Ditemukan 45 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 12.12 12013 12g13 1213 12.13 10.1.2 12.7.6 13.13 10.1.3 12.3.3 123.1.3 18.1.3 1.21.3
Pengadilan PN BLORA Perdata Wanprestasi
Register : 11-05-2011 — Putus : 11-05-2011 — Upload : 25-08-2011
Putusan PN BLORA Nomor 2_PDT_G_2011_PN_BLA_kabul_wanprestasi_11052011
Tanggal 11 Mei 2011 — PT. RIZQI BANGUN PERSADA (Penggugat) ; KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BLORA (Tergugat)
175 — 41
  • BahwaperselisihanmasyarakatpenggunaandialamipenghubunglokasilahansebagaiSumurtelah terjadidenganterkait dengansawah yangakses jalanuntuk menujuyang telahdirencanakan : 12.1.3. Bahwa sebagaidan curahmenentu,lokasiarealtergenangmemungkinkanpenggalian12.1.4.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-03-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 3 Maret 2015 — HERDIYANTI ANGGRAINY,A.Md
45 — 20
  • ./2014 tanggal 21 April 2014, Kelompok Matahari Cisadane, jumlah Rp. 2.556.300,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus Rupiah);12.1.3 Kuitansi Nomor : ./UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 02 April 2014, Kelompok Bolowa, jumlah Rp. 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);12.1.4 Kuitansi Nomor : .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 26-01-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
295 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 703 K/Pdt.SusKPPU/2015tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara a quo;Bahwa, kemudian dalam poin 12.1.3 Putusan KPPU Nomor5/KPPUI/2014 halaman 146, Termohon Keberatan memberipertimbangan sebagai berikut:"Bahwa Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999harus ditafsirkan tidak secara sempit dan limitatif, karena tidakseluruh perobuatan dan atau perjanjian yang bertujuanmelaksanakan peraturan perundangundangan serta mertadikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun1999
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Sarjono Turin
Terdakwa:
NGALIMUN, SH., MH
295 — 140
  • ., sebagaimanapendapat tertulisnya pada poin 12 angka 12.1.3 pada halaman 18 yangmerupakan lampiran dari nota pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa,menyatakan bahwa badan/institusi sebagai majikan/employer/masterbertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukanbawahan dengan syarat apabila PMH yang terjadi itu: dilakukan bawahan sesuai dengan job diskripsi yang ditugaskankepadanya, sehingga tindakan itu. dilakukan untuk kepentinganmajikan/badan/institusi tersebut, atau PMH itu terjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
227 — 77
  • SYAMSULARIFIN selaku Bupati Langkat, beserta 2 (dua) lembar lampirannyae BB 12.1.2 : 2 (dua) lembar asli dokumen Keputusan Bupati Langkat Nomor :P/484/KEU/2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2001, tertanggal 12 November 2001, ditandatangani oleh H.SYAMSUL ARIFIN selaku Bupati Langkat, beserta 2 (dua) lembar lampirannyae BB 12.1.3 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/598/Perb/2001, sebesar Rp 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh riburupiah