Ditemukan 54 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1213.17 1223.17 1243.17 1293.17 1231 12.7.6 1.2.3.4 183.1 12.11 1.7.1 12.7.1 10.3.1 11.3.1 12.311 15.3.1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2313 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Februari 2015 — ASAN ISMAIL, VS PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk, DKK
99 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seratusdelapan puluh meter persegi) tersebut tidak mempunyai kekuatanhukum apabila dalam tenggang waktu selambatlambatnya 8(delapan) hari terhitung sejak ditegur oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat, ternyata Tergugat tidak bersedia secarasuka rela menyerahkan Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor116/Pasar Baru Surat Ukur Nomor 171/1942 tanggal 29 Oktober1942 kepada Tergugat II;Pertimbangan Majelis Hakim banding yang mengabulkan PetitumNomor 6 tersebut tidak tepat atau salah menerapkan hukum,karena:12.3.1
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-07-2008 — Putus : 22-04-2009 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 22 April 2009 — PT.INSIGHT INVESMENTS, Dkk >< PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk, (Dalam Likuidasi), Dkk
598 — 300
  • XVII harus memastikan bahwa instrumentnya yang digunakandalam melakukan penyimpanan haruslah instrument yang dijamin olehpemerintah atau bagian penjaminan pemerintah, seperti deposito atau giro.Bahwadalil PARA PENGGUGAT tersebuttidak berdasar, dikarenakan :Bahwa tidak ada satu pasalpun dalam Perjanjian Perwaliamanatanmaupun Pengubahannya yang mengatur tentang kewajiban WaliAmanat (in casu TERGUGAT XVII) untuk memastikan Sinking Fundikut dalam program penjaminan pemerintah.Bahwa berdasarkan Pasal 12.3.1
    Pasal 12.1 Perjanjian Perwaliamanatan, maka penyelenggaraan sinkingfund adalah merupakan kewajiban dari Emiten/ TERGUGAT I.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12.3.1 Pengubahan PerjanjianPerwaliamanatan, menyebutkan :Sinking fund dapat diinvestasikan dalam bentuk SBI dan/atau suratberharga dan/atau penempatan pada pemerintah dan/atau bank swasta.Maka tidak ada ketentuan tentang keharusan penempatan sinking fund tidakpada tempat dan dalam bentuk tertentu.Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal
Pengadilan PA PRAYA Perdata Waris
Register : 21-10-2014 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 08-05-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 0563/Pdt.G/2014/PA.Pra
Tanggal 18 April 2016 — Minasih alias Inaq Sumingan binti Amaq Minasih alias Papuq Binging, dkk Juande alias Amaq Rami bin Amaq Minasih alias Papuq Bunging, dkk
137 — 32
  • Juande memperoleh 2/4 bagian dari tanah warisan (50%) ;------------------12.3.1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 08-10-2012 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 453/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Agustus 2013 — - PT. KARTIKA SELA BUMI MINING >< - PT. SINAR INTIJAYA PUTRA PERKASA
175 — 132
  • Untuk bulan Januari sampai denaan 8 Desember 2012 (11 8/30 bulan):12.3.1. Harga untuk overburden dan/atau interburden= (450.000/bulan x 11/30 bulan) x (harga overburden dan/atau interburden/BCM)= 5.070.000 x USD 1,90 = USD 9.633.000 ;12.3.2.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 15 Januari 2015 — BUDI YOGA BUTSONO, S.Pd
163 — 30
  • Umumtelah mengajukan Bukti Surat berupa Laporan hasil Perhitungan KuantitasKegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Pekerjaan Pagar Depan DanGapura Pintu Masuk Sriwedari Kota Surakarta APBD Tahun 2008 oleh TimAhli dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tanggal 10 Pebruari 2013,dan Laporan Audit Khusus Atas Dugaan Penyimpangan PembangunanPagar Depan Dan Gapura Pintu Masuk Taman Sriwedari Surakarta olehKantor Akuntan Publik RACHMAD WAHYUDI No. 029/AK/KAP/RW/2014tanggal 20 Mei 2014, serta Barang Bukti berupa:12.3.1
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
177 — 62
  • PUTUSAN Nomor : 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.5855865875885895905915925935941 (satu) set barang Uninteruptible Power Supply(UPS) disman 57 yang terdiri dari:12.3.1 (satu) Uninterruptible Power Supply(UPS) Merk Philothea T ype 120 K33.384 (tigaratus delapan puluh empat) Unit Battery Uninterruptible Power Supply (UPS) MerkPhilothea T ype 2DC500.8 (delapan) Rak/Cabinet untuk Battery Uninterruptible Power Supply (UPS) Merk PhilotheaType C/12DC200.1 (satu) set barang Uninteruptible Power Supply(UPS)
    disman65 yang terdiri dari:1.2.3,1 (satu) Uninterruptible Power Supply(UPS) Merk AEC T ype ALP120KVA.348 (tigaratus empatpuluh delapan) Unit Battery Uninterruptible Power Supply (UPS) MerkSenry Type CL5008 (delapan) Rak/Cabinet untuk Battery Uninterruptible Power Supply (UPS) Mek Senry T ypeSNK8C25001 (satu) set barang Uninteruptible Power Supply(UPS) disman 101 yang terdiri dari:12.3.1 (satu) Uninterruptible Power Supply(UPS) Merk AEC Type ALP120KVA.348 (tigaratus empatpuluh delapan) Unit Battery
    PUTUSAN Nomor : 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.5955965975985996006016026036041 (satu) set barang Uninteruptible Power Supply(UPS) disman 33 Jakbar yang terdiri dari:12.3.1 (satu) Uninterruptible Power Supply(UPS) Merk Philothea T ype 120 K33.384 (tigaratus delapan puluh empat) Unit Battery Uninterruptible Power Supply (UPS) MerkPhilothea T ype 2DC500.8 (delapan) Rak/Cabinet untuk Battery Uninterruptible Power Supply (UPS) Merk PhilotheaType C/12DC200.1 (satu) set barang Uninteruptible Power Supply
    (UPS) disman 56 Jakbar yang terdiri dari:1.2.3,1 (satu) Uninterruptible Power Supply(UPS) Merk Philothea T ype 120 K33.384 (tigaratus delapan puluh empat) Unit Battery Uninterruptible Power Supply (UPS) MerkPhilothea T ype 2DC500.8 (delapan) Rak/Cabinet untuk Battery Uninterruptible Power Supply (UPS) Merk PhilotheaType C/12DC200.1 (satu) set barang Uninteruptible Power Supply(UPS) disman 78 jakbar yang terdiri dari :12.3.1 (satu) Uninterruptible Power Supply(UPS) Merk KEHUA TECH FRUK33120.348 (tigaratus
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-10-2018 — Putus : 07-12-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 506/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 7 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT. KARUNIA BASTEM MANDIRI Diwakili Oleh : Muhammad Yunus, SH
Terbanding/Penggugat III : Eka Sinto Kasih Tjia
Terbanding/Penggugat I : Jon Sudijono
Terbanding/Penggugat IV : Herman Wakiman
Terbanding/Penggugat II : Suwandi Nasmul
Terbanding/Turut Tergugat III : H. Anwar
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Kepala Kantor BPN Kab. Bogor
Terbanding/Turut Tergugat I : Sukam
Terbanding/Turut Tergugat XVI : KEPALA DESA SITUSARI
Terbanding/Turut Tergugat XIV : Caplin Asikin
Terbanding/Turut Tergugat XII : Punan
Terbanding/Turut Tergugat X : Abdul Wiharja
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Nami
Terbanding/Turut Tergugat VI : Yulius Simson Salang
Terbanding/Turut Tergugat IV : H. Muhtar Anwar
Terbanding/Turut Tergugat II : Wati
Terbanding/Turut Tergugat XVII : BUPATI KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat XV : KEPALA DESA BOJONG
Terbanding/Turut Tergugat XIII : Asan
Terbanding/Turut Tergugat XI : Ilan
Terbanding/Turut Tergugat IX : Asep
145 — 76
  • Karunia Bastem Mandiri Tergugat 1), telahmemberikan ganti rugi kepada Haji Anwar sebesarRp.81.135.000,00 (delapan puluh satu juta seratus tiga puluhlima ribu rupiah).Bahwa Akta Surat Pelepasan Hak No. 10 tanggal 30 Maret2013 tersebut, dibuat oleh Rubenhard Alfrend Setiono, SH.Mkn Notaris/PPAT Kabupaten Bogor berdasarkan :12.3.1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Tertanggal 04Pebruari 2013 yang dibuat oleh H. Anwar, beralamatdi Kp. Karet Rt. 001/Rw. 02, desa Situsari, Kec.Cilengsi, Kab.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-06-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 374/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 21 September 2016 — PROF.DR.O.C. KALIGIS SH.,MH >< DR.H.PURNOMO PRAWIRO MANGKUSUDJONO CS
171 — 110
  • Perseroan, sehingga untuk melindungikepentingan Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6)dan (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Undang Undang Perseroan Terbatas) telah secarategas ditentukan secara limitatif bahwa terhadap Direksi dari suatuPerseroan yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkankerugian kepada Perseroan, hanya ada 3 pihak yang dapat danberwenang untuk dan atas nama Perseroan mengajukan Gugatankepada Direksi yang bersangkutan tersebut, yaitu:12.3.1
Pengadilan PA KOTABARU Perdata Agama
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Ktb
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 63
  • (tiga puluh meter persegi), yang terletak di Desa Sarang Tiung,Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, atas namaTergugat Ill, adapun batas batas sebagai berikut :Utara berbatasan dengan Mela;Barat berbatasan dengan Solikin;Timur berbatasan dengan Sungai;Selatan berbatasan dengan Anzori; danDengan penjelasan sebagai berikut :12.3.1 Sebidang Tanah Perkebunan Cengkeh seluas : 30.000 M?
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 06-06-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 180/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 6 Juni 2018 — * Perdata - PT. KURNIA BASTEM MANDIRI X JON SUDIJONO, Dkk
193 — 168
  • Karunia Bastem Mandiri Tergugat ),telah memberikan ganti rugi kepada Haji Anwar sebesarRp.81.135.000,00 (delapan puluh satu juta seratus tiga puluhlima ribu rupiah).Bahwa Akta Surat Pelepasan Hak No. 10 tanggal 30 Maret2013 tersebut, dibuat olen Rubenhard Alfrend Setiono, SH.Mkn Notaris/PPAT Kabupaten Bogor berdasarkan :12.3.1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Tertanggal 04Pebruari 2013 yang dibuat oleh H. Anwar, beralamatdi Kp.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 April 2019 — Alam Rahadian Muharam
84 — 35
  • AlFalah.12.Dokumen peraturan mengenai program belanja dana hibah organisasikemasyarakatan Kabupaten Tasikmalaya untuk 21 yayasan dan lembagakeagamaan yang bersumber dari dana APBD TA. 2017 terdiri dari :Halaman 4 dari 233Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Alam Rahadian Muharam, dkk12.1.1 (satu) bundel fotocopy UndangUndang Republik Indonesia Nomor17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;12.2.1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah;12.3.1
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
182 — 74
  • Untuk selanjutnya, kronologis Tender tertuang didalamPutusan a quo pada halaman 6 angka 12.3.1 sampai halaman 14 angka12.3.9 ; 12.3.9.1, 12.3.9.2, 12.3.9.3 12.3.9.4 ).Bahwa Permohonan Keberatan ini adalah dimaksudkan untukmengemukakan alasanalasan yuridis (legal reasoning) keberatan terhadapPutusan a quo dengan memberikan alasanalasan, agar menjadipertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalammemeriksa dan memutus perkara ini Secara komprehensif.B.1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
556 — 618
  • Majelis Komisi menilai berdasarkan kesimpulan Investigator dankesimpulan Para Terlapor dan pendapat Para Abhliterkaitpengecualian Pasal 50 huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun1999, sebagai berikut:12.3.1.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2438 — 4813
  • Unsur pelaku usaha lain;12.2.3.Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendirimaupun bersamasama, berupa: (d) melakukan praktikdiskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;12.2.4.Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat.Unsur pelaku usaha.12.3.1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku usahaadalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum yang didirikan danberkedudukan