• Surat No : 000021/501/01 /117 /30 20 Juni 2003per iha l Surat Keterangan Pajak Nihi l PajakPenghasi l an Pasal 21Tahun 2001 dar i Depar temenKeuangan RI Di rek to ra t Jendera l Pajak Kantor161Pelayanan Pajak Pematangs ian ta r dan di tandatangan i oleh Drs. Hasiho lan Si tumorang selaku An.Di rek tu r Jendera l Pajak Kepala Kantor PelayananPajak Pematangs ian ta r yang di tu j ukan kepadaPemegang Kas Kantor Bupat i KDH TK. I I /CAMAT P.SIANTAR .

  Surat Nomor : 00002/501/01 /117 /03 20 Juni 2003per iha l Surat Ketetapan Pajak Nih i l PajakPenghasi l an Pasal 21 Tahun 2002 dar i Depar temenKeuangan RI Di rek to ra t Jendera l Pajak KantorPelayanan Pajak Pematangs ian ta r dandi tanda tangan i oleh Drs. Hasiho lan Si tumorangselaku An. Di rek tu r Jendera l Pajak Kepala KantorPelayanan Pajak Pematangs ian ta r yang di tu j u kankepada Pemegang Kas Kantor Bupat i KDH TK.I I /CAMAT P. SIANTAR.

• kutPasal 91 huruf e =: "apabila terdapat suatu putusan yang nyata nyata tidaksesua/ dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku .Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor : Put. 12975/PP/M.1/16/2008 yang diucapkan tanggal15 Januari 2008, telah terdapat kekhilafan MajelisHakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalamputusannya Majel is Haki m nyata nyata tidakmempertimbangkan sebabsebab terjadinya atau. prinsi pprinsip material dalam objek sengketa yang terdapatdalam Keputusan Direktur Jendera

• BPR BENTA TESA)
  2.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR JENDERA KEYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TIMU Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
  Turut Tergugat:
  1.Sdr. GUNTORO PRAJITNO
  2.MENTERI AGRARIA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA I

• kaindikenakan Bea Masuk Pengamanan Sementara.Pasal 2 yang menyatakan bahwa tindakan pengamanan sementara sebagaimanadimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara (diantaranyaNegara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yangtercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini (diantaranya Negara India).Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendera

  kaindikenakan Bea Masuk Pengamanan Sementara.Pasal 2 yang menyatakan bahwa tindakan pengamanan sementara sebagaimanadimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara(diantaranyaNegara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yangtercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini (diantaranya Negara India).Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendera

  /PT.DKINegara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yangtercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari PeraturanMenteri ini (diantaranya Negara India).Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.01/2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendera Bea Cukai; padapokonya menyebutkan bahwa Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugasdiantaranya melakukan penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, beakeluar, cukai, pajak

  Bea Masuk Pengamanan Sementara.Pasal 2 yang menyatakan bahwa tindakan pengamanan sementara sebagaimanadimaksud Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara (diantaranyaNegara China), kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yangtercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini (diantaranya Negara India).Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.0O1/ 2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendera

• Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERA PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Halaman 40 dari 41 halaman.

  perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : DIREKTUR JENDERA

• BSIRp.753.191.000.000,00 +Jumlah Modal Disetor setelah penggabunganRp.978.191.000.000,00Bahwa selanjutnya, ketentuan yang tertulis dalamKeputusan Direktu r Jendera Pajak Nomor : KEP34/WPJ. 04/2002 tanggal 16 Januari 2002 adalah mengaturmengenai persetujuan penggunaan nilai buku ataspengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha,sehingga terbukti bahwa perhitungan Termohon PeninjauanKembali atas jumlah total saham setelah penggabungan,yaitu sebesar Rp. 978. 191.000.000,00 adalah sudah benardan sesuai

• Undangundang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16tahun 2000Pasal 17 ayat 1Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/2015(1) Direktur Jendera!

• pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut : Bahwa saya diajukan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungandengan saya telah ditangkap dan digeledah oleh aparat Kepolisian dari DitReserse Narkoba Polda NTB terkait masalah Narkotika jenis shabu; Bahwa kejadian penangkaan dan penggeleahan yang dilakukan olehaparat Kepolisian dari Dit Reserse Narkoba Polda NTB terhadap saya terjadipada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 Wita di toko miliksaya yang bernama Toko Sinar Baru di Jalan Jendera

• Latar BelakangBahwa Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP)Jakarta Khusus telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jendera!

• Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 175/Kel.Antapani, KecamatanCicadas, Gambar Situasi Nomor 1905/1991, terletak di Jalan Jendera!Ahmad Yani Nomor 42 (KM 7) Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas,Kota Bandung tersebut telah dibaliknamakan menjadi Sertifikat Hak MilikNomor 1021/Kelurahan Antapani Wetan, atas nama H. Dadang SugandaHalaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 641 PK/Pdt/2015(Pembantah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 5/2010, tanggal 21 Juni2010, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Drs.

• Perkara :PDM68/PKRTO/Euh.2/11/2014, tanggal 24 Nopember 2014 sebagaiberikut :KESATU :Bahwa ia Terdakwa NGILAMELE SALMON EMANUEL MARKUSAlias JEMI Bin NGILAMELE YOHANES pada hari Senin, tanggal 22September 2014 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktulain dalam September tahun 2014, bertempat di depan counter HP AnS Celljalan Jendera Sudirman Barat Kelurahan Rejasari Kecamatan PurwokertoBarat Kabupaten Banyumas, atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum

• dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX 135 cctahun 2007 warna merah marun nomor polisi BN 7344 BQ, Nomor RangkaMH31S70037K223472, Nomor Mesin 1S7223692 pada hari Sabtu, 19Agustus 2017 sekira pukul 03.00 WIB di warnet depan kantor pajak jalanJenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;Bahwa sepeda motor tersebut milik orangtua Saksi yang saat itu Saksi pakaiuntuk pergi menuju ke warnet yang berada di Jalan Jendera

• jalan ) yang mengenai pada jendela rumah saksi bahagiandepan yang mengakibatkan kaca jendela rumah saksi pecah;Terdakwa Tamrin Als Aco Bin Tantu : saksi juga melihat rangsung iamelempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 kali dari aran depanrumah ( dipinggir jalan ) yang mengenai pada dinding rumah saksi bahagiandepan;Terdakwa Syamsuddin Als Jama Bin Hamma : saksi juga merihat langsungia melempar dengan menggunakan batu sebanyak 2 kali dari arah depanrumah ( dipinggir jalan ) yang mengenai pada jendera

  rumah saksi bahagiandepan yang mengakibatkan kaca jendela rumah saksi pecahTerdakwa Saleh Bin Yahya : saksi juga melihat langsung ia merempardengan menggunakan batu sebanyak 2 kali dari arah depan rumah(dipinggir jalan) yang mengenai pada atap rumah saksi;Terdakwa Riswanto Als Riswan Bin Rahman : saksi juga melihat langsung iamelempar dengan menggunakan batu sebanyak 2 kali dari aran depanrumah ( dipinggir jalan ) yang mengenai pada jendera samping kiri rumahsaksi yang mengakibatkan kaca jendela

• Merek tidak digunakan selama 3( tiga ) tahun berturut turutdalam perdagangan barang dan/ataujasa sejak tanggal pendaftaran ataupemakaian terakhir, kecuali apabilaada alasan yang dapat diterima olehDirektorat Jendera I; atau :b.

• BPR BENTA TESA)
  Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR JENDERA KEYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TIMU Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
  Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. GUNTORO PRAJITNO
  Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI AGRARIA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA I

• Olehkarena itu Wajib Pajak harus dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.Pasal 2 ayat (2) UU KUP berbunyi"Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yangdikenakan pajak berdasarkan Undang UndangPajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannyawajib melaporkan Usahanya pada KantorDirektorat Jendera!l Pajak yang wilayahkerjanya meliputi tempat tinggal atauHal 27 hal 42 Put.

• 2Juli 2001 hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan sudah tidak berlaku lagisejak tanggal 2 Juli 2004;3) Bahwa sesuai dengan persetujuan pemusatan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP16/WPJ.23/BD.0402/2004 tanggal 27 Desember 2004 terdapat faktaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengajukan permohonan pemusatan tempat PPN terutang atas15 counter/showroom untuk dipusatkan di KPP Yogyakarta Duadan disetujui oleh Direktorat Jendera

• Yani (By Pass), Jakarta, yangisinya mengatakan adanya Novum, akan tetapiDirektorat Jendera!l Bea dan Cukai tidakmenanggapinya ;35. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hukum PTTUN Jakartatersebut sama sekali tidak berdasar fakta yang adadan tidak sesual dengan Ketentuan PeraturanPerundang undangan yang berlaku. Bahwa Pemohon Kasasitidak pernah menerima bukti baru) (Novum) yangberkaitan dengan hasil audit yang dilakukan olehPemohon Kasasi.

• Faktur Referensi : SI-2021/05-0887 tanggal 07 Mei 2021

• 1 (satu) buah dusbox HP Samsung Galaxy A32

dikembalikan kepada saksi DEFRI RAHMATULLAH;

• 1 (satu) buah flasdiks berisi video pencurian di jalan Jendera Sudirman bawah Fli over, Jakarta Selatan dikembalikan kepada saksi SYAHRIAL LUBIS
• 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Honda;
• 1 (satu) buah Celana Jeans warna hitam merk anyviay;
• 1 (satu) buah Jaket warna hitam merk Roughneck

• dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJPKalimantan Dan Tengah KPP Pratama Banjarmasin dan bukti T.4 berupa SuratKeterangan Tempat Usaha Nomor: , tanggal danT.5 berupa Tanda Daftar Perusahaan, tanggal , 1.6 berupa SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, tanggal , dikeluarkan olehPemerintah Kota Banjarmasin, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal, serta T.7 berupa Kartu Tanda Peserta Pajak, NPWPppm nme , dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jendera