Ditemukan 56 data
69 — 37
memperhatikan dengan cermat dan seksama atas Segala hasilpemeriksaan yang belum termuat dalam putusan ini akan tetapi secaralengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuatdan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini,serta juga dengan memperhatikan faktafakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi MajelisHakim pada pertimbangan yuridis, apakah terdakwa dapat dipersalahkandan dihukum karena melakukan tindak pidana korupasi
128 — 76
Majelis Hakim Banding pemeriksaperkara ini agar berkenan menerima permohonan banding ParaPembanding/Para Terdakwa, berkenan memutuskan:1.Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukanPara Pembanding/Para Terdakwa;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupasi padaPengadilan Negeri Yogyakarta No. 22/Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk;Menyatakan Terdakwa Prof. DR. Ir. SUSAMTO, M.Sc. BinSOMOWIYARJO, Terdakwa Il Ir. KEN SURATIYAH, M.S. BintiKPH.DJOJODININGRAT, Terdakwa Ill Ir. TOEKIDJO, M.P.
92 — 28
dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belumtermuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara135Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan faktafakta yuridisseperti terurai di atas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi MajelisHakim pada pertimbangan yuridis, apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukumkarena melakukan tindak pidana korupasi
77 — 40
jual ke Parulian Silalahi ada yang Saksi bikinsendiri ada juga yang Saksi beli, namun saksi lupa berapa totalharganya.Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwaterhadap keterangan Saksi tidak tahu.ANDERIAS' TAFETIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagaiberikut:Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan denganadanya dugaan Tindak Pidana Korupasi
84 — 61
memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaanyang belum termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatatdalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga denganmemperhatikan faktafakta yuridis seperti terurai di atas, yang hal ini semuamerupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis,apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melakukan tindakpidana korupasi
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak
135 — 43
PuspaAgro dan barang (ikan laut) langsung ke customer (CV.Anaka Hosse), bahwa adanya suatu perjanjian dalam jual bellitersebut adalah perbuatan hukum perdata, namun apabilarangkaian tersebut dilakukan dengan perbuatan denganmaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi yang merugikan keuangan Negara yang masukdalam perbuatan tindak pidana korupasi. Bahwa CV. Aneka Hosse telah dilaporkan oleh pengurusPT. Puspa Agro dalam kasus CEK Kosong / tidak ada dana,serta PT.
Anaka Hosse), bahwa adanya suatu perjanjiandalam jual beli tersebut adalah perbuatan hukum perdata, namun apabilarangkaian tersebut dilakukan dengan perbuatan dengan maksud memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negarayang masuk dalam perbuatan tindak pidana korupasi.
80 — 24
AliasJERO MANGKU KETUT~ melakukan Tindak pidana korupasi yangdilakukan secara bersamasama: sebagaimana ketentuan dalam dakwaansubsidair.2. Menyatakan memohon hukuman yang seringanringannya. merupakanTulang Punggung keluarga.3.
ANDI KURNIA, SH, MH.
Terdakwa:
Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN.
134 — 53
Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN Mkskedudukan, sedangkan kata kesempatan berarti peluang atau tersedianya waktuyang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu dan sarana berarti sebagai suatualat, cara atau media untuk mencapai dan tujuan.Menimbang, bahwa kata jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkunganpeketjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugastugas Negaraatau kepentingan umum.Menimbang, bahwa kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negerisebagai pelaku tindak pidana Korupasi
108 — 221
memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segalahasil pemeriksaan yang belum termuat dalam putusan ini akan tetapisecara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggaptelah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan faktafaktayuridis seperti terurai di atas, yang hal ini semua merupakan dasarpertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis, apakahterdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melakukan tindakpidana korupasi
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN
124 — 61
AparatPengawas Intern Pemerintahn serta penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik di Kejaksaan Negeri Kaur.w Perbuatan terdakwa Widarlansyah, S.IP Bin NASRUN bersama dengansaksi Anuar sanusi Selaku Pengguna Anggaran, saksi Ratna suri,dan saksiHalaman 34 dari 186 Putusan Nomor : 33/ Pid.SusTPK/2021/PN.BglEdwarman dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupasi
131 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Taridala alias Hajar bin Mahmud:Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggarasebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang tidakcukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkan danmengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupasi padaPengadilan Negeri Kendari tanpa memberi pertimbangan sendiri, denganmenggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpamempertimbangan seluruh dari keberatankeberatan dalam kontra memoribanding termohon banding
74 — 17
Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupasi : VANG PENGGANTIMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadapTerdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Terbanding/Terdakwa : H.DIDI SUPRIADI Bin Alm MUSTOFA
116 — 67
Halaman 347 dari 475absentia) serta pada kalimat halaman terakhir menyatakan para Terdakwatersebut hadir dipersidangan dengan didampingi para Penasihat Hukumnyamenjadi tertulis dan terbaca tanpa hadirnya terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Tindak Pidana Korupasi Pengadilan Negeri Bandung,tanggal 10 Oktober 2016, Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg, harusdiperbaiki sekedar mengenai diktum putusan tersebut sehingga amarselengkapnya sebagai berikut dibawah
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
548 — 309
mengajukan KontraMemori Banding tanggal 21 Oktober 2021 yang telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Bandung pada hari dan tanggal yang sama, Kontra MemoriBanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksamakepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Oktober 2021 Menimbang, bahwa berdasarkan Surat NomorW11.U1/5472/HK.07/IX/2021, tanggal 29 September 2021, yang ditandatanganioleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung dan ditujukan kepada KomisiPemberantasan Korupasi
400 — 251
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang keliruterhadap perhitungan besarnya kerugian negara.b Tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang keliruterhadap perhitungan besarnya uang pengganti;e Uang pengganti seharusnya Rp. 18.790.560.224, , Majelis Hakim tingkatpertama menghitung Rp. 5.073.031.422.dan selanjutnya memohon agar menerima banding Penuntut Umum dan memperbaikipertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan tuntutan pidana penuntutumum pada Komisi Pemberantasan Korupasi
2041 — 1703
Selanjutnyauntuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang diduganya berasal dariTindak pidana korupasi Terdakwa juga menukarkan uang berupa pecahanuang Dollar Amerika Serikat, euro dan Singapore Dollar ke pecahan matauang rupiah melalui melalui orang lain yaitu DARYONO dan SYARIFISKANDAR ZULKARNAEN padahal diketahui bahwa Terdakwa tidakmempunyai penghasilan lain selain gaji sedangkan gaji dibayarkan dalambentuk mata uang rupiah dan berikan secara transfer rekening ataspenukaran mata uang tersebut