DONGWOO ENVIRONMENTAL INDONESIA, berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP154/BAPEDAL/12/2001 tanggal 07 Desember 2001 tentang Pemberian Izin PengolahanLimbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Dongwoo EnvironmentalIndonesia dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.79 Tahun 2005 tanggal06 Mei 2005 tentang Perpanjangan Izin Pengolahan Limbah Cair Bahan Berbahaya danberacun kepada PT.

DONGWOO ENVIRONMENTAL INDONESIA, berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP154/BAPEDAL/12/2001 tanggal 07 Desember 2001 tentang Pemberian Izin PengolahanLimbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Dongwoo EnvironmentalIndonesia dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 79 Tahun 2005tanggal 06 Mei 2005 tentang Perpanjangan Izin Pengolahan Limbah Cair BahanBerbahaya dan beracun kepada PT.

Dongwoo EnvironmentalIndonesia dari BAPEDAL tanggal 3 Oktober 2001, 3 lembar fotocopy yang telahdilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentangperubahan atas keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungantentang pemberian 1zin penyimpanan sementara limbah B3 kepada PT. DongwooEnvironmental Indonesia, 1 lembar fotocopy kitas an Kim Young Woo, lembarHal. 61 dari 82 hal. Put.

Kep.154/BAPEDAL/12/2001, tanggal 7Desember 2001, dan Menteri Lingkungan Hidup No. 79 Tahun 2005 tanggal 6Mei 2005. Selanjutnya dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PemohonKasasi selalu dimonitor melalui mekanisme kontrol yang dilakukan oleh KantorKementerian Lingkungan Hidup.

Dongwoo EnvironmentalIndonesia dari BAPEDAL tanggal 3 Oktober 2001, 3 lembar fotocopy yang telahdilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentangperubahan atas keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungantentang pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada PT.

Acara Pemeriksaan Lapangan tangal 29 Maret 2012 (sesuai asli);Berita Acara Persetujuan Tetangga Depan, SampingKiri, Samping Kanan, dan Tetangga Bagian Belakangtanpa tanggal dan tahun (sesuai asli);Halaman33dari74 halaman Putusan No. 16/G/2016/PTUNTPI10.11.12.Bukti T 4Bukti T5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T. 10Bukti T 11Bukti T 12Surat Pernyataan Kemampuan Struktur tanggal 13April 2012 (sesuai asli); Surat Rekomendasi UKLUPL dari Badan PengendaliDampak Lingkungan Kota Batam Nomor168/BAPEDAL

Int.1, 212Tandabuktisetorretribusi IMB (sesuai asli);Surat rekomendasi Dinas Pariwisata danKebudayaan No.14/556/4/1/R/II/2012 tanggal 23Pebruari 2012 (Sesuai asli);Surat Badan Pengendalian Dampak LingkunganNo. 168/BAPEDAL/REKOM/UKLUPL/XII/201 1tanggal 30 Desember 2011 perihal RekomendasiUKLUPL an. PT. Barelang ElektrindoEracemerlang (Sesuai asli);Gambar Penetapan Lokasi an.

sebelumnya sebagai Kepala Dinas Tata Kota dari tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015;Bahwa pengajuan IMB dapat diproses apabila telan memenuhi syarat administrasi yaitu: Status kepemilikan seperti sertifikat, Akte Jual Beli atau buktikepemilikan lainya, kalau di Batam minimal ada PL dariBP.Kawasan; Syarat Teknis yaitu ada gambar denah berikut rancang bangunnya;Bahwa proses IMB objek sengketa dari ruko menjadi hotel, minimalada perubahan dari BP.Kawasan yaitu PL dan fatwa perubahanpemilik, rekomendasi dari Bapedal

Dalam mengajukan dokumen lingkungan berupa surat balasan dariPemko Batam (BAPEDAL) dimana pemohon yang hendakmengajukan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup atas nama PT Barelang ElektrindoEracemerlang bukan atas nama Bambang Pujianto dan LinusGusdar; Menimbang, bahwa untuk menilai ketidaksesuaian dokumen pada poinnomor 3, yakni mengenai alas hak kepemilikan terhadap ruko blok E nomor 7Majelis Hakim menilai terhadap Bukti P1 yaitu Penggugat bersamasamadengan Tergugat

Pasal 2 huruf (d) Undang UndangNomor 11 Tahun 1967 tentangPertambangan Umum menyebutkanEksplorasi adalah segalapenyelidikan geologi pertambanganuntuk menetapkan lebihteliti/seksama adanya dan sifatletakan bahan galian :Lebih jelas lagi, dalam Buku Aspek Lingkungan DalamAMDAL Bidang Pertambangan yang disusun oleh PusatPengembangan Dan Penerapan AMDAL BAPEDAL halaman 3menjelaskan bahwa Kegiatan Eksplorasi tidak termasukke dalam Studi AMDAL karena~ merupakan rangkaiankegiatan survey dan studi pendahuluan

Lebih jelas lagi, dalam Buku Aspek Lingkungan Dalam24.HalamanAMDAL Bidang Pertambangan yang disusun oleh PusatPengembangan dan Penerapan AMDAL BAPEDAL halaman 3menjelaskan bahwa kegiatan Eksplorasi tidak termasukke dalam kajian Studi AMDAL karena merupakanrangkaian kegiatan survey dan studi pendahuluan yangdilakukan sebelum berbagai kajian kelayakandilakukan;Untuk kegiatan Pertambangan yang masih bersifat94 dari 425 Hal Putusan Nomor : 04/G/2009/PTUN.Smg.25.26.27sHalamana. Kawasan ??..........

(Bukti T II INTERVENSI 4);Dalam Buku ASPEK LINGKUNGAN DALAM AMDAL BIDANGPERTAMBANGAN yang disusun oleh Pusat Pengembangan DanPenerapan AMDAL BAPEDAL halaman 3 menjelaskan bahwaKegiatan Eksplorasi tidak termasuk ke dalam kajianStudi AMDAL karena merupakan rangkaian kegiatansurvey dan studi pendahuluan yang dilakukan sebelumberbagai kajian kelayakan~ dilakukan.

Buku ASPEK LINGKUNGAN DALAM AMDAL BIDANGPERTAMBANGAN yang disusun oleh Pusat PengembanganDan Penerapan AMDAL BAPEDAL halaman 3 menjelaskanbahwa Kegiatan Eksplorasi tidak termasuk ke dalamkajian Studi AMDAL karena merupakan rangkaiankegiatan survey dan studi pendahuluan yangdilakukan sebelum berbagai kajian kelayakandilakukan;9.

melayangkan surat kepada Bapedal PropinsiJateng untuk mencabut Surat KelayakanLingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur.

Jatimjaya Perkasa13 Surat dari Bapedal Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 666.1/BPDL 2 LembarAMDAL/DPLH/2011/01, tanggal 29 Januari 2011 perihal RekomendasiAtas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan PabrikKelapa Sawit PT.

Jatimjaya Perkasa13 Surat dari Bapedal Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 666.1/BPDL 2 LembarAMDAL/DPLH/201 1/01, tanggal 29 Januari 2011 perihal Rekomendasi AtasDokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pabrik Kelapa SawitPT. Jatimjaya Perkasa14 Final Report Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Perkebunan dan Rencana 214 LembarPabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Daerah Lahan Basah PT.

Jatimjaya Perkasa ;13 Surat dari Bapedal Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 666.1/BPDL 2 LembarAMDAL/DPLH/2011/01, tanggal 29 Januari 2011 perihal Rekomendasi AtasDokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pabrik Kelapa SawitPT. Jatimjaya Perkasa ;14 Final Report Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Perkebunan dan Rencana 214 LembarPabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Daerah Lahan Basah PT.

JATIM JAYA PERKASA (JJP) merupakanBadan Usaha yang taat akan aturan sehingga peristiwa kebakaran tersebutlangsung dilaporkan kepada pihak Kepolisian agar pihak Kepolisian ikutmelakukan upaya pemadaman sekaligus melakukan investigasi penyebabterjadinya kebakaran tersebut.SURAT KETERANGAN DARI BAPEDAL HASIL PENINJAUAN LAPANGANYANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 01JULI 2013Terlampir surat keteranganBukti ini menunjukkan bahwa PT.

Jatimjaya Perkasa13 Surat dari Bapedal Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 666.1/BPDL 2 LembarAMDAL/DPLH/201 1/01, tanggal 29 Januari 2011 perihal Rekomendasi AtasDokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pabrik KelapaSawit PT.

Cot Aron No. 8A, GampongEmperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh,selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;CUT SAMSIAR HANUM BINTI TEUKU MEURAH HASAN, umur36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bapedal Aceh, tempat tinggalJl. Tgk.

Juli 2006 Perlihal +: Menindak lanjutiLaporan Pengaduan Masalah Lingkungan(Foto copy sesual denganaslinya); Surat Laporan Pengaduan WargaKelurahan Pacar, Kecamatan Tirto,Kabupaten Pekalongan tertanggal 17Oktober 2005 Perihal : LaporanPengaduan Yang ditujukan kepada BapakKepala BAPEDAL (LH) KabupatenPekalongan (Foto copy sesuai denganBSIINYa) po nw en en re ee re eeSurat Kuasa Hukum warga Desa Pacar RT.05 / RW. 01 Kecamatan Tirto, KabupatenPekalongan, No. 67/IX 2007, PerihalPermohonan Penghentian

Tata cara dan persyaratan penyimpanan sementara limbah B3berupa residu dari sisa kegiatan proses polimerisasi pada produksipolyester (PET) dan Resin serta bekas kemasan B3 tersebut wajibmerujuk kepada Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah B3 dan Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan TeknisPenyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 serta wajib memiliki izinpenyimpanan sementara limbah B3 bagi penghasil limbah B3 beruparesidu

O02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan limbah B3,Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep03/Bapedal/09/1995 danPeraturan Menteri LHK No 63 tahun 2016 tentang Persyaratan dan TataCara Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbusan Akhir, baikdilakukan sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain yang telahmemiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahwa benar awalnya Yayasan Suluh Mulia Pionir ada mengajukanPermohonan Izin Mendirikan Bangunan peruntukan bangunansekolah 3 Lantal Nomor. 354/PIMB/DPMPTSP/V/2018 tanggal 31 Mei2018 dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :a.b.Cc.Penetepan Lokasi No. 22020223, tanggal 20032002: Akta Perjanjian No. 54, tanggal 21072006; Surat Keputusan No. 3489/KPTS/KAAT/L/IX/2006, tanggal 08 092006;Fatwa Planologi No. 174/FPRENTEK/5/2011, tanggal 2505 2011;Rekomendasi UKLUPL No. 65.4A/BAPEDAL/APDL

Rekomendasi UKLUPL No. 65.4A/BAPEDAL/APDL/IX/2007, tanggal27092007 ; 2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 terbit Surat Nomor 002/RW20/VII/2018Perihal Penolakan IMB dari Rukun Warga 020 Perumahan Merlion Squareyang isi pada pokoknya menolak secara tegas Izin mendirikan bangunan(IMB Penggugat) yang dikeluarkan oleh tergugat karena status lahan fasum/fasos (Bukti T4);3.

MAL untukmelakukan pemadaman, tidak ada sarana dan prasarana sertapeningkatan Sumber Daya Manusia untuk menanggulangi lahan yangterbakar padahal pada kebakaran tahun 2007 Bapedal Riau telahmemberikan teguran kepada PT. MAL agar melakukan upaya maksimaluntuk mencegah terjadinya kebakaran di lahan PT.

Fotocopy Surat Perihal : Rekomendasi Persetujuan UKLUPL Nomor : 121/BAPEDAL/REKOM/UKLUPL/VI11/2015 tanggal 20 Agustus 2015,selanjutnya diberi tanda PIl13;14. Fotocopy Surat Hal : Perpanjangan Ke empat Izin Pematangan Lahan (TahapIl) Nomor : B/20260/A2.1/11/2013 tanggal 21 Nopember 2013, selanjutnyadiberi tanda PIl14;15. Fotocopy Surat Tugas Nomor 408/A2.1/11/2013 tanggal 21 Nopember 2013,selanjutnya diberi tanda PII15;16.

Fotocopy Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor05/Bapedal/PHL/IV/2016 tertanggal 04 April 2016 ditujukan kepadaPenggugat II, selanjutnya diberi tanda TII8;9.

Kep.01/BAPEDAL/09/1995 tentang tata cara dan persyaratanteknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, sehingga sludgepaper/ampas kertas ketika dilakukan pengiriman harus ditempatkanpada wadah/kemasan dalam kondisi baik (tidak ada kebocoran/rembesan) serta terdapat label/simbolnya ;Bahwa dokumen penting yang wajib dibawa oleh Pengangkut LimbahB3 ketika melakukan kegiatan pengangkutan tersebut adalah SuratIzin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3,Surat Rekomendasi Pengangkutan

bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaranlingkungan hidup dan atau kerusakan atas dana penanggulangan pencemaranlingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup;Bahwa menurut ahli dampak dari Aki bekas itu menurunkan derajat sifat/zatlingkungan hidup;Bahwa untuk Handphone itu tidak berdampak/berbahaya terhadap lingkungan;Bahwa berdasarkan PP 101 Tahun 2014 Aki bekas jelas berdampak padalingkungan karena masuk dalam Limbah B3 berdasarkan lampiran keputusanKepala BAPEDAL

Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lingkungan IPB); dan(v) Zulkifli (Staf Bapedal Pemprov Aceh), selanjutnya disebut TimLapangan,untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (ground check)di lokasi dimana titiktitik panas (hotspots) tersebut terlihat, yaitu dilokasi perkebunan Tergugat, Pulo Kruet dan Suak Bahung,Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh,masingmasing pada tanggal 5 Mei 2012 (Bukti P13 Berita AcaraVerifikasi 5 Mei 2012) dan 15 Juni 2012 (Bukti P14 Berita AcaraVerifikasi

lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugidan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yangmenyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yangmengakibatkan kerugian lingkungan hidup;Bahwa dengan demikian kewenangan mengajukan gugatan yangdidasarkan kepada Pasal 90 UndangUndang Lingkungan Hidupseharusnya diajukan secara bersamasama oleh KementerianLingkungan Hidup dan Instansi Daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup yaitu Badan Pengendalian Lingkungan(Bapedal

Hal ini telah terbuktidengan tidak pernah ada laporan, teguran atau peringatan dari instansiterkait, baik dari Bapedal, Bupati maupun Gubernur.

Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lingkungan IPB);danv) Zulkifli (Staf Bapedal Pemprov Aceh), selanjutnya disebutTim Lapangan,untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (ground check) dilokasi dimana titiktitik panas (hotspots) tersebut terlihat, yaitu di lokasiperkebunan Tergugat, Pulo Kruet dan Suak Bahung, Kecamatan DarulMakmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, masingmasing padatanggal 5 Mei 2012 (Bukti P13 Berita Acara Verifikasi 5 Mei 2012) dan15 Juni 2012 (Bukti P14 Berita Acara Verifikasi

dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dantindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkankerugian lingkungan hidupBahwa dengan demikian kewenangan mengajukan gugatan yangdidasarkan kepada pasal 90 UU Lingkungan Hidup seharusnya diajukansecara bersamasama oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan InstansiDaerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yaitu BadanPengendalian Lingkungan (Bapedal

Demikian jugadengan tidak adanya perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayatilingkungan hidup yang terjadi akibat kerusakan lingkungan hidup.Ketiadaan perhitungan ini jelas menunjukkan bahwa sesungguhnyatidak ada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.Selain itu tidak ada bukti nyata (riil) bahwa telah terjadi pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat.Hal ini dibuktikan dengan tidak pernah ada laporan, teguran atauperingatan dari instansi terkait, baik dari Bapedal

) Aceh;Menimbang, bahwa dari dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas telahmemberi pemahaman bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat berpendapat gugatanterhadap tergugat harus diajukan Penggugat secara bersamasama dengan InstansiDaerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yaitu Badan PengendalianLingkungan Hidup (Bapedal) aceh bukan hanya diajukan oleh Penggugat sendiri ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2008 tentangKementrian Negara yang menyebutkan Kementrian Negara

telah terbukti bahwaKementrian Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan terhadap tergugatsehingga alasan Eksepsi Tergugat yang menolak Penggugat sebagai pihak yaangmemiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintahtidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatantersebut harus diajukan secara bersamasama oleh Kementrian Lingkungan Hidup danPemerintah Daerah melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Bapedal

Fotocopy Surat Berita Acara Pengawasan Nomor:1031/BAP.LB3/Bapedal/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnyapada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T37;3c, Fotocopy Surat Manifest Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(LB3) Nomor: AGN 0000496 tanggal 12 Agustus 2015, selanjutnya padafotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T38;39.

Fotocopy Surat Berita Acara Pengawasan Nomor:1014/BAP.LB3/Bapedal/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya padafotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T39;AO. Fotocopy Surat Manifest Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(LB3) Nomor: AGN 0000552 tanggal 07 Oktober 2015, selanjutnya padafotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T40;41.

Fotocopy Surat Berita Acara Pengawasan Nomor:1169/BAP.LB3/Bapedal/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016, selanjutnyapada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T41;42.

., selaku Kepala BAPEDAL, ProvinsiSumatera Utara ;E. Sebagai Juara Tingkat SMU/MAN sederajat pada penilaian LombaSekolah Sehat Tahun 2008 Tingkat Kabupaten Langkat, seperti ternyatadari Piagam No. 460600/Kessos/2006, tertanggal 31 Agustus 2006,yang ditanda tangani oleh Drs. H.A. JUNUS SARAGIH, MM., selakuWakil Bupati Langkat ;F. Sebagai Juara Il dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi SumateraUtara Tahun 2008, yang ditanda tangani oleh H. SYAMSUL ARIFIN, S.Eselaku Gubernur Sumatera Utara ;7.

operasi penambangankarena ada Peraturan dari Gubernur Daerah Jawa Timur Tahun 2007 yangpada intinya menyatakan bahwa pertambangan di daerah Pasuruan danMojokerto dilarang, setelah itu saksi mendapat informasi dari terdakwa danteman saksi bahwa Peraturan Gubernur Tahun 2007 tersebut telah di cabut,kemudian terdakwa minta bantuan saksi untuk meneliti apakah tata lahan diDusun Jurangpelen Desa Bulusari tersebut sesuai atau tidak untukpertambangan ;Bahwa, kemudian saksi melakukan koordinasi dengan BAPEDAL

Fotocopy Rekomendasi Persetujuan UKLUPL Nomor: 121/BAPEDAL/REKOM/UKLUPL/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, selanjutnyadiberi tanda P19;21. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Glory Point dan PT. BatamCahaya Perdana tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P20;22. Fotocopy Surat Pembatalan Perjanjian Barter tanggal 6 Juli 2015,selanjutnya diberi tanda P21;23. Fotocopy Fotofoto Tembok Batas Bersama, selanjutnya diberi tanda P22;24.

Deden dan Iskandar, Tahun 2011 dikebun PT.Kurnia Subur Desa Pulau Jumat Kec.Kuala Cenaku Kab.Indragiri Hulu dansebagai saksi beberapa kasus kapasitas saksi sebagai Staf Bidang PengendalianKerusa kan Lingkungan (kebakaran hutan/lahan) Bapedal Wilyah I Sumatera; e Bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya ataudimasukannya mahluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalamlingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu linkunganhidup yang telah ditetapkan

menyebutkan Eksplorasi adalahsegala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih26telitiiseksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;Pasal 2 huruf (d) UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentangPertambangan Umum menyebutkan Eksplorasi adalah segala penyelidikangeologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifatletakan bahan galian ;Lebih jelas lagi, dalam Buku Aspek Lingkungan Dalam AMDAL BidangPertambangan yang disusun oleh Pusat Pengembangan DanPenerapan AMDAL BAPEDAL

adalahsegala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebihteliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian (Vide Bukti T II Intervensi3);Pasal 2 huruf (d) Undangundang Nomor 11 Tahun 1967 tentangPertambangan Umum menyebutkan Eksplorasi adalah segalapenyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebihteliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;Lebih jelas lagi, dalam Buku Aspek Lingkungan Dalam Amdal BidangPertambangan yang disusun oleh Pusat Pengembangan DanPenerapan AMDAL BAPEDAL