Ditemukan 45 data
175 — 41
BahwaperselisihanmasyarakatpenggunaandialamipenghubunglokasilahansebagaiSumurtelah terjadidenganterkait dengansawah yangakses jalanuntuk menujuyang telahdirencanakan : 12.1.3. Bahwa sebagaidan curahmenentu,lokasiarealtergenangmemungkinkanpenggalian12.1.4.
45 — 20
./2014 tanggal 21 April 2014, Kelompok Matahari Cisadane, jumlah Rp. 2.556.300,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus Rupiah);12.1.3 Kuitansi Nomor : ./UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 02 April 2014, Kelompok Bolowa, jumlah Rp. 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);12.1.4 Kuitansi Nomor : .
295 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 703 K/Pdt.SusKPPU/2015tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara a quo;Bahwa, kemudian dalam poin 12.1.3 Putusan KPPU Nomor5/KPPUI/2014 halaman 146, Termohon Keberatan memberipertimbangan sebagai berikut:"Bahwa Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999harus ditafsirkan tidak secara sempit dan limitatif, karena tidakseluruh perobuatan dan atau perjanjian yang bertujuanmelaksanakan peraturan perundangundangan serta mertadikecualikan dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun1999
Sarjono Turin
Terdakwa:
NGALIMUN, SH., MH
295 — 140
., sebagaimanapendapat tertulisnya pada poin 12 angka 12.1.3 pada halaman 18 yangmerupakan lampiran dari nota pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa,menyatakan bahwa badan/institusi sebagai majikan/employer/masterbertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukanbawahan dengan syarat apabila PMH yang terjadi itu: dilakukan bawahan sesuai dengan job diskripsi yang ditugaskankepadanya, sehingga tindakan itu. dilakukan untuk kepentinganmajikan/badan/institusi tersebut, atau PMH itu terjadi
227 — 77
SYAMSULARIFIN selaku Bupati Langkat, beserta 2 (dua) lembar lampirannyae BB 12.1.2 : 2 (dua) lembar asli dokumen Keputusan Bupati Langkat Nomor :P/484/KEU/2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan TahunAnggaran 2001, tertanggal 12 November 2001, ditandatangani oleh H.SYAMSUL ARIFIN selaku Bupati Langkat, beserta 2 (dua) lembar lampirannyae BB 12.1.3 : 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.P/598/Perb/2001, sebesar Rp 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh riburupiah