Ditemukan 87 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-10-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl
Tanggal 11 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Intan Purnamasari, S.H..
Terdakwa:
NURDIN SUBRATA
1230
  • Barn Citra Laksana
8. 1 (satu) rangkap copy Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050.13/226.2/BAPPEDA/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 antara BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PT.
BARN CITA LAKSANA Nomor: 050.13/296.1/Bappeda/XII/2022 tanggal 30 Desember 2014 Disita tanggal 12-12-2022 dari BAMBANG IRAWAN,S.T.
/2.60/XI/BAPPEDA/2014 tanggal 11 November 2014 tentang penyampaian permohonan rencana surat undangan
39. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 050.13/055/BAPPEDA/IV/2014, tanggal 1 April 2014 Perihal Penetapan Kelompok Kerja Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengebangan Kawasan Permukiman (RP2KP) Kebupaten Bengkulu Tengah
40. 1 (Satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050.13/296/Bapedda/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang di tanda tangan
,M.M
41. 1 (Satu) lembar Serah Terima Barang Nomor : 050.13/ 296.3/Bappeda/XII/2014 di tanda tangani oleh an. Muzakir hamidi, S.Sos., MM
42. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050.13/296.1/Bapedda/XII/2014 pada tanggal 29 Desember 2014 di tanda tangani an. Ir. Nurdin Subrata dan panitia Pemeriksa Barang an. Bambang Irawan, ST., M.Si, Sihardi, Nia Kurniasari, A.Md.
43. 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050.13/296.2/Bapedda/XII/2014 pada tanggal 29 Desember 2014 di tanda tangani an. Ir.
Register : 08-02-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 22 Mei 2017 — -DADAN NURJAMAN Bin ENCENG ABSIRUDIN ; -ANI SUHERMAN SE Bin RUHADI
9217
  • Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 1 tahun2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi AkselerasiPeningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPKIPM) Jawa Barat.1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 400/Kep.626Bapeda/2005 tentang Satuan Pelaksana Program Pendanaan Kompetisi(PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2006,tanggal 30 Desember 2005.1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 050.13
    Gubernur Jawa Barat Nomor : 1 tahun 2008tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi PeningkatanIndeks Pembangunan Manusia (PPKIPM) Jawa Barat.9. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 400/Kep.626Bapeda/2005 tentang Satuan Pelaksana Program Pendanaan Kompetisi(PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2006, tanggal30 Desember 2005.10.1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 050.13
    Walikota Tasikmalaya dengan No. 050.13/Kep.17APPKIPM/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 Tentang Pembentukan satuan pelaksana(satlak) dan Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) Program PendanaanKompetisi akselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) Kota Tasikmalaya tahun 2007.Bahwa tupoksi saksi sebagai Anggota Sekertariat yaitu :a. Surat menyurat,b. Menyusun laporan bulanan, Triwulan, tahunan dan laporan akhir,35c. Mmenyusun Rencana Kerja Satlak,d.
    Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 1 tahun 2008tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi PeningkatanIndeks Pembangunan Manusia (PPKIPM) Jawa Barat.1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 400/Kep.626Bapeda/2005 tentang Satuan Pelaksana Program Pendanaan Kompetisi(PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2006, tanggal 30Desember 2005.1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 050.13
    Gubernur Jawa Barat Nomor : 1 tahun 2008 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 tahun 2007tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan IndeksPembangunan Manusia (PPKIPM) Jawa Barat.9. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 400/Kep.626Bapeda/2005 tentang Satuan Pelaksana Program Pendanaan Kompetisi (PPK)Akselerasi Peningkatan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2006, tanggal 30 Desember2005.10. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 050.13
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — KHAIRUDIN
3411152
  • tentang perpanjangan ijin lokasi untuk keperluaninti plasma perkebunan kelapa sawit PT SAWIT GOLDEN PRIMA di desakupang baru kecamatan muara Kaman tanggal 31 mei 2012 yangditandatangani RITA WIDYASARIf. 1 (satu) bundel dokumen asli check list berkas permohonan ijin lokasinama perusahaan PT SAWIT GOLDEN PRIMA, beserta lampirannyaberupa asli surat nomor : 015/SmdSGP/V/2011 tanggal 04 mei 2011perihal permohonan perpanjangan ijin lokasi yang ditandatangani HERRYSUSANTO GUNg. 1 (satu) bundel dokumen nomor 050.13
    SAWIT GOLDEN PRIMA. 67.1 (satu) bundel dokumen Badan Pertanahan Nasional Kantor WilayahProvinsi Kalimantan Timur Arahan peruntukan dan penggunaan tanahNomor : 23/APPT/1264.400/II/2013 sebagai Bahan Pertimbanganuntuk pemberian hak guna usaha, Pemohon PT SAWIT GOLDENPRIMA. 68.1 (satu) lembar Surat Asli BUPAT KUTA KARTANEGARA Nomor :050.13/815/BAPPEDA perihal permohonan akses jalan menuju TPAControl Landfill di kecsmatan Loa Janan tanggal 01 April 2014 yangditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara
    Indonesia berisikan 1 (satu) bundel asli surat dari Menteri DalamNegeri Republik Indonesia perihal Pertimbangan Usulan PinjamanDaerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2017 Nomor:979/3020/SJ tanggal 6 Juli 2017. 1681 (satu) buah Map abuabu bertuliskan Bupati Kutai Kartanegaraberisikan 1 (satu) bundel asli surat dari Bupati Kutai KartanegaraNomor : 050.13/1270/Bapp.1/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016perihal Usulan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak beserta lampiran. 1691 (satu) buah amplop coklat
    dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timurberisikan 1 (satu) bundel asli surat dari Kejaksaan Tinggi KalimantanTimur perihnal Permohonan Menghadiri Saksi Nomor: B757/Q.4.1/Es.1/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 beserta lampiran. 1701 (satu) buah Map abuabu bertuliskan Bupati Kutai Kartanegaraberisikan 1 (satu) bundel asli surat dari Bupati Kutai KartanegaraNomor : 050.13/1271/Bapp.1/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016perinal Persetujuan Pinjaman dengan PT.
    SAWITGOLDEN PRIMA. 67.1 (satu) bundel dokumen Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah Provinsi Kalimantan Timur Arahan peruntukan danpenggunaan tanah Nomor : 23/APPT/1264.400/II/2013sebagai Bahan Pertimbangan untuk pemberian hak gunausaha, Pemohon PT SAWIT GOLDEN PRIMA. 68.1 (satu) lembar Surat Asli BUPAT KUTA KARTANEGARANomor : 050.13/815/BAPPEDA perihal permohonan aksesjalan menuju TPA Control Landfill di kecsmatan Loa Janantanggal 01 April 2014 yang ditandatangani oleh Bupati KutaiKartanegara
Register : 11-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 5 Desember 2016 — B.M. HAFRIZAL,SH.M.SI.Bin Z. HASAN
8459
  • juli 2010 Nomor: 275/LUT/PM/V1I/2010LUWU UTARA, Izin Tempat Usaha tanggal 06 juli 2010 No: 109/BBNLUTVIV/2010/BRO/KOPERINDAGLUWU UTARA, Tanda Daftar Perusahaan Tanggal 06 Juli 2010 No:2024111500523, berlaku s/d 06 JULI 2012Laporan Hasil Penelitian Papeda Ubi siap Saji Mukomuko/PussaMukomuko Papeda enak Nusantara)Laporan Hasil Penelitian Minyak Cita Rasa Ikan Lele.1 (satu) bendel company profile LPTTG Malindo.Kwitansi tanggal 23 februari 2012 senilai Rp. 153.000.000,00;Berita acara pembayaran nomor 050.13
    pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada belanja bantuankhusus sesuai kebijakan Bupati kegiatan penelitian terapan (actionreseach) pembuatan Papeda enak nusantara dan penelitian terapan(action reseach) pembuatan minyak dan cita rasa ikan lele PUDKabupaten Mukomuko Tahun Angaran 2012;Nota dinas tanggal 6 februari 2012 dari Kepala Bappeda KabupatenMukomuko kepada Bupati Mukomuko, perihal PUD ZONNIPEDKabupaten Mukomuko tahun 2012;Kwitansi senilai Ro. 77.000.000,00;Berita acara pembayaran nomor 050.13
    MALINDO/V2012Nomor 15/B.7/SKB/2012 Nomor : 88/LP.MALINDO/ 2012 tanggal 30Oktober 2012;Nota dinas pencairan termin ll Papeda enak nusantara dan Minyak citarasa ikanlele tanggal 23 Nopember 2012;Kwitansi tanggal 23 Februari 2012 senilai Rp. 159.000.000,00;Berita acara pembayaran Nomor : 050.13/041.a/E.1/I/2012 tanggal 23Februari 2012;Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko(Bengkulu) dengan LPTTG Malindo tentang Penelitian Terapan (ActionReseach) Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan
    MALINDO/V2012 tanggal 11Januari 2012;Rencana anggaran biaya (RAB) Program Penelitian Minyak cita rasaikan lele;Kwitansi senilai Rp.81.000.000,00;Berita acara pembayaran nomor 050.13/838.b/E.1/XV/2012 tanggal 26Nopember 2012;Hal 12 dari 223 Halaman.
    MALINDO/V2012 tanggal11 Januari 2012;Rencana anggaran biaya (RAB) Program Penelitian Minyak cita rasaikan lele;Kwitansi senilai Rp.81.000.000,00;Berita acara pembayaran nomor 050.13/338.b/E.1/XV/2012 tanggal 26Nopember 2012;Hal 203 dari 223 Halaman.
Register : 18-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN Penajam Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
16867
  • Bahwa Kronologis Keterlambatan Pembayaran:Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj2)3)1) Bahwa sebagaimana Surat Bupati Penajam Paser UtaraKepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penajam PaserUtara, Nomor: 050.13/428/XII/2016, Perihal: PengendalianKegiatan Multiyears, Tanggal 2 Desember 2016, makakondisi Kemampuan pendapatan dan belanja Tahun 2017dan 2018 mengalami defist dan penurunan pendapatandaerah sehingga berimbas pada pembiayaan pekerjaanpada proyek multiyears;Bahwa
    berdasarkan tersebut, perhitungan dan estimasikemampuan pendapatan dan belanja Tahun 2017 dan2018, maka perlu menghentikan sementara pekerjaan danmelaksanakan opname pekerjaan pada proyek multiyears;Berdasarkan Surat Bupati Penajam Paser Utara KepadaKepala Dinas Pekerjaan Umum Penajam Paser Utara,Nomor: 050.13/47.18/XIl/SetBapp, Perihal: PengendalianKegiatan Multiyears, Tanggal 2 Desember 2016,menyatakan: bahwa berdasarkan perhitungan dan estimasikemampuan pendapatan dan belanja Tahun 2017 dan2018
Register : 08-03-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 07/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 25 Agustus 2016 — PT. MADU INDAH SEJAHTERA melawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA
13346
  • dikeluarkannya kajianklarifikasi kawasan yang menyatakan lokasi yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.SK.554/MenhutII/2013 tanggal 2 Agustus2013, areal yang dimohonkan sudah ditetapkan menjadi Kawasan Budidaya NonKehutanan (KBNK/Areal Penggunaan lain/APL) sehingga merupakan kewenanganPemerintahan Daerah didalam mengeluarkan ijin lokasi pembangunan perkebunan kelapasawit yang dimohon kan Penggugat berdasarkan Surat Badan Perencanaan PembangunanDaerah No.050.13
    Madu Indah Sejahtera di Tenggarong ;39Bukti P 17Bukti P 18Bukti P 19Bukti P 20Bukti P 21Bukti P 22Bukti P 23Bukti P 24Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :050.13/944/BAPPV.11/IX/2013 tanggal 11 September 2013Perihal : Klarifikasi Kawasan, yang ditujukan kepada Sdr. DirekturUtama PT. Madu Indah Sejahtera di Tenggarong ;Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Peta Usulan Lokasi PerkebunanKelapa Sawit PT.
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
1711179
  • bukan kawasan hutan; dan3 Mengatur dan menetapkan hubunganhubungan hukum antara orangdengan hutan, serta mengatur perbuatanperbuatan hukum mengenaikehutanan; d Gubernur Kepulauan Riau masingmasing dengan surat :1 0224/KdhKepri/520/04.09 tanggal 14 April 2009;2 0012/KdhKepri/01.10 tanggal 19 Januari 2010; 0350/KdhKepri/12.10 tanggal 30 Desember 2010;156/KdhKepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 201 1;111/KdhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 201 1; 346/KdhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 201 1;109/KdhKepri.050.13
    SK. 513/MenhutVII/2010tanggal 22 September 2010; 3 Pembentukan Tim Terpadu tersebut didasarkan pada usulan GubernurKepulauan Riau dengana 0224/KdhKepri/520/04.09 tanggal 14 April 2009; b 0012/KdhKepri/01.10 tanggal 19 Januari 2010; c 0350/KdhKepri/12.10 tanggal 30 Desember 2010; d 156/KdhKepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 201 1;e 111/KdhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 201 1;f 346/KdhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 201 1; g 109/KdhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 April 2012; danh 252/KdhKepri.520/11.12
    bukan kawasan hutan; dan3 Mengatur dan menetapkan hubunganhubungan hukum antara orangdengan hutan, serta mengatur perbuatanperbuatan hukum mengenaikehutanan;d Gubernur Kepulauan Riau masingmasing dengan surat :e1 0224/KdhKepri/520/04.09 tanggal 14 April 2009;0012/KdhKepri/01.10 tanggal 19 Januari 2010;0350/KdhKepri/12.10 tanggal 30 Desember 2010;156/KdhKepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 201 1;111/KdhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 201 1; 346/KdhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 201 1;109/KdhKepri.050.13
    SK. 513/MenhutVII/2010tanggal 22 September 2010; Hal 85 dari 201 hal Putusan nomor : 16/G/2013/PTUN TPI3 Pembentukan Tim Terpadu tersebut didasarkan pada usulan GubernurKepulauan Riau dengana 0224/KdhKepri/520/04.09 tanggal 14 April 2009; b 0012/KdhKepri/01.10 tanggal 19 Januari 2010; c 0350/KdhKepri/12.10 tanggal 30 Desember 2010; d 156/KdhKepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 201 1;e 111/KdhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 201 1;f 346/KdhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 201 1; 109/KdhKepri.050.13/4.12
    ;Pembentukan Tim Terpadu tersebut didasarkan pada usulan GubernurKepulauan Riau dengan0224/KdhKepri/520/04.09 tanggal 14 April 2009; 0012/KdhKepri/01.10 tanggal 19 Januari 2010; 0350/KdhKepri/12.10 tanggal 30 Desember 2010; 156/KdhKepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 201 1;111/KdhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 201 1;346/KdhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 201 1;109/KdhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 April 2012; dan252/KdhKepri.520/11.12 tanggal 12 Nopember 2012; Bahwa berdasarkan hasil pembahasan akhir
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
214165
  • Provinsi Kalimantan Timur Arahan peruntukan dan penggunaan tanahNomor : 23/APPT/1264.400/II/2013 sebagai Bahan Pertimbanganuntuk pemberian hak guna usaha, Pemohon PT SAWIT GOLDENPRIMA. 68.1 (Satu) lembar Surat Asli BUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor :050.13/815/BAPPEDA perihal permohonan akses jalan menuju TPAControl Landfill di kecsmatan Loa Janan tanggal 01 April 2014 yangditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara RITA WIDYASARI,S.Sos., MM. beserta lampiran. 69.1 (satu) bundel Surat PT SAWIT GOLDEN
    2016, Dana Desa (APBN) Tahun 2017 Dan AlokasiDana Desa (ADD) Tahun 2017. 14b/.1 (satu) buah amplop putih dari Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia berisikan 1 (Satu) bundel asli surat dari Menteri DalamNegeri Republik Indonesia perihal Pertimbangan Usulan PinjamanDaerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2017 Nomor:979/3020/SJ tanggal 6 Juli 2017. 14DS,1 (satu) buah Map abuabu bertuliskan Bupati Kutai Kartanegaraberisikan 1 (Satu) bundel asli surat dari Bupati Kutai KartanegaraNomor : 050.13
    Indonesia berisikan 1 (Satu) bundel asli Surat dari Menteri DalamNegeri Republik Indonesia perihal Pertimbangan UsulanPinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA2017 Nomor: 979/3020/SJ tanggal 6 Juli 2017. 1414D8.1 (Satu) buah Map abuabu bertuliskan Bupati Kutai Kartanegaraberisikan 1 (satu) bundel asli surat dari Bupati Kutai KartanegaraNomor : 050.13/1270/Bappl.1/XII/2016 tanggal 9 Desember2016 perihal Usulan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak besertalampiran.
    Kalimantan Timur perihal Permohonan Menghadiri Saksi Nomor:B757/Q.4.1/Es.1/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 beserta lampiran. 171 (Satu) buah Map abuabu bertuliskan Bupati Kutai Kartanegaraberisikan 1 (satu) bundel asli surat dari Bupati Kutai KartanegaraNomor : 050.13/1271/Bappl.1/XII/2016 tanggal 9 Desember2016 perihal Persetujuan Pinjaman dengan PT. SMI (persero)beserta lampiran. 1 (Satu) buah Map hijau berisikan 1 (Satu) bundel fotocopy SuratPertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Pinjaman PT.
    Saksi Nomor: B757/Q.4.1/Es.1/07/2017 tanggal 20 Juli 2017beserta lampiran. 170.1 (satu) buah Map abuabu bertuliskan Bupati KutaiKartanegara berisikan 1 (Satu) bundel asli surat dari BupatiKutai Kartanegara Nomor : 050.13/1271/Bapp!.1/XII/2016tanggal 9 Desember 2016 perihal Persetujuan Pinjamandengan PT.
Register : 09-10-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pid.Pra/2017/PN Mks
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon:
1.H. ANDI MAPPANGARA, S.SOS
2.DRS. H. HARUN, M.M,
3.MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.AP
Termohon:
JAKSA AGUNG RI. CQ. KAJATI SULSELBAR CQ. ASISTEN PIDSUS KEJATI SULSELBAR
17951
  • Negeri Nomor 54 Tahun 2010 TabelRumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokokpokok Pikiran DPRDdan Validasi Provinsi/Kabupaten/Kota.P27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 9036175 Tahun2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi BaratTentang Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat TentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.P28 Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Sekretariat Daerah Nomor:050.13
    /528/Set tanggal 25 Februari 2015, perihal Usulan Pokokpokok Pikiran DPRDProvinsi Sulawesi Barat.P29 Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 050.13/1056/Set tanggal 19 Maret2015 perihal Forum PokokPokok Pikiran DPRD Prov.
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 31 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa : HERY SUSANTO GUN
4261044
  • ) lembar dokumen PT SAWIT GOLDEN PRIMA tanggal28 Juni 2013 ditujukan kepada HENRI TAJU di SamarindaPerihal: Perincian Biaya Pengurusan HGU, tertanda HERYSUSANTO selaku Direktur PT SAWIT GOLDEN PRIMA;1 (Satu) bundel dokumen Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah Provinsi Kalimantan Timur Arahan peruntukan danpenggunaan tanah Nomor 23/APPT/1264.400/II/2013sebagai Bahan Pertimbangan untuk pemberian hak gunausaha, Pemohon PT SAWIT GOLDEN PRIMA;1 (satu) lembar Surat Asli BUPAT KUTA KARTANEGARANomor 050.13
    DanaDesa (APBN) Tahun 2016, Dana Desa (APBN) Tahun 2017Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017;1 (satu) buah amplop putin dari Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia berisikan 1 (satu) bundel asli surat dariMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia perihalPertimbangan Usulan Pinjaman Daerah PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara TA 2017 Nomor: 979/3020/SJtanggal 6 Juli 2017;1 (satu) buah map abuabu bertuliskan Bupati KutalKartanegara berisikan 1 bundel asli surat dari Bupati KutaiKartanegara Nomor 050.13
    /1270/Bappl.1/XII/2016 tanggal 9Desember 2016 perihal Usulan Persetujuan Kegiatan TahunJamak beserta lampiran;1 (Satu) buah amplop coklat dari Kejaksaan Tinggi KalimantanTimur berisikan 1 (Satu) bundel asli surat dari KejaksaanTinggi Kalimantan Timur perihal Permohonan MenghadiriSaksi Nomor: B757/Q.4.1/Es.1/07/2017 tanggal 20 Juli 2017beserta lampiran;1 (satu) buah map abuabu bertuliskan Bupati KutalKartanegara berisikan 1 bundel asli surat dari Bupati KutaiKartanegara Nomor 050.13/1271/Bappl.1/XII
Register : 09-07-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 24 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : JOHAN TAMALANREA NGGEBU,SE
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Yohana Marselina Bailao, SE. Diwakili Oleh : Fransiskus J. Samuel, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : Bonefasius Ola Masan, SE. Diwakili Oleh : Selestinus Laga Doni, SH
21965
  • Nomor : 050.15/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016;
    IMB Nomor : 050.14/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016;
    IMB Nomor : 050.12/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016;
    IMB Nomor : 050.18/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016;
    IMB Nomor : 050.9/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016;
    IMB Nomor : 050.17/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016;
    IMB Nomor : 050.13
    BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.12/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.18/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.9/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.17/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;Putusan Perkara No. 21/PID.SUSTPK/2020/PT KPG, Halaman 46 dari halaman40.940.1040.1140.1240.1340.1440.1540.1640.1740.1840.1940.2040.2140.2240.2340.2440.2540.26IMB Nomor : 050.13
    IMB Nomor : 050.19/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.15/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.14/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.12/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.18/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.9/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.17/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.13
Register : 10-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 12 Februari 2015 — CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS); melawan - BUPATI KUTAI KARTANEGARA; - CV. ANGGARAKSA ADISARANA (T.II INTERVENSI);
9937
  • Jakarta 12870sebagai pihak pertama dengan Edi Damansyah, bertindak untuk atas nama BupatiKutai Kartanegara, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pihakkedua;Bukti T.II Intervensi28 : fotokopi legalisir Surat Bupati Kutai KartanegaraTentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV.AnggaraksaAdisarana, 540/IUPEr/DPEIV/V1I/2009 KW KTN 2009 019 Er, tanggal 1 Juni 2009;Bukti T.II Intervensi29 : fotokopi sesuai asli Surat Badan Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD) Nomor 050.13
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
4201205
  • tentangperpanjangan ijin lokasi untuk keperluan inti plasma perkebunankelapa sawit PT SAWIT GOLDEN PRIMA di desa kupang barukecamatan muara Kaman tanggal 31 mei 2012 yangditandatangani RITA WIDYASARI1 (satu) bundel dokumen asli check list berkas permohonan ijinlokasi nama perusahaan PT SAWIT GOLDEN PRIMA, besertalampirannya berupa asli surat nomor : 015/SmdSGP/V/2011tanggal 04 mei 2011 perihal permohonan perpanjangan ijinlokasi yang ditandatangani HERRY SUSANTO GUN. 1 (Satu) bundel dokumen nomor 050.13
    SAWIT GOLDEN PRIMA. 67.1 (satu) bundel dokumen Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah Provinsi Kalimantan Timur Arahan peruntukan danpenggunaan tanah Nomor : 23/APPT/1264.400/II/2013 sebagaiBahan Pertimbangan untuk pemberian hak guna usaha, PemohonPT SAWIT GOLDEN PRIMA. 68.1 (satu) lembar Surat Asli BUPATI KUTA KARTANEGARA Nomor :050.13/815/BAPPEDA perihal permohonan akses jalan menujuTPA Control Landfill di kecsmatan Loa Janan tanggal 01 April 2014yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara
    : 050.13/1271/Bappl.1/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016perinal Persetujuan Pinjaman dengan PT.
    Tahun 2016, Dana Desa (APBN) Tahun 2017 Dan AlokasiDana Desa (ADD) Tahun 2017.167. 1 (satu) buah amplop putih dari Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia berisikan 1 (satu) bundel asli surat dari Menteri DalamNegeri Republik Indonesia perihal Pertimbangan Usulan PinjamanDaerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2017 Nomor:979/3020/SJ tanggal 6 Juli 2017.168. 1 (satu) buah Map abuabu bertuliskan Bupati Kutai Kartanegaraberisikan 1 (satu) bundel asli surat dari Bupati Kutai KartanegaraNomor : 050.13
    1270/Bappl.1/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016perihal Usulan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak besertalampiran.169. 1 (satu) buah amplop coklat dari Kejaksaan Tinggi KalimantanTimur berisikan 1 (satu) bundel asli surat dari Kejaksaan TinggiKalimantan Timur perihal Permohonan Menghadiri Saksi Nomor: B757/Q.4.1/Es.1/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 beserta lampiran.170. 1 (satu) buah Map abuabu bertuliskan Bupati Kutai Kartanegaraberisikan 1 (satu) bundel asli surat dari Bupati Kutai KartanegaraNomor : 050.13
Register : 22-06-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 20/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 10 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TRI AGUS PUTRA JOHANES Diwakili Oleh : Jefri Anus Lado
20161
  • 2016 Tanggal 27 Januari 2016;
45.4 IMB Nomor : 050.14/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
45.5 IMB Nomor : 050.12/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
45.6 IMB Nomor : 050.18/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
45.7 IMB Nomor : 050.9/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
45.8 IMB Nomor : 050.17/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
45.9 IMB Nomor : 050.13
050.14/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;Halaman 43 dari 121 halaman,Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT KPG40.540.640.740.840.940.1040.1140.1240.1340.1440.1540.1640.1740.1840.1940.2040.2140.22IMB Nomor : 050.12/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.18/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.9/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.17/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.13
KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;38.5 IMB Nomor : 050.12/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;38.6 IMB Nomor : 050.18/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;38.7 IMB Nomor : 050.9/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;38.8 IMB Nomor : 050.17/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;Halaman 64 dari 121 halaman,Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT KPG38.938.1038.1138.1238.1338.1438.1538.1638.1738.1838.1938.2038.2138.2238.2338.2438.2538.26IMB Nomor : 050.13
BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;45.5 IMB Nomor : 050.12/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;Halaman 106 dari 121 halaman,Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT KPG45.645.745.845.945.1045.1145.1245.1345.1445.1545.1645.1745.1845.1945.2045.2145.2245.23IMB Nomor : 050.18/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.9/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.17/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal27 Januari 2016;IMB Nomor : 050.13
Register : 07-12-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN SELONG Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Sel
Tanggal 30 Maret 2017 — - NIKMAH ALS INAQ ADI,dkk melawan - BUPATI LOMBOK TIMUR,dkk
4216
  • Pada tanggal 27 November 1991diserahkan kepada Pemerintah Dati Il Lombok Timur sekarangPemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Berita AcaraSerah Terima, tanggal 27 November 1991 Nomor050.13534.014 (pemerintah pusat) dan Nomor : 050.13/308/008(Pemda Lotim) tentang Penyerahan dan Pengelolaan Assetdari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Dati Il LombokTimur.
Register : 06-09-2022 — Putus : 21-11-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 21 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
MUTIARA PURNAMA SARI, E.A., S.H
Terdakwa:
DODI RAMADAN, S.T
12218
29) 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050.13/180/BAPPEDA/XI/2013 tanggal 26 November 2013 Paket Pekerjaan Belanja Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 yang telah diberi tanda stabilo warna kuning kehijauan.
31) 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Serah Terima Barang Nomor : 050.13/180.2/Bappeda/XI/2013 Paket Pekerjaan Belanja Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 yang telah diberi tanda stabilo warna kuning kehijauan.
32) 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050.13/179.2/Bappeda/XI/2013 tanggal 25 November 2013 Paket Pekerjaan Belanja Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013.
Belaputera Interplan Nomor : 020/BP/SPP-RDTR/XI/2013 tertanggal 26 November 2013 perihal Permohonan Serah Terima Barang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
e. 1 (satu) lembar copy dokumen Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050.13/180.1/BAPPEDA/XI/2013 tertanggal 26 November 2013 yang ditandatangani oleh Penerima Barang (DEDI RIANTO), Direktur Utama PT. Belaputera Interplan Ir.
103) 1 (satu) lembar copy Surat Kepala BAPPEDA Nomor : 050.13/180.2/BAPPEDA/XI/2013 perihal Serah Terima Barang yang ditujukan kepada Ketua Pejabat Serah Terima Barang
104) 1 (satu) bundel asli dokumen Kelengkapan Data Perusahaan (PT. Andra Cipta Consult) tanggal 26 April 2022.
Register : 07-11-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 23 April 2019 — - PT. BRIAN ANJAT SENTOSA melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTA NEGARA (TERGUGAT) - PT. ENGGANG ALAM SAWITA (TERGUGAT II INTERVENSI)
382311
  • Enggang Alam Sawita ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Permohonan BandingTerhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor : 17/G/2018/PTUN.SMD ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 050.13/258/BAPPIV.2/III/2019 tanggal 11032019Perihal : Klarifikasi Kawasan, berdasarkan RIRWKabupaten Kutai Kartanegara terhadap areal HGUperkebunan kelapa sawit PT.
    Waktu itu saksi hadirkemudian yang hadir pada saat itu semua Kepala Dinas dan Instansibadan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara serta MuspikaKecamatan Tabang ; Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.Il42 (Surat Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :050.13/258/BAPPIV.2/III/2019 tanggal 11032019 Perihal : KlarifikasiKawasan, berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara terhadapareal HGU perkebunan kelapa sawit PT.
Register : 24-01-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor No.2/Pdt.G/2017/PN Pli
Tanggal 24 Juli 2017 — Riza Kamarudin - Bupati Tanah Laut dkk
3612
  • selanjutnya pada fotocopy bukti tersebutdiberi tanda TIll11;Fotocopy Surat Bupati Tanah Laut Nomor 593/1680/Tapem tanggal 21 Juli2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberitanda TIll12;Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 3751/23.3/400/X/2014tanggal 14 Oktober 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebutdiberi tanda TIll13;Halaman 49 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.Fotocopy Surat Sekda Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 49/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
MARTINUS DURVAN, SP. MMA
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
217172
  • 26 Januari 2012(Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;Fotokopi Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan PekerjaanPegawai Negeri Sipil Bulan : 01 Januari s/d 31 Desember2012 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor: 823.4.11/II/703/742ND tentang Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil tanggal 1 November 2013 (Fotokopisesuai dengan scan) ;Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Manggarai TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Lehong Borong Nomor : Bap.050.13
Putus : 12-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 K/PID/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — BAHTIAR HS bin HUSIEN
9583 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa penghentian reklamasi tersebut diperkuat lagi denganberdasarkan Surat Pemerintah Kota Bandar Lampung yangditujukan kepada Gubernur Lampung cq Asisten Bidang EkubangNomor 050.13/152/23/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentangPelaksanaan Reklamasi Pantai;Dengan demikian uraian ini apabila dinubungkan dengan uraian 14khususnya point 14.7 Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2009telah dilakukan pertemuan yang diprakarsai oleh Badan PertanahanKota Bandar Lampung (Surat Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia