hadapanNotaris ;Bahwa, dalam kenyataannya Tergugat telah mengajukan permohonanlelang atas SHM Nomor 45 atas nama Tergugat II dan para Penggugat ;Bahwa, syarat formal untuk mengajukan permohonan lelang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggunganatas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah :e Karena debitur cidera janji ;e Adanya sertifikat hak milik yang diagunkan sebagai jaminan hutang ;e Adanya SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) ;e Adanya APHI

Advokat & Konsultan Hukumpada Kantor Hukum * Lambok Gultom & Associate Beralamat di Ruko APHI Jl. Raya Pasar Minggu,Km.17,8 No.1 B, Jakarta Selatan 12740, HP : 0877 82011948, Fax : 021 7942155 berdasarkan suratKuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2018 yangselanjutya disebut sebagai Para PemohonPengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca permohonan para Pemohon ;Hal 1 dari 12 hal. Penet.

No. 1937 K/Pdt/2008sahnya surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dalam perjanjian kreditNo. 178/RK/NIK/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dan Akte PengakuanHutang No. 178/APHI/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang semestinyaada sinkronisasi antara Posita dengan Petitum.

Berdasarkan informasi dari anggota Asosiasi PengusahaHutan Indonesia (APHI) bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas DR danPSDH tidak dikoreksi oleh Tim Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak padaperusahaan sejenis lainnya, hal ini sama artinya Terbanding tidak berlaku adildan konsisten dalam menetapkan suatu ketentuan hukum, yang mengakibatkanbeban yang cukup berat bagi Pemohon Banding.3.

seluruhHutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepadaPenerima Kredit, apabila Penerima Kredit dinyatakan cidera janjji(wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1);Halaman 9 dari 17, Putusan No.20/PDT/2017/PT YYK12.Dengan demikian, Tergugat selaku kreditur dan pemegang HakTanggungan memiliki hak secara hukum untuk melakukan langkahlangkahpenyelesaian permasalahan kredit dimaksud, termasuk di dalamnya untukmelakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan' terhadap agunansebagaimana Pasal 2 APHI

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa APHICHAI als SOTH, Warga Negara Asing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP ( Surat Ijin Usaha Perikanan);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa

AMPHI DWI PRATAMAsedangkan Terdakwa sebagai salesman yang bertugas mengorder barang danmelakukan penagihan di toko/outlet ; Bahwa Terdakwa mulai tidak menyetor hasil penjualan melainkan hanya Notafiktif yang merupakan penjualan secara kredit diketahui sekitar tanggal 20Januari 2016 ;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah di lakukan audit pertriwulandan menemukan notanota yang sudah di bayar namun uangnya tidak di setorke pihak perusahan PT APHI DWI PRATAMA ;Bahwa uang tagihan yang tidak di setor

Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (APHI) yangdiwakili oleh Dorma Sinaga, S.H ( Ketua ) dan Lambok Gultom, S.H (Sekjen)telah memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa APHI sangat sependapat dengan Para Pemohon; Bahwa Undangundang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ini sangatideal dan sangat berorientasi kepada profit. Sangat ideal pada saatpenegakan hukum itu sudah berjalan dengan baik.

dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Pasal 37 Permenhut Nomor P.14/Menhutll/201 1(1) Pejabat penagih SPPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26huruf f dan Pasal 29 huruf c, menerbitkan SPPGR berdasarkanharga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelahdikurangi kKewajiban PSDH, DR dan biaya produksi;(2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkanoleh Menteri, dengan memerhatikan pertimbangan DirekturJenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia(APHI

kawasan hutan;Bahwa di dalam perkara yang sejenis yakni dalam Perkara Nomor41P/HUM/2011 tentang Permohonan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.14/Menhutll/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan PeraturanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.65/MenhutlI/2009tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada IzinPemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam RangkaPembangunan Hutan Tanaman, yang diajukan oleh AsosiasiPengusaha Hutan Indonesia (APHI

62 P/HUM/2013z..Pasal 37 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MenhutII/201 1mengatur:(1) Pejabat penagih SPPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26huruf f dan Pasal 29 huruf c, menerbitkan SPPGR berdasarkanharga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelahdikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi;(2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkanoleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan DirekturJenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia(APHI

Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 26 ayat (9)huruf aPHI PTFreepoort Indoensia periode 20112013, yang diberi tanda bukti P29;29.

(Satf Bidang Botani PusatPenelitian Biologi LIPI) dengan anggota antara lain dari unsurterkiat, yaitu Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri,Departemen Pekerjaan Umum, BAPPEDA Provinsi SulawesiTenggara, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, AsosiasiPengusaha Hutan Indonesia (APHI), Institut Pertanian Bogor, danUniversitas Haluoleo Kendari untuk mengkaji perubahan rencanatata ruang kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara.Halaman 28 dari 51 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/20195.

Putusan Nomor 16 P/HUM/2019Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum,BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Tenggara, Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia (APHI), Institut Pertanian Bogor, dan UniversitasHaluoleo Kendari untuk mengkaji perubahan rencana tataruang kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara.Terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasanhutan yang diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggarasebagaimana huruf g di atas, setelah dilakukan pengkajian

ratus tiga puluh delapan juta rupiah),membayar PPh Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp 162.276.338,00, (seratusenam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh delapanrupiah), denda keterlambatan PPh Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp12.982.107,00 (dua belas juta sedmbilan ratus delapan puluh dua ribu seratustujuh rupiah), PPh Pasal 25 tahun 2012 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (duamilyar lima ratus juta rupiah), PBB tahun 2012 sebesar Rp 518.000.000,00(lima ratus delapan betas juta rupiah), luran APHI

PPh Pasal 25 tahun 2011 sebesar Rp1.058.956.920,00 (satu milyar lima puluh delapan juta Sembilan ratus limapuluh enam juta Sembilan ratus dua puluh rupiah), hutang PPh Pasal 21tahun 2011 sebesar Rp 176.442.301,00 (seratus tujuh puluh enam juta empatratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah), hutang denda atasketerlambatan PPh Pasal 21 tahun 2011 sebesar Rp 51.162.467,29 (limapuluh satu juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuhkoma dua puluh Sembilan sen), hutang iuran APHI

membenarkan keterangansaksi tersebut ;5 Ernaiswahyuni, S.Si, Apt , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara denganterdakwa ;e Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita AcaraPemeriksaan di Kepolisian ;e Bahwa bisa dibedakan dengan pembeda untuk vit B1 yang asli, yaitu: Vit BI adalahtablet berbahan aktif thiamin, tablet terdapat logo THI kalau tidak ada THI dicapkode pabrik misalnya AF (Aphi

Haltersebut tampak pada posita gugatan angka 3 pada halaman 2 dan 3 yangberbunyi :Bahwa ketika lelang eksekusi terlaksana, uang hasil lelang tersebut tidakdiserahkan kepada para Penggugat sebagai pelaksanaan (eksekusi) atasputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, akan tetapitelah diambil oleh Tergugat yang bukan pemohon lelang eksekusi denganalasan sebagai pemegang APHI, padahal dengan penyerahan barangtersebut berikut sertifikatnya kepada BPPN, APHTnya telah merupakansuatu perbuatan

(KasusSampit) antara Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS),Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), PerhimpunanBantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Lembaga Studi danAdvokasi Masyarakat (ELSAM), dan Asosiasi Penasehat Hukum danHak Asasi Manusia (APHI) melawan Presiden RI, Kepala KepolisianRepublik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah,Kepala Kepolisian Resort Kota Waringin Timur, Gubernur KepalaDaerah TK Kalimantan Tengah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II

dilegalisir dan dimaterai secukupnya ;Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalil jawabanatas Perlawanan ini maka Turut Terlawan tidak mengajukanbukti saksi ;Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antar Pelawandengan Terlawan maupun Turut Terlawan maka yang menjadipokok persoalan dari Perlawanan ini adalah1.Apakah benar Pelawan telah menunjukkan itikad baik untukmenyelesaikan utang piutangnya dengan Terlawan yangtimbul dari perjanjian kredit tanggal 27 Juni 2005 yangkemudian dilanjutkan dengan pemasangan APHI

peraturan perundang undangan; Lebih lanjut dalam Pasal 33dinyatakan : (2) Pejabat Penagih SPPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 26 huruf f, menerbitkan SPPGR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh MenteriPerdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan BiayaProduksSi;(3) Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkanoleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan DirekturJenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia(APHI

pembayaran penggantian nilai tegakan ; : Pasal 33 Ayat(1): Pejabat penagih SPPGR sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal5026 huruf f, menerbitkan SPPGR berdasarkanharga patokan yang ditetapkan oleh MenteriPerdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DRdan biaya produksi ; Pasal 33 Ayat(2): Biaya produksi sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan oleh Menteri, denganmemperhatikan pertimbangan Direktur Jenderaldan masukan dari Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia (APHI

Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan DirekturJenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia(APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan ;f. Pasal 36i. SPPGR sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) ditembuskankepada :. Lembar Pertama untuk wajib bayar ;Nh. Lembar kedua untuk kepala Dinas Kabupaten/Kota ;3. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi ;4. Lembar keempat untuk kepala Balai ; dano1.

Bukti P32Pemohon/Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia(APHI) telah diputus tanggal 29 May 2015 denganAmar : KABUL PERMOHONAN HAK UJ! MATERIL(print out dari internet)Sertipikat Keanggotaan Asosiasi Pengusaha HutanIndonesia (APHI) atas nama PT.

Desa Mentikan,Kecamatan Mojokerto, Kota Mojokerto;Bahwa sesuai bukti PIl sampai dengan P10 yangidentik dengan bukti T.IIl 1 sampai dengan bukti T.IIl 14serta bukti T.III 1 dan T.III 2 maka untuk menjaminpelunasan kreditnya tersebut, atas seizin dan setahuPelawan, Terlawan menyerahkan barang agunan berupatanah dan bangunan sebagaimana dalam bukti P1 dan P2diatas selanjutnya bukti surat PI dan P2 tersebut telahdiadakan tindakan hukum berupa pengikatan dengan 2 (dua)Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHI

MH advokat /Penasehat Hukumpada Kantor Asosiasi Pelayanan Hukum Profesional Indonesia (APHI) beralamatJI. Angkatan 66 Ruko nomor 6E lantai II Sekip ujung Palembang;Menimbang, bahwa turut Tergugat H. Muhammad Sidik berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 September 2013 telah memberi kuasa kepada R.Sondang L. Tobing SH. MHum dan rekan beralamat JI.