Ditemukan 688 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 02/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 19 Juni 2013 — KRISTOMUS DAVID,A,Md
17656
  • Hargaharga tersebut untuk Item barang : Steam Sterilizerdalam POK Kemenkes RI harganya Rp 223.450.000,00sedangkan dalam HPS Rp 273.990.000,00, Diagnostic Setdalam POK Kemenkes RI harganya Rp 32.488.000,00sedangkan dalam HPS Rp 76.950.075,00, Slit Lamp dalamPOK Kemenkes RI harganya 375.450.000,00 sedangkandalam HPS Rp 395.573.500, 00;Bahwa benar saksi yang membuat Pengumuman PelelanganUmum Nomor : 22.c/Peng/PPBJ/RSUD/VIII/2010 tanggal 27Agustus 2010;Bahwa benar menurut saksi Nilai Pagu Pengadaan Alkesdan
    RI NomorPR.0O1.07/1/5636/10 (selanjutnya disingkat POK Kemenkes RIDIPA APBNP) sebesar Rp 223.450.000,00;Bahwa selanjutnya untuk Item barang Diagnostic Set hargadalam HPS sebesar Rp 76.950.075,00 sedangkan harga dalamPOK Kemenkes RI DIPA APBNP sebesar Rp 32.488.000,00;Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik (APM)untuk Item barang Slit Lamp, harga dalam HPS adalah395.573.500,00 sedangkan harga dalam POK Kemenkes RI DIPAAPBNP sebesar Rp 375.450.000,00;Bahwa oleh karena usulan penetapan
    saksiFIKTOR ALEMOKA,A.Md selaku Ketua Panitia ternyata lebihbesar dari DIPAnya yang baru disahkan tanggal 7 Oktober2010, yaitu untuk Pekerjaan Pengadaan Alkes untuk ItemSteam Sterilizer harga dalam HPS sebesar Rp 273.000.000,00sedangkan harga dalam Petunjuk Operasional Kegiatan DIPAAPBNP Ditjen Bina Pelayanan Medik Kemenkes RI NomorPR.01.07/1/5636/10 (selanjutnya disingkat POK Kemenkes RIDIPA APBNP) sebesar Rp 223.450.000,00 selanjutnya untukItem barang Diagnostic Set harga dalam HPS sebesar Rp76.950.075,00
    sedangkan harga dalam POK Kemenkes RI DIPAAPBNP sebesar Rp 32.488.000,00; Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik (APM)untuk Item barang Slit Lamp, harga dalam HPS adalah Rp395.573.500,00 sedangkan harga dalam POK Kemenkes RI DIPAAPBNP sebesar Rp 375.450.000,00;Menimbang, bahwa oleh karena usulan penetapan HPS yangdiajukan oleh sdr.
    Maliba untuk Item barangOperating Microscope, harga sesuai POK Kemenkes RI DIPAAPBNP Rp 2.673.500.000,00 (termasuk PPN 10 %) sedangkanharga penawaran rekanan sebesar Rp 2.591.510.000,00 (bellumtermasuk PPN 10 %).
Register : 13-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
310122
  • RI dalambentuk DIPA; Bahwa dalam usulan ada 3 perusahan pembanding dalamdokumen usulan RSUD Rasidin; Bahwa data pendukung dalam suatu usulan untuk mendapatkananggaran adalah untuk harga yang wajar; Bahwa data tersebut harus riil Sesuai dengan fakta; Bahwa Saksi tidak ada periksa dokumen dari RSUD Rasidinberkaitan dengan harga RAB; Bahwa Saksi bekerja di Kemenkes RI sejak tahun 2006; Bahwa tugas saksi ada mebahas usulan Perencanaan secaraelektronik yang dibuat oleh Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes
    OCTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS, MPH, MH.Kes, di bawahsumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa kaitannya dimana saksi sebagai Staf Bagian SekretariatDitjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI; Bahwa Saksi mengetahui dr.
    Bahwa pernah dibahas mengenai usulan tersebut Pihak DirektoratJenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI, pada Tahun 2013 pernahmengundang pihak RSUD dr. RASIDIN Padang sehubungan denganPembahasan Dana Tugas Pembantuan Program Upaya Kesehatan Tahun2013 Bahwa RSUD dr. RASIDIN Padang mendapatkan Dana APBNTP(Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan) dari ProgramPembinaan Upaya Kesehatan Kemenkes RI Tahun Anggaran 2013sebesar Rp. 10.000.000.000.
    RI dalambentuk DIPA; Bahwa pemeriksaan terhadap dokumen usulan dari RSUD Rasidindilakukan pihak direktorat Kemenkes RI Bahwa Saksi tidak tahu adanya 3 Perusahaan yang memberi hargapembanding dalam usulan tersebut; Bahwa harga pembanding diminta di Kemenkes apabila hargapasar sudah cocok; Bahwa tugas saksi adaalah menerima usulan yang telah di bahaspihak derektorat Kemenkes RI; Bahwa Saksi pernah menerima usulan dari RSUD Rasidin Padangsetelah di bahas di Kemenkes; Bahwa Saksi pernah bertemu tapi
    Artati; Bahwa pengguna anggaran adalah pihak Kemenkes kemudiandilimpahkan kepada Wali Kota Padang; Bahwa dalam suatu kegiatan HPS dibuat oleh PPK dari hasilsurvey harga di pasaran tapi kemyataan di buat oleh PT.
Register : 19-12-2014 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 4 Agustus 2015 — dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH ;
166174
  • Catatan Hasil Reviu Atas RKA-K/L APBNP Satker RSUD oleh Kemenkes RIDikembalikan kepada NIRWATI, SKM., Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi ;44). Copy Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 ;45). Copy Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13 ;46). Copy Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13 ;47). Copy Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13 ;48). Copy Kwitansi No. 46/KW/X/13 ;49). Copy Kwitansi No. 47/KW/X/13 ;50). Copy Sales Invoice PT Optima Citra Prana No. 1034 ;51). Copy Faktur Pajak No.
    NIRWATI ;Bahwa selanjutnya seluruh format dokumen administrasi kami masukan saatpenelahaan di kemenkes RI di Jakarta, selanjutnya saat berada di Jakarta, kami,antara lain : saksi, Dr. MOH dan sdri.
    NIRWATI, diberikan arahan oleh petugaspengarah di Dirjen BUK Kemenkes RI, bahwa alokasi anggaran yang kamiHal. 123 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2014/PN.Amb.222324252627dapatkan tersebut hanya untuk kegiatan Alkes, mengingat waktu pelaksanaantahun anggaran yang akan berakhir, kemudian alkes yang nantinya akandiadakan dengan anggaran yang diterima adalah alat kesehatan sebagaimanayang telah diusulkan dalam EPlaning ;Bahwa kemudian ada juga arahan atau petunjuk dari Dirjen BUK Kemenkes RI
    MOH masih tinggal di Jakartauntuk pengurusan menyangkut alokasi anggaran yang akan kami dapatkan dariDirjen BUK Kemenkes RI, nanti sekitar tanggal 12 September 2013 baru sdri.NIRWATI kembali dari Jakarta, selanjutnya kami menunggu terbitnya DIPAdari kemenkes RI terkait kegiatan pengadaan alat kesehatan TP APBNP tahunanggaran 2013;Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui, alasan apa sampai sdr. Dr. ABDULMUTHALIB LATUAMURY alias dr. MOH dan sdri.
    MOH LATUAMURYsementara berada di Kemenkes dalam rangka penyusunan RKAK/L, saat itukami sempat bertemu dengan yang bersangkutan, dan yang saksi tahu data 3(tiga) pembanding harga untuk kami lampirkan dalam dokumen RKAK/Ltersebut, kami peroleh dari sdr. JAMES PANJAITAN, sesuai penyampaian darisdri.
    kami serahkan ke bagian programdan informasi BUK kemenkes RI di Jakarta, selanjutnya kami kembali ke Masohimenunggu terbitnya DIPA dari kemenkes RI terkait kegiatan pengadaan alatkesehatan TP APBNP tahun anggaran 2013 ;Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui, alasan apa sampai sdr.
Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — dr. ISKANDAR, M.Kes
9854 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.1I/1253/2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pemberian VaksinasiMeningitis Meningokokus Halal Untuk Jamaah Umroh;6. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.I/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penggunaan VaksinMeningitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H/2011 M;7.
    Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : TU.01.02/D.I/480/2012 tanggal 20 Maret 2012 Tentang Pelayanan Vaksinasi BagiJamaah Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Wilayah KerjaRumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit Umum Daerah tertentu ; Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pelayanan vaksinasi MeningitisMeningokokus bagi jamaah umroh ada dua, yaitu :a.
    Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.1I/1253/2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pemberian VaksinasiMeningitis Meningokokus Halal Untuk Jamaah Umroh;6. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.I/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penggunaan vaksinmeningitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H/2011 M;7. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : TU.01.02/D.Hal. 13 dari 81 hal. Put.
    Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/1253/201 1tanggal Agustus 2011 tentang Pemberian Vaksinasi MeningitisMeningokokus Halal Untuk Jamaah Umroh;6. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.II/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penggunaan Vaksinmeningitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H/2011 M;7.
    Surat edaran Sekjend Kemenkes Republik Indonesia Nomor : PM.01.04/D.11/1253/2011 tanggal Agustus 2011 Tentang pemberianVaksinasi Menengitis meningokokus Halal Untuk Jamaah Umroh;f. Surat Edaran Sekjen Kemenkes Republik Indonesia Nomor :PM.01.04/D.1I/383/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang PenggunaanVaksin Menengitis (Menveo) sisa program haji tahun 14382 H/2011M ;g.
Register : 06-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 17 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drg. MARIANE DONSE Br TOBING
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG ANDI PUTRA, SH
7732
  • tentang Pemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkanKantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untukmenerbitkan dan mengesahkan International Certificate of Vaccination(ICV) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan internasionalsebagaimana tertuang dalam pasal 36 IHR 2005 ;e Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/X1V/0242/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang PemberianVaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y untuk jemaah Umrahe Surat Edaran Sekjen Kemenkes
    Nomor : PM.01.04/D.1I/1253/2011tanggal Agustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi MeningitisMeningokokus Halal Untuk Jamaah Umrah ;e Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/385/2012tanggal 05 Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis(Menveo) sisa program haji tahun 1432 H/ 2011 M ;e Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.
    tentang Pemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkanKantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untukmenerbitkan dan mengesahkan International Certificate of Vaccination(ICV) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan internasionalsebagaimana tertuang dalam pasal 36 IHR 2005 ;e Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/ 0242/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang PemberianVaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y untuk jemaah Umrohe Surat Edaran Sekjen Kemenkes
    Nomor : PM.01.04/D.1I/1253/2011tanggal Agustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi MeningitisMeningokokus Halal Untuk Jamaah Umrah ;e Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/385/2012tanggal 05 Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis(Menveo) sisa program haji tahun 1432 H/ 2011 M;Hal 23 dari 46 hal Put.No.14/Tipikor/2014/PTRe Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.
Register : 05-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tte
Tanggal 21 Agustus 2018 — FARIDA FALASIMO alias FHA
2111
  • AMRONI Alias RONI pada hari kamis di samping kampusPolitekes kemenkes Ternate di Kel. Tanah Tinggi dan keesokanharinya pada hari Jumat terdakwa disuruh oleh Sdr. ANTOT untukmengantarkan kembali kepada orang yang sama sebanyak 15Sachet Pelastic bening ukuran kecil Narkotika Jenis Shabu di tempatyang sama jugaBahwa saksi Ulen datang ke Taman Nukila Kel. Muhajirin, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate hanya untuk bertemu denganterdakwa sdri.
    ANTOT untuk memberikan Paket Narkotika Jenis Shabu kepadaSdr, AMRONI Alias RONI pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018 disamping Kampus Poltekes Kemenkes Ternate pada Pukul 10.00 Wit danjuga pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 pukul 14.30 wit;Bahwa benar terdakwa sudah menjadi kurir paket Narkotika Jenis Shabusudah 3 (tiga) kali yang itu dilakukan pada bulan Januari dan Februari2018, dan Perlu di ketahui pada bulan desember 2017 saya di teleponoleh Sdr.
Register : 22-05-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 25-11-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 382/PDT/2014/PT DKI
Tanggal 25 Agustus 2014 — RI (Kemenkes RI) Diwakili Oleh : LEONARDO MICHAEL NATITAPUTTY, SH
Terbanding/Penggugat : PT. BHAKTI WIRA HUSADA
212
  • RI (Kemenkes RI) Diwakili Oleh : LEONARDO MICHAEL NATITAPUTTY, SH
    Terbanding/Penggugat : PT. BHAKTI WIRA HUSADA
Putus : 27-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/MIL/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — YOCKY WIGUNA
6141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tua Saksi1, Saksi1 memeriksahandphone ternyata ada panggilan telepon dari Terdakwa selanjutnyaSaksi1 menelepon kembali Terdakwa dan Terdakwa menyampaikantentang kesalahan gaji yang diterima oleh Saksi1 kemudian percakapanterputus kerena Saksi1 kehabisan pulsa selanjutnya Saksi1 meminjamhandphone Saksi2 untuk menelepon Terdakwa dan melanjutkanpercakapannya.Bahwa pada tanggal 2 November 2016 sekira pukul 07.00 WITA Saksi2pergi ke Kupang untuk yudisium (pembacaan nilai hasil ujian akhir) diPoltekes Kemenkes
    mengatakan"Kangen dan kepingin sekali memandang wajah Adik" selanjutnya Saksi2membalas "Nanti saja di asrama kan bisa melihat" tetapi Terdakwa tetapmemaksa untuk bertemu dengan Saksi2 hanya sekedar memandangwajah Saksi2.Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 Terdakwa meneleponSaksi2 dengan mengatakan kangen sekali ingin bertemu dengan Saksi2dan bertanya kapan kembali ke Asrama Kompi D di Desa Kadaselanjutnya Saksi2 menjawab akan kembali tanggal 10 November 2016setelah selesai semua urusan di Poltekes Kemenkes
    terusbersetubuh" selanjutnya Terdakwa dan Saksi2 bersetubuh dengan carayang sama seperti persetubuhan yang pertama dan kedua kurang lebih 5menit kemudian Terdakwa orgasme mengeluarkan spermanya di dalamvagina Saksi2, setelah itu Saksi2 dan Terdakwa mandi dan sekira pukul12.00 WITA Saksi2 dan Terdakwa ke luar dari Hotel Ariesta danTerdakwa memberikan uang transport kepada Saksi2 sebesarRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi2 kembali keKupang untuk melanjutkan yudisium di Poltekes Kemenkes
Register : 24-04-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 99-K/PM.III-12/AD/IV/2018
Tanggal 1 Oktober 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
FIRMAN SYAH
3411
  • Pasuruan, dari hasil pemeriksaan urineTerdakwa tersebut di dalam urine Terdakwapositifmengandung Methafetamine adapun Methafetamine adalah zatyang terkandung dalam Narkotika jenis sabusabu, yangditanda tangani oleh Kacap pembantu laboratorium Medis danRontgen Wijaya Kusuma Kota Pasuruan, meskipun urineTerdakwa positif mengandung metamphetamina namunLaboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma tersebutbukanlah Lembaga yang berwenang untuk memeriksa urineTerdakwa yang ditunjuk Berdasarkan Keputusan Kemenkes
    Danlembaga ini merupakan lembaga yang berwenang sesuai yangditunjuk Berdasarkan Keputusan Kemenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar pada waktu di Denpom V/3 Malang Terdakwajuga diambil sampel rambut kemudian sampel rambutTerdakwa dibawa ke Balai Laboratorium Narkoba BadanNarkotika Nasional dan sesuai 2 Lembar Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris a.n.
    yaitu Serma Gatot Dwi Santoso, selanjutnyaperkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/34Pasuruan.Bahwa benar berdasarkan hasil tes urine Terdakwa dariLaboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma tanggal29 Pebruari 2016 urine Terdakwa positif mengandungmetampethamine, meskipun hasil pemeriksaan urineTerdakwa di Laboratorium Medis dan Rontgen WijayaKusuma pasuruan positif Metampetamina namun lembagatersebut bukanlah Lembaga yang berwenang sesuai yang17.18.17.18.19.25ditunjuk Berdasarkan Keputusan Kemenkes
    Kartono, danLembaga ini merupakan lembaga yang berwenang sesuaiyang ditunjuk Berdasarkan Keputusan Kemenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar pada waktu di Denpom V/3 Malang Terdakwajuga diambil sampel rambut kemudian sampel rambutTerdakwa dibawa ke Balai Laboratorium Narkoba BadanNarkotika Nasional dan sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratoris a.n.
    ,Apt, dan Lembaga ini merupakan lembagayang berwenang sesuai yang ditunjuk BerdasarkanKeputusan Kemenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar para Saksi dalam perkara ini tidak ada yangpernah melihat ataupun mengetahui bahwa Terdakwa telahmenggunakan narkotika apapun jenisnya.Bahwa Pasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer menyebutkan Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti
Register : 13-07-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN KOTABUMI Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Kbu
Tanggal 22 Agustus 2017 — terdakwa I DERIYANSYAH Bin AHMAD SYAHDAN DAN Terdakwa II HANDRIYANSYAH Bin TAMSIR ALI
246
  • Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari2017;Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN KbuDibantarkan penahanannya oleh penyidik melalui Rehabilitasi Medis danrehabilitasi Rawat Inap di LOKA Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatansejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan 08 Mei 2017 dan dilanjutkandengan Rehabilitasi rawat jalan pada IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor)yang ditunjuk Kemenkes/Kemensos atau klinik IPWL BNNP ProvinsiLampung dari tanggal
    belum ditemukan adanya toleransi(peningkatan dosis, maupun frekuensi penggunaan, tidak ada gejalaputus zat (withdrawl), tidak adanya Suggest (Craving), fungsi keluarga,sosial, dan pekerjaan masih berjalan baik.Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN KbuKlien memenuhi kriteria diagnosis Napza Rekreasional User Stimulantia(Sabu) kini Abstinesia (Sedang henti pakai), sehingga klien dapatdilakukan Rehabilitasi medis dan sosial rawat jalan di IPWL (InstitusiPenerima Wajib Lapor) yang ditunjuk Kemenkes
    mengenai masalahnarkobaPola penggunaan Rekreasional user belum ditemukan adanya toleransi(peningkatan dosis, maupun frekuensi penggunaan, tidak ada gejalaputus zat (withdrawl), tidak adanya Suggest (Craving), fungsi keluarga,sosial, dan pekerjaan masih berjalan baik.Klien memenuhi kriteria diagnosis Napza Rekreasional User Stimulantia(Sabu) kini Abstinesia (Sedang henti pakai), sehingga klien dapatdilakukan Rehabilitasi medis dan sosial rawat jalan di IPWL (InstitusiPenerima Wajib Lapor) yang ditunjuk Kemenkes
    ditemukan adanya toleransi(peningkatan dosis, maupun frekuensi penggunaan, tidak ada gejalaputus zat (withdrawl), tidak adanya Suggest (Craving), fungsi keluarga,sosial, dan pekerjaan masih berjalan baik.Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN KbuKlien memenuhi kriteria diagnosis Napza Rekreasional User Stimulantia(Sabu) kini Abstinesia (Sedang henti pakai), sehingga klien dapatdilakukan Rehabilitasi medis dan sosial rawat jalan di IPWL (InstitusiPenerima Wajib Lapor) yang ditunjuk Kemenkes
    mengenai masalahnarkobaPola penggunaan Rekreasional user belum ditemukan adanya toleransi(peningkatan dosis, maupun frekuensi penggunaan, tidak ada gejalaputus zat (withdrawl), tidak adanya Suggest (Craving), fungsi keluarga,sosial, dan pekerjaan masih berjalan baik.Klien memenuhi kriteria diagnosis Napza Rekreasional User Stimulantia(Sabu) kini Abstinesia (sedang henti pakai), sehingga klien dapatdilakukan Rehabilitasi medis dan sosial rawat jalan di IPWL (InstitusiPenerima Wajio Lapor) yang ditunjuk Kemenkes
Register : 15-03-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 26-08-2022
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sml
Tanggal 28 Juli 2022 — Bupati Kepulauan Tanimbar
2.Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
12922
  • Bupati Kepulauan Tanimbar
    2.Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Register : 23-12-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 33/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 26 Februari 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : dr. ISKANDAR, M. Kes
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ROBERT.H.PANJAITAN, SH
6330
  • Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/1253/2011 tanggalAgustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus HalalUntuk Jamaah Umrah ;6. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/385/2012 tanggal05 Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa programhaji tahun 1432 H/2011 M ;7. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.
    2008 tentangPemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkan Kantor KesehatanPelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan danmengesahkan International Certificate of Vaccination (ICV) bagi masyarakatyang akan melakukan perjalanan internasional sebagaimana tertuang dalampasal 36 IHR 2005 ;Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Pemberian Vaksinasi MeningitisMeningokokus ACW 135 Y untuk jemaah Umrah ;Surat Edaran Sekjen Kemenkes
    Nomor : PM.01.04/D.1I/1253/2011 tanggalAgustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus HalalUntuk Jamaah Umrah ;Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/385/2012 tanggal05 Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa programhaji tahun 1432 H/ 2011 M ;Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.
    Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/1253/2011 tanggalAgustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus HalalUntuk Jamaah Umrah ;6. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/385/2012 tanggal05 Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa programhaji tahun 1432 H/ 2011 M;7. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.
Register : 11-03-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR.
Tanggal 7 Nopember 2013 — dr.ISKANDAR, M.Kes
12841
  • Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/1253/2011 tanggalAgustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus HalalUntuk Jamaah Umrah j22 nnn nner nn nner cnn cnc nnnnccncnnccncsHalaman 13 dari 214 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. PBR14. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/385/2012 tanggal05 Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa programhaji tahun 1432 H/2011 M 5 22022222022 22 2.
    Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : TU.01.02/D.1/480/2012 tanggal20 Maret 2012 Tentang Pelayanan vaksinasi bagi Jamaah Umrah di KantorKesehatan Pelabuhan dan Wilayah Kerja Rumah Sakit Vertikal serta RumahSakit Umum Daerah tertentu ;"Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pelayanan vaksinasi MeningitisMeningokokus bagi jamaah Umrah ada dua,.
    Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/1253/2011 tanggalAgustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus HalalUntuk Jamaah Umrah 52 nnn nnn no nn nnn nn nnn nnn nnn. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/385/2012 tanggal05 Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa programhaji tahun 1432 H / 2011 M 5. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.
    Adapun bila KKP Pekanbarumelakukan penarikan lebih maka kelebihan tersebut bukan merupakanmilik pribadipribadi melainkan milik Negara sebagai yang mempunyaifasilitas dan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan veksinasi meningitisTEPSS DLT: fetter rence remanence $1 Kesehatan Masyarakat Ul Tahune Riwayatoe al= Staf di RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung tahun 1992 sampai dengan= Auditor pada Inspektorat Jenderal Kemenkes tahun 2007 sampai denganSOKA ANG .=== ses naan mee ie rie tereBahwa tugas saksi selaku
Register : 23-11-2023 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr
Tanggal 4 April 2024 — Penuntut Umum:
2.IMAN FIRMANSYAH, S.H.
4.MILA MELINDA, S.H.
6.SESARTO PUTRA, S.H.
8.BAIQ IRA MAYASARI, S.H.
9.MARDIYONO, S.H.
12.DIAN PURNAMA, S.H
13.SAHDI, S.H.
14.EMA MULIAWATI, S.H.
15.BUDI TRIDADI WIBAWA
16.MUHAMAD MAULUDIN
17.Fajar Alamsyah Malo
18.HASAN BASRI, S.H.
Terdakwa:
ZAINAL FIKRI, S.KM., M.SC.
6650
Kemenkes Mataram tahun 2016;
  • 1 (satu) bundel Fotokopi BQ Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Tahun 2016;
  • 6 (enam) lembar alamat Distributor dan HPS Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan Poltekes Kemenkes Mataram Tahun 2016;
  • Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: HK.05.01/1539.2/I/2016 tanggal 6 September 2016 kepada Kepala Cabang CV.
    MANNA MULYA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;
  • Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;
  • Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. LODAYA TRIGAYA PUTRA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;
  • Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT.
    INDOFARMA GLOBAL MEDIKA CABANG MATARAM Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;
  • Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. DADOENG AWOEK Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram;
  • Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. JABAR MULYA PERKASA Kepada masing-masing jurusan pada Poltekkes kemenkes Mataram.
  • 23.

    + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-3 beserta kelengkapan;
  • 1 (satu) Box alat COD Reaktor, Merk Lovibond, Type MD200 -Photometer + RD125 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080601021-4 beserta kelengkapan.
  • SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-2 beserta kelengkapan;
  • 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-3 beserta kelengkapan;
  • 1 (satu) Box alat PH Meter, Merk Lovibond, Type SD 300 Nomor Satker Poltekkes Kemenkes Mataram: 24126322702016, Kode Barang Nomor: 3080111085-4 beserta kelengkapan.