Ditemukan 48 data
Muhamad Hadi Seswanto
Tergugat:
1.RASWAN BIN KASIM
2.Lukas Bin Sudira
3.Sukini
4.Kana
5.Leopard
6.Wirya
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bongas Kulon
2.Camat Kecamatan Sumberjaya
3.Mochamad Asep Muchroman, S.Sos
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
162 — 81
dan haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah jual beli yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II denganadanya AJB (Akta Jual Beli) Nomor 237/2016 tanggal 16 Juni 2016 merupakansuatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum gugatanPenggugat ;Halaman 90 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MjlMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah olehpara Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, bebab
93 — 16
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluran atas bebab anggaranbelanja:2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihaklain dalam batas anggaranyang telah ditetapkan;5. Menandatangani SPM/LS dan SPM/TU;6. Mengawasi pelaksanaan unit kerja yang dipimpinnya; dan7.
91 — 24
rekanan ;Bahwa nilai Proyek Tahun Anggaran 2001 adalah sebesarRp. 800.000.000 , , namun saksi tidak tahu kapan proyektersebut dimulai, tetapi saksi masih ingat bahwapencairannya mulai bulan Oktober sampai dengan Desember2001 ;Bahwa kegiatan proyek Tahun Anggaran 2001 yang di biayaidengan beban tetap adalah kegiatan proyek dengan jasapihak ke tiga atau rekanan yang berupa perlatan, mesindan bahan bahan (benih, bibit, pupuk dan obat obatan) ;Bahwa pengadaan peralatan dan bahan bahan yang dibiayaidengan bebab
100 — 42
Membayarkan uang gaji semua pegawai dinas Kesehatan KabupatenKapuas;Menimbang, bahwa yang pertama terhadap pelaksanaan pembayaranuang tambahan penghasilan berdasarkan bebab kerja berdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan ini, yang dihubungkan denganketerangan saksisaksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan barangbukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut: Bahwa yang membuat perincian penerima pembayaran uang tambahanpenghasilan
62 — 26
sebagai Ketua DPRDKabupaten Padang Lawas (legislatif) yang tidak ada sangkut pautnya atautidak ada mengintervensi atau tidak ada mencampuri urusanurusan yangmenjadi lingkup/tugastugas pemerintahan/eksekutif;Bahwa berkaitan pertanggungjawaban pengeluaran dan penggunaan danayang berasal dari Keuangan negara, Pasal 18 ayat (3) Undangundang Nomor1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menegaskan : Pejabat yangmenandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti ataudasar pengeluaran atas bebab
58 — 24
kepada Menteri Kehutanan yang diproses oleh Kanwil Kehutanan sebagai wakilMenteri di daerah, pada saat itu menyatakan sumur SubanE dalam hal ini sumur Suban4berada di kawasan hutan Produksi Meranti Muba ; Bahwa, saksi masih ingat surat Kanwil Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 1624/Kwl6/ 2000 tanggal 10 April 2000 ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kehutanan ProvinsiSumatera Selatan, mewakili Sardjito, IGH yang ditujukan kepada Manager Umum PertaminaUnit Pengolahan III di Palembang; Bahwa, bebab
97 — 31
Kepmendagri Nomor 29Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban danPengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD);Bahwa Pembayaran atas SPPBT dapat dilakukan setelah pejabatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Kepmendagri Nomor 29Tahun 2002 menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yangdilampirkan, antara lain: SPP Bebab
100 — 210
Kepmendagri Nomor 29Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban danPengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD);Bahwa Pembayaran atas SPPBT dapat dilakukan setelah pejabatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Kepmendagri Nomor 29Tahun 2002 menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yangdilampirkan, antara lain: SPP Bebab