Ditemukan 168 data
- I GDE PUTU SATWIKA YADNYA, MSc;
TERGUGAT:
- BUPATI BULELENG;
78 — 31
Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerahb. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadappengangkatan dan pemberhentian Direksi ;c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap programkerja yang diajukan oleh Direksi ;d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporanneraca dan perhitungan laba/rugi ;dan ; 5051e.
121 — 31
Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunangedung yang menyatakan:perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkn sbagaimanadimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapankembali oleh Pemerintah Daerahb.
Erwin Gunawan
Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat
70 — 15
B angka 6 Instruksi Gubernur ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 78 Tahun 2017 tentangPercepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang MilikDaerah (Instruksi Gubernur tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah)PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN MILIK DAERAHB. Pemasangan label yang mengandung data Barang MllikDaerah / Kode Barang dan Tanda Kepemilikan:6. Kode Barang dan tanda kepemilikan tanah danbangunan termasuk tanah kosong pada sebuah papanyang berukuran sekurangkurangnya 60x100 cm.b.
21 — 10
Pegawai Badan Usaha milik Daerahb.
72 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ditandatangani olehMurnady Pasaribu, Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota PengajuanKonsep Naskah Dinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M Hidayat Batubara, BupatiMandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M Hidayat Batubara, BupatiMandailing Natal.e.5 (lima) lembar Fotocopy Lampiran
Ditandatangani olehMurnady Pasaribu, Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan Hal. 62 dari 120 hal. Put.
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
I KETUT SURYANA Als. PAK EDI
143 — 90
perlu dibayar kembali.Maka dari itu Pajak BPHTB dan PBBP2 merupakan pendapatan daerahyang menjadi sumber keuangan daerah, yang diatur dalam Undangundang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan RetribusiDaerah, pasal 2 ayat (2), dan sesuai dengan permendagri nomor 13tahun 2006, bahwa BPHTB dan PBBP2 termasuk dalam kelompokPendapatan Asli Daerah.Ahli menerangkan bahwa dasar hukum yang mengatur pajak BPHTBdan PBBP2 adalah :a) Undangundang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah danRestribusi daerahb
5.995.953,602.251.440.002014 0 0 0,20 4.502.880 2 2.161.382,40 6.664.262,402.251.440.002015 0 10.000.000 0,20 4.482.880 2 2.151.782,40 6.634.662,402.251.440.002016 0 0 0,20 4.502.880 2 1.080.691,20 5.583.571,202.251.440.002017 0 0 0,20 4.502.880 2 4.502.880,0022.042.840 7.338.489,60 /29.381.329,60 Ahli berpendapat bahwa dengan tidak disetornya pajak BPHTB danPBBP2 ke Kas Daerah Kabupaten Tabanan, perbuatan KETUTSURYANA menyimpang dari ketentuan:a) Undangundang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah danRestribusi daerahb
FRANGKI MARKUS LEONARD JOHANIS, S.E
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
71 — 62
Selanjutnya Kemendagri akan merumuskansanksi bagi PPK yang tidak memproses PTDH jHalaman 18 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUNKPG KemenPAN & RB juga akan menyampaikan rekomendasilangsung kepada Presiden, isinya mengusulkan sanksi tegaskepada PPK yang lambat atau tidak segera melakukan PTDH ; selama itu, BKN terus mengawasi dan mengumpulkan dataPNS yang terlibat tipikor baik di Instansi Pusat maupun Daerahb. dalil yang menyatakan bahwa Tenggang Waktu PengajuanGugatan dalil tersebut tidak perlu
48 — 22
Perumahanmenerbitkan Surat Perintah Pengosongan sudah sesuai dengan ketentuan yangberlaku karena Termohon pengosongan/peghuni/Umar Shihab tidak dapatmenunjukkan bukti kepemilikan ataupun bukti hak untuk menempati tanah danbangunan tersebut;Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981,disebutkan :1 Kepala KUP mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan terhadapPenghuni :a Yang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanpa surat ijinperumahan (SIP) yang sah bagi perumahan yang masih dikuasaiKepala Daerahb
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerahb. Kepala SKPKD selaku PPKD, danc. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.Kemudian pada pasal 5 ayat (4) nya menyebutkan bahwa pelimpahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapbkan dengan keputusan kepalaDaerah berdasarkan prinsip pemisahaan kewenangan antara yangmemerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
membuktikan yang lainnya;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di maksuddengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentukapapun juga yang di pisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangtimbul karena:a) Berada dalam Pengusaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatlembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerahb
71 — 23
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerahb.
1.H. MULYADI
2.H. YUSRAN
3.YAZID PAHMI
4.H.IDERUS
5.AHMAD RAIHAN
6.SANUSI FANY
7.SABIRIN
8.HJ.SITI BAHRIAH
9.ARIF FURRAHMAN
10.HJ.LISDAMIYATI
11.SYAHBUDIN
12.AHMAD SUPIANI
13.M.IDERUS.HM
14.H.MUSLIH
15.NIESA FATMAH
16.ERWIN HIDAYAT
17.H.JAHIDIN
18.MUHAMMAD SUBELI
19.H.MULYADI
20.RIZKI IMAMI
21.HJ.MUSLIHAYATI
22.HJ.KHAIRIYAH
23.AKHMAD MAJIDI
24.HJ.RAIHANAH
25.FAHRUZZAINI
26.IRIYANI HENDRA SAPUTRA
27.RINA HARTATI
28.SURIANI
29.HIDAYATI
30.SITI SARAH
31.RUSMIATI
32.H.HAMLANI
33.NOR ATIKAH
34.ASIM AHLUL KHAIR
35.PAHRIANA
36.NORANITA HABIBAH
37.H.ARKANI
38.NOR HELMI
39.HAIRUL RAHMAN
40.MULIYADI ALIAS H.MULIADI
41.ARIYADI
42.MUSLIMIN AKBAR
43.RUSDI
44.H.YUSRAN
45.H.ABDUL MANAN
46.AHMAD JAZULI
47.M.HUSNI.AY
48.H.ABDUL AZIZ
49.TRIES SULISTYO
50.MULIANI
51.HIRMANI ALIAS HE
Tergugat:
1.ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.BUPATI HULU SUNGAI UTARA
374 — 185
Pasal 26 ayat (1) Setiap orang pribadi atau Badan yangakan menggunakan pertokoan milik PemerintahKabupaten Hulu Sungai Utara, harus terlebih dahulumengajukan permohonan kepada Bupati melalui DinasPendapatan Daerahb.
39 — 17
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah : menjadi rugiatau menjadi berkurang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :A Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB
65 — 42
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawabanpejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
95 — 36
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah : menjadirugi atau menjadi berkurang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UUNO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalambentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :A.Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB
I KETUT SUARBAWA,SH
Terdakwa:
MARJATI bin SARWO.
127 — 95
terlaksananya pelayanan masyarakat dapat pula berartisuatu kerugian.Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas UU No : 31 Tahun 1999,tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian KeuanganNegara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang63dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagiankekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatlembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerahb
69 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
KK nee eee cece eee ees Rp. 10.000, Biaya pembuatan KTP sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), denganrincian sebagai berikut:a Biaya Operasionaldan Insentif Tingkat Kabupaten: Biaya Jee cece eeceeeeeeeeeeeeeeees Rp. 700,Pendataanmelalui Kepala Pat Desa/ ... ....c ccc eee e eee ee eee eee eens Rp. 500,Kulgkamgean Tingkat eee eee cece cece eee eee eee Rp. 400,Kecamatan Tim Pemdas iss ssswnsaavcasaawnnaa cea ve aow Rp. 250,Kabupaten Pendapatan Asli...............e cece eee e eee eee Rp. 2.000,Daerahb
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 42 Ayat (1): bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang,antara lain yaitu:Huruf c: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdadan Peraturan Perundang undangan lainnya, PeraturanKepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerahdalam melaksanakan program pembangunan daerahdan kerja sama internasional di daerah.Huruf h: Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerahdalam penyelenggaraan pemerintahan daerahb.
45 — 21
Penerimaan Daerahb. Pengeluaran Daerahc. Kekayaan Negara / Kekayaan Daerah yang dikelolasendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang serta hakhak lain yang dapat dinilaidengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan oleh67perusahaan Negara atau perusahaan daerah berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Menimbang, bahwa Keuangan negara diatur pada Undangundang 17 tahun2003 tentang Keuangan Negara.
63 — 12
anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang,berdasarkan arahan dari Danton dan Danki sebagai kepanjangan tangan KasiTibumb) Mencaatat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas harian kepada Dantondan DankiC) Menggalang, membina anggota dibawahnya.Sedangkan tugas Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja antara lain sebagaiberikut :a) Melaksanakan penindakan terhadap Warga Negara atau Badang Hukumyang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota danKeputusan Walikota sebagai Pelaksana Peraturan daerahb
68 — 16
Pengurus LKMD Jumlah yang seharusnya diterima 10 orangPengurus LKMD Jumlah yang sebenarnya diterimakanKerugian negara/daerahb. Perangkat desa atas nama Sujono yangsudah meninggal pada tahun 2008 Jumlah yang dikeluarkan dari Kas Desa Jumlah yang sebenarnya dikeluarkanKerugian negara/daerahc.
Honor Pokmas Jumlah yang dipertanggungjawabkan ataspenerimaan anggota Pokmas yaitu H.Masdi Jumlah yang sebenarnya diterimaKerugian negara/daerahb.