Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Berkas SK No.11/SK-TP/IX/2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan serta penunjukan rumah pemenangan RF BANJAR MANUNTUNG Kecamatan Aluh-Aluh;

2. 5 (lima) Lembar Dokumentasi/Foto giat kampanye;

3. 1 (satu) Berkas Surat Edaran Nomor : 800/458-PPK.2/BKDPSDM

, Tanggal 28 September 2020 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Banjar;

4. 1 (satu) Berkas Jadwal Kampanye Paslon No.Urut 01 di Kecamatan Aluh-Aluh;

5. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-014-MP1.2/BKDPSDM Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar an.

SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.2/023-SPMT-MP1.2/BKDPSDM an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

7. 1 (satu) Buah ID Card an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP;

8. 1 (satu) Lembar Baju Sasirangan warna hijau kombinasi warna biru.

RADEN MAYANTO NIP 610036190,yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM KLU Sdr MASJUDINASHARI, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008;2 (dua) lembar Foto Copy : KERUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARANOMOR : 821.10 / 98 / Peg / 2009, tanggal 28 desember 2009 tentangSurat Keputusan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaRADEN MAYANTO NIP 19671231 2008011 086., yang sudahHalaman 3 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Mtrdilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM Kabupaten Lombok Utara SdrMASJUDIN ASHARI

RADEN MAYANTONIP 610036190, yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDMHalaman 50 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Mtr10.Kabupaten Lombok Utara Sdr MASJUDIN ASHARI, SE, ME NIP 19771021200604 1 008;2 (dua) lembar Foto Copy : KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARANOMOR : 821.10 / 98 / Peg / 2009, tanggal 28 desember 2009 tentangSurat Keputusan diangkat sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaRADEN MAYANTO NIP 19671231 200801 1 086., yang sudah dilegalisiroleh Sekretaris BKDPSDM Kabupaten

RADEN MAYANTO NIP610036190, yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM KLUSdr MASJUDIN ASHARI, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008;Halaman 70 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Mtr" 2 (dua) lembar Foto Copy : KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARANOMOR : 821.10 / 98 / Peg / 2009, tanggal 28 desember 2009tentang Surat Keputusan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama RADEN MAYANTO NIP 19671231 200801 1 086., yang sudahdilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM Kabupaten Lombok Utara SdrMASJUDIN ASHARI

, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008; 1 lembar Foto Copy : PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI LOMBOKUTARA NOMOR 823 / 24 / PEG / 2012 TENTANG KENAIKANPANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL an.RADEN MAYANTO NIP610036190 / 196712312008011086 terhitung mulai tanggal 01 042012 dinaikkan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat golonganRuang lV/b pada tanggal 12 April 2012, yang sudah dilegalisir olehSekretaris BKDPSDM Kabupaten Lombok Utara Sdr MASJUDINASHARI, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008;Dikembalikan kepada Kantor Dinas

., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan PengendalianPegawai Badan Kepegawaian Daerah dan PengembanganSumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Kepahiang,Berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di JalanSantoso No. 325 Kepahiang (Unsur Pemerintah KabupatenKepahiang);Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT/TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut:Telah membaca: 1.

PUTUSANNomor 670/Pdt.G/2017/PA Crp.ese Nl yd 50 al plu,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanhonorer di Kantor BKDPSDM Kabupaten Kepahiang, bertempattinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan

Endang Sri Hartini Nomor; 8734/402/BKDPSDM/2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Barat tertanggal 29Maret 2017 yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;B. Saksi1.

Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 823/076MPI/BKDPSDM tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil BupatiBanjar tanggal 31 Agustus 2017 atas nama Hamdie yang dikeluarkanoleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Banjar. Bukti Surat tersebut telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.5);Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2020/PA6.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9202172101080040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupatentambrauw selanjutnya diberi tanda bukti P.6;7: Fotokopi Keputusan Bupati Tambrauw Nomor: 823.3/37/KPIV/BKDPSDM/2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Tambrauw selanjutnya diberi tanda bukti P.7;8.

Bahwa karena Termohon sudah tidak cinta dan mati rasa kepada Pemohonsehingga Termohon sangat mantap ingin bercerai dari Pemohon sampai sampai Surat Ijin Perceraian dari dinas Termohon yang urus sampai keluarSurat Keputusan Bupati Nomor : 873 / 1223 / BKDPSDM /2019 ( Surat IzinPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Terlampir )10.

mediasisebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediatorH.Mansur, S.H. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;Bahwa oleh Karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPuskesmas Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, sebelum pemeriksaanpokok perkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keputusan Pemberian jinPercerian Bupati Lombok Barat, tentang Pemberian zin Perceraian yang telah didapatoleh Pemohon dengan Nomor: 873.4/1223/BKDPSDM

No. 357/Pdt.G/2015/PA.MtrMenimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Lombok Barat, dengan Nomor: 873/223/BKDPSDM/2019, tanggal 17 Juli 2019, ( Vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipiljo.

Administratif yangberbunyi tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor: 21/G/2019/PTUN.DPS(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administatif diterimaoleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau PejabatAdministrasi Pemerintah yang menangani' penyelesaian upayaadministrasi ; Bahwa objek sengketa Aquo diterima dan diketahui Penggugat padatanggal 3 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam surat pengantarNomor : 045.2/025/BKDPSDM

UndangundangNomor : 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tantang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor : 19 Tahun 2013 serta Pasal 87 Ayat (4) huruf bUndangundang Nomor : 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 ; Bahwa Objek sengketa a quo diterima dan diketahui Penggugat padatanggal 3 Januari 2019, sebagaimana tercantum dalam Surat PengantarNomor: 045.2/025/BKDPSDM

Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 112/154.2/BKDPSDM/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atasnama Pemohon, telah bermeterai cukup dan bercap pos serta cocokdengan aslinya, P.3;Bahwa, di samping itu pula Pemohon mengajukan saksisaksi darikeluarga atau orang dekatnya, yaitu:Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saks!

Asli Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 873.4/149/BKDPSDM/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama ErwinRahadi Kusuma, SE (Pemohon ) tertanggal 16 Februari 2021. Buktisurat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberikode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;2.

Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/92/BKDPSDM/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala BKDPSDM Kabupaten Lombok barat, telah dicocokkan dengan aslinyabermeterai cukup dan telah dinazzegelen oleh Pejabat Pos diberi tandabukti (P.3);B. Bukti Saksi1.

Permohonantersebut dikabulkan ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada DinasLingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat yang dalam mengurus perceraian diPengadilan harus melengkapi persyaratan administratif sebagaimana maksudPasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmelampirkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 873.4/1828/BKDPSDM

Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu GuruSMPN 4 Martapura dan Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukanperceraian berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 783/018PPPK.2/BKDPSDM tanggal 03 April 2017;11. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaantersebut akan berubah menjadi lebin baik, namun pada kenyataannya tidakdemikian;12.

dan tidak akan mengajukan buktibukti lagi serta mohonPutusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala halikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan denganputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kantor CamatGangga, telah mendapatkan surat izin cerai Nomor : 288/165.1/BKDPSDM

Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangandihadapan penyidiki kepolisian, dan keterangan yang saksi berikantersebut sudah benar ;Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidanapenipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan penerimaanCPNS pada tahun 2013 ;Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan tindak pidana penipuan tersebutterjadi, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban penipuantersebut ;Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor BKDPSDM

Panselnas(Panitia SeleksiNasional) sedangkan yang menyatakan lulus adalah dari Kemenpan RB(Kementrian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)bukan menggunakan uang; Bahwa Kepala BKD tidak bisa meluluskan seseorang untuk lulus tesCPNS melalui jalur K2; Bahwa saksi kenal dengan saudara TAMIM karena yang bersangkutanpernah menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Sarolangun dan saksimempunyai hubungan pekerjaan sebagai staf dengan yang bersangkutan ; Bahwa Terdakwa sering terlihat dikantor BKDPSDM

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali denganTergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.Bahwa dimulailan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahuludibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat.Bahwa, sehubungan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmendapat ijin dari atasan langsung atau Pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan BupatiLombok Barat Nomor 873.4/179/BKDPSDM

Asli Surat Izin Perceraian Nomor : 873.4/392//BKDPSDM/2018 tertanggal 4Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala BKD PSDM KabupatenLombok Barat atas nama Pjs.

dalamsidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Biro Pemerintahan Setda Propinsi NTB, sebelum pemeriksaan pokokperkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keputusan Bupati LombokUtara Nomor 296/164/BKDPSDM

dari 32 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.MtpHalaman 6 dari 32 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.MtpHalaman 6 dari 32 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.MtpHalaman 6 dari 32 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.MtpHalaman 6 dari 32 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.MtpHalaman 6 dari 32 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.MtpBanjar, Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraianberdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar tentang Pemberian Izin UntukMelakukan Sidang Perceraian dengan Nomor : 783/011PPPK.2/BKDPSDM

telah disesuaikan dengana aslinyadan telah diberi materai dan telah dilegalisir, Kemudian Ketua Majelismemberikan tanda sebagai bukti (P.1);= Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/06/II/2007 tanggal 01Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanMartapura Kota, Kabupaten Banjar telah disesuaikan dengana aslinyadan telah diberi materai dan telah dilegalisir, Kemudian Ketua Majelismemberikan tanda sebagai bukti (P.2);= Fotokopi Surat Keterangan Izin Cerai Nomor 783/011PPPK.2/BKDPSDM