2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 110.105 (seratus sepuluh ribuseratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas +115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di ProvinsiSulawesi Tenggara;Bahwa ahli pernah turun ke Lokasi penambangan yang dilakukan olehTerdakwa I dan Terdakwa II yaitu di Muara Lapaopao Kecamatan WoloKabupaten Kolaka, dimana pada saat itu saksi ahli mendampingi team daridari BPKH kendari dan Penyidik Kemenhut

WIL wilayah administrasi Desa Lapao paoKecamatan Wolo Kabupaten Propinsi Sulawesi Tenggara dan setelah divoting kedalam peta Kawasan Sulawesi Tenggara ternyata area tambangberada di dalam kawasan hutan Produksi terbatas sesuai dengan SKMenteri Kehutanan Nomor 465 tahun 2011;Bahwa ketika mengambil titik koordinat yang diambil oleh TeamPenyidik Kemenhut bersama Team BPKH pada tanggal 3 Desember 2013di Desa Lapaopao ternyata titik koordinat tersebut diluar Ijin UsahaPertambangan (IUP) Nomor 351 PT.

Negara( Perhutani) dimana dalam hal ini tidak ada lahan milik masyarkat yang ditumbuhi kayu tersebut ;21Bahwa setahu saksi tanah / hutan milik Perhutani yang diatasnya di tumbuhikayu pinus dan damar yang berada di Desa Panawaren seluas 188,3 Hektardimana saksi mengetahui bahwa luas tanah milik Negara / Pehutani di DesaPanawaren seluas 188,3 tersebut saksi ketahui dimana pada tahun 2009 saatsaya menjabat sebagai Kades / Kepala desa di Desa Panawaren tersebut saksipernah mendapat surat edaran dari Kemenhut

IUHPHHKHT Penggugat tengah mengajukan Revisi RKUkepada Kemenhut yang saat ini dalam proses pengesahan;.

2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 110.105 (seratus sepuluh ribuseratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas +115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di ProvinsiSulawesi Tenggara;Bahwa ahli pernah turun ke Lokasi penambangan yang dilakukan olehTerdakwa I dan Terdakwa II yaitu di Muara Lapaopao Kecamatan WoloKabupaten Kolaka, dimana pada saat itu saksi ahli mendampingi team daridari BPKH kendari dan Penyidik Kemenhut

WIL wilayah administrasi Desa Lapao paoKecamatan Wolo Kabupaten Propinsi Sulawesi Tenggara dan setelah divoting kedalam peta Kawasan Sulawesi Tenggara ternyata area tambangberada di dalam kawasan hutan Produksi terbatas sesuai dengan SKMenteri Kehutanan Nomor 465 tahun 2011;Bahwa ketika mengambil titik koordinat yang diambil oleh TeamPenyidik Kemenhut bersama Team BPKH pada tanggal 3 Desember 2013di Desa Lapaopao ternyata titik koordinat tersebut diluar Ijin UsahaPertambangan (IUP) Nomor 351 PT.

SSL).Proses Mediasi30Para Pihak Tergugat , Tergugat Ill, Tergugat Il dan Penggugat (Kemenhut,Pemda, Perusahaan dan masyarakat) menyetujui penyelesaian konflikdimediasi oleh Tergugat (Dewan Kehutanan Nasional (DKN).Pendanaan1. Semua biaya terkait penyelesaian konflik dibebankan kepadaanggaran Tergugat (Kementerian Kehutanan).2.

Minggu IIl Mei 2012Pembentukan dan Penugasan Tim(Keberangkatanan Tim DKN menungguKepastian anggaran dari Tergugat (Kemenhut)3. Minggu I Juni 2012 : RapatEkspose Hasil Assessment Lapangandengan mengundang para pihak4. Hasil Pembahasan dilaporkan kepada Menteri Kehutanan.Peserta Rapat :A. Kementerian Kehutanan1. Ir. Timbul Batubara, M.Si (Kasubdit PRUPK)31Luhut Kusumo (Biro Hukum Kemenhut)Agus Warsito (Bagian Hukum BUK)Ja Posman (BPPHP Wil. Il Medan)B. Dewan Kehutanan Nasional6.

Selanjutnya tanggal 28April 2010 Dijen PHKA Kemenhut membentuk Tim Manajemen SementaraKBS sesuai Surat Keputusan Dirjen PHKA No. SK.75/IV.KKH/2010 tanggal28 April 2010 tentang Pembentukan Tim Manajemen Sementara KBS yangdikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK572/MenhutIV/2010 tanggal 20 Agustus 2010.

SSL dan sudah memenuhisyarat untuk diberikan Surat Keputusan Pengukuhan yangditerbitkan oleh Kementerian Kehutanan Negara RepublikIndonesia;Bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang Surat No.522/1967/2007, tertanggal 23 Oktober 2007, yang dikeluarkanoleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan yangmenyatakan dengan tegas berdasarkan Peta Kemenhut SK No.201/Menhutll, dan setelah diplotkan/dioverlay ke peta tersebutdiperoleh hasil bahwa status lahan atas nama TK.

Negara( Perhutani) dimana dalam hal ini tidak ada lahan milik masyarkat yang ditumbuhi kayu tersebut ;21Bahwa setahu saksi tanah / hutan milik Perhutani yang diatasnya di tumbuhikayu pinus dan damar yang berada di Desa Panawaren seluas 188,3 Hektardimana saksi mengetahui bahwa luas tanah milik Negara / Pehutani di DesaPanawaren seluas 188,3 tersebut saksi ketahui dimana pada tahun 2009 saatsaya menjabat sebagai Kades / Kepala desa di Desa Panawaren tersebut saksipernah mendapat surat edaran dari Kemenhut

melakukanpelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ;Bahwa syarat melakukan ofset belum diatur belum ada jugdisnya yangrinci ;Bahwa kalau mengangkut menyewa alat angkut untuk keluar kemana sajayang penting kalau mengangkut satwa dan tumbuhan dilindungi harus adaSASTDN dan ada dokumen ;Bahwa mengangkut dari Garut ke Bandung harus disertai SASTDN kalautidak ada tidak boleh ;25Bahwa kalau ofset dilakukan dalam LK tidak perlu SASTDN karena tidakada pengangkutan ;Bahwa kalau ada ijin resmi membuat ofset dari Kemenhut

YAFIZ ;Bahwa yang merupakan rekomendasi tim terpadu kita usulkan kembali,bahwa terkait revisi kita mengajukan 3,6 juta ha kemudian disetujui olehtim terpadu 2,7 juta ha, kemudian yang keluar dari kemenhut di SK 673itu 1,63 juta ha, jadi masih ada selisih 1,1 ha itulah yang dialkukanpembahasan dengan Gubernur dipilah dan dipilin akhirnya disusulkankembali bagi yang belum masuk ;Bahwa setelah surat pertama ada pembahasan pak menteri ada sekitar30 ribu hektar yang bisa diusulkan, kKemudian kita memilah

Mengajukan Permohonan dengan melengkapi:1) Melampirkan identitas diri atau badan hukum.2) Bukti Penguasaan Tanah (bisa Surat Keterangan Tanah (SKT)dari kantor Desa, bisa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)dari proses jual beli).3) Rekomendasi dari Dinas Perkebunan tentang persetujuanpembangunan kebun.4) jin Lokasi dari Bupati dan/Walikota.5) Pelepasan Kawasan Hutan dari Kemenhut jika lahan masihdalam kawasan hutan.b.

Dan dikarenakan Surat Gubernur Riautentang usulan revisi SK.673 yang pertama telah di kirim ke Kemenhut,maka saksi perintahkan kepada sdr. CECEP untuk memberitahu KepalaDinas, Kehutanan untuk membuat Surat revisi baru. Kemudian besoknyasdr. GULAT MANURUNG datang lagi kepada saksi dan menyampaikankepada saksi bahwa perintah saksi telah disampaikan oleh sdr. CECEPkepada Kadishut dan Ke Bappeda.Bahwa saksi tidak ingat waktu sdr.

YAFIZ(KaBappeda) saat menyodorkan surat tersebut untuk saksi tanda tanganisambil mengatakan bahwa segera setelah saksi tanda tangani Surat danPetanya akan dibawa langsung ke Kemenhut, maka saat itu suratbersarta lampiran petanya langsung saksi tanda tangani.Bahwa saksi tidak menyetujui masuknya beberapa lokasi yang bukanatas usulan saksi tersebut tetapi karena saat itu tidak membacanya makasaksi tetap tanda tangan.

Setahu saksi kemasan uang dalam 2 matauang asing tersebut terpisah, atau berada dalam amplop sendirisendiritetapi samasama berada dalam koper warna hitam milik saksi tersebut.Bahwa uang tersebut untuk keperluan ongkosongkos memberangkatkanmasyarakat masingmasing kabupaten 10 orang menemui Komisi IVDPR RI dan Kemenhut, tetapi tidak terlaksana karena saksi sudahditangkap dalam rangka mengurus usulan revisi SK Menhut yang saksiterima dari Menhut pada tanggal 9 Agustus 2014.Bahwa benar uang sebesar Rp

IWHPHHKHT Penggugat tengah mengajukan Revisi RKUkepada Kemenhut yang saat ini dalam proses pengesahan ;.

.~ Pada tanggal 19 September 2014 CECEP ISKANDAR menyerahkan SuratGubernur Riau Nomor 050/BAPPEDA/8516 kepada KementerianKehutanan yang diterima oleh MASHUD (Direktur Perencanan KawasanHutan Kemenhut di Jakarta ) dan kembali ke Pekanbaru tanggal 20September 2014.~ Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 12.00 WIB,GULAT MEDALI EMAS MANURUNG dan SUHERI TERTA bertemudengan CECEP ISKANDAR di Hotel Aryaduta Pekanbaru, dimana GULATMEDALI EMAS MANURUNG meminta CECEP ISKANDAR untukmemperlihatkan

di perkebunan PT PALMA SATU seluas 11.044 ha (sebelasribu empat puluh empat hektar), Perkebunan PT PANCA AGRINDOLESTARI seluas 3.585 ha (tiga ribu lima ratud delapan puluh lima hektar)dan sebagian besar lokasi perkebunan PT BANYU BENING UTAMA tidaktermasuk dalam lokasi yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu.Pada tanggal 19 September 2014 CECEP ISKANDAR menyerahkan SuratGubernur Riau) Nomor 050/BAPPEDA/8516 kepada Kementerian81Kehutanan yang diterima oleh MASHUD (Direktur Perencanan KawasanHutan Kemenhut

lokasi di perkebunan PT PALMA SATU seluas 11.044 ha (sebelasribu empat puluh empat hektar), Perkebunan PT PANCA AGRINDOLESTARI seluas 3.585 ha (tiga ribu lima ratud delapan puluh lima hektar)dan sebagian besar lokasi perkebunan PT BANYU BENING UTAMA tidaktermasuk dalam lokasi yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu.Pada tanggal 19 September 2014 CECEP ISKANDAR menyerahkan SuratGubernur Riau) Nomor 050/BAPPEDA/8516 kepada KementerianKehutanan yang diterima oleh MASHUD (Direktur Perencanan KawasanHutan Kemenhut

lokasi di perkebunan PT PALMA SATU seluas 11.044 ha (sebelasribu empat puluh empat hektar), Perkebunan PT PANCA AGRINDOLESTARI seluas 3.585 ha (tiga ribu lima ratud delapan puluh lima hektar)dan sebagian besar lokasi perkebunan PT BANYU BENING UTAMA tidaktermasuk dalam lokasi yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu.Pada tanggal 19 September 2014 CECEP ISKANDAR menyerahkan SuratGubernur Riau) Nomor 050/BAPPEDA/8516 kepada KementerianKehutanan yang diterima oleh MASHUD (Direktur Perencanan KawasanHutan Kemenhut

di perkebunan PT PALMA SATU seluas 11.044 ha (sebelasribu empat puluh empat hektar), Perkebunan PT PANCA AGRINDOLESTARI seluas 3.585 ha (tiga ribu lima ratud delapan puluh lima hektar)dan sebagian besar lokasi perkebunan PT BANYU BENING UTAMA tidaktermasuk dalam lokasi yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu.Pada tanggal 19 September 2014 CECEP ISKANDAR menyerahkan SuratGubernur Riau Nomor 050/BAPPEDA/8516 kepada Kementerian89Kehutanan yang diterima oleh MASHUD (Direktur Perencanan KawasanHutan Kemenhut

IMMSmengajukan Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kepada Menteri KehutananNo.IMMS/KL/04/1X/2010, tgl. 5 September 2010 (sesuai Permenhut Nomor P. 43 /Halaman 28 dari 120 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUSTPK/2017/PT SBYMenhut II / 2008 pasal 11 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan),selanjutnya surat tersebut dibalas oleh Kemenhut, berdasarkan Surat KementrianKehutanan Nomor S16/VIIPKH/11/2010, tanggal 30 Nopember 2010 tentangKelengkapan Syarat permohonan penggunaan kawasan hutan yang

IMMSmengajukan Permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri KehutananNo.IMMS/KL/04/1X/2010, tgl. 5 September 2010 (sesuai Permenhut Nomor P. 43 /Halaman 59 dari 120 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUSTPK/2017/PT SBYMenhut II / 2008 pasal 11 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan),selanjutnya surat tersebut dibalas oleh Kemenhut, berdasarkan Surat KementrianKehutanan Nomor S16/VIIPKH/11/2010, tanggal 30 Nopember 2010 tentangKelengkapan Syarat permohonan penggunaan kawasan hutan yang

Tapin dalam rangka Konsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 14-16 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;45. 27(dua puluh tujuh) Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain Bagi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja Komisi III ke Kota Bogor Prov.

Tapindalam rangka Konsultasi dengan Direktur Pengukuhan danPenataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RIdi Jakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYIDALILSE,MM ,DKK ;45. 27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab.Tain Bagi Pimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab.

Tapindalam rangka Konsultasi dengan Direktur Pengukuhan danPenataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RIdi Jakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYIDALISE,MM ,DKK ;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab.Tain Bagi Pimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab.

Tapindalam rangka Konsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan PenataaGunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakartatanggal 1416 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;27(dua puluh tujuh) Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Kab. Tain Bagi Pimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab.Tapin dalam rangka kunjungan kerja Komisi Ill ke Kota Bogor Prov.Jawa Barat Mempelajari tentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotorpada tanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.

Dirjen Planologi Kemenhut RI kemudianmenginstruksikan kepada Bupati Bogor RACHMAT YASIN agarsegera membetulkan Surat Rekomendasi Bupati Bogor tertanggal20 Agustus 2013 tersebut ;Namun demikian bukannya langsung melaksanakan kewajibannyauntuk membetulkan Surat Rekomendasi Bupati Bogor tertanggal 20Agustus 2013 tersebut, Bupati Bogor RACHMAT YASIN malahsengaja mendiamkan atau tidak melakukan tindakan apapun untukmemperbaiki Surat Rekomendasi Bupati Bogor tertanggal 20Agustus 2013 tersebut dengan tujuan

tiga puluhsatu juta tiga ribu rupiah) ditambah dengan biaya reboisasisebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) danbiaya pengamanan lahan pengganti sebesar Rp124.140.000,00(seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah)kepada Perum Perhutani ; Demikian pula, Surat Pembetulan Rekomendasi Bupati Bogortertanggal 29 April 2015 Juga tidak diterbitkan akibat adanya janjiatau pemberian imbalan (termasuk uang), namun diterbitkankarena adanya instruksi dan Dirjen Planologi Kemenhut

Atas instruksi dan Dirjen Planologi Kemenhut RItersebut, Bupati Bogor RACHMAT YASIN tidak langsungmenerbitkan Surat Pembetulan Rekomendasi Bupati Bogortertanggal 29 April 2015 melainkan kembali meminta arahan danDirjen Planologi Kemenhut RI. Setelah menerima arahan danDirjen Planologi Kemenhut RI, Bupati Bogor RACHMAT YASINkemudian meminta FX.

Dalam hal ini pemberian uang tersebut diawali dengan adanyainisiatif dari Bupati Bogor RACHMAT YASIN yang menekan PEMOHONPK untuk menyerahkan sejumlah uang agar surat rekomendasi tersebutdapat segera diselesaikan dan bukan atas inisiatif dan PEMOHON PKsebagaimana terurai di bawah ini : Bupati Bogor RACHMAT YASIN telah diinstruksikan oleh DirjenPlanologi Kemenhut RI untuk memperbaiki Surat Rekomendasi BupatiBogor tertanggal 20 Agustus 2013 terkait adanya kesalahan administrasiluas lahan yang direkomendasikan

Tapin dalam rangka Konsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 14-16 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;45. 27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain Bagi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja Komisi III ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajari tentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.

Tapindalam rangka Konsultasi dengan Direktur Pengukuhan danPenataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RIdi Jakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYIDALISE,MM ,DKK ;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab.Tain Bagi Pimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab.

Tapin dalam rangka Konsultasidengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan HutanDirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 1416 Oktober 2012Atas Nama H.RASYID ALISE,MM ,DKK ;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain BagiPimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab. Tapin dalam rangkakunjungan kerja Komisi Ill ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajaritentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 31Oktober 2012 Atas Nama H.M.

Tapin dalam rangkaKonsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa GunaanKawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 1416Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALISE,MM ,DkKK;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. TainBagi Pimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab. Tapin dalam rangkakunjungan kerja Komisi Ill ke Kota Bogor Prov. Jawa BaratMempelajari tentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor padatanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.

IMMS/KL/04/IX/2010, tgl. 5 September 2010 (sesuai Permenhut NomorP. 43 / Menhut II / 2008 pasal 11 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan),selanjutnya surat tersebut dibalas oleh Kemenhut, berdasarkan Surat KementrianKehutanan Nomor S16/VIIPKH/11/2010, tanggal 30 Nopember 2010 tentangKelengkapan Syarat permohonan penggunaan kawasan hutan yang ditujukan kepadaP.T.

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.465/MenhutII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan PeruntukanKawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 110.105 (seratus sepuluhribu seratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas +115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi SulawesiTenggara.Bahwa yang memiliki kewenangan dalam penunjukan kawasan hutan adalahMenteri Kehutanan.Bahwa titik koordinat yang diambil oleh Tim Penyidik Kemenhut

wilayah ADMINITRASI KabupatenMorowali Provinsi Sulawesi Tengah.Peta wilayah Konawe, peta administrasi Kab Konawe dan peta wilayahTergugat Il Intervensi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan KabKonawe Sulawesi Tenggara (vide Bukti T Il Inter82 sampai dengan BuktiT Il Inter87), Peta Joint Operations GraphicGround (JOG) tahun 1967(vide Bukti T Il Inter97), Peta Batas Prov Sulawesi Tengah, Tenggaradan Prov Sulawesi Selatan (SETELAH terbit Permendagri Nomor 45tahun 2010) berdasarkan Peta Lampiran Kemenhut