Walikota Batam tanggal 5Desember tahun 2011(disebut T.17).18. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS,229.HK/VIIV2008 Tentang Pengangkatan Pengurus BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan ALQURAN Kota Batam Periode20082011 yang ditetapakan di Batam tanggal 20 Agustus 2008.(disebut T.18).19.

• Batam cq.

  (atas nama) Walikota Batam(bukti P4); Menimbang, bahwa adanya kata A.N.

  (atas nama) Walikota Batam dalam bukti P4menunjukkan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dalam penerbitan Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atasnama Perusahaan Blue Bird adalah berkedudukan sebagai mandataris (penerima mandat),sedangkan Walikota Batam sebagai Mandans (Pemberi mandat) (bukti P4);Menimbang, bahwa kewenangan membuat suatu Keputusan

  Batam tersebut dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird;Menimbang, bahwa kewenangan Walikota Batam dalam menerbitkan Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atasnama Perusahaan

  /PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang DenganKendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird adalah Walikota Batam, atau bisa jugaWalikota Batam memberi mandat kepada Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa, namunberdasar Pengakuan Tergugat di Persidangan pada tanggal 4 Oktober 2012 yang menyatakanbahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah tanpa adanya mandat ataupuninstruksi dari Walikota Batam, sehingga makin jelaslah bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan

• Suhartini, MM. bahwa untukmemenuhi keperluan/kebutuhan Walikota Batam diperlukan dana danTerdakwa meminta saksi Drh.

  Suhartini, MM secara kolektif untuk menjadi Kepala DinasKelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam selanjutnyausulan tesebut Terdakwa serahkan kepada Baperjakat yang selanjutnyadiproses kemudian pada akhirnya disetujui olen Walikota Batam sehinggapada tanggal 8 Januari 2008 berdasarkan SK Walikota Batam NomorKPTS.02/BKDM/I.2008 tanggal 8 Januari 2008 saksi Drh.

  Suhartini, MMbahwa untuk memenuhi keperluan/kebutuhan Walikota Batam diperlukandana dan Terdakwa meminta saksi Drh.

  No. 128 K/Pid.Sus/2011untuk memenuhi keperluan/kebutuhan Walikota Batam diperlukan dana danTerdakwa meminta saksi Drh.

  Husnul Hafil ;8. 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.No.155/BKDM/IX/2007 tanggal 10 September 2007 tentangPengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Batamdan lampiran ;9. 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.No.02/BKDM/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentangHal. 13 dari 27 hal. Put.

• Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.132/HK/V/2011 Tanggal 24 Mey-2011 (Fotocopy Terlegalisir).4.

  Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor: KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisi).5. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor: KPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18-Jan-11 Fotocopy Terlegalisi ).6.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).7. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor: KPTS. 44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24-Mar-11 11 (Fotocopy Terlegalisir).8.

  Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam Nomor : 28 Tahun 2010 Tanggal 12-Oct-10 (Fotocopy Terlegalisir).12. Satu Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam (DPPA - SKPD) Tanggal Oktober 2011 ( Fotocopy Terlegalisir ).13.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/ HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)223.

  Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan /Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6May11 (Fotocopy Terlegalisir).. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang PengangkatanPejabat Eselon Ill di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor:KPTS. 44/BKDPK/IIV2011 Tanggal 24Mar11 11 (FotocopyTerlegalisir)..

  Bahwa berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011Tanggal 21 Maret 2011 tersebut, saksi JUNAIDI, S.Sos selaku KabagHal 21 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN.

  SAMAD namun tidak adahubungan keluarga dengan saksi.Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2011 Terdakwa pernahmenjabat sebagai Kasubag Kesra di Pemerintah Kota Batam.Bahwa setahu saksi ada penyaluran dana hibah yang berasal dariAPBD Kota Batam Tahun 2011 adalah selaku Walikota Batam sejaktahun 2006 hingga tahun 2016.Bahwa tupoksi selaku Walikota Batam serta bertanggung jawab kepadasiapa saksi dalam melakukan tugas pekerjaan.Bahwa fungsi saksi selaku Walikota Batam adalah Melaksanakantugastugas pemerintahan

  (disebut T.15)Foto Copy Nota Dinas yang ditujukan kepada Walikota Batam tanggal9 Juni tahun 2011 (disebut T.16).Foto Copy Nota Dinas yang ditujukan kepada Walikota Batam tanggal5 Desember tahun 2011 (disebut T.17).Foto Copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS,229.HK/VIIV2008 = Tentang Pengangkatan Pengurus BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan ALQURAN Kota BatamPeriode 20082011 yang ditetapakan di Batam tanggal 20 Agustus2008.

  Tpg.dimana peran dan kewenangan dari Walikota Batam beserta AGUSSAHIMAN selaku Sekretaris Daerah Kota Batam, Assisten Ill yang dijabat olehMAAZ ISMAIL dan saksi ABD.

• Suhartini, MMuntuk menyediakan dana/uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk keperluan/kebutuhan Walikota Batam tersebut, saksi Drh. Suhartini, MM merasa keberatanatas permintaan dana/uang yang dilakukan Terdakwa dan selanjutnya saksi Drh.Suhartini, MM menanyakan kepada Walikota Batam tentang kebenaranpermintaan dana/uang yang dilakukan Terdakwa, dan ternyata Walikota Batamtidak pernah memerintah/menyuruh Terdakwa untuk meminta/menyediakan danadari saksi Drh.

  Suhartini, MM secara kolektif untuk menjadi Kepala Dinas Kelautan,Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam selanjutnya usulan tesebutTerdakwa serahkan kepada Baperjakat yang selanjutnya diproses kemudian padaakhirnya disetujui oleh Walikota Batam sehingga pada tanggal 8 Januari 2008berdasarkan SK Walikota Batam Nomor KPTS.02/BKDM/I.2008 tanggal 8Januari 2008 saksi Drh.

  Sos., M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil(PNS) NIP. 19680821 198909 1 003 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.821.2/DPB/90/29tanggal 24 Oktober 1990 selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor:Hal. 7 dari 19 hal. Put.

  Suhartini, MM bahwa untukmemenuhi keperluan/kebutuhan Walikota Batam diperlukan dana danTerdakwa meminta saksi Drh.

  Husnul Hafil;1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.No.155/BKDM/IX/2007 tanggal 10 September 2007 tentangPengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Batam danlampiran;1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.No.02/BKDM/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang PengangkatanPejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan lampiran;1 (satu) lembar Slip/Formulir setoran Bank Mandiri untuk transfer uang sebesarRp. 50.000.000,00

• Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang Pemberian Hibah Kepada Persatuan Sepak Bola Batam Tahun 2011, No : KPTS.162/HK/VII/2011, Tanggal 21-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir ).2. Satu Berkas Keputusan Pengurus PS. Batam Tentang : Pengangkatan Personil Pengurus PS. Batam No : 01/SK/PS. Batam/XI/2010, Tanggal 5-Nov-10 11 (Fotocopy Terlegalisir ).3. Satu Berkas Keputusan Pengurus PS. Batam Tentang : Penunjukan Tim Ofisial PS. Batam Kompetisi PSSI Divisi Tiga Putaran III Tahun 2011 Nomor : 01/SK/PS.

  No.27/Pid.SusTPK/2016/PN.TpgPeraturan Walikota Batam Nomor : 06 tahun 2011 tanggal 24 Februari2011 karena pada kenyataannya organisasi PS.

  Batam NomorKPTS.162/HK/V1V2011 tanggal 21 Juli 2011.

  Walikota Batam mendisposisi ke Saksi untuk melakukan verifikasidan membuat telaahan staf.c. Selanjutnya telaahan yang Saksi buat tersebut dikirimkan kepadaWalikota Batam melalui Kabag keuangan Batam.d.

  Peraturan Walikota Batam Nomor : 06 Tahun 2011 tanggal 24Februari 2011 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial danHal 77 dari 124 Pts.

  Peraturan Walikota Batam No. 06 Tahun 2011, tanggal 24 Februari 2011tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi,Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, dengan ketentuansebagai berikut :a. Bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan danahibahditujlukan kepada Walikota Batam dengan dilengkapi proposal danpersyaratan administrasi.b.

• Batam Nomor: KPTS.228/H/TX/2001,tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang denganKendaraan Umum Di Jalan Kota Batam, yang berbunyi sebagaiberikut:Halaman 7 dari 40 Putusan 12/G/2013/PTUN.TPIPasal IBeberapa Ketentuan didalam Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.228/H/TX/2001, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan KendaraanUmum Di Jalan Kota Batam diubah sebagai berikut:1 Ketentuan Pasal 36 (1) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagaiberikutPasal 36, (1) Peremajaan kendaraan angkutan penumpang

  ManunggalMandiri (Silver Cab) sampai dengan adanya keputusan lebihlanjute Tanggal 16 Juni 2011 : Diadakan rapat di Kantor Walikota Batam sebagai tindak lanjut atasdemo FKPTPB dan FPNT yang dihadiri oleh Wakil Walikota Batam,Kepala Dinas Perhubungan, perwakilan Polresta Barelang, OrgandaBatam, CV. Manunggal Mandiri, FKPTPB dan FPNT, dan dalamrapat disepakati bahwa : 1Alokasi kendaraan taksi CV.

  Manunggal Mandiri kembalu melakukan peremajaan 5 (lima)unit taksi ; e Tanggal 01 Nopember 2012 :Aksi Demo forum sopir menolak pengoperasian Taksi Blue Bird ;e Tanggal 07 Nopember 2012 :Diadakan rapat di Ruang Rapat Serba Guna DPRD Kota Batam yangdihadiri oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Batam,Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam, Kepala DinasPerhubungan, perwakilan Polresta Barelang, Organda Batam, CV.Manunggal Mandiri, FKPTPB dan FPNT, dan dalam rapat disepakati1 Melakukan upaya dalam menyelesaikan

  Batam (tidak ada aslinya) ; 2 BuktiT2 : Risalah Rapat tanggal 16 Juni 2011, tentang IzinPengoperasian Angkutan Taxi CV.

  MANUNGGAL MANDIRI; (bukti P14);enneeeee eeeMenimbang, bahwa ketentuan tentang kewenangan Tergugat dalammenerbitkan Surat Rekomendasi Penetapan Jenis Kendaraan diatur dalam Pasal120 ayat 1 huruf d, Pasal 129 ayat (2) huruf g dan Pasal 132 ayat (2) huruf ePeraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010 tentang uraian Tugas Pokok danfungsi Dinas Daerah Kota Batam;Pasal 120 ayat 1 huruf d Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010:Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 119 Dinas Perhubunganmenyelenggarakan

• Menetapkan barang bukti berupa :1) Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang Pemberian Hibah Kepada Persatuan Sepak Bola Batam Tahun 2011, No : KPTS.162/HK/VII/2011, Tanggal 21-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir ).2) Satu Berkas Keputusan Pengurus PS. Batam Tentang : Pengangkatan Personil Pengurus PS. Batam No : 01/SK/PS. Batam/XI/2010, Tanggal 5-Nov-10 11 (Fotocopy Terlegalisir ).3) Satu Berkas Keputusan Pengurus PS. Batam Tentang : Penunjukan Tim Ofisial PS.

  (NPHD) sebagian adalah Walikota Batam selaku Kepala daerah dansebahagian lagi dikuasakan kepada Sekda Kota batam dan AsistenHal 48 dari 123 Pts.

  Walikota Batam mendisposisi ke Saksi untuk melakukan verifikasidan membuat telaahan staf.c. Selanjutnya telaahan yang Saksi buat tersebut dikirimkan kepadaWalikota Batam melalui Kabag keuangan Batam.d.

  kepada Walikota Batam(Pemerintah Kota Batam).Bahwa proposalproposal yang masuk diterima dan dicatat dalambuku ekpedisi kemudian proposal tersebut didistribusikan kepadaSKPD terkait sesuai permohonan proposal.

  danBantuan Keuangan.Tidak ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana diatur dalampasal 15 Ayat 7 Peraturan Walikota Batam Nomor 06 tahun 2011tanggal 24 Februari 2011 tentanng Tata Cara Pemberian danHal 69 dari 123 Pts.

  Namun faktanya dana hibah tersebut terlebih dahulu cair daripadaterbitnya surat keputusan Walikota Batam tersebut. Oleh karena itu Majelisberpendapat bahwa keberadaan SK. Walikota Batam tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan karena tidak memiliki landasan hukum, sehinggatidak sah menurut hukum.Menimbang, bahwa dengan diloloskannya permohonan yang diajukanoleh Saksi ARIS HARDY HALIM, maka terjadilah proses pencairan danpendistribusiannya sebagai berikut:a.

• berkedudukan di Gedung Perkantoran Pemerintahan KotaBatam, Jalan Engku Putri No. 1 Batam Center; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK23/HK/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012,memberi kuasa kepada ; Hal dari 7 hal Putusan No : 13/G/2012/PTUNTPI1.NamaKewarganegaraanJabatanAlamat2.NamaKewarganegaraanJabatanAlamat3.NamaKewarganegaraanJabatanAlamat4.NamaKewarganegaraanJabatanAlamatSelanjutnya disebut sebagai: Demi Hasfinul Nasution, SH, M.Si; : Indonesia;: Kepala Bagian Hukum Setdako Batam; : Kantor Walikota

  Batam Jalan Engku Putri No. 1 BatamCenter;: Nurul Yuni, SH; : Indonesia;: Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Setdako: Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam Center;: Sutjahjo Hari Murti, SH;: Indonesia;: Kasubbag Peraturan Perundang undangan Setdako Batam;: Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 BatamCenter;: Joko Satrio Sasongko, SH; : Indonesia;: Staf Bagian Hukum Setdako Batam;: Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 BatamCenter;Pengadilan Tata Usaha Negara

• Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang PenguatanKeputusan Walikota Batam Mengenai Hukuman Disiplin Atas NamaARIFIN, S.Ag;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang PenguatanKeputusan Walikota Batam Mengenai Hukuman Disiplin Atas NamaARIFIN, S.Ag;4.

  Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal29 Juli 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.2/BKPSDMHK/I/2020tanggal 10 Januari 2020 berupa Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkankepada Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar sertamengikat bagi para pihak yang terkait;Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal

  29 Juli 2020 tentang penguatan hukumandisiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Batam NomorKPTS.2/BKPSDMHK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 berupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil yang dijatunkan kepada Penggugat;.

• Muhammad Rudi, Walikota Batam sebagai Pendiri Yayasan Balai LatihanKerja Batam Karya Bangsa dari Pemerintahan KotaBatam beralamat di Jalan Engku Putri No. 1 BatamCenter, sebagai Tergugat II ;3.

  Batam (exofficio) ;Anggota : Drs.

  Badan PembinaKetua : Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja (exOfficio) ;Wakil Ketua : Ketua Otorita Batam (exofficio) ;Anggota : Walikota Batam (exofficio) ;Anggota : Drs. Supar Muchtar ;I. Badan PengurusKetua : Ronny F. Adam ;Wakil Ketua : Drs. Zarefriadi ;Sekretaris : Ir. Fitrah Kamaruddin ;Wakil Sekretaris : Ir. Zulhendri ;Bendahara : Drs. Ibnu RusdiHl. Badan PengawasKetua : Wawan Darmawan, SE ;Anggota : Bachrudin Amir, SH ;Anggota : Harun Mustaram ;IV. Badan Operasional1.

  Adam : Ketua Pengurus Yayasan Balai Latihan Kerja BatamKarya Bangsa sebagai Tergugat I;2.Muhammad Rudi : Walikota Batam sebagai Pendiri Yayasan BalaiLatihan Kerja Batam Karya Bangsa dari Pemerintahan Kota Batamsebagai Tergugat II;Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2020/PN Btm3.Muhammad Rudi : Walikota Batam sebagai Pendiri Yayasan BalaiLatihnan Kerja Batam Karya Bangsa dari Kepala Badan PengusahaanBatam (BP Batam) sebagai Tergugat III;Tergugat beralamat di Jalan Beringin Katamso

  Adam : Ketua Pengurus Yayasan Balai Latihan Kerja BatamKarya Bangsa sebagai Tergugat I;2.Muhammad Rudi : Walikota Batam sebagai Pendiri Yayasan BalaiLatihan Kerja Batam Karya Bangsa dari Pemerintahan Kota Batamsebagai Tergugat II;3.Muhammad Rudi : Walikota Batam sebagai Pendiri Yayasan BalaiLatihnan Kerja Batam Karya Bangsa dari Kepala Badan PengusahaanBatam (BP Batam) sebagai Tergugat III;Menimbang, bahwa terhadap legal standing Para Tergugat tersebutapakah mereka telah tepat ditarik sebagai pihak

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

• 1 lembar Foto Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : SK.813.2/D/80/2002 tentang mengangkat sebagai CPNS An. Efendi, Amd dengan NIP 420013541 tanggal 16 Desember 2002.
• 1 lembar Foto Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : SK.812.2/D/2003/106 tentang diangkat menjadi PNS dalam pangkat pengatur Golongan Ruang II/C An. Efendi, Amd dengan NIP 420013541 tanggal 08 Desember 2003.

• 1 lembar Foto Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.66/BKD/HK/XI/2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Walikota Batam An. Efendi, Amd dengan NIP 197605092002121013 tanggal 02 November 2015.
• 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 550.12/PHB-P/214/V/2013 An. Efendi, Amd dengan NIP.197605092002121013 yang bertugas di Pelabuhan Tanjung Riau terhitung tanggal 01 Mei 2012.

• Menyatakan, barang bukti berupa:1.Satu berkas Peraturan Walikota Batam tentang Tata Cara Pemberiandan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, danBantuan Keuangan Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011(fotokopi terlegalisir);Satu berkas Intruksi Walikota Batam tentang Penanganan PermohonanBantuan Sosial di Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 21Februari 2011 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran

  /Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam TahunAnggaran 2011 Nomor KPTS.132/HK/V/2011 tanggal 24 Mei 2011(fotokopi terlegalisir);Satu berkas SK Walikota Batam tentang Pemberian Hibah KepadaPengurus Kota Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah GuruTaman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam TahunAnggaran 2011 Nomor KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011(fotokopi terlegalisir);Satu berkas Keputusan Walikota

  Batam Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan PemerintahKota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor KPTS.36/HK/I/2011 tanggal18 Januari 2011 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan PemerintahKota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor KPTS.128/HK/V/2011tanggal 6 Mei 2011 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan PejabatEselon Ill di Lingkungan

  Satu berkas Keputusan Walikota Batam Nomor KTPS 229/HK/VIII/2008tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) KotaBatam Periode 20082011 (fotokopi terlegalisir);222. Satu lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPQ) KotaBatam Periode 20082011 (fotokopi terlegalisir);223.

  Satu berkas Keputusan Walikota Batam Nomor KTPS 69/BKDPK/IV/2011 tanggal 14 April 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat EselonIV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (fotokopi terlegalisir);Disita dari Boby Syafril Lizan;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara atas nama Terdakwa Abdul Samad;6.

• Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PetikanKeputusan Walikota Batam Nomor : SK.174/821.13/D/161/2007 TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Menjadi Pegawai NegeriSipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang menerangkan terhitung mulaitanggal 1 November 2007 Penggugat (drg.

  RATNA SARI DEWI PARDOSI)diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I golonganruang (III/b), yang ditetapkan oleh Walikota Batam dto AHMAD DAHLAN,tertanggal 23 Oktober 2007 (P4);.

  P2;Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAYNE MARY SIMANUNGKALIT, Nomor :1051/2002; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal07 Maret 2002; selanjutnya diberi tanda bUKtI .0.... eel eeeeeeeeteeeeeeeee P3;Petikan Keputusan Walikota Batam, Nomor : SK.174/821.13/D/161/2007Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III MenjadiPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam tertanggal 23Oktober 2007; diberi tanda DUKtI oo... eeeececcccccccsessesesceccecseeeeeeeenss

  Ratna Sari Dewi Pardosi, dikeluarkan oleh Walikota Batam,tertanggal 25 Juli 2014; selanjutnya diberi tanda bukti ................ P7;Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku a.n. Ratna Sari Dewi Pardosi,dikeluarkan Pemkot Batam tertanggal 05 September 2012; selanjutnya diberitanda DUK oo eeecceccccccccssssscsccccceccseesssssesscesccssessasesscesesssuueaseesses P8;Kartu Keluarga, Nomor : 2171120708080013, a.n.

  Batam No.

• Putusan Nomor 01 P/HUM/2014b Dalam berita acara rapat ke 7 (tujuh) Dewan Pengupahan Kota Batammenyampaikan usulan kepada Walikota Batam yaitu :1 Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengajukan usulan UMKKota Batam tahun 2014 sebesar Rp. 2.172.973 serta tidak menyetujuiUMK Tahun 2014 berdasarkan kelompok usaha.2 Serikat Pekerja Mengajukan usulan besaran UMK Tahun 2014 sebesarRp. 2.701.548 dan mengajukan Upah Minimum Kelompok Usaha I, IIdan kelompok IIIc Selanjutnya Walikota Batam telah menyampaikan

  usulan UMK Kota BatamTahun 2014 berdasarkan surat usulan sebagai berikut :1 Surat Walikota Batam Nomor : 020/561/XI/2013 tanggal 12 November2013 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Batam Tahun 2014yang menyampaikan rekomendasi sesuai usulan Dewan PengupahanKota Batam.2 Surat Walikota Batam Nomor 032/561/XI/2013 Tanggal 19 November2013, perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Batam Tahun 2014,yang mengusulkan UMK Kota Batam Tahun 2014 sebesar Rp.2.422.092..3.

  Surat Walikota Batam Nomor : 033/561/X12013 tanggal 20 November2013 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kelompok Usaha KotaBatam Tahun 2014, yang merekomendasikan upahberdasarkankelompok usaha sesuai dengan surat Nomor : 020/561/XI/2013 tanggal12 November 2013.d Usulan Walikota Batam tersebut telah dibahas oleh Dewan PengupahanProvinsi Kepulauan Riau pada tanggal 21 Nopember 2013 sesuai denganBerita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Pembahasan Upah MinimumKota (UMK) Batam tahun 2014, yang memutuskan

  untuk meneruskanusulan Walikota Batam secara utuh untuk diputuskan oleh GubernurKepulauan Riau.e Atas Rekomendasi dari Walikota Batam dan Dewan Pengupahan ProvinsiKepulauan Riau sebagaimana diuraikan pada huruf c dan d, makaselanjutnya Gubernur Kepulauan Riau (Termohon) menerbitkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) BatamTahun 2014.f Berdasarkan kronologis diatas maka telah terbukti Surat KeputusanTermohon

• Bahwa identitas PEMOHON yang sebagaimana tertera pada SURATKEPUTUSAN WALIKOTA BATAM Nomor SK 05/813.3/D1180/2011Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IIIDilingkungan Pemerintah kota Batam tahun 2010 yang di keluarkan olehKANTOR WALIKOTA BATAM itertanggal 17 Januari 2011; BernamaEMIYANTI TARIGAN, lahir di Medan tanggal 16 Pebruari 1982;.

  Fotocopi Keputusan Walikota Batam Nomor: SK 05/813.3/D1180/2011atas nama dr Emiyanti Tarigan selanjutnya diberi tanda ..............::::06 P5;6. Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171071301090025 atas nama Ridar FirdausGinting Selanjutnya Giberi tANdA ..........cccccccccsneccseccseccsecessseeeeeesssessseseees ees P6;7. Fotocopi Pasport A 8570941 atas nama Emyyanti Tarigan selanjutnya diber!8.

  tertanggal 10 Juni 1997;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ditemukan fakta hukumterdapat kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam KutipanAkta Kelahiran No. 42179/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil Deli Serdang, pada tanggal, 18 Oktober 1994 dan Pasport A 8570941tertulis EMYYANTI BR TARIGAN, (vide Bukti P2 dan P7);Menimbang, bahwa berdasarkan dokumendokumen pribadi lainnyaberupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan,ijazah dan Petikan keputusan Walikota

  Batam Nomor SK 05/813.3/D1180/2011seharusnya penulisan nama yang benar dari Pemohon adalah huruf Ydiantara M dan Y harus ditulis I dan antara EMYYANTI dan TARIGANtidak ada tulisan BR sehingga penulisan nama yang sebenarnya adalahEMIYANTI TARIGAN;Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52Undangundang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:1.

• Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2011, Pemerintah Kota Batam danBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasBatam telah mengeluarkan Keputusan Bersama Walikota Batam Dan KepalaBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasBatam Nomor : KPTS.11 /SKB/HK/VIII/2011, Nomor : 3/SKB/2011 TentangPembentukan Tim Penyelesaian Kampung Tua, Walikota Batam Dan KepalaBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasBatam, dimana pada pokoknya Walikota Batam

  Btm.Tanah masyarakat yang masuk Perkampungan Tua Kota Batam sebagaimanaSurat Walikota Batam kepada Camat dan Lurah Nomor : 101/BP3DBTM/P2/III/2015 tertanggal 30 Maret 2015 dimana Perkampungan Tua berada ;12.Bahwa berdasarkan Maklumat Kampung Tua tertanggal 22 Maret 2010 yangditanda tangani secara bersamasama antara Walikota Batam, Ketua BP Batam/Tergugat III, Ketua Rumpun Khazanah Warisan Batam dan Ketua Lembaga AdatMelayu Batam telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan lahan diBatam dan

  Panglong dan telahditetapbkan sebagai salah satu wilayah Kampung Tua Kota Batam sehinggadengan demikian Tergugat III tidak berwenang untuk mengeluarkan izin alokasilahan apapun kepada Tergugat atau pihak lain diwilayah Kampung Tua tersebutdikarenakan antara Walikota Batam Dan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : KPTS.11/SKB/HK/VIII/2011, Nomor : 3/SKB/2011 Tentang Pembentukan TimPenyelesaian Kampung Tua, Walikota Batam Dan Kepala Badan PengusahaanKawasan

  Foto Copy Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.105/HK/III/2004 TentangPenetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam tertanggal 23 Maret2003, untuk selanjutnya diberi tanda.. ee ..P3;4. Foto Copy Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 89/HK/III/2006 TentangPerubahan atas Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.105/HK/III/2004Tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam tertanggal 23Maret 2006, untuk selanjutnya diberi tanda.. bees ves ..P4;5.

  Foto Copy Keputusan Bersama Walikota Batam dan Kepala PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas da Pelabuhan Bebas Batam NomorKPTS.11/SKB/HK/VIII/2011 Nomor : 3/SKB/2011 Tentang Pembantukan TimPenyelesaian Kampung Tua tertanggal 19 Agustus 2011, untuk selanjutnya diberitanda.. .P5:6. Surat Walikota Batam Nomor : 101/BP3D BTM/P2/I1/2015.

• Bahwa Surat dari Walikota Batam Nomor: 86/TK/III/2018tanggal 15 Maret 2018, Perihal: Penyampaian Berita AcaraRapat DPK Batam terkait UMSK Batam Tahun 2018dikirimkan kepada Gubernur, karena tidak berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 danPermanaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum,Formul02/Proksi01/KIMSurat Walikota Batam tersebut kemudian jugadikembalikan oleh Gubernur Nomor: 561/0393/SET padatanggal 19 Maret 2018;2).Bahwa Surat Walikota Batam Nomor: 71/TK/IV/20181.4.tanggal 9

  April 2018, Perihal: Penetapan UMSK Batam2018, dikirimkan kepada Gubernur dan Gubernurmengembalikan surat tertanggal 24 April 2018, Perihal:Penetapan UMSK Batam 2018 karena bahan dan lampiranyang disampaikan melalui Walikota Batam belummemenuhi mekanisme penetapan upahsektoral;Bahwa Gubernur Kepri pada tanggal 2 Mei 2018melakukan pertemuan dengan Kadin Kepri dan ApindoKepri, dinataranya membahas terkait masalah UMSKBatam karena kedua belah pihak belum ada titik temuterkait UMSK Batam;Bahwa Gubernur

  Bahwa Surat dari Walikota Batam Nomor: 86/TK/III/2018,15 Maret 2018, Perihal:Penyampaian Berita Acara RapatDPK Batam terkait UMSK Batam Tahun 2018 dikirimkankepada Gubernur, karena tidak berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Permanaker Nomor7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Surat WalikotaBatam tersebut kemudian juga dikembalikan olehGubernur Nomor: 561/0393/SET pada tanggal 19 Maret.

  Kepri mengembalikanSurat Disnaker Batam tersebut, karena Surat Gubernurditujukan kepada Walikota Batam;3).Bahwa Surat Walikota Surat Walikota Batam Nomor:71/TK/IV/2018 tanggal 9 April 2018, Perihal: PenetapanUMSK Batam 2018, dikirimkan kepada Gubernur danGubernur mengembalikan surat tersebut tanggal 24 April2018, karena bahan dan lampiran yang disampaikanmelalui Walikota Batam belum memenuhi mekanismepenetapan upah sektoral:;.

  batam = untukmengadakan perundingan di Dewan PengupahanKota antara asosiasi pengusaha dengan serikatpekerja agar diperoleh kesepakatan penetapanUMS Kota Batam.

• Kelahiran, No. 1937/KD-CS-BTM/1997, tanggal 14 Agustus 1997, atas nama razali, Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171031909610002, tanggal 12 April 2019, atas nama RAZALI dan Kartu Keluarga, No. 2171031409090001, tanggal 17 September 2009, atas nama RAZALI, tidak sesuai dengan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0001/KV/XII/22171/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, atas nama RAZALI, Petikan Keputusan Walikota

  Batam, Nomor : SK.37/823.3/III/2009, tanggal 02 Maret 2009, atas nama RAZALI ;

  3. Membetulkan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No. 1937/KD-CS-BTM/1997, tanggal 14 Agustus 1997, atas nama razali, Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171031909610002, tanggal 12 April 2019, atas nama RAZALI dan Kartu Keluarga, No. 2171031409090001, tanggal 17 September 2009, atas nama RAZALI, tersebut dari semula tertulis lahir di Tembilahan, pada tanggal 19 September

  Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera padaPetikan Keputusan Walikota Batam (PKWB) Nomor: SK.37/823.3/III/2009Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1347 / PDT. P/2019/ PN. Btm.bernama Razali tempat/tanggal di Soren Kecil, Tahun 1961, yang diterbitkanoleh Wali Kota Batam tertanggal 02 Maret 2009 ;5.

  Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam, NomorSK.37/823.3/III/2009, tanggal 02 Maret 2009, atas nama RAZALI, diberi tandaP5 ;Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P1 s/d P 5di atastelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberiMaterai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untukditerima sebagai Surat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa selain mengajukan Suratsurat bukti, PPemohondipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah

  P3 (foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1937/KDCSBTM/1997, tanggal 14 Agustus 1997, atas nama RAZALI) tempat dan tanggallahir Pemohon tertulis lahir di Tembilahan, pada tanggal 19 September 1961 Bahwa pada Bukti P4 (foto copy Petikan Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara, Nomor : 0001/KV/XII/22171/KEP/2008, tanggal 06Oktober 2008, atas nama RAZALI) tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulislahir di Soren Kecil, pada tanggal 31 Desember 1961; Bahwa pada Bukti P5 (foto copy Petikan Keputusan Walikota

  Batam, Nomor :SK.37/823.3/III/2009, tanggal 02 Maret 2009, atas nama RAZALI) tempat dantanggal lahir Pemohon tertulis lahir di Soren Kecil, pada tanggal 31 Desember1961; Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan penulisan tempat dantanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarganya agar sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara dan Petikan Keputusan Walikota Batam ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan denganketentuan

  Batam, Nomor : SK.37/823.3/III/2009, tanggal 02Maret 2009, atas nama RAZALI ;3.

• Satu berkas Keputusan Walikota Batam tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, PejabatKuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara PengeluaranSatuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah KotaBatam Tahun Anggaran 2011 Nomor KPTS.132/HK/V/2011Tanggal 24 Mei 2011 (fotokopi terlegalisir);4.

  Satu berkas SK Walikota Batam tentang Pemberian Hibah KepadaPengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah GuruTaman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam TahunAnggaran 2011 Nomor KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26 Juli2011 (fotokopi terlegalisir);5. Satu berkas Keputusan Walikota Batam tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18 Januari 2011 fotokopi terlegalisir);6.

  Satu berkas Keputusan Walikota Batam tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6 Mei 2011 (fotokopi terlegalisir);Hal. 3 dari 31 hal. Put.

  ;Satu berkas Keputusan Walikota Batam Nomor KTPS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang PengangkatanPengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran(BMGTPA) Kota Batam Periode 20082011 (fotokopi terlegalisir);Satu lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan PengurusBadan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPQ)Kota Batam Periode 20082011 (fotokopi terlegalisir);Hal. 20 dari 31 hal. Put.

  Satu berkas Keputusan Walikota Batam Nomor KTPS 69/BKDPK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 tentang Pengangkatan PejabatEselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (fotokopiterlegalisir);Disita dari Boby Syafril Lizan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;7.