Ditemukan 635 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1794 K/Pdt/2018
Tanggal 29 Agustus 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH VS PT. AGRAWISESAWIDYATAMA, DKK
9028 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat , Il dan Ill atas sebahagian nilai pekerjaan Penggugat dalamdan dengan: Anggaran APBA Tahun 2010 yaitu Rp1.978.682.000,00 (satu miliarsembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluhdua ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor KU.602A/SDW/4163/2010 tanggal 27 Desember2010;* Anggaran APBA Tahun 2011 yaitu Rp737.250.000,00 (tujuh ratustiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu
    rupiah), sebagaimanadiatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi NomorKU.602A/SDW/1863/2011 tanggal 23 Mei 2011; Anggaran APBA Tahun 2012 yaitu Rp1.488.190.000,00 (satu miliarempat ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh riburupiah), sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) PekerjaanKonstruksi Nomor KU.602A/KONSTPNL/1180/2012 tanggal 21Maret 2012; Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp750.000.000,00 (tujuh ratuslima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian
    murni dan/atau APBA PerubahanTahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga pekerjaanPengaman Tebing Sungai Kr.
    Nomor 1794 K/Pdt/2018* Anggaran APBA Tahun 2011 yaitu Rp737.250.000,00 (tujuh ratustiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimanadiatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi NomorKU.602A/SDW/1863/2011 tanggal 23 Mei 2011; Anggaran APBA Tahun 2012 yaitu Rp1.488.190.000,00 (satu miliarempat ratus delapan puluh delapan juta seratus Sembilan puluh riburupiah), sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) PekerjaanKonstruksi Nomor KU.602A/KONSTPNL/1180/2012 tanggal 21Maret
    PerubahanTahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA PerubahanTahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga pekerjaanPengaman Tebing Sungai Kr.
Putus : 10-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 633 K/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR ACEH, VS MAHLAN NUR EFENDI, DKK
3421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditetapbkan dan disahkan dalam APBA MurniTahun 2017 dan/atau dalam APBA Perubahan Tahun 2017 dan/ataudalam APBA Tahun Anggaran berikutnya, guna membayar dan melunasisisa harga volume pekerjaan Penggugat kepada PerusahaanPenggugat.Menghukum Tergugat Ill menetapkan dan mengesahkan anggarandalam APBA Murni Tahun 2017 dan/atau dalam APBA Perubahan Tahun2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya sebesarHalaman 3 dari 12 hal.
    Menghukum Tergugat Ill menetapkan dan mengesahkan anggarandalam APBA Murni Tahun 2017 dan/atau dalam APBA Perubahan Tahun2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya sebesar 13%(tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai pekerjaan PenggugatRp3.805.634.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta enam ratus tigapuluh empat ribu rupiah) yang diusulkan dan dialokasikan oleh Tergugat dan Il pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA DinasPengairan (Tergugat I), guna membayar kerugian materil
    Nomor 633 K/Pdt/2018anggaran 2013, APBA murni tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 sebesarRp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah)sudah termasuk hitungan pajak pertambahan nilai PPn 10% (sepuluhpersen).7.
    Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding untukmengusulkan, mengalokasikan anggaran dalam daftar pelaksanaananggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesarRp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah)telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada TergugatIl/Terbanding Ill untuk ditetapbkan dan disahkan dalam APBA murnitahun 2017 dan/atau dalam APBA perubahan tahun 2017 dan/ataudalam APBA tahun anggaran berikutnya, guna membayar dan melunasisisa harga
    Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding II untukmengusulkan, mengalokasikan anggaran kepada TergugatIll/Terbanding Ill sebesar 6% (enam persen) pertahun dari sisa nilalpekerjaan Penggugat/Terbanding sepanjang+120m atau setara denganRp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah)dalam APBA murni tahun 2017 dari/atau dalam APBA perubahan tahun2017 dan/atau dalam APBA tahun anggaran berikutnya, guna membayarkerugian materiil yang telan bertahun dialami penggugat
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Bna
Tanggal 20 Juni 2017 — PT KETAPANG JAYA MAHLAN NUR EFENDI selaku Direktur Utama Lawan: 1.KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
3713
  • (BPK), BPKP dan Rekanan termasuk Penggugat, telah melahirkan pendapat dankesimpulan diantaranya:e Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahulu dilakukanpenilaian administrasi, penilaian harga satuan, opname fisik dan manfaatproyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA, namun masalahpenganggaran sudah lewat sehingga harus menunggu dianggarkan kembalipada APBA Perubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harusterlebih dahulu dibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan
    dilakukan untuk kegiatannya yang sudah dianggarkan dalam APBA dansisanya dimasukkan dalam APBA P.Bahwa meskipun dari resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulanuntuk menuntaskan pembayaran sisa nilai hasil pekerjaan Pengugat denganmenganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBA P, namun hal tersebuttidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, If dan II baik dalam APBAP Tahun 2013maupun dalam APBA murni Tahun 2014, 2015 maupunTahun 2016 yang terbuktitidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untuk
    Put No.48/Pdt.G/2016/PN.Bna.Perubahan 2017 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya guna melunasi sisa nilaipekerjaan Penggugat sudah termasuk Pajak PPn 10% (sepuluh persen).Bahwa oleh karena nilai volume hasil pekerjaan Penggugat tidak dianggarkan dandisahkan seluruhnya dalam APBA Tahun 2011 dan 2012 sebagaimana ditentukandalam Diktum 3 Surat SPMK yang diterbitkan kepada Perusahaan Penggugat,demikian juga halnya dalam APBA Tahun 2013, bahkan sama sekali tidakdiusulkan, dianggarkan dan disahkan dalam APBA
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggarandalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesarRp.1.816.000.000, (satu milyar delapan ratus enam belas juta rupiah) telahtermasuk Pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Tergugat III untuk ditetapkandan disahkan dalam APBA Murni Tahun 2017 dan/atau dalam APBA PerubahanTahun 2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya, guna membayardan melunasi sisa harga volume pekerjaan Penggugat kepada PerusahaanPenggugat
    Bahwa sehubungan dengan alokasi anggaran dalam APBA yang menurutPenggugat harus memasukkan sisa tagihan Penggugat yang belum dibayar,maka hal itu tidak dapat diterima Tergugat III, karena dalil Penggugat itubukanlah syarat bagi Tergugat HII dalam proses pembuatan/pengesahananggaran APBA, sebab Tergugat II adalah mitra Tergugat I dan I, dalampengesahan APBA secara umum, sepanjang dilakukan berdasarkan alasandan mekanisme serta kebutuhan riel dan adanya kemampuan keuangandaerah dan pembiayaan yang
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3327 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — WIWIN TEDDY VERNANDO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, DKK
6131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan itu akan dialokasikan melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2011 dan APBA 2012dan/atau sumber dana lainnya dan meminta Penggugat untuk segeramemulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) harisetelah SPMK itu dikeluarkan Tergugat ; Usulan Dinas PengukuranVolume Kontrak Terbayar .Pengairan LapanganVolumeJenis Pekerjaan Satuan Sisa .Terbayar Total Total Sisa2010 2011 2012
    segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya diamasukkan dalam APBAP;11.Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa volume hasil pekerjaanPengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAPTahun 2013, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , Il danIll baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014,dimana terbukti tidak ada serupiah pun dialokasikan anggaran untukpenuntasan
    P Tahun 2013dan dalam APBA murni Tahun 2014, namun dari jawaban Tergugat dan Ilternyata telah saling melemparkan tanggungjawab satu sama lainnya;17.
    , APBA Tahun 2013 sebesarRp1.050.000.000,00 termasuk pajak PPN 10%.
    Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, Il dan III dalam dan dengan : Anggaran APBA Tahun 2010 Rp4.947.063.000,00 (empat miliar sembilanratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasukpajak PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2012 Rp2.346.820.000,00 (dua miliar tiga ratusempat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telahtermasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.050.000.000,00 (satu miliar
Putus : 29-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2480 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DINAS CIPTA KARYA ACEH, DAHULU DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA ACEH, DKK VS Ir. ZULHEIDI JAFAR
6223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kontrak Nomor 602/KONTADD.01/TBJK/TB.09/DBC/APBA/2011 tanggal22 Maret 2011 tentang kualitas harga dan volume pekerjaan yangdisebabkan oleh review design;b. Kontrak Nomor 602/KONTADD.02/TBJK/TB.09/DBC/APBA/2011 tanggal23 Desember 2011 tentang penambahan waktu penyelesaian pekerjaanmenjadi 700 hari kelender yang disebabkan oleh perubahan volumepekerjaan;c.
    Kontrak Nomor 602/KONTADD.03/TBJK/TB.09/DBC/APBA/2011 tanggal27 Desember 2011 tentang kuantitas harga dan volume pekerjaan yangdisebabkan oleh review design;d. Kontrak Nomor 602/KONTADD.04/TBJK/TB.09/DBC/APBA/2011 tanggal05 Juni 2012, tentang perubahan nama lokasi pekerjaan;e.
    Bahwa paket pekerjaan yang tersebut dalam Surat Perjanjian (Kontrak)Nomor 602/KONT/TBJK/TB.09/DBC/APBA/2010 tanggal 30 November2010 dan Kontrak Addendum Nomor 602/KONTADD.05/TBJK/TB.09/DBC/APBA/ 2012 tanggal 18 Oktober 2012 telah selesai dikerjakan olehPenggugat dan telah diserahterimakan kepada Para Tergugat selakuPemilik Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima PekerjaanTerakhir (FHO) Nomor 2390/TBK/DCK/XI/2013 tanggal 28 November 2013;.
    Bahwa karena pekerjaan dimaksud dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor602/KONT/TBJK/TB.09/DBC/APBA/2010 tanggal 30 November 2010 danKontrak Addendum Nomor 602/KONTADD.05/TBJK/TB.09/DBC/APBA/Halaman 3 dari 24 hal. Put.
    Terbukti Kuasa Direktur sebagaimana Penggugat tidakpernah dikenal dalam Surat Perjanjian Kerja (Multi Years) Nomor602/KONT/TBJK/TB.09/DBC/APBA/2010 tanggal 30 November2010 maupun Addendum 01 sampai dengan 05.
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
6912
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan : -------------------------------------------------- Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 2.980.636.000.- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen). -------------------------------------------Sebagaimana ditentukan dalam angka 47 lampiran 2 Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang dikirimkan kepada
    Gubernur Aceh (Tergugat II).- Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No.
    Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah : --------------------------------------------------------------------------------------- Pembersihan lapangan sebesar 107,45 M2; ---------------------------------- Galian Tanah (AB) sebesar 1.183,86 M3; ------------------------------------- Pasangan Bronjong
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan kepada Tergugat III anggaran pada DPA-SKPA Tergugat I dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III guna membayar lunas sisa volume item Pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 petitum di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan Anggaran kepada Tergugat III sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari nilai total volume pekerjaan penggugat, untuk disahkan dalam APBA-P Tahun 2014 guna membayar kerugian materil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan.---------------------------------------------------------------9.
    (dua milyar sembilanratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telahtermasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen). e Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp./.000.000.000. (satu milyar rupiah)telah termasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen); sebagaimana ditentukan dalam angka 48 lampiran 2 Laporan Pemeriksaan KhususInspektorat Aceh yang dikirimkan kepada Gubernur Aceh (Tergugat II). (Bukti P e Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp./.000.000.000.
    , namun masalah penganggaransudah lewat waktu sehingga harus menunggu dianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahuludibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan.
    Aceh Selatan tersebut, benar telahrampung dikerjakan Penggugat sudah dihitung volumenya dalam data oleh teaminspektorat di lapangan dan benar terhadap total nilai volume pekerjaan itu, telah2(dua) kali Teregugat I lakukanpembayaran kepada Penggugat yaitu : denganAnggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.963.726.000. sebagaimana lampiran 2 Laporanhasil pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh No. 029/.ALHPK/2013, tanggal 23Agustus 2013 dan dengan anggaran APBA Tahun 2013 Rp.750.000.000.
    pembayaran oleh TergugatI atas sebahagian nilai volume hasil Pekerjaan Penggugat yaitue Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.980.636.000.
    (dua milyar sembilanratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telahtermasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen). e Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.1.000.000.000.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3328 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH VS DARWANSYAH, S.T., selaku Direktur Utama PT Aldy Jaya Utama DKK
3123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2011 dan/atausumber dana lainnya dan meminta Penggugat untuk segera memulaipekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelahSPMK tersebut dikeluarkan Tergugat ;7.
    segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danHalaman 4 dari 25 hal.
    Tahun 2011sebagaimana ditentukan dalam diktum 3 Surat SPMK yang diterbitkankepada Perusahaan Penggugat, demikian juga halnya dalam APBA Tahun2012, 2013 bahkan sama sekali tidak diusulkan, dianggarkan dan disahkandalam APBA Tahun 2014, sehingga Penggugat telah mengalami kerugianyang bertahuntahun dan berkepanjangan, maka sangatlah patut dan adilTergugat dan II dihukum untuk mengusulkan anggaran sebesar 13% (tigabelas persen) pertahunnya dari nilai total volume pekerjaan PenggugatRp9.799.156.000.,
    ratus empat puluh empat juta dua ratus delapanpuluh dua ribu rupiah) dan dengan Anggaran APBA Tahun 2013Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dariharga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sahmenurut hukum;Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan olehTergugat III dalam ABPAP Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun2014 adalah Rp8.304.874.000,00 (delapan
    Nomor 3328 kK/Pdt/2015Bahwa total nilai harga pekerjaan yang telah Penggugat kerjakanseluruhnya adalah Rp9.799.156.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluhsembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), pembayaran yang telahdilakukan oleh Tergugat , dan Il atas sebahagian pekerjaan APBA Tahun 2012sebesar Rp744.282.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapanpuluh dua ribu rupiah) dan APBA Tahun 2013 yaitu sebesar Rp750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah),
Register : 13-12-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : Umar Assegaf, SH
Terbanding/Terdakwa I : KARIYADI Bin AHMADDIN
Terbanding/Terdakwa II : KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN
15288
  • /2018 tanggal 16 Agustus 2018, Kegiatan Peningkatan Jalan MuaraSitulenGelombang CS Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran2018 terjadi 3 (tiga) kali perubahan/Addendum, yaitu:1.Addendum Nomor: 12.1AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 tgl 19 Oktober2018.Addendum II Nomor: 12.2AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 tgl 10 Des2018.Addendum Kontrak Kedua Penyelesaian Pekerjaan Dalam Masa DendaNomor : 12.2AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 tanggal 14 Desember2018.
    Addendum Nomor: 12.1AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 tgl 19 Oktober2018.2. Addendum II Nomor: 12.2AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 tgl 10 Des2018.3.
    Addendum Nomor: 12.1AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 tgl 19 Oktober20182. Addendum II Nomor: 12.2AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 tgl 10 Des20183.
    Dengan Nomor:602.2/UPTDV/144/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.Addendum Kontrak kesatu Nomor 12.1AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018Tanggal 19 Oktober 2018 atas Kontrak Nomor 12AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018, Rekapitulasi Harga Pekerjaandan Daftar Kuantitas dan Harga.Addendum Kontrak kedua (Final) Nomor 12.2AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 Tanggal 10 Desember 2018 atas Kontrak Kesatu Nomor12.1AC/UPTDV/PUPR/ APBA/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 DanSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor 12AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018Tanggal
    Dengan Nomor:602.2/UPTDV/144/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.Addendum Kontrak kesatu Nomor 12.1AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018Tanggal 19 Oktober 2018 atas Kontrak Nomor 12AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018, Rekapitulasi Harga Pekerjaandan Daftar Kuantitas dan HargaAddendum Kontrak kedua (Final) Nomor 12.2AC/UPTDV/PUPR/APBA/ 2018 Tanggal 10 Desember 2018 atas Kontrak KesatuNomor 12.1AC/UPTDV/PUPR/ APBA/2018 Tanggal 19 Oktober 2018Dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 12AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018
Putus : 06-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 PK/Pdt/2019
Tanggal 6 Agustus 2019 — FAISAL TIRO dalam jabatannya selaku Direktur Cabang PT Handaru Adhiputra lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDOENSIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Cq. dr. FACHRUL JAMAL, Sp.An (Kic), DKK
13959 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun 2014 Nomor 010/2197/04/RSUDZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani antaraPenggugat dengan Tergugat Il (sebagai pejabat lama) adalah sah,berharga dan memiliki kekuatan Hukum mengikat antara Penggugatdengan Tergugat II dan Tergugat III (sebagai pejabat baru);4. Menyatakan Penggugat adalah pelaksana pekerjaan 4 (empat) unitHalaman 2 dari 19 hal. Put.
    Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun 2014 Nomor 010/2197/04/RSUDZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani antaraPenggugat dengan Tergugat II (sebagai pejabat lama) adalah sah,berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara Penggugatdengan Tergugat II dan Tergugat III (sebagai pejabat baru);4.
    Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun2014 Nomor 010/2197/04/ RSUDZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014adalah sematamata disebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri, faktorHalaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 448 PK/Pdt/201910.11.kebijakan pemerintah dan beberapa faktor yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau Tergugat III yang sekarang beralih tanggung jawabnya kepadaTergugat III yang telah merugikan Penggugat secara materiil;.
    Nomor 448 PK/Pdt/2019pembangunan 4 (empat) unit kamar operasi (Otsus Aceh) pada RSUDdr.Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun 2014 Nomor010/2197/04/RSUDZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat Il (sebagai pejabat lama)adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan Hukum mengikat antaraPenggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III (sebagai pejabat baru);.
    Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun2014 Nomor 010/2197/04/RSUDZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 adalahsematamata disebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri, faktor kebijakanpemerintah dan beberapa faktor yang dilakukan oleh Tergugat dan/atauTergugat Ill yang sekarang beralih tanggung jawabnya kepada TergugatIll yang telah merugikan Penggugat secara materiil maupun inmateriil;.
Register : 17-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — TEUKU NURIMANSYAH Melawan 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Gubernur Aceh 3. 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
6511
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan APBA Tahun 2012 Rp.1.241.437.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dari harga total volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sah menurut hukum. -----------6.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah Rp. 4.022.421.000,00 (empat milyar dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen). ---------------------------------------------------------------------------------------------7.
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran Rp. 4.022.421.000,00 (empat milyar dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 kepada Tergugat III untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp. 4.022.421.000,00 (empat milyar dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkannya dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan Penggugat.---------9.
    Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 sebesar Rp. 4.022.421.000,00 (empat milyar dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) yang diusulkan Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan itu kepada Perusahaan Penggugat.----------------------------------------------------------------------
    (Bukti P 3).Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat I telah memerintahkan Perusahaan Penggugatuntuk melaksanakan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Krueng Tiro KecamatanMutiara Timur Kabupaten Pidie (Bencana Alam) yang merupakan Pekerjaan Daruratakibat Bencana Alam yang harus segera dilaksanakan ;Bahwa Pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkan alokasi anggaranuntuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaAceh (APBA) Tahun : 2010, 2011 dan APBA 2012 dan/
    , namun masalah penganggaransudah lewat waktu sehingga harus menunggu dianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahuludibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan.
    Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulan untukmenuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugat denganmenganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP, tahun 2013, namun haltersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, Hf dan II baik dalam APBAP Tahun2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014 dimana terbukti tidak ada serupiahpundialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaanPenggugat dalam DPASKPA Dinas Pengaran Aceh.Bahwa
    KU.602/ASDW/1205/2010 tanggal 07 Mei 2010 menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaantersebut di atas akan dialokasikan melalui dana APBA Perubahan Tahun Anggaran 2010dan APBA 2011 dan APBA Tahun Anggaran 2012 dan/atau sumber dana lainnya ;Menimbang, bahwa Penggugat sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut dengansempurma 100% dengan nilai volume pekerjaan seluruhnya sebesar Rp.6.013.858.000.
    KU.602/ASDW/1205/ 2010 tanggal O07 Mei 2010menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut di atas akan dialokasikan melaluidana APBA Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan APBA Tahun 2011 dan APBA Tahun2012 dan/atau sumber dana lainnya. namun pada kenyataannya baru sebagianvolume pekerjaan Penggugat yang dianggararkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh (APBA) TahunAnggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, sedangkan sisa volume pekerjaan yang belumdibayar Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.
Register : 21-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — H. SHALIHIN MAHMUD Melawan 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Gubernur Aceh 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
5614
  • Menyatakan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp. 932.329.000,00 (zembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) adalah pembayaran yang sah menurut hukum. 6.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 untuk membayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat adalahRp. 2.234.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen).------------------------------------------
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, dan mengalokasikan anggaran Rp. 2.234.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) untuk pembayaran lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp. 2.234.100.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat.----------------------------------------------------------------9.
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran 13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp. 3.166.429.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) pertahunnya kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran
    , namun masalah penganggaran sudahlewat sehingga harus menunggu dianggarkan kembali pada APBA Perubahan atauAPBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan denganDPRA sebagai dasar pertimbangan.
    Untuk pembayaran, digunakan Harga Satuansaat dilaksanakan pekerjaan.e Unsur BPKP setuju untuk segera dituntaskan pembayaran sesuai ketentuan yangberlaku.e Unsur Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Acehakan bekerja keras untuk menuntaskan pembayaran dan proses anggaran bukan diDinas tetapi di DPRA yang dianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60milyar, sisanya akan diperjuangkan di APBA e Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkan pembayaran segeradilakukan
    untuk kegiatannya yang sudah dianggarkan dalam APBA dan sisanyadimasukkan dalam APBA P. 12 Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulan untukmenuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugat denganmenganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP, namun hal tersebut tidakditindak lanjuti oleh Tergugat I, If dan III baik dalam APBAP Tahun 2013 maupundalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikananggaran untuk penuntasan pembayaran
    /APBA Perubahan ; JAWABAN TERGUGAT IT:A DALAM EKSEPSIBahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan olehPenggugat, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat II ; 1.
    KU.602/AIRP/5353/2010 tanggal 29Desember 2010 menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut di atas akandialokasikan melalui dana APBA Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan APBA Tahun 2011dan APBA Tahun 2012 dan/atau sumber dana lainnya. namun padakenyataannya baru sebagian volume pekerjaan Penggugat yang dianggararkan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TahunAnggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, sedangkan sisa volume pekerjaan yang belumdibayar Tergugat I kepada Penggugat sebesar
Register : 27-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — ZULKIFLI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
303
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan APBA Tahun 2013 Rp.750.000.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dari harga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sah menurut hukum.--------------------------------6.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah Rp.8.959.865.000,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen).---------------------------------------------7.
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, dan mengalokasikan anggaran Rp.8.959.865.000,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) untuk pembayaran lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran Rp.8.959.865.000,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat.-----------------------9.
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran 13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp.9.709.865.000,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank
    , namun masalahpenganggaran sudah lewat sehingga harus menunggu dianggarkan kembali padaAPBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebihdahulu dibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan.
    untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dansisanya diamasukkan dalam APBAP.Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulanuntuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugatdengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP, namun haltersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan HI baik dalam APBAPTahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak adaserupiahpun dialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran sisa
    /APBA Perubahan.
    KU.602/AIRP/2375/2010, tanggal 11Agustus 2010 menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut di atas akandialokasikan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TahunAnggaran 2011 dan APBA Tahun Anggaran 2012 dan atau sumber dana lainnya, namunpada kenyataan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TahunAnggaran 2011 dan 2012 tidak dilakukan pembayaran, baru pada Tahun Anggaran2013, yaitu sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh puluh ribu rupiah),sehingga
    Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, If dan IM dalam dan dengan APBA Tahun 2013Rp.750.000.000.000.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1453 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH VS Hj. Dra. MUSLIHAH ISMAIL THAIB, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Mon Mata Raya Dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH, cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
5315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengharapkanpembayaran segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam Resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP tahun 2013, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti olehTergugat , Il dan III baik dalam APBAP Tahun 2013, APBA Tahun 2014dan dalam APBA murni Tahun 2015 dimana terbukti tidak ada
    Nomor 1453 K/Padt/201614.15.16.nilai pekerjaan Penggugat dengan menggunakan standar Harga Satuanyang ditetapbkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerahlokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;Bahwa oleh karena nilai volume hasil pekerjaan Penggugat belum dibayarlunas oleh Tergugat dan II atau tidak diusulkan anggaran seluruhnyakepada Tergugat Ill untuk ditetapbkan dan disahkan dalam APBA tahun2011 atau APBA tahun 2012 sebagaimana ditentukan dalam Diktum 3 SuratSPMK yang diterbitkan
    Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat , Il dan III dalam atas sebahagian dari nilai volume hasil PekerjaanPenggugat dalam dan dengan Anggaran APBA Tahun 2012 dan AnggaranAPBA Tahun 2013 adalah pembayaran yang sah menurut hukum;.
    Cabang Banda Aceh atas nama PT Mon Mata Raya.Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat , Il dan IIl dalam dan dengan APBA Tahun 2013 Rp750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dari harga volume hasilpekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sah menurut hukum;14.
    Tahun 2012dan Anggaran APBA Tahun 2013 adalah pembayaran yang sah menuruthukum;Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belumdibayar Tergugat dan Il dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dandisahkan oleh Tergugat IIl dalam APBA murni tahun anggaran yangsedang berjalan adalah Rp1.103.495.000,00 (satu miliar seratus tiga jutaempat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn10% (sepuluh persen);Menyatakan tindakan Tergugat dan II tidak membayar/melunasi danmengusulkan
Putus : 27-01-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Ir. H.T. SAIFUL BAHRI vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, Dkk
4220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2441 k/Pdt/2015masih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaran oleh Tergugat Illdalam APBA adalah item pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk,2.0 x 1.0 x 0,5 m (pabrikasi) sebesar 960,00 m%, dan menyediakan danpemasangan geotextile (Von Woven) sebesar 877,25 m?
    ,namun dianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan denganDPRA sebagai dasar pertimbangan.
    Nomor 2441 k/Pdt/201512.13.dalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran nilai sisa volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, tahun 2013, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti olehTergugat I, Il dan III baik dalam APBAP tahun 2013 maupun dalam APBAmurni Tahun 2014 dimana terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikananggaran untuk penuntasan pembayaran
    dengan anggaran APBA tahun 2013 yaitusebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), termasukpajak PPN 10%.
    Tahun 2012 dan APBA Tahun 2013 sebelumnya kepadaPerusahaan Penggugat;Dengan demikian sangatlah beralasan hukum putusan Judex Facti yangdimintakan kasasi ini dibatalkan demi hukum;.
Register : 13-12-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : Umar Assegaf, SH
Terbanding/Terdakwa I : JUNARKO ST Bin Alm. KAYUN
Terbanding/Terdakwa II : SYUDIRMAN ARIANTO S.T Bin SALIMAN
15557
  • Addendum Il Nomor: 12.2AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 tgl 10 Des2018.3.
    Addendum Nomor: 12.1AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 tgl 19 Oktober2018.2. Addendum Il Nomor: 12.2AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 tgl 10 Des2018.3.
    Addendum Nomor:Oktober 201812.1AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018tgl 19Halaman 24 Putusan Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA 2. Addendum II Nomor: 12.2AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 tgl 10 Des20183.
    Dengan Nomor:602.2/UPTDV/144/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.Addendum Kontrak kesatu Nomor 12.1AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018Tanggal 19 Oktober 2018 atas Kontrak Nomor 12AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018, Rekapitulasi Harga Pekerjaan danDaftar Kuantitas dan Harga.Addendum Kontrak kedua (Final) Nomor 12.2AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018 Tanggal 10 Desember 2018 atas Kontrak Kesatu Nomor 12.1AC/UPTDV/PUPR/ APBA/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Dan SuratPerjanjian (Kontrak) Nomor 12AC/UPTD V/PUPR/APBA/
    Dengan Nomor:602.2/UPTDV/144/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.Addendum Kontrak kesatu Nomor 12.1AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018Tanggal 19 Oktober 2018 atas Kontrak Nomor 12AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018, Rekapitulasi Harga Pekerjaandan Daftar Kuantitas dan Harga.Addendum Kontrak kedua (Final) Nomor 12.2AC/UPTDV/PUPR/APBA/ 2018 Tanggal 10 Desember 2018 atas Kontrak KesatuNomor 12.1AC/UPTDV/PUPR/ APBA/2018 Tanggal 19 Oktober 2018Dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 12AC/UPTDV/PUPR/APBA/2018
Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2143 K/Pdt/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, c.q. GUBERNUR ACEH lawan TEUKU NURIMANSYAH dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, DK
3822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2010, 2011 danAPBA 2012 dan/atau sumber dana lainnya dan meminta Penggugat untuksegera memulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas)hari setelah SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat ;6.
    ,namun masalah penganggaran sudah lewat waktu sehingga harusmenunggu dianggarkan kembali pada APBA Perubahan atau APBATahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebin dahulu dibicarakandengan DPRA sebagai dasar pertimbangan.
    Yang telah dianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar60 miliar, sisanya akan diperjuangkan di APBA P; Unsur rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkanpembayaran segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBA P;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBA P, tahun 2013, namun hal tersebut
    Nomor 2143 K/Pdt/2015Rp6.013.858.000,00 (enam miliar tiga belas juta delapan ratus lima puluhdelapan ribu rupiah);Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, Il dan Ill dalam dan dengan APBA Tahun 2012 sejumlahRp1.241.437.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empatratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dengan Anggaran APBA Tahun 2013sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atassebahagian dari harga total volume hasil pekerjaan Penggugat
    Tahun 2012 sejumlahRp1.241.437.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empatratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dengan Anggaran APBA Tahun 2013sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atasHalaman 12 dari 24 hal.
Register : 20-01-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 4 Juli 2017 — ANDIANTO NP, MEWAKILI PT. NURTINDO Lawan: 1.Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
348
  • Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran pada DPA-SKPA Dinas pengairan Aceh Rp2.638.156.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Anggaran pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA Murni tahun 2014 dan dalam APBA murni dan/atau
    APBA murni Tahun anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/ APBA perubahan tahun anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga volume pekerjaan Perkuatan tebing Sungai Weih Tripe Desa Romeng Kec.
    Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp2.638.156.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen) yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA Murni dan/atau APBA Perubahan Tahun Berikutnya, untuk membayar lunas sisa harga atas nilai sisa volume item
    Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp2.638.156.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen) yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA Murni dan/atau APBA Perubahan Tahun Berikutnya, untuk membayar lunas sisa harga atas nilai sisa volume
    Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 10% (sepuluh persen) setara dengan standar Bunga bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat Rp2.638.156.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan Tergugat III dalam APBA Perubahan tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA Perubahan Tahun anggaran berikutnya
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH vs TEUKU NURIMANSYAH
3119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp3.678.922.000,00 (tiga miliar enam ratustujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);Bahwa terhadap total nilai 100% (seratus persen) volume hasil pekerjaanPenggugat tersebut, telah 2 (dua) kali dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan Il atas sebahagian nilai volume hasil pekerjaan Penggugat yaitu: Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp1.489.377.000,00 (satu miliarempat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh riburupiah), sebagaimana diatur dalam Perjanjian
    anggaran oleh Tergugat Illdalam APBA adalah sebesar Rp1. 439.545.000,00 (satu miliar empat ratus tigapuluh sembilan juta lima ratu empat puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk10% (sepuluh persen) Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagaimana nominalyang tersebut dalam Perhitungan Nilai Fisik Pekerjaan Belum Dibayar yangtelah disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Pengendalian Banjir pada daerah banjir dan BadanBadan SungaiWilayah Il, Tergugat dan Perusahaan Penggugat
    pembayaran,dan proses anggaran bukanlah di Dinas tetapi di DPRA yangdianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60 miliar, sisanyaakan diperjuangkan di APBAP; Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkanpembayaran segera dilakukan untuk kegiatan yang sudah dianggarkandalam APBA 2013 dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulanuntuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugatdengan menganggarkan dananya
    dalam APBA dan atau APBAP, namun haltersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , Il dan Ill baik dalam APBAPTahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014, yang terbukti tidak adaserupiah pun dialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran sisa nilaivolume hasil pekerjaan Penggugat dalam DPASKPA Dinas Pengairan Aceh,sehingga sikap dan tindakan Tergugat , II dan Ill tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (a buse of power) yangbertentangan dengan kewajiban hukum
    murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkandan disahkan oleh Tergugat III dalam APBAP Tahun 2013 dan APBA murniTahun 2014 adalah perobuatan melawan hukum yang dilakukan olehPenguasa yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;Menghukum Tergugat dan Il secara tanggung menanggung untukmembayar kerugian berupa sisa nilai volume pekerjaan PenggugatRp1.489.377.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan jutaHalaman 14 dari 29 hal.
Register : 07-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 1 Oktober 2014 — H. NURDIN PAINO Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
317
  • Menyatakan total nilai harga volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Romeng Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada angka 7 posita gugatan di atas, adalah sah secara hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III untuk menganggarkan dana dalam APBA dan membayarkannya kepada Perusahaan Penggugat.----------------------------------------------------------
    Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan Tergugat I, II dan III atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat dengan: ---------------------------------------- Anggaran APBA Tahun 2012, yaitu Rp.1.491.618.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan dalam angka 39 lampiran 2 Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang dikirimkan kepada Gubernur
    Menyatakan sisa volume item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah: ------------------------------I.
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi, mengusulkan dan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran lunas harga sisa volume item pekerjaan Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan pada angka 6 petitum di atas dalam APBA-P Tahun 2013 dan APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat.---------------------------------------------------------------
    Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 yang diusulkan Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Tergugat I guna membayar dan melunasi harga sisa volume item Pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 petitum di atas yang telah Penggugat kerjakan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.
    , namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBA Perubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebutharus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan.
    Penggugat mengharapkan pembayaran segera dilakukanuntuk kegiatannya yang sudah dianggarkan dalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBA Bahwa meskipun dari resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulan untuk menuntaskanpembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBAdan atau APBA P, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III baik dalamAPBAP Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak ada serupiahpundialokasikan
    rupiah)) dan pembayaran dengan anggaran APBA tahun 2013yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000 termasuk pajak PPN 10%.
    Bahwa sehubungan dengan alokasi anggaran dalam APBA yang menurut penggugat harusmemasukkan sisa tagihan penggugat yang belum dibayar, maka hal itu tidak dapat diterimaTergugat II, karena dalil penggugat itu bukanlah syarat bagi tergugat II dalam prosespembuatan /pengesahan anggaran APBA, sebab tergugat III adalah mitra tergugat I dan I, dalampengesahan APBA secara umum, sepanjang dilakukan berdasarkan alasan dan mekanisme sertakebutuhan riel dan adanya kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan yang
    Tergugat III dalam ABPAP TahunAnggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah: I Pekerjaan Bronjong : Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 1.662,68 M)?
Putus : 19-07-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1160 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH VS MUZAMIR ACHMAD, S.E
6224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Perubahan TahunAnggaran 2010, APBA Tahun Anggaran 2011 dan APBA Tahun Anggaran2012 dan/atau sumber dana lainnya dan menyatakan Pemborong yangHalaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt/2017ditunjuk segera memulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari setelah SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat ;6.
    Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sisa nilai volumepekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Tergugat I, II dan atau yangmasih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaran oleh Tergugat Illdalam APBA Perubahan Tahun Anggaran 2010, APBA Tahun Anggaran 2011dan APBA Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp3.794.034.000, 00 (tigamiliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah)sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluhpersen) sebagaimana
    Nomor 1160 K/Pdt/2017dan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 danuntuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRAsebagai dasar pertimbangan.
    untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;11.Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , II danI dalam APBA murni dan atau APBAP Tahun 2014 dan 2015 yang terbuktitidak ada serupiahpun' dialokasikan anggaran untuk penuntasanpembayaran sisa nilai volume
    Bahwa Penggugat melalui koordinator rekanan yangmelaksanakan pekerjaan Darurat Bencana Alam dengan SPMK DinasPengairan Aceh telah berusaha beberapa kali menjumpai Tergugat dan IImempertanyakan mengapa tidak melunasi nilai pekerjaan Penggugat, tidakmengusulkan dan mengalokasikan anggaran dalam APBA murni Tahun2014, APBA Tahun 2015 maupun dalam APBAP Tahun 2015, namun darijawaban Tergugat dan Il ternyata telah saling melemparkan tanggungjawab satu sama lainnya (Bukti P11);15.