Pembangunan Bidang pertanian ( Rp. 5.000.000,00APBD ) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 7.474.471,00Tambahan Penghasilan Desa dan Perangkat Rp. 77.912.000,00DesaPADesa Rp. 52.386.756,00Jumlah APBDesa Tahun Anggaran 2014 Rp. 333.228.229,00 Bahwa APBDesa Perubahan Desa Kebakalan Tahun Anggaran 2014sebesar Rp. 333.228.229,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus duaHalaman 4, putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT SMG. puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) sesuai denganPerencanaan

Rp. 86.664.000,00 Tahun Anggaran 2014 Selanjutnya dalam masa tugas Terdakwa sebagai Kepala DesaKebakalan Tahun 2015, Pemerintah Desa Kebakalan mempunyaiAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa / APBDesa DesaKebakalan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen TahunAnggaran 2015 adalah sebesar Rp. 707.099.895,00 (tujuh ratustujuh juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilanpuluh lima rupiah) terdiri dari : NO Sumber dana APBDesa Tahun 2015 Jumlah1 Dana Desa/DD ( APBN ) Rp.294.782.213,002 Bantuan

Percepatan Pembangunan Bidang Rp. 5.000.000,00pertanian ( APBD )4 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 7.474.471,005 Tambahan Penghasilan Desa dan Rp. 77.912.000,00Perangkat Desa6 PADesa Rp. 52.386.756,00Jumlah APBDesa Tahun Anggaran 2014 Rp. 333.228.229,00 Bahwa APBDesa Perubahan Desa Kebakalan Tahun Anggaran 2014sebesar Rp. 333.228.229,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus duaHalaman 22, putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah)

Kebumen Tahun Anggaran 2015adalah sebesar Rp. 707.099.895,00 (tujuh ratus tujuh juta sembilan puluhsembilan riobu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri dari: NO Sumber dana APBDesa Tahun 2015 Jumlah1 Dana Desa/ DD ( APBN ) Rp.294.782.213,002 Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Rp. 50.000.000,00Desa ( APBD Prov )3 Alokasi Dana Desa / ADD ( APBD Rp.323.845.609,00Kabupaten)4 Bagi Hasil Pajak dan retribusi Rp. 13.567.073,005 PADesa Rp. 24.905.000,00Jumlah Rp. 707.099.895,00 Bahwa APBDesa Desa

DPA/APBDesa TahunAnggaran 2015, Terdakwa juga merentalkan LPJ/SPJ APBDesa TahunAnggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 dan sekaligus terdakwabersamasama dengan saksi Slamet Najib Walihin, saksi Ngatmin, saksiSarwan, saksi Sutingah memanipulasi/memalsu dokumen2 pendukungyang digunakan untuk pertanggungjawaban Laporan Keuangan SPJ/LPJdengan pembagian tugas antara lain : Terdakwa menandatangani Suratsurat / dokumen2 yang harus ditandatangani Terdakwa selaku KepalaDesa Kebakalan, saksi Sarwan bertugas

, menetapkan PTPKD ( Pelaksana TeknisPengelolaan Keuangan Desa ), menetapkan petugas yang melakukanpemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas bebankegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yangmengakibatkan pengeluaran atas beban APBdesa, pasal 4 ayat (2 )Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa PTPKD sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal1 angka 13 : Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk olehKepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,menatausahakan, membayarkan dan = mempertanggung jawabkankeuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa .

Bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (1) Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalamPermendagri tersebut dinyatakan bahwa Pengeluaran desa yangmengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelumrancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadiPeraturan Desa dan Pemerintahan Desa dilarang melakukanpemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkandalam peraturan desa ..

Pasal1 angka 13 : Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk olehKepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkankeuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa .

Bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (1) PermendagriNo. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimanaHalaman 31 dari 67 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT.SBYdalam Permendagri tersebut dinyatakan bahwa Pengeluaran desayang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukansebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkanmenjadi Peraturan Desa dan Pemerintahan Desa dilarangmelakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yangditetapkan dalam peraturan desa

Dalam Rekening KasDesa tersebut, tidak ada pemisahan antara sumber dana satu dengan sumber danaJaina, =e anne ee ee ne cee ene eensBahwa dalam tahun 2008, pencairan dana APBDesa Wunung yang telah masukke rekening desa Iebih sering dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpamenguasakan kepada bendahara desa, selanjutnya terdakwa menyimpan sertamengelola sendiri dana tersebut.

Bahwa dana APBDesa tahun 2008 yang dicairkan dan dikelola sendiri olehterdakwa adalah dana Perimbangan (ADD) tahap III sebesar Rp31.000.000,00(tiga puluh satu juta rupiah), dana Bantuan Keuangan Propinsi sebesarRp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), dana Bantuan KeuanganKabupaten Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), serta dana BagiHasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp16.693.000,00 (enam belas juta enam ratussembilan puluh tiga ribu rupiah).

. ; === 22292 22222222 == ==Bahwa pengelolaan dana APBDesa tahun Anggaran 2008 yang dilakukan sendirioleh terdakwa selaku Kepala Desa Wunung, telah bertentangan denganketentuanketentuan sebagai berikut : 1.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Desa Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1)yang menyatakan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung buktiyang lengkap dan sah, 2.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Desa Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1)yang menyatakan :Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung buktiyang lengkap dan sah. ; 2.

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambattanggal 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya.

;Halaman 79 dari 237 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN.SbyBahwa saksi tidak tahu evaluasi Peraturan Desa Jari tentang APBDesa tahun2014, sedangkan untuk evaluasi Peraturan Desa Jari tentang APBDesa tahun2015 dan 2016 Saksi melaksanakan saran dan evaluasi terhadap drafPeraturan Desa tentang APBDesa untuk disampaikan kepada Bupati danmenurut Saksi APBDes Desa Jari telan benar dan sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku;Bahwa perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi : keadaan yangmenyebabkan

Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapatdilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkanmenjadi Peraturan Desa.

danjikapengeluaran tersebut tidak ditetapkan dalam APBDesa maka Desa tidakboleh melaksanakan kegiatan yang tidak diatur dalam APBDesa.

. menetapkan PTPKD.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. menyetujulpengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukantindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kegiatan MCK di wilayah RT. 25.032.500 25.032.500 tercantum dalam APBDesa b. Kegiatankegiatan yang tidak 35.000.000 Sub Jumlah Jumlah Total 331.318.100 274.727.550 Selisih 56.590.550 Bahwa pengunaan APBDesa Wonosari Kec.

dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun2018 Desa Wonosari Kec.

Belanja Desa (APBDesa) Tahun2017 Desa Wonosari Kec.

Selisih 231.067.500 Bahwa pengunaan APBDesa Wonosari Kec.

Peraturan Desa Wonosari Nomor 12 Tahun 2015 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016.10. Peraturan Desa Wonosari Nomor 13 tahun 2016 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun2016.11. Peraturan Desa Wonosari Nomor 6 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017.12.

Rencana tersebut oleh Terdakwa bersamasama denganBadan Perwakilan Desa (BPD) Matangaji dibahas / dimusyawarahkan;Setelah rencana APBDesa tersebut disetujui, kemudian ditetapkanmenjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan dituangkandalam PERATURAN DESA Nomor 01 Tahun 2004 dimana salah satu pospendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja desa adalah dana bantuandari Pemerintah Kabupaten Cirebon, (berasal dari APBD Kabupaten Cirebon,yang nota bene adalah uang negara), yang berupa Dana

Uang APBDesa tahun anggaran 2004Desa Matangaji yang bersumber dari sewaTanah kas desa (tanah titisara) sebesar Rp. 2.950.000,2) Uang APBDesa tahun anggaran 2005Desa Matangaji yang bersumber dari sewaTanah kas desa (tanah titisara) sebesar Rp.10.942.000,Uanguang APBDesa tersebut berdasarkan PERATURAN DESAMATANGAuJI Nomor : 01 Tahun 2004, Terdakwa harus menggunakan sesuaidengan peruntukkannya sesuai ketentuan dalam Keputusan Bupati CirebonNo.51 Tahun 2001, yang menentukan prosedur sewa/lelang yang

Uang APBDesa tahun anggaran 2004Hal. 21 dari 59 hal. Put.

Uang APBDesa tahun anggaran 2004Desa Matangaji yang bersumber dari sewaTanah kas desa (tanah titisara) sebesar Rp. 2.950.000,2) Uang APBDesa tahun anggaran 2005Desa Matangaji yang bersumber dari sewaTanah kas desa (tanah titisara) sebesar Rp.10.942.000,Hal. 32 dari 59 hal. Put.

Uang APBDesa Tahun anggaran 2004Desa Matangaji yang bersumber dari sewaTanah kas desa (tanah titisara) sebesar Rp. 2.950.000,2) Uang APBDesa Tahun anggaran 2005Desa Matangaji yang bersumber dari sewaTanah kas desa (tanah titisara) sebesar Rp.10.942.000,Uanguang APBDesa tersebut berdasarkan PERATURAN DESAMATANGAuJI Nomor : 01 Tahun 2004, Terdakwa harus menggunakan sesuaidengan peruntukkannya sesuai ketentuan dalam Keputusan Bupati CirebonNo.51 Tahun 2001, yang menentukan prosedur sewa/lelang yang

EDY BROTO MULYONO Tanggal : 15-02-2012 ; -------------------------------------------------------------------------------------------

APBDesa, Desa Jaten Tahun 2011 ; ----------------------------------------------------------------------------------

Wonogiri ;

Sesuai Pasal 3 Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2011 tentangAPBDesa Jaten Tahun Anggaran 2011, Peraturan Desa JatenNomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Angaran 2011 danPeraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2012 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun AngaranHal 3, put.no. 46/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.2012 yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2012, yang manadalam Pasal 3 mengatur tentang Belanja Desa Jaten yaitu berupa

Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja pegawai/penghasilan tetap ; Belanja Subsidi ; Belanja hibah ; Belanja bantuan sosial ; Belanja bantuan keuangan ; Belanja Tak terduga ; Sehingga terdakwa wajib membelanjakan APBDesa Jaten sebatasyang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun2011 tentang APBDesa Jaten Tahun Anggaran 2011, PeraturanDesa Jaten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Angaran2011 dan Peraturan Desa Jaten

Uang Hasil lelang tanah kas desa terdiri dari : Hasil lelang tanah kas desa tahun 2010 yang akandigunakan untuk APBDesa Jaten tahun 2011 sebesar Rp. 145.200.000, Hasil lelang tanah kas desa tahun 2011 yang akandigunakan untuk APBDesa Jaten tahun 2012 sebesar Rp. 42.000.000,Jumlah Rp. 187.200.000,b. Uang Sisa Pencairan Dana Bantuan Desa Berkembangtahun 2011 sebesar Rp. 2.000.000,c.

EDY BROTO MULYONOTanggal : 15022012 ; 2020020 Buku Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBdesa DesaJaten Th. 2011 ; nn nnn nnn nn nnn enn nnn nn nn nn ne nenennnnKeputusan Kepala Desa Jaten Nomor : 08 Tahun 2011 tentangDaftar Uraian Kegiatan Thn. 2011 ; Buku Peraturan Desa No. 04 Tahun 2011 tentang PerubahanAPBDesa, Desa Jaten Tahun 2011 ; Buku Keputusan Kepala Desa Jaten Nomor 131XII/2011 tentangDaftar Uraian Kegiatan Perubahan APBDesa Tahun 2011 ; Satu bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan

EDY BROTO MULYONOTanggal : 15022012 ; 20"Buku Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBdesa Desadaten Th. 2011 5 nnn nnn nnnKeputusan Kepala Desa Jaten Nomor : 08 Tahun 2011 tentangDaftar Uraian Kegiatan Thn. 2011 ; Buku Peraturan Desa No. 04 Tahun 2011 tentang PerubahanAPBDesa, Desa Jaten Tahun 2011 ; Buku Keputusan Kepala Desa Jaten Nomor 131XII/2011 tentangDaftar Uraian Kegiatan Perubahan APBDesa Tahun 2011 ; Satu bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan JalanFIGNUJU IMEKEIN 5 ~nn= n=

surat rekomendasi yakni dimulai dariKepala Desa Pangkalan Muntai mengajukan pencairan dana APBDesa denganmengajukan Surat Permintaan Dana APBDesa Triwulan I TA. 2012 kepada BupatiSukamara Cq.

Sukamara ;e Bahwa saksi mengetahui prosedur penerbitan surat rekomendasi yakni dimulai dariKepala Desa Pangkalan Muntai mengajukan pencairan dana APBDesa denganmengajukan Surat Permintaan Dana APBDesa Triwulan I TA. 2012 kepada BupatiSukamara Cq.

Sukamara ;e Bahwa saksi mengetahui mengenai LPJ APBDesa Tri wulan I TA. 2012 karena adakuitansi atas nama saksi yang mengantarkan adalah saksi BOBIE, SPd ;e Bahwa saksi mengetahui prosedur penerbitan surat rekomendasi yakni dimulai dariKepala Desa Pangkalan Muntai mengajukan pencairan dana APBDesa denganmengajukan Surat Permintaan Dana APBDesa Triwulan I TA. 2012 kepada BupatiSukamara Cq.

Desa Pangkalan Muntai TA. 2012 yaknisebesar Rp. 304.556.592,82 yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa ;Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;22.

Kepala Desa bersama Terdakwa adameminta untuk dikelola dan dipegang sendiri dana dari APBDesa Tahun Anggaran 2012 yangtelah dicairkan Kepala Desa bersama Terdakwa selaku Bendahara Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kutowinangun Tahun 2014;

2.)

Perubahan APBDesa Kutowinangun Tahun 2014;

1. Laporan Akhir Pelaksanaan ADD Tahun 2014;

4). Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDesa 2015;

5). Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang APBDesa Perubahan 2015;

6). LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun 2015;

7). SPJ DD Tahun 2015 Tahap I dan II Desa Kutowinangun Tahun 2015 (2 odner);

8).

Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBDesa Perubahan Tahun 2016;

11). Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggung jawaban APBDesa TA 2016;

12). LPJU Dana BHP dan BHR Tahun 2016;

13). LPJ DD Tahap I Tahun 2016;

14). SPJ ADD Tahun 2016 Tahap I dan II (2 odner);

15). Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDesa Kutowinangun Tahun 2017;

16).

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang APBDesa Perubahan Tahun 2017;

17). SPJ Desa Kutowinangun Tahun 2015 (1 odner);

18).

Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang APBDesa TA 2016;

34).Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2016;

35).Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kutowinangun Tahun 2016;

36).Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDesa Tahun 2017;

37).Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2017;

38).Peraturan Desa Kutowinangun

Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahanAPBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;Halaman 46 Putusan Perkara No. 9/PID.SUSTPK/2019/PT SMGc. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapbkan dalam APBDesa;d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;dan;e. Melakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan dan pengeluaranAPBDesa.2.

Menyatakan barang bukti berupa:1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) KutowinangunTahun 2014;2) Perubahan APBDesa Kutowinangun Tahun 2014;3) Laporan Akhir Pelaksanaan ADD Tahun 2014;4) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDesa 2015;5) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang APBDesa Perubahan2015;6) LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun 2015;7) SPJ DD Tahun 2015 Tahap dan Il Desa Kutowinangun Tahun 2015 (2odner);8) SPJ Dana ADD Tahap , II dan Ill Tahun 2015 (

2 odner);9) APBDesa Kutowinangun Tahun 2016 (Peraturan Desa Nomor 6 Tahun2015);10) Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBDesa PerubahanTahun 2016;11) Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang LaporanPertanggungjawaban APBDesa TA 2016;12) LPJU Dana BHP dan BHR Tahun 2016;13) LPJ DD Tahap Tahun 2016;14) SPJ ADD Tahun 2016 Tahap dan II (2 odner);15) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDesa KutowinangunTahun 2017;16) Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang APBDesa PerubahanTahun 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) KutowinangunTahun 2014;2.) Perubahan APBDesa Kutowinangun Tahun 2014;3). Laporan Akhir Pelaksanaan ADD Tahun 2014;4). Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDesa 2015;5). Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang APBDesa Perubahan2015;6). LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun2015;7). SPJ DD Tahun 2015 Tahap dan Il Desa Kutowinangun Tahun 2015(2 odner);8).

APBDesa Kutowinangun Tahun 2016 (Peraturan Desa Nomor 6Tahun 2015);10).Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBDesa PerubahanTahun 2016;11).Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA 2016;12).LPJU Dana BHP dan BHR Tahun 2016;13).LPJ DD Tahap Tahun 2016;14).SPJ ADD Tahun 2016 Tahap dan II (2 odner);15).Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDesaKutowinangun Tahun 2017;16).Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang APBDesa PerubahanTahun 2017;17).

Bulan Desember 2015 sebanyak 2 ( dua ) kali pada tanggal 25 dan 26Desember 2015 dengan kegiatan Pengawasan Fisik.Bahwa mengenai besarnya jumlah APBDesa pada Desa Panglima RajaTahun Anggaran 2015 yang saksi ketahui adalah jumlan APBDesaPerubahan sebesar Rp. 1.537.419.000 ( satu milyar lima ratus tiga puluhtujuh juta empat artus sembilan ribu rupiah ), namun untuk APBDesa murnisaksi tidak mengetahuinya;Bahwa asal dana yang terdapat dalam APBDesa Perubahan pada DesaPanglima Raja Tahun Anggaran 2015

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknispengelolaan keuangan desa, mempunyai tugas:a.b.menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahanAPBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesa;.menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban = pelaksanaanAPBDesa; dan. melakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan dan pengeluaranAPBDesa

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri daripendapatan, belanja, dan pembiayaan.c.

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TahunAnggaran 2015 di Desa Panglima Raja Kec.

halaman Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2019/PN.PBR(APBDesa) Tahun Anggaran 2015 di Desa Panglima Raja Kec.

proses penyusunan APBDesa menunjukan bahwa prosespenyusunan APBdesa Batu APi TA 2015 dan 2016 tidak melalui kesepakatanbersama antara Kepala Desa dan BPD.

101 ayat (1).Halaman 12 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdibahwa rancangan peraturan desa tentang APBdesa disepakati bersamaoleh Kepala Desa dan Badan permusyawaratan desa2. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBDesa :Bahwa terdakwa selaku Pjs.

101 ayat (1).Halaman 22 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdibahwa rancangan peraturan desa tentang APBdesa disepakati bersamaoleh Kepala Desa dan Badan permusyawaratan desa2. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBDesa :Bahwa terdakwa selaku Pjs.

ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).Bahwa APBDesa Desa Candirenggo Tahun 2015 ersebut dilakukan Perubahanberdasarkan Perdes Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan APBDEsa tahun2015 dari sebelumnya sebesar Rp971.489.760,00 (Sembilan ratus tujunh puluh satujuta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)menjadi sebesar Rp1.043.610.974,00 (satu milyar empat puluh tiga juta enamratus sepuluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).Bahwa benar APBDesa Desa Candirenggo Tahun

Batuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.Bahwa benar APBDesa Desa Candirenggo Tahun 2015 ditetapkan dalamPerdes Candirenggo Nomor 5 tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2015 dengannilai anggaran sebesar Rp971.489.760,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu jutaempat ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).Bahwa benar APBDesa Desa Candirenggo Tahun 2015 ersebut dilakukanPerubahan berdasarkan Perdes Nomor 3 tahun 2015 tentang PerubahanAPBDEsa tahun 2015 dari

Batuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.Bahwa benar APBDesa Desa Candirenggo Tahun 2015 ditetapkan dalam PerdesCandirenggo Nomor 5 tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2015 dengan nilalanggaran sebesar Rp971.489.760,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta empatratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).Bahwa benar APBDesa Desa Candirenggo Tahun 2015 ersebut dilakukanPerubahan berdasarkan Perdes Nomor 3 tahun 2015 tentang PerubahanAPBDEsa tahun 2015 dari

Batuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.Bahwa benar APBDesa Desa Candirenggo Tahun 2015 ditetapkan dalam PerdesCandirenggo Nomor 5 tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2015 dengan nilalanggaran sebesar Rp971.489.760,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta empatratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).Bahwa benar APBDesa Desa Candirenggo Tahun 2015 tersebut dilakukanPerubahan berdasarkan Perdes Nomor 3 tahun 2015 tentang PerubahanAPBDEsa tahun 2015 dari

Batuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.Bahwa benar APBDesa Desa Candirenggo Tahun 2015 ditetapkan dalam PerdesCandirenggo Nomor 5 tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2015 dengan nilalanggaran sebesar Rp971.489.760,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta empatratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).78Bahwa benar APBDesa Desa Candirenggo Tahun 2015 tersebut dilakukanPerubahan berdasarkan Perdes Nomor 3 tahun 2015 tentang PerubahanAPBDEsa tahun 2015

15. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Belanja Pegawai tanggal 19 september 2016 yang ditandatangani Ketua Penyusun APBDesa an. AZMARDI ANHAR dan Disetujui Kepala Desa Pasar Batahan an. FAJAR SIDDIK.

16. 1(satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Operasional BPD tanggal 19 september 2016 yang ditandatangani Ketua Penyusun APBDesa an. AZMARDI ANHAR dan Disetujui Kepala Desa Pasar Batahan an. FAJAR SIDDIK.

23. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor Desa tanggal 19 september 2016 yang ditandatangani Ketua Penyusun APBDesa an. AZMARDI ANHAR dan Disetujui Kepala Desa Pasar Batahan an. FAJAR SIDDIK.

24. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyusunan APBDesa tanggal 19 september 2016 yang ditandatangani Ketua Penyusun APBDesa an. AZMARDI ANHAR dan Disetujui Kepala Desa Pasar Batahan an. FAJAR SIDDIK.

25. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Nasyid tanggal 19 september 2016 yang ditandatangani Ketua Penyusun APBDesa an. AZMARDI ANHAR dan Disetujui Kepala Desa Pasar Batahan an. FAJAR SIDDIK.

26. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan PKK tanggal 19 september 2016 yang ditandatangani Ketua Penyusun APBDesa an. AZMARDI ANHAR dan Disetujui Kepala Desa Pasar Batahan an. FAJAR SIDDIK.

27. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Kader Posyandu tanggal 19 september 2016 yang ditandatangani Ketua Penyusun APBDesa an. AZMARDI ANHAR dan Disetujui Kepala Desa Pasar Batahan an. FAJAR SIDDIK.

28. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Keagamaan tanggal 19 september 2016 yang ditandatangani Ketua Penyusun APBDesa an. AZMARDI ANHAR dan Disetujui Kepala Desa Pasar Batahan an. FAJAR SIDDIK.

29. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pemuda tanggal 19 september 2016 yang ditandatangani Ketua Penyusun APBDesa an. AZMARDI ANHAR dan Disetujui Kepala Desa Pasar Batahan an. FAJAR SIDDIK.

30. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan LPMD tanggal 19 september 2016 yang ditandatangani Ketua Penyusun APBDesa an. AZMARDI ANHAR dan Disetujui Kepala Desa Pasar Batahan an. FAJAR SIDDIK.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Deda (APBDESA) TahunAnggaran 2016 Desa Pasar Batahan Kecamatan BatahanKabupaten Mandailing Natal yang berisikan:1. 1 (satu) lembar Surat Camat Batahan Nomor900/463/BTH/2016 tanggal September 2016 Perihal EvaluasiRancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran2016 yang ditandatangani oleh Camat Batahan An.

(APBDesa) Tahun anggaran 2016 yang ditandatangani olehKepala Desa Pasar Batahan an.

Madina sejak Tahun 2015 sampai dengan 2017; Bahwa saksi pernah menyusun APBDesa Pasar Batahan Kec. Batahan Kab.Madina TA.2016 dan Pertanggungjawaban APBDesa Pasar Batahan Kec.Batahan Kab. Madina TA. 2016; Bahwa saksi yang membuat dan menyusun APBDesa Pasar Batahan Kec.Batahan Kab. Madina TA.2016 dan membuat PertanggungjawabanAPBDesa Pasar Batahan Kec. Batahan Kab.

Madinatentang Pelaksanaan APBDesa Pasar Batahan Kab. Madina TA. 2016;Bahwa pelaksanaan APBDesa Pasar Batahan Kec. Batahan Kab.

Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20182. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20193.

Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20182. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20193. Salinan dokumen SPj penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2018;Permohonan informasi publik yang diajukan yang berupa permintaan :1. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20182. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20193.

Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2018b. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2019c. Salinan dokumen SP penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2018;Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memenuhi kewajibannya denganmenyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang WajibHal. 8 dari 21 hal.

Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20182. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20193. Salinan dokumen SPj penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2018;Hal. 13 dari 21 hal.

Foto copy APBDesa Tahun 20142015 dan APBDesa Tahun 20132014.Bahwa sedangkan surat yang di kirim pada tanggal 26 Februari 2016dokumen yang diminta berupa :1. Foto copy Perdes (Peraturan Desa) yang mengatur tentangPembangunan Pasar Wisata;2. Foto copy MoU antara Pemerintahan Desa Plintahan dengan PT. SokaDharma Widya Persada, sebagai pihak ke3 pelaksanaan pembangunanPasar Wisata;3. Foto copy MoU antara PT. INTAN;4.

Foto copy APBDesa Tahun 20142015 dan APBDesa Tahun 20132014.Bahwa atas permintaan tersebut, terdakwa melakukan rapat dengan BPD,perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk membahasperihal surat permintaan dokumen tersebut dan para peserta rapatmemutuskan bahwa dokumen yang diminta oleh saksi MOH.

Foto copy APBDesa Tahun 20142015 dan APBDesa Tahun 20132014.Bahwa atas permintaan saksi Moh. Deniel EFFENDI, dkk, terdakwa tidakmemberikan informasi berdasarkan permintaan tertulis yang dimohonkanoleh saksi Moh.

Foto copy APBDesa Tahun 20142015 dan APBDesa Tahun 20132014.sedangkan surat yang di kirim pada tanggal 26 Februari 2016 dokumen yangdiminta berupa :1. Foto copy Perdes (Peraturan Desa) yang mengatur tentangPembangunan Pasar Wisata;2. Foto copy MoU antara Pemerintahan Desa Plintahan dengan PT. SokaDharma Widya Persada, sebagai pihak ke3 pelaksanaan pembangunanPasar Wisata;3. Foto copy MoU antara PT. INTAN;4.

Foto copy APBDesa Tahun 20142015 dan APBDesa Tahun 20132014;Menimbang, bahwa atas permintaan dari saksi MOH. DENIEL EFFENDI,dkk, terdakwa tidak memberikan informasi berdasarkan permintaan tertulis yangdimohonkan oleh saksi MOH. DENIEL EFFENDI, dkk tersebut dan sampaidengan saat ini saksi MOH.

Sebagai yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2016 Desa Harapan Kecamatan BontosikuyuKab.Kep.Selayar mendapatkan anggaran APBDESA sebesarRp.1.441.882.533, (satu milyar empat ratus empat puluh satu jutadelapan ratus delapan

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. Menetapkan PTPKD;c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa;d. Menyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBDesa.Bahwa Terdakwa II ARSYAD HAFID Bin HAFID selaku BendaharaDesa Harapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa HarapanHim. 7 dari 49 him.

tiga rupiah).e Realisasi Pencairan Dana sampai dengan 31 Desember 2016sebanyak Rp. 1.434.872.533, (Satu milyar empat ratus tiga puluhempat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tigapuluh tiga rupiah).e Dari hasil pemeriksaan Fisik berdasarkan RAB disandingkandengan APBDesa Harapan diperoleh hasil sebagai berikut:a.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. Menetapkan PTPKD;c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa;d. Menyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa;Him. 23 dari 49 him. Put.Nomor 35/Pid.Sus. TPK/2018/PT.MKSe.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel dokumen Perdes No.1 Tahun 2008 Tentang APBDesa Sekonyer TahunAnggaran 2008, DLL.

Menyatakan barang bukti berupa :10.11.12.13.14.1 (satu) bendel dokumen Perdes No.1 Tahun 2008 Tentang APBDesa SekonyerTahunAnggaran 2008 ;1 (satu) bendel dokumen Perdes No.1 Tahun 2009 Tentang APBDesa SekonyerTahun Anggaran 2009 ;1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Nomor900/V1/2008 Tanggal 20 Desember 2008 ;1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Nomor900/V1/2009 Tanggal 25 Juni 2009 ;1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (

Sekonyer ada mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) namunjumlahnya saksi lupa ;Bahwa saksi mengetahui tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa(APBDesa) Desa Sei.

mengenaipengeluaran belanja atas beban APBDesa ;Bahwa yang berhak mengeluarkan keuangan Desa adalah terdakwa danbendahara ;e Bahwa saksi mengetahui tidak terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)tahun 2008 dan 2009 ;Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;.

Sekonyer tahun 2008 dan 2009adalah terdakwa ;e Bahwa saksi mengetahui ada bantuan dana ADD tahun 2008 dan 2009, tapi lupajumlahnya berapa ;e Bahwa saksi mengetahui laporan pertanggungan jawab APBDesa ada yang tidakdisampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sei.

Sofiani, SH ;Bahwa sejak Pjs selesai ada menyerahkan keuangan kas desa pada bukurekening, dan setelah menjabat Kepala Desa, terdakwa bersama bendahara adamengambil dana tersebut ;Bahwa terdakwa mengetahui tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) yang sumbernya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), ADD,Retribusi PBB, Bantuan keuangan Provinsi (kalau ada) dan bantuan pihak lain(kalau ada) ;Bahwa menurut terdakwa cara perumusan APBDesa adalah dengan musyawarahantara terdakwa beserta perangkat

dan kepentingan pribadi TERDAKWAUNTUK APBDesa TAHUN ANGGARAN 2016 Bahwa TERDAKWA Drs.

Dps(SPP) dan nilai SPJ disesuaikan dengan pagu APBDesa dengan caramembuat notanota baru yang disesuai dengan nilai pagu APBDesa.

dan kepentingan pribadi TERDAKWA .UNTUK APBDesa TAHUN ANGGARAN 2016 Bahwa TERDAKWA Drs.

yang telahditetapkan dalam APBDesa ; Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksaan APBDesadan ; Melakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan danpengeluaran APBDesa.

APBDesa P LPJ APBDesaNO. (28/05/2015) (21/12/2015) (12/01/2016)PENDAPATAN(Rp.)

Selanjutnya hasil musyawarah Desatersebut dijadikan dasar oleh Sekretaris Desa untuk penyusunanRancangan APBDesa, yang kemudian dibahas dan disepakati bersamaantara Pemerintah Desa dan BPD.

Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PT PALPasal 6Ayat (1)Ayat (2)Pasal 7Ayat (2)Pasal 24Ayat (1)b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentangAPBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaankegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBDesa; dane) Melakukan verifikasi terhadap bukti buktipenerimaan dan pengeluaran APBDesa.Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(1) huruf b

Pelaksanaan APBDesa Kasimbar tidak dilaksanakan sesuaiketentuan yang berlaku, dengan rincian antara lain :Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.

LISA FITRI (Tahap II dan Tahap III) Bahwa mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa), pada Desa Kasimbar tahun 2017 diawali MusyawarahRencana Pembangunan yang dipimpin Ketua Badan PermusyawaratanDesa (BPD), diikuti oleh perwakilan Kantor Kecamatan, aparat DesaKasimbar, tokoh tokoh masyarakat Desa Kasimbar, kepala kepala dusundan masyarakat desa Kasimbar.

;b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentangAPBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaankegiatan yang telah ditetapbkan dalam APBDesa;d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBDesa; dane) Melakukan verifikasi terhadap bukti buktipenerimaan dan pengeluaran APBDesa.Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuaidengan bidangnya;Kepala Seksi sebagaimana

Peraturan Desa Wonosari Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016.

10. Peraturan Desa Wonosari Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016.

11.Peraturan Desa Wonosari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017.

12.Peraturan Desa Wonosari Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Tahun Anggaran 2017.

13.Peraturan Desa Wonosari Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

14.Peraturan Desa Wonosari Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

15. RAB Dana Desa (DD) Nomor: 13 Tahun 2016.

dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017Desa Wonosari Kec.

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)Tahun 2018 Desa Wonosari Kec.

Peraturan Desa Wonosari Nomor 12 Tahun 2015 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)Tahun 2016.10.Peraturan Desa Wonosari Nomor 13 tahun 2016 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) tahun 2016.11.Peraturan Desa Wonosari Nomor 6 Tahun 2016 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)tahun 2017.12.Peraturan Desa Wonosari Nomor 7 tahun 2017 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Desa Wonosari Kecamatan Kemiri TahunAnggaran 2017.13.

Peraturan Desa Wonosari Nomor 12 Tahun 2015 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun2016.10.Peraturan Desa Wonosari Nomor 13 tahun 2016 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) tahun 2016.11.Peraturan Desa Wonosari Nomor 6 Tahun 2016 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun2017.12.Peraturan Desa Wonosari Nomor 7 tahun 2017 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Tahun Anggaran2017.13.

Peraturan Desa Wonosari Nomor 13 tahun 2016 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) tahun 2016.11.Peraturan Desa Wonosari Nomor 6 Tahun 2016 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun2017.12.Peraturan Desa Wonosari Nomor 7 tahun 2017 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Desa Wonosari Kecamatan Kemiri TahunAnggaran 2017.13.Peraturan Desa Wonosari Nomor 9 Tahun 2017 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TahunAnggaran