Ditemukan 48 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 20132 23_12 2132 2339 2432 2332 29432 23.23 23372 23,33 23,30 23,35 23,02 21,32
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 06-11-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 33/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 12 April 2018 — Penggugat:
TIMIN ACHMAD
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
141 — 89
  • Tetapi walaupun demikiantidaklah di maksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatifsecara murni.Ketentuan tersebut tampak dari pernyataan dalam pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlakusebagai alat bukti yang kuat dan dalam pasal 23,32 dan 38 UUPAbahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan = alatpembuktian yang kuat.
Pengadilan PN LAHAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN LAHAT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lht
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
ISKANDAR
Tergugat:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII
Turut Tergugat:
1.BUPATI EMPAT LAWANG
2.BUPATI LAHAT
3.DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG
4.DPRD KABUPATEN LAHAT
147 — 95
  • Hal tersebut tampak dari pernyataan dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yangditerbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23,32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukummerupakan alat pembuktian yang kuat.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
185 — 308
  • (Ssebagaimana UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, pasal 19, 23,32, 38). Pendaftaran tanah bersifat kelembagaan (padahukum adat ada lembaga adat) dan bersifat publikatif,sehingga terpenuhi azas konstitutif dan publisitas, dengandemikian pendaftaran tanah mempunyai sifat erga omnesseperti putusan TUN mengikat publik.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn
Tanggal 17 Maret 2015 — IDRIS MELAWAN SALOMON GINTING, DKK
117 — 66
  • SBALpada posisi 1010 09 52.39 BT dan 000 44 48,52LU selanjutnya ditarikkearah Selatan menuju titik Pl pasa posisi 1010 09 49.33 BT dan 000 42,37,15 LU dijembartan besi PTPN V;Dari P1 ditarik lurus kearah Timur menuju titik P2 pada posisi 101o 1123,45BT dan 000 42,3766 LU diujung jalur 6 Desa Trimanunggal bagian Selatan;Dari ntitik P2 ditarik kearah Selatan menuju P3 pada posisi 1010 11 23,32 BTdam 000 41 ,06,06,51 LU diujung Desa Trimanunggal Bagian Utara;Dari Titik P3 ditarik kearah Timur menuju
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-04-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
David Setyadi
24 — 11
  • DELICUTE yang didalamnya terdapat :

    a. 10 (sepuluh) paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi tablet warna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ecstacy dengan rincian:

    1. paket plastik klip berisi 100 butir ecstacy Kode C1 berat 23,41 gram bruto atau 22,65 gram netto;
    2. paket plastik klip berisi 100 butir ecstacy Kode C2 berat 23,39 gram bruto, atau 22,63 gram netto;
    3. paket plastik klip berisi 100 butir ecstacy Kode C3 berat 23,32
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2012
Tanggal 23 Juli 2013 — PT. BANGUN NUANSA PERSADA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
87 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendaftaran tanah untuk diterbitkan diterbitkantanda bukti hak (sertipikat tanah) yang merupakan alat pembuktian yang kuat(sebagaimana Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, pasal 19, 23,32, 38). Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan PerundangundanganPertanahan yang berlaku sekarang (UUPA No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun1997, PMNA/Kep. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA/Kep.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
191 — 100
  • PP ini khususnyapada pasal 65, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, sebagai termaksud dalam Lembaran Negara tahunPage 101 of 2031011961 Nomor 28, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2171 dinyatakan tidakberlaku.Kemudian sesuai dengan,Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mulai berlaku 3 (bulan) bila sejaktanggal diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1997 No. 59,kepastian hak atas tanah menurut UndangUndang Pokok Agraria pasal 23,32
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Srg
Tanggal 9 Juni 2015 — Perdata P : HAMZAH T : HARJANTO JASIN, DKK
603 — 368
  • Hal tersebut tampak dari pernyataan dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahve surat tanda bukti hak yangditerbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23,32, dan 38 UUPA bahve pendaftaran berbagai peristiwa hukummerupakan alat pembuktian yang kuat.