Yaitu:Hurufc :temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yangcukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;Bahwa memperhatikan nilai koreksi atas temuan Tim pemeriksayang sama untuk Tahun Pajak 2008 s.d 2011 sebesar Rp. 5.735.757.479,(nilai omzet tetap) adalah suatu hal yang terbukti ketidakvalidan datatersebut, serta hal itu adalah suatu kondisi sangat mustahil terjadi padasuatu transaksi usaha dimanapun terutama untuk jenis usaha perdagangan.Bahwa omzet Pemohon

Putusan Nomor 1788/B/PK/PJK/2016bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapatsebagai berikut:bahwa koreksi Terbanding atas DPP sebesarRp5.735.754.479,00 didasarkan adanya data IDLP yangmenyatakan bahwa rekening BCA Nomor 10000578238 adalahmilik Pemohon Bandingbahwa dalam persidangan Terbanding tidak memberikan buktiatau dokumen lain yang sah dan kompeten yang mendukung,antara lain berupa Rekening BCA atau pernyataan dari BankBCA bahwa rekening BCA Nomor 10000578238 adalah benarmilik

PK/PJK/2016demi keadilan Termohon PK sendiri maka Pemohon PKmenggunakan Norma untuk menerbitkan ketetapan pajaksebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan PenghasilanNeto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan NetoDengan Menggunakan Norma Penghitungan;Oleh karena itu atas pernyataaan majelis Hakim Pengadilan pajakyang menyatakan:o bahwa dalam persidangan Terbanding tidak memberikan buktiatau dokumen lain yang sah dan kompeten

Putusan Nomor 1788/B/PK/PJK/2016Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan buktitentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomiyang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapatmenentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteriakriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan olehseorang yang independen dan kompeten;AUDIT SIKLUS PENDAPATANAktivitas yang berkaitan dengan siklus pendapatan yaitu aktivitas pembayaran barang dan jasa.

Ketiga,terhadap aset tersebut pada saat ini dikuasai oleh Pihak Kedua untuk bangunanRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak akan mempersoalkandalam bentuk apapun pada PIHAK KEDUA ;Pasal 2Bahwa PIHAK KEDUA akan mengganti rugi tanah milik PIHAK PERTAMAdengan ketentuan sebagai berikut:1) Bahwa untuk memberikan ganti rugi / pembelian terhadap Tanah milikPihak Pertama tersebut agar tidak menimbulkan harga mark up danketidak pastian nilai obyek sengketa akan ditunjuk appraisal harga tanahyang kompeten

Pengambilan hakhak Penggugat oleh Pimwil Surabaya (bawahaniTergugat) . hanya didasarkan pada sangkaan atau dugaan tanpadidukung oleh fakta/buktibukti yang cukup, kompeten dan relevan ... sehingga tidak sesuai ketentuan yang ada (bukti P24) sebagai berikut ;a. Bukti tidak cukup (kurang). Bukti yang digunakan tidak cukup (kurang)karena untuk masalah Kreasi dan Krista di cabang Mojosari bukti yangada hanya satu yaitu BAPK Penggugat tanggal 23 Februari 2010 (buktitunggal).

Bukti tidak kompeten. BAPK tanggal 23 Februari 2010 dan BAPK tanggal 23Februari 2012 tidak kompeten untuk dijadikan bukti karena tidakmemuat/tidak ada daftar kredit fidusia (Kreasi dan Krista) yang tidak dibayaroleh nasabah di cabang Mojosari dan Mojokerto yang uang pinjamannyaditetapkan oleh Penggugat selaku Kuasa Pemutus Pinjaman. BAPKBAPKtersebut juga tidak pernah digunakan sebagai dasar pertimbangan sebelummengambil/tidak membayar hakhak Penggugat.

Nomor 306 K/Pdt.SusPHI/2017tersebut tidak sah;Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 23 Februari 2010(bukti T9 dan T10) yang digunakan Pimpinan Wilayah Surabaya (bawahanTermohon Kasasi/sebelumnya Tergugat) untuk mengambil hakhakhakPemohon Kasasi/sebelumnya Penggugat tidak kompeten sebagai buktikarena tidak memenuhi syarat materiil, sebagai berikut:a. Pada BAPK tersebut hanya tercantum, kredit Kreasi 11 nasabahRp96.122.300,00 (NPL 7,65%).

Nomor 306 K/Padt.SusPHI/2017sebelumnya Penggugat (karena tidak adanya buktibukti yang cukup,kompeten dan relevan) dan hanya bersandar pada pertanyaan danjawaban Pemohon Kasasi/sebelumnya Penggugat pada Nomor 30 BAPKtanggal 23 Februari 2010 namun Pemohon Kasasi/sebelumnyaPenggugat harus kehilangan hak atas hasil perjuangan dan keringatPemohon Kasasi/sebelumnya Penggugat selama berpuluhpuluh tahunbekerja di Pegadaian yang dipimpin oleh Termohon Kasasi/sebelumnyaTergugat;.

Bahwa selain Berita Acara Permintaan Keterangan (BSPK) tanggal 23Februari 2010 yang dijadikan dasar untuk mengambil hakhak PemohonKasasi/sebelumnya Penggugat selain tidak kompeten sebagai bukti.4. Selain itu, Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPkK) tanggal 23 Februari2010 tersebut adalah bukti satusatunya (bukti tunggal)5.

Jadi Terbanding melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (c)Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 yang menyatakanbahwa temuan pemeriksa harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukupdan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bahwa untuk keperluan pemeriksaan pemohon banding telah menyerahkandata Tahun 2008 berupa buku catatan dan dokumen dalam bentuk laporankeuangan diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik danmencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya

sesuai Pasal 28ayat (3) dan pasal 29 ayat (8) KUP:Namun Terbanding menghitung peredaran usaha berdasarkan data Tahun 2009diasumsikan sama dengan peredaran usaha Tahun 2008;Jadi Terbanding melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (c) Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 yang menyatakan bahwa: TemuanPemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup danberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bahwa selain itu demi kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersediamenghadiri

bekerja sama dengan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dalam menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding);Bahwa terkait dengan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakpada halaman 25 Aliena ke4 yang menyatakan: bahwa berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK/.03/2007 tanggal 28Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak , pasal 8 huruf cantara lain menyatakan: "Temuan pemeriksaan pajak harus berdasarkanpada bukti kompeten

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 di atas, Terbanding diwajibkanmendapatkan bukti bahwa benar terdapat pembayaran dividen oleh PemohonBanding kepada Lincoln Electric Company USA dan tidak dapat hanyaberdasarkan asumsi dan perkiraan belaka;bahwa Terbanding juga telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 8 huruf (c)yang menyatakan:c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten

dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2000 yang menyebutkan:"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah Pajakyang terutang menurut Sural Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalamayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlahPajak terutang yang semestinya";bahwa Terbanding juga telah melanggar Pasal 8 huruf (c) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata CaraPemeriksaan Pajak yang menyatakan:"c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten

yang nyatanyata menjadi beban danmengakibatkan kerugian bagi suatu entitas/ perusahaan, dapatdianggap sebagai dividen terselubung apabila tidak memenuhiunsurunsur kewajaran;Dalam salah satu alasan dan argumentasinya, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwatanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dalam Surat Uraian Bandingnya, yang meragukan kebenaran formaldan substansi dari alasan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan bukti kompeten

Putusan Nomor 651/B/PK/PJK/20153.26.3.27.Karena telah didasarkan pada buktibukti yang kompeten, makaartinya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)nyatanyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3)UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 sertatelahmenjunjung tinggi asas kepastian hukum;Dalam salah satu alasan dan argumentasinya, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwaPemohonPeninjauan

Kembali (Semula Terbanding) mengabaikan dan tidakmempertimbangkan fakta dan bukti kompeten berupa LaporanAnalisa Kewajaran dan Kelaziman Harga Transaksi (Transfer PriceAnalysis) atas Pembayaran Komisi Penjualan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada LincolnElectric Company USA yang diterbitkan oleh Deloitte Tax LLP;Menanggapi alasan dan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tersebut, dapat Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) sampaikan

Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke pihakberwenang yang kompeten di mana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan,bukti bahwa : (c) putusan berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalamperjanjian atau tidak berada dalam ketentuan tuntutan pengajuan arbitrase; Bahwa oleh karena:Putusan arbitrase ICA tanggal 14 Desember 2012 menghukum / mewajibkan PT.Indiratex Spindo (Membayar

ALASAN PEMBATALAN KE LIMA :Bahwa sesuai ketentuan konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan DanPelaksanaan Putusan Arbitrase Asing pada Pasal V ayat 1 huruf (c) ditentukan : Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak atas permohonan dari pihaksiapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke pihak berwenangyang kompeten dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan, bahwa : (C) Putusan arbiter berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam penanjian.... dst;Bahwa Putusan

Bukti P4,P5 dan P6 tetaplan merupakan persangkaan atau pradugasaja sebab belum dilakukan uji Secara bedah forensik melalui kajian ilmiahpihak yang kompeten.

atau kuasa hukumnya tidak hadir pada sidangpemeriksaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatpemeriksaan ini tidaklah bertentangan dengan hukum acara, dan keterangansaksisaksi telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding oleh MajelisHakim Tingkat Pertama pada sidang berikutnya.Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding, bahwabukti P4,P5 dan P6 tetaplah merupakan persangkaan atau praduga sajasebab belum dilakukan uji secara bedah forensik melalui kajian ilmiah pihakyang kompeten

Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukupdan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

XXX.bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidakdidasarkan pada bukti kompeten yang cukup.bahwa setelah meneliti data/dokumen yang diserahkan Pemohon Bandingdalam persidangan, Majelis berpendapat mutasi kredit pada rekening koranPemohon Banding (Bank BNI Syariah Nomor Rekening: 0092414855) bukanmerupakan pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang belum dipungut dandilaporkan PPNnya tetapi merupakan pengembalian atas dana pinjaman yangdibayarkan oleh PT Nindya Karya PT.

berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012,sedangkan pernyataan permohonan banding a quo dibuat / ditandatangani olehAdvokat yang bersangkutan pada tanggal 21 Maret 2013, dengan demikian padasaat Kuasa Hukum Pembanding menandatangani pernyataan permohonan bandingtersebut, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang bersangkutan telah tidak berlakulagi;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Kartu Tanda Pengenal Advokatyang bersangkutan sudah tidak berlaku, maka yang bersangkutan tidak mempunyaikedudukan yang kompeten

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan KOO, RU ING ( IING YOSHAWIRJA) yang menderita penyakit Parkinson dan Demensia (Parkinson Disease Dementia) dengan Episode Stroke oleh karena itu tidak kompeten dalam membuat keputusan untuk diri sendiri maupun melakukan transaksi sehingga dinyatakan dibawah Pengampuan;
3. Menunjuk Pemohon yang bernama ERICS YOSHAWIRJA sebagai Wali Pengampu terhadap Ibunya yang bernama KOO

meminta pengampuan seorangkeluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau matagelap dstMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P12 berupa SuratKeterangan dari Rumah Sakit Advent tanggal 31 Januari 2018, bahwa pasienyang bernama ling Yoshawirja dalam keadaan menderita penyakit Parkinson danDemensia (Parkinson Disease Dementia) dengan Episode Stroke berdasarkanSurat Keterangan dari Dokter Pemeriksa Dr.dr Anam, Sp.S(K) dari Rumah SakitAdvent, oleh karena itu pasien tidak kompeten

Menyatakan KOO, RU ING ( IING YOSHAWIRJA) yang menderita penyakitParkinson dan Demensia (Parkinson Disease Dementia) dengan EpisodeStroke oleh karena itu tidak kompeten dalam membuat keputusan untuk dirisendiri maupun melakukan transaksi sehingga dinyatakan dibawahPengampuan;3. Menunjuk Pemohon yang bernama ERICS YOSHAWIRJA sebagai WaliPengampu terhadap lbunya yang bernama KOO, RU ING (IINGYOSHAWIRJA) dalam mewakili tindakan hukum atas lbunya tersebut ;4.

;Bahwa karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no.199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata CaraHalaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 457/B/PK/PJK/2014Pemeriksaan Pajak, terutama tentang Standar Pemeriksaan didalam pasal 8ayat c yang berbunyi sebagai berikut :Temuan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup danberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Bahwa dari pasal diatas, jelas bahwa Pemeriksa harus menemukan buktiyang kompeten

BUKTIHANYA DAPAT MEMBERIKAN COPY DARI INVOICE TERSEBUT,SEBAGAIMANA JUGA SAMA DENGAN SAATPENJELASAN TAMBAHANPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES UJI BUKTITERTANGGAL 9 Agustus 2012, (sebagaimana tertuang dalam putusanperkara a quo hal 33 sampai dengan hal 34 kecuali bagian POKOKPERKARA Putusan 47123 Masa Pajak Tahun 2008).Bahwa JUDEX FACTI telah melanggar ketentuan Pasal 8 huruf cPeraturanMenteri Keuangan no. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007(BUKTI PPK4), yaitu :Pemeriksa tidak mendapatkan bukti kompeten

uang terkait haltersebut;Bahwa atas Penjelasan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Wajib Pajak itu,namun PEMERIKSA/ TERMOHON PENINJAUAN KEMBALItetap mengatakanmasih ada perbedaan, yang kemudian PEMOHON PENINJAUANKEMBALI/Wajib Pajak sudah menanyakan tentang PEB yang mana yangmenjadi permasalahan, tetapi tidak pernah dijawab oleh TERMOHONPENINJAUAN KEMBALI , sehingga hal tersebut tidak dapat dipersalahkankepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Wajib Pajak ;Bahwa selain itu, tidak ada satupun bukti yang kuat dan kompeten

pihakketiga, sehingga PEMERIKSA/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI berasumsiby produk diduga seluruhnya dijual oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ,sedangkan PEMERIKSA/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak memilikibukti yang kuat telah terjadi transaksi tersebut, maka jelas putusan Judex Factitelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat 2 UU KUPSERTABertentangan dengan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007yang berbunyi :bahwa temuan harus didasarkan pada bukti kompeten

Melakukan pembagianbeban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukumatau undangundang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untukmembatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan ;Bahwa selain itu, tidak ada satupun bukti yang kuat dan kompeten yang dimilikioleh Pemeriksa / TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk melakukankoreksikoreksi yang dibuatnya, namun sayangnya Judex Facti tidak mengujilebih lanjut terkait fakta, bukti dan dasar hukum apa yang dijadikan TERMOHONPENINJAUAN

produk Beras JALAK MAS

Untuk beras merek AI,

Untuk beras merek AI PLATINUM

Daerah (OKKPD) Provinsi Jawa barat. Untuk beras merek PUTRI PADI

INDO BERAS UNGGUL

Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaanperwakilan.b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dansetiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Dewan Syariah Nasional MUI08 Pembiayaan Musyarakah 3 c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakahdalam proses bisnis normal.d.

Mutah, di mana Majelis Hakim TingkatBanding mencermatinya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menentukan besaran nominal Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah danMutah dengan mendasarkan pada penghasilan Pembanding yang memilikipekerjaan sebagai Sopir Truck pengangkut sawit tandan buah segar dan mengangkut materialmaterial lainnya perbulannya lebih kurang Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tidak didukung dengan alat bukti yang cukup ataupun rujukan dari Ssumbersumber lain yang jelas dan kompeten

Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PTA.Bjmlas dan kompeten, yakni Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan,di mana ternyata data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Upah Minimal Regional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020,untuk buruh ditentukan sebulan sebesar Rp2.877.448,00 (dua juta delapanratus tujuh puluh tujuh empat ratus empat puluh delapan rupiah) atau digenapkan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana terurai, bahwa Pembanding mempunyai

Memberikan keterangan lain yang diperlukan;Pasal 29 ayat (3a)Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajakpaling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;Bahwa Pasal 5 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER90/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji KepatuhanPemenuhan Kewajiban Perpajakan, menyebutkan:Pasal 5 huruf eTemuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yangcukup

dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan.a) Validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal dibawah ini:1.

Putusan Nomor 392/B/PK/PJK/20151) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan.a) Validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal dibawah ini:1. Indepedensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti.Bukti yang diperoleh dari sumber eksternal (misalnyakonfirmasi) memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan buktiyang diperoleh dari sumber internal. Meskipun sumberinformasi independen, bukti tidak valid jika orang yangmenyediakan informasi tidak mempunyai kualifikasi untukmelakukan hal tersebut.

Putusan Nomor 392/B/PK/PJK/2015Bahwa Pasal 5 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER90/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji KepatuhanPemenuhan Kewajiban Perpajakan, menyebutkan:Pasal 5 huruf eTemuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yangcukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;1)Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan.a) Validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal dibawah ini:1.

dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan.a.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan TRESIANAWATI WANGSADIRDJA yang menderita penyakit gangguan Demensia dan Parkinsons Disease oleh karena itu tidak kompeten dalam membuat keputusan untuk diri sendiri maupun melakukan transaksi sehingga dinyatakan dibawah Pengampuan;

Oleh karena itu, proses pengumpulandan pengujian bukti merupakan inti dari sebuah audit.Halaman 20Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPISub Angka 3210 tentang Pengumpulan Bukti, berbunyi:Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten danrelevan. n= 29222 nn nn nnn ne nnn nnn nnn cn ne ne nee nenBukti yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk mendukungkesimpulan, temuan audit serta rekomendasi yang terkait.Bukti dapat digolongkan menjadi bukti fisik, bukti dokumen, buktikesaksian

Untukmenentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkanpertimbangan keahliannya secara profesional dan obyektif.Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapatdiandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yangsah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturanPerundangd..........::cc0+000Halaman 21Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPIperundangundangan.

Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengansumber dan cara perolehan bukti itu Sendiri.Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukungatau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengantujuan dan kesimpulan audit.Auditor dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan danpengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan bukti yang cukup,kompeten dan relevan.

Bahwa jika mencermati Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugatsecara formil jelasjelas Obyek Sengketa a quo tidak memenuhiprosedur dalam penerbitannya yakni Tergugat tidak mengumpulkanbukti yang cukup, kompeten dan relevan untuk mendukung temuan danaudit kinerja.

. : Penata TK Tempat / Tgl Lahir : Kuala Enok / 08 Mei 1975Jabatan : Paur Kompeten Sbbg Kompeten Bag. BinkarBiro Sumber Daya Manusia Polda RiauAgama : IslamUntuk melakukan perceraian dengan suaminya:Nama : Surya Efendi Hutabarat, S.H.Agama : IslamPekerjaan : WiraswastaDitetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 30 Maret 2021. (ditanda tanganioleh Kepala Kepolisian Daerah Riau , Agung Setya I.E., S.H., S.IK.,M.Si);12.

atasketerlambatan pembayaran pinjaman dalam akun biaya pada BukuBesar, sedangkan Terbanding juga tidak menunjukkan pinjamanmana yang terlambat, berapa besarnya, kapan jatuh temponya, danberapa rate bunganya untuk setiap bulan atau tahun keterlambatan;Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa intinya adalah setiap koreksiTerbanding harus berdasarkan bukti dan hal itu diperjelas lagidalam Pasal 8 huruf c PMK199/2007 bahwa temuan Pemeriksaharus berdasarkan data yang kompeten

Mengacu kepadaketentuan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 bahwaintinya adalah setiap koreksi Terbanding harus berdasarkan bukti dan hal itudiperjelas lagi dalam Pasal 8 huruf c PMK199/2007 bahwa temuanPemeriksa harus berdasarkan data yang kompeten dan cukup;Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan data antaralain:o Commercial Invoice Nomor 0725/JKT 09/63 tanggal 14 November 2007dari Mahasuwan GMBH Stindeweg 3 d22605 Hamburg Germany yangditujukan kepada Pemohon Banding

Layak apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvakelijk Veldaar/N.O) ;4 KEDUDUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUOTIDAK KOMPETEN;Penggugat dalam posita gugatannnya (pada halaman 2 angka 5) secara jelas dan tegasmenyebutkan bahwa setelah meninggalnya orang tua lakilaki Penggugat, oleh IbuKandung Penggugat dan saudarasaudara kandungnya menyerahkan sebidang tanahtersebut diatas untuk Hak Warisnya dari tanah tersebut untuk dimiliki dan diuruskeberadaannnya dan

dikelola oleh Penggugat yang kemudian oleh Ibu KandungPenggugat dan saudarasaudara kandung Penggugat juga menguatkan penyerahan tanahtersebut dengan surat penyerahan tanah, sehingga Penggugat berhak menggugat dalamperkara a quo ;Mencermati dalil Penggugat diatas, Tergugat I justru mempertanyakan apakahkedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo adalah kompeten atautidak, karena apabila dalil Penggugat itu benar adanya , dimana Penggugat beserta tigasaudara kandungnya adalah ahli waris

dari GUSTI LAHMUDAT Bin GUSTIMUSTAAN (Alm) dari perkawinannya dengan seorang perempuan bernamaSYARIFAH NANI yang sampai saat ini diterangkan masih hidup;Maka seharusnya yang kompeten dalam melakukan gugatan ini adalah ibu kandungnyayang bernama SYARIFAH NANI dan bukan Penggugat karena diterangkan sendiri olehPenggugat bahwa sampai saat ini Ibu Kandungnya masih hidup atau agar Penggugatkompeten dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka setidaktidaknyaPenggugat harus mendapat kuasa dari Ibu

direncanakan untuk jalan sesuai rencana Detail Tata Ruang Wilayahyang bersangkutan ;6 Dalam pendaftaran tanah secara sistematik tanah Negara yang akandiberikan hak kepada perorangan atau badan hukum dan sudah diukursebelum wilayah desa/kelurahan ditetapkan sebagai lokasi pendaftarantanah secara sistematik akan tetapi belum dibuat surat ukurnya, ditetapkankembali batasnya oleh Panitia Ajudikasi ;Berdasarkan uraian penjelasan yang telah Tergugat I sampaikan diatas, membuktikanbahwa Penggugat tidak kompeten

Halmana dapat dilihat dari penunjukkan batas olehPenggugat yang tidak semestinya dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,dimana penunjukkan batas tersebut tidak dilakukan bersamasama dengan pemilik tanahyang berbatasan, sehingga terbukti Penggugat dalam menunjukkan batasbatas tanahnyamelampaui batas tanah milik orang lain (dalam hal ini adalah tanah milik Tergugat J) ;Oleh karena Penggugat tidak kompeten dalam penentuan dan penunjukkan batasbatastanah yang diakui sebagai miliknya dalam