Bahwa setelahn menikah Pemohon dan Termohon kumpul membinarumah tangga di rumah orang tua Termohon di , RT.0O1 RW.005 Desa ,Kecamatan , Kabupaten Wonogiri selama 1 bulan kemudian karenatuntutan pekerjaan pada bulan November tahun 2009 Pemohon pergi danHalaman 1 dari 5 halamanPenetapan Nomor 0171 /Pdt.G/2017 /PA Wngtinggal di rumah Pemohon sendiri di Jalan 10 RT.003 RW.007 Kelurahan ,Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri akan tetapi setiap 1 minggu atau2 minggu sekali, Pemohon pulang ke rumah orang

sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakankarena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidakbenar,c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar, ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak darihasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan,atau2

kedua,bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat:Dasar hukum1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP);Pasal 36(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WajibPajak dapat :d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapanpajak dari hasilpemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :1. penyampaian surat pemberitahuan hasilpemeriksaan;atau2

Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, danPembatalan Hasil PemeriksaanMenimbangMengingatMemutuskanPasal 4(1) Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yangdapat dikurangkan atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatanatau berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi :C. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakantanpa:1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau2

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.Dan atau2.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadiliPembatalan Akta PPAT dan Sertifikat Hak Atas Tanah.DALAM KONVENSI :1.Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.2. Menghukum Penggugat untuk membayar beaya perkara yang timbul.3.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.Dan atau2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadiliperkara ini.DALAM KONVENSI :1. Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas kebenaran dailildalilpara Penggugat seluruhnya kecuali yang Tergugat II akui secara19tegas pula. Mohon kiranya jawaban dalam eksepsi dianggapsebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban konvensi ini..

Malangmeletakkan Sita jaminan( CB) atas barangbarang baik yang tidakbergerak maupun yang bergerak, yang sudah ada maupun yangakan ada serta dapat dijalankan untuk dijual bebas ataupun melaluilelang.Bahwa atas timbulnya perkara ini wajar pula jika TergugatRekonvensi dihukum untuk membayar beaya perkara yang timbulatas adanya gugatan ini.Bahwa untuk itu, mohon kiranya Pengadilan Negeri Malangmemutuskan hal hal sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau2

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadiliperkara ini.DALAM KONVENSI :1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.2. Menghukum Penggugat untuk membayar beaya perkara yang timbul.3. Atau memutus lain yang seadil adilnya menurut hukum yang belaku.Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukanReplik tertanggal 24 Oktober 2013 akan tetapi untuk selanjutnya TergugatI,!

Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;atau2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.Pasal 23 ayat (2):Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan, atau Pengumuman Lelang;b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusanperpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) danPasal 26; ataud.

Penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atausurat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau PembahasanAkhir Hasil Verifikasi dengan Wajib PajakBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pemeriksaan Pajak, KertasKerja Pemeriksa, Laporan Penelitian dan Kertas Kerja Penelitian, ataspokok sengketa peninjauan kembali Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dapat menyampaikan data dan fakta sebagai berikut:4.1.

Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;atau2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak;Bahwa dalam penjelasannya disebutkan .......

Penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atausurat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau2.

Syarifuddin (anak lakilaki) : 2/10 x Ashabah atau2/10 x 29.17% = 5.83%;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atasmaka gugatan para Penggugat/Terbanding pada petitum angka 7 (tujuh)sampai dengan angka 9 (sembilan) agar pengadilan menetapkan besarnyabagian masingmasing ahli waris Ambo Tuwo, ahli waris Murtada bin AmboTuwo dan ahli waris H. Syarifuddin bin Ambo Tuwo dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat/TerbandingHal. 21 dari 27 hal.

Masdar bin Murtada (anak lakilaki) : 2/5 x Ashabah atau2/5 x 29.17% = 11.68%;Arfanita binti Murtada (anak perempuan) : 1/5 x Ashabah atau1/5 x 29.17% = 5.83%;Fatmaemi binti Murtada (anak perempuan) : 1/5 x Ashabah atau1/5 x 29.17% = 5.83%;Ermitasari binti Murtada (anak perempuan) : 1/5 x Ashabah atau1/5 x 29.17% = 5.83%;Menetapkan bagian masingmasing ahli waris H. Syarifuddin bin AmboTuwo adalah:11.1.11.2.11.3.Halima (isteri pertama) : 1/2 x 1/8 x 33.33% = 2.08%Hj.

Syarifuddin (anak lakilaki) : 2/10 x Ashabah atau2/10 x 29.17% = 5.83%11.6. Anwar bin H. Syarifuddin (anak lakilaki) : 2/10 x Ashabah atau2/10 x 29.17% = 5.83%11.7. Nureni binti H. Syarifuddin (anak perempuan) : 1/10 x Ashabahatau 1/10 x 29.17%) = 2.92%11.8. Syamsuddin bin H.

sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakankarena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidakbenar,c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar, ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak darihasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan,atau2

sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakankarena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidakbenar,c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar,ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak darihasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :I. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan,atau2

=mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 yang tidak benar;ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :7. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan,atau2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.dan di dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut :Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena

tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.Menimbang, bahwa dalam persidangan surat pengakuan hutangsebagaimana bukti surat P1 telah memenuhi ketiga syarat tersebut sehinggaperjanjian kredit tersebut walaupun berbentuk akta dibawah tangan namun memilikikekuatan yang sama dengan akta otentik yakni kekuatan sempurna dan mengikat(vide Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg);Menimbang, bahwa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234KUHPerdata adalah dapat berupa :1) Memberikan sesuatu, atau2

Wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;atau3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/Pat.G.S./2018/PN PrgMenimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorangyang melakukan wanprestasi tersebut adalah

sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakankarena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar,c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar,ataud.membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak darihasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :I. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau2

=mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 yang tidak benar;ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :7. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan,atau2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.dan di dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut :Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena

dengan ketentuan peraturan perundang undanganperpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajakatau bukan karena kesalahannya;b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 yang tidak benar;ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :I. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;atau2

Hak untuk menentukan lembaga dan lokasi pendidikan anak (anandaAmirsyah Prameswara Rahardjo yang lahir di Jakarta pada tanggal 31Agustus 2006) ada pada diri Tergugat; atau2.

=mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 yang tidak benar;ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :7. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan,atau2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.dan di dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut :Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukankarena kesalahannya;b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 yang tidak benar;ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :I. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;atau2

Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) hurufb UndangUndang PPN 1984 dan perubahannya; atau2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UndangUndang PPN1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan olehPengusaha Kena Pajak pedagang eceran.";Bahwa dengan demikian, pembuatan Faktur Pajak Sederhana ataspenyerahan Barang Kena Pajak dimaksud telah memenuhi persyaratanminimal Faktur Pajak Sederhana.

Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (5) huruf b UndangUndang PPN 1984 danperubahannya; atau2. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf bdan huruf g UndangUndang PPN 1984 danperubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan olehPengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuaidengan masa penerbitan Faktur Pajak;g.

Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan.;Pasal 6 ayat (1)Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diajukan olehWajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.;Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 1632/B/PK/PJK/20176.

Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (5) huruf b UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai1984 dan perubahannya; atau2. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangansebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (5) huruf b danhuruf g UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 danperubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan olehPengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;.

Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (5) huruf b UndangUndang Pajak PertambahanNilai 1984 dan perubahannya;atau2. ldentitas pembeli serta nama dan tandatangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf bdan huruf g UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahandilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagangeceran";Bahwa dengan demikian sesuai Penjelasan Pasal 13 ayat (7)UU PPN, Faktur Pajak Sederhana hanya boleh dibuat olehpedagang eceran

tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.Menimbang, bahwa dalam persidangan surat perjanjian kredit sebagaimanabukti surat P1 telah memenuhi ketiga syarat tersebut sehingga perjanjian kredittersebut walaupun berbentuk akta dibawah tangan namun memiliki Kekuatan yangsama dengan akta otentik yakni kekuatan sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870KUHPerdata dan Pasal 285 RBg);Menimbang, bahwa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234KUHPerdata adalah dapat berupa :1) Memberikan sesuatu, atau2

Wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;atau3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorangyang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalanperjanjian, peralinan resiko dan

dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak ataubukan karena kesalahannya;b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 yang tidak benar; ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasilpemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :I. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau2

Ali alias All,Ato, Nuha dan Ilo, namun pada saat penggerebekan, Nuha dan Ilo berhasilmelarikan diri; Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebutmenggunakan kartu remi/joker sebanyak 108 (Seratus delapan) lembar atau2 (dua) pasang kartu joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya; Bahwa besarnya taruhan yang digunakan pada saat bermain judi jenisjoker yaitu sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) jika menang biasa,kemudian pemain menang dengan seri joker (joker warna yang sama

Anis alias Kumis binUpe, Ato, Nuha dan Ilo, namun pada saat penggerebekan, Nuha dan Iloberhasil melarikan diri; Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebutmenggunakan kartu remi/joker sebanyak 108 (Seratus delapan) lembar atau2 (dua) pasang kartu joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya; Bahwa besarnya taruhan yang digunakan pada saat bermain judi jenisjoker yaitu sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) jika menang biasa,kemudian pemain menang dengan seri joker (joker warna

joker; Bahwa Para Terdakwa ditangkap melakukan permainan judi jenis jokerpada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempatdi dalam sebuah kamar kos yang berada di Desa Ulu Onembute,Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe; Bahwa Para Terdakwa bermain judi bersama Ato, Nuha dan Ilo, namunpada saat penggerebekan, Nuha dan Ilo berhasil melarikan diri; Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebutmenggunakan kartu remi/joker sebanyak 108 (Seratus delapan) lembar atau2

joker; Bahwa Para Terdakwa ditangkap melakukan permainan judi jenis jokerpada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempatdi dalam sebuah kamar kos yang berada di Desa Ulu Onembute, KecamatanOnembute, Kabupaten Konawe; Bahwa Para Terdakwa bermain judi bersama Ato, Nuha dan Ilo, namunpada saat penggerebekan, Nuha dan Ilo berhasil melarikan diri; Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebutmenggunakan kartu remi/joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau2