Kegiatanpengembangansystem administrasidan informasi desaRp. 4.000.000,ADD Kegiatanpenyelenggaraanmusyawarah desaRp. 8.410.000,PAD Kegiatanpengangkatan danpemberhentianperangkat desaRp. 5.780.000,ADD Kegiatanpenyusunan produkhukum desaRp. 12.630.000,ADD Kegiatan pendataanpotensi desa/profilRp. 2.000.000,ADD Kegiatan intensifikasipajak daerah/pajakbumi dan bangunanRp. 27.534.500,ADD 10Kegiatanpeningkatankapasitas aparaturdesa (kepala desadan perangkat desa)Rp. 17.307.400,ADD 11 Penyusunanpelaporan LPPD

Potensi desa / profil 2.000.000, 0,desaKegiataninsentifikasi pajak 26.554.500 26.305.0 249.500,8.daerah / pajak bumi 7 00, dan bangunanKegiatanpeningkatan17.257.400 17.257.49. kapasitas aparatur :7 00,desa (kepala desadan perangkat desa)KegiatanPenyusunanpelaporan LPPD, 2.880.0010. 2.880.000, LKPJ akhir 0,anggaran dan akhirmasa jabatanKegiatan5.022.0011. perencanaan 5.022.000, 0,pembangunan desaKegiatan pengadaandan pemeliharaan 35.125.000 35.125.012. sarana dan 7 00,prasarana kantorKegiatan pembinaan2.700.0013

4.000.000,ADD Kegiatanpenyelenggaraanmusyawarah desaRp. 8.410.000,PAD Kegiatanpengangkatan danpemberhentianperangkat desaRp. 5.780.000,ADD Kegiatanpenyusunan produkhukum desaRp. 12.630.000,ADD Kegiatan pendataanpotensi desa/profilRp. 2.000.000,ADD Kegiatan intensifikasipajak daerah/pajakbumi dan bangunanRp. 27.534.500,ADD 10 Kegiatanpeningkatankapasitas aparaturdesa (kepala desadan perangkat desa) Rp. 17.307.400, ADD Halaman 29 dari 103 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2020/PT SBY 11Penyusunanpelaporan LPPD

Kegiatan 4.000.000, 4.000.000 pengembangan systemadministrasi daninformasi Halaman 41 dari 103 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2020/PT SBY keuangan desa KegiatanPenyusunanProduk HukumDesa12.555.000,12.555.000, KegiatanPendataan Potensidesa / profil desa2.000.000,2.000.000 Kegiataninsentifikasi pajakdaeranh / pajakbumi danbangunan26.554.500,26.305.000,249.500, Kegiatanpeningkatankapasitas aparaturdesa (kepala desadanperangkatdesa)17.257.400,17.257.400, 10.KegiatanPenyusunanpelaporan LPPD,LKPJ akhiranggaran

Potensi desa / profil 2.000.000, desa Halaman 65 dari 103 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2020/PT SBY Kegiatan insentifikasi26.554.500, 26.305.008. pajak daerah / pajak 249.500, 0,bumi dan bangunanKegiatan peningkatankapasitas aparatur desa 17.257.400, 17.257.409, (kepala desa dan 0,perangkat desa)Kegiatan Penyusunanpelaporan LPPD, LKPJ 2.880.00010. 2.880.000, akhir anggaran dan akhir masa jabatanKegiatan perencanaan 5.022.00011. 5.022.000, pembangunan desa Kegiatan pengadaandan pemeliharaan 35.125.000

34.55.56.5.58.59.60.61.62.63.64.65.1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Penggunaan Dana Semester T.A2016.1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Penggunaan Dana Semester II T.A2016.1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Penggunaan Dana Semester III T.A2016.1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahap II T.A 2016.1 (Satu) Rangkap LPJ APBDes Semester II T.A 2016.1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Anggarandan Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2016.1 (Satu) Rangkap LPPD

Pati tahun 2011 Nomor : 301;- 1 (satu) buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) TA 2011 yang disampaikan kepada Bupati oleh pemerintah Desa Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati tahun 2011;- 1 (satu) buku Kas Umum Model C-1 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati yang isinya dalam keadaan kosong;- 1 (satu) Buku kumpulan kwitansi pokja PKK Desa Keboromo;- 1 (satu) buku realisasi pengaspalan wilayah Rw. IV Rw.

Pati tahun 2011 Nomor : 301;1 (satu) buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) TA2011 yang disampaikan kepada Bupati oleh pemerintah Desa DesaKeboromo Kec. Tayu Kab. Pati tahun 2011;1 (satu) buku Kas Umum Model C1 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab.Pati yang isinya dalam keadaan kosong;1 (satu) Buku kumpulan kwitansi pokja PKK Desa Keboromo;1 (satu) buku realisasi pengaspalan wilayah Rw.

untuk menunjang kegiatan pemerintahan desa;Bahwa dana ADD dilarang dipergunakan untuk kegiatan yang bersifatpolitis, kegiatan yang melanggar kepentingan umum dan untuksementara tidak boleh dipergunakan untuk sarana/prasaranaperibadatan;Bahwa dana ADD berasal dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) setelahdikurangi belanja pegawai yang dialokasikan di APBD Pati setiap tahun;Bahwa persyaratan untuk pengajuan dana ADD yaitu permohonanpencairan dari Kepala Desa, Pemerintah Desa setempat harusmenyampaikan LPPD

Sebagai kebiasaan pemerintahandesa Laporan tersebut akan masuk bahan penyusunan APBDesa tahunberikutnya;Bahwa antara LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa )dengan Laporan Akhir ADD merupakan bentuk pertanggungjawabanKepala Desa hanya saja LPPD merupakan laporan kegiatanpertanggungjawaban secara keseluruhan menyangkut ADD dankeuangan desa lainnya misalnya PAD (Pendapatan Asli Desa) maupunbantuan keuangan lain misalnya TPAD (Tambahan Penghasilan AparatPemerintah Desa), bantuan kKeuangan kepada

Musyawarah Penyusunan LKPJ/LPPD dan 1.000.000,00, (satu jutaIPPD Desa rupiah)9. Operasional Petugas/Pelaku Lainnya 1.200.000,00, (Satu juta duaratus ribu rupiah)10. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan danAset Desa (ll BIDANG PEMBANGUNAN Desa 472.062.000,00, (empatratus tujuh puluh dua jutaenam puluh = dua riburupiah)1. Pembangunan Jembatan Dusun Galung 54.866.000,00, (lima puluhempat juta delapan ratusenam puluh enam= riburupiah)2.

Musyawarah Penyusunan 1.932.000,00, (satu juta SembilanLKPJ/LPPD dan IPPD Desa ratus tiga puluh dua ribu rupiah)9. Operasional Petugas/Pelaku 4.080.000,00, (empat juta delapanLainnya puluh ribu rupiah)I! BIDANG PEMBANGUNAN Desa 598.321.000,00, (lima ratus Hal. 26 dari 83 hal, Put.No.15/PID.TPK/2020/PT.Mks Sembilan puluh delapan juta tigaratus dua puluh satu ribu rupiah)1. Pembangunan Jembatan Dusun 50.000.000,00, (lima puluh jutaBalibongan rupiah)2.

Musyawarah Penyusunan LKPJ/LPPD dan 1.000.000,00, (Satu jutaIPPD Desa rupiah)9. Operasional Petugas/Pelaku Lainnya 1.200.000,00, (Satu jutadua ratus ribu rupiah)10. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan danAset Desa ( ll BBDANG PEMBANGUNAN Desa 472.062.000,00, (empatratus tujuh puluh dua jutaenam puluh = dua riburupiah)1. Pembangunan Jembatan Dusun Galung 54.866.000,00. (lima puluhempat juta delapan ratusenam puluh enam riburupiah)2.

Musyawarah Penyusunan LKPJ/LPPD 1.932.000,00, (Satu jutadan IPPD Desa Sembilan ratus tiga puluh duaribu rupiah)9. Operasional Petugas/Pelaku Lainnya 4.080.000,00, (empat jutadelapan puluh ribu rupiah)ll BBDANG PEMBANGUNAN Desa 598.321.000,00, (lima ratusSembilan puluh delapan jutatiga ratus dua puluh satu riburupiah)1. Pembangunan Jembatan Dusun 50.000.000,00, (lima puluh jutaBalibongan rupiah)2.

Musyawarah Penyusunan LKPJ/LPPD dan 1.000.000,00, (Satu jutaIPPD Desa rupiah)9. Operasional Petugas/Pelaku Lainnya 1.200.000,00, (Satu jutadua ratus ribu rupiah)10. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan danAset Desa (ll BIDANG PEMBANGUNAN Desa 472.062.000,00, (empatratus tujuh puluh dua jutaenam puluh dua riburupiah)1. Pembangunan Jembatan Dusun Galung 54.866.000,00. (lima puluhempat juta delapan ratusenam puluh enam riburupiah)2.

Bupati Lombok Tengah Nomor :188.55/299/APU tanggal 03 Januari 2012 tentang Perangkat Desa dan Keamanan /Ketertiban Masyarakat, pada poin kesatu :Kepala Desa diminta untuk tidakmemberhentikan perangkat desa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menghindari timbulnyaperpecahan dan konflik dalam organisasi pemerintahan desa".Bahwa selain daripada itu, Bupati Kabupaten Lombok rengah telah mengeluarkansurat Nomor : 141/32/APU perihal penyampaian LPPD

Foto copy surat Surat Bupati Lombok Tengah Nomor : 1885/89/APU tetangPelaksanaan Instruksi Bupati Lombok Nomor : 488.95/299/APU tentangPerangkat Desa dan Keamanan/ Ketertiban Masyarakat, yang diberi tanda (P3);144 Foto copy surat Bupati Lombok Tengah Nomor : 141/32/APU tentangPenyampaian LPPD dan LKPJ tahun 2012 tanggal 21 Februari 2013 tertanggal21 Februari 2013 yang diberi tanda (P4);5 Foto copy surat Kepala Desa Setiling tentang permintaan agar Penggugat 1membuat surat pernyataan pengunduran diri

Pati tahun 2011 Nomor :301;1 (satu) buku Laporan PenyelenggaraanPemerintah Desa (LPPD) TA 2011 yangdisampaikan kepada Bupati olehpemerintah Desa Desa Keboromo Kec.Tayu Kab. Pati tahun 2011;1 (satu) buku Kas Umum Model C1 DesaKeboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati yangisinya dalam keadaan kosong;1 (satu) Buku kumpulan kwitansi pokjaPKK Desa Keboromo;1 (satu) buku realisasi pengaspalanwilayah Rw.

untuk menunjang kegiatan pemerintahan desa;Bahwa dana ADD dilarang dipergunakan untuk kegiatan yang bersifatpolitis, kegiatan yang melanggar kepentingan umum dan untuksementara tidak boleh dipergunakan untuk sarana/prasaranaperibadatan;Bahwa dana ADD berasal dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) setelahdikurangi belanja pegawai yang dialokasikan di APBD Pati setiap tahun;Bahwa persyaratan untuk pengajuan dana ADD yaitu permohonanpencairan dari Kepala Desa, Pemerintah Desa setempat harusmenyampaikan LPPD

Sebagai kebiasaan pemerintahandesa Laporan tersebut akan masuk bahan penyusunan APBDesa tahunberikutnya;Bahwa antara LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa )dengan Laporan Akhir ADD merupakan bentuk pertanggungjawabanKepala Desa hanya saja LPPD merupakan laporan kegiatanpertanggungjawaban secara keseluruhan menyangkut ADD dankeuangan desa lainnya misalnya PAD (Pendapatan Asli Desa) maupunbantuan keuangan lain misalnya TPAD (Tambahan Penghasilan AparatPemerintah Desa), bantuan keuangan kepada

Pati tahun 2011 Nomor :301;1 (satu) buku Laporan PenyelenggaraanPemerintah Desa (LPPD) TA 2011 yang1disampaikan kepada Bupati olehpemerintah Desa Desa Keboromo Kec.Tayu Kab. Pati tahun 2011;1 (satu) buku Kas Umum Model C1 DesaKeboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati yangisinya dalam keadaan kosong;1 (satu) Buku kumpulan kwitansi pokjaPKK Desa Keboromo;1 (satu) buku realisasi pengaspalanwilayah Rw.

Nay 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor 24/SPT/2012 tanggal 28 Mei 2012.7. 1 (satu) Jepitan Asli Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2011 s/d Desember 2011.8. 2 (dua) buku asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2011 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kab. TTS9. 1 (satu) Map Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP, GUP dan TUP BKPP Kab.

Nay6. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor 24/SPT/2012 tanggal 28 Mei 2012.7. 1 (satu) Jepitan Asli Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari2011 s/d Desember 2011.8. 2 (dua) buku asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) TahunAnggaran 2011 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatinan Kab. TTS9. 1 (satu) Map Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP, GUP dan TUP BKPPKab. TTS Thn. 2011.10. 1 (satu) jepitan Foto copy Bukti Setoran Bendahara Pengeluaran An.

TTS ;Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah membuat rencana kerja tahunan (RKT)untuk kemudian dimasukan kedalam KUAPPAS BKPP.Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan BKPP untuk kemudian dijadikanbahan pertimbangan untuk merencanakan anggaran untuk kegiatan tahun berikutnya.Pelaporan yang saya adalah LAKIP, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPv).Bahwa saksi tidak terlibat langsung didalam penatausahaan keuangan BKPP ataumengelola anggaran

BKPP Tahun 2011 namun saksi hanya meminta data untukmembuat laporan dan datadata yang saksi minta berupa data pelaksanaan seluruhkegiatan yang telah dilaksanakan sesuai perencanaan sebagaimana tercantum dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2011;Bahwa saksi yang menyusun Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)pada BKPP Kab.

TTS berdasarkan LPPD jumlah anggaran Rp. 7.194.011.814realisasi selama tahun 2011 sebesar Rp. 6.946.118.897, sehingga sisa anggaransebesar Rp. 225.392.917,Bahwa berdasarkan LPPD jumlah realisasi anggaran untuk perjalanan dinas Rp.1.034.955.000, dari anggaran Rp. 1.035.280.000, sehingga Rp. 325.000, sedangkanHalaman 44 dari 75 Putusan Nomor : 45/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.untuk pemberian tugas belajar dan ikatan sebesar Rp. 474.000.000, dari anggaransebesar Rp. 474.000.000, sehingga realisasi mencapai

Nay6. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor 24/SPT/2012 tanggal 28 Mei 2012.7. 1 (satu) Jepitan Asli Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Periode 01Januari 2011 s/d Desember 2011.8. 2 (dua) buku asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Tahun Anggaran 2011 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihnan Kab.TTSHalaman 73 dari75 Putusan Nomor : 45/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.9. 1 (satu) Map Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP, GUP dan TUPBKPP Kab.

Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2008.21. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2007.22. Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2007.23. Foto copy SPJ Penggunaan Dana Bagi hasil dan Restribusi PBB Daerah Tahun 200824.

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun2007.17.Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun2008.18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Klodran Kecamatan ColomaduKabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung.19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Klodran Kecamatan ColomaduKabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 Belanja Tidak Langsung.20.Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD

) Tahun2008.21.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa KlodranKecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2007.22.Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) KepalaDesa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2007.23.Foto copy SPJ Penggunaan Dana Bagi hasil dan Restribusi PBB Daerah Tahun200824.Surat Kepala Desa Klodran Nomor : 050/ = /IX/2008 tanggal 15 Agustus 2008kepada Bupati Karanganyar perihal Permohonan Pencairan Dana AlokasiDana Desa (ADD

)Tahun 2008.21.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Kepala Desa KlodranKecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2007.22.Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)Kepala Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten KaranganyarTahun 2007.5623.Foto copy SP Penggunaan Dana Bagi hasil dan Restribusi PBB DaerahTahun 200824.Surat Kepala Desa Klodran Nomor : 050/ /IX/2008 tanggal 15 Agustus2008 kepada Bupati Karanganyar perihal Permohonan Pencairan DanaAlokasi Dana Desa (ADD)

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun2007.8917.Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun2008.18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Klodran Kecamatan ColomaduKabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung.19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Klodran Kecamatan ColomaduKabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 Belanja Tidak Langsung.20.Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD

19.6. Satu Bundel SPJ Belanja barang dan jasa operasional perkantoran T.A 2016 beserta Lampiran

19.7. Satu Bundel SPJ Perjalanan Dinas ke Provinsi T.A 2016

19.8. Satu Bundel SPJ Biaya Pelaporan LPPD, LKPJ, ILPPD T.A 2016

19.9. Kwitansi Pembayaran Harian Radar Mukomuko Bulan Juli September 2016

19.10. Satu Bundel SPJ Pembelian lemari Arsip Beserta Lampiran T.A 2016

19.11.

Bundel SPJ Belanja barang dan jasaOperasional perkantoran T.A 2016 besertaLampiranSatu Bundel SPJ Perjalanan Dinas ke Provinsi T.A2016Satu Bundel SPJ Biaya Pelaporan LPPD, LKPJ,ILPPD T.A 2016Kwitansi Pembayaran Harian Radar MukomukoBulan Juli September 2016Satu Bundel SPJ Pembelian lemari Arsip BesertaLampiran T.A 2016.

Kepala Desa menjalankan semua kegiatan desamulai dari mungut pajak bumi dan bangunan, melakukansensus penduduk, mengikuti rapat terkait rencanapembangunan fisik, mengikuti MUSDUS, mengikuti MUSDES.Bahwa diperlinatkan semua tanda tangan atas nama saksi yangada di kwitansi pembayaran penghasilan tetap perangkat desabulan Juli s/d Desember 2016 sejumlah Rp. 4.950.000, bukantanda tangan saksi dan saksi tidak ada menerima uangsejumlah tersebut.Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran biayapelaporan LPPD

, LKPJ, ILPPD bulan Januari s/d Desember2016 beserta Kwitansi pembayaran biaya pelaporan LPPD,LKPJ, ILPPD bulan Januari s/d Desember 2016 dan tidak adaatas nama saksi menerima sejumlah Rp. 500.000.Bahwa tidak ada menerima pembayaran penghasilan tetapperangkat desa bulan Januari s/d Juni 2017 beserta Kwitansipembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Januaris/d Juni 2017 atas nama saksi sejumlah Rp. 4.560.000,dikarenakan saksi sudah tidak menjadi perangkat desa sejakMei 2016.Bahwa Pada tahun

Desa (ADD) danDana Desa (DD) Tahap 2 TA. 2016Asli Buku Kas Umum DD dan ADD Bulan Desember 2016.Satu Bundle SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat DesaTahun 2016 beserta lampiran.Satu Bundel SPJ Operasional Risma Tahun Anggaran 2016 besertalampiran.Satu Bundel SPJ Tunjangan Perangkat Desa dan BPD T.A 2016beserta lampiran.Satu Bundel SPJ Belanja barang dan jasa operasional perkantoranT.A 2016 beserta LampiranSatu Bundel SPJ Perjalanan Dinas ke Provinsi T.A 2016Satu Bundel SPJ Biaya Pelaporan LPPD

Bundle SPJ Pembayaran Penghasilan TetapPerangkat Desa Tahun 2016 beserta lampiran.Satu Bundel SPJ Operasional Risma Tahun Anggaran2016 beserta lampiran.Satu Bundel SPJ Tunjangan Perangkat Desa dan BPD T.A2016 beserta lampiran.Satu Bundel SPJ Belanja barang dan jasa operasionalperkantoran T.A 2016 beserta LampiranSatu Bundel SPJ Perjalanan Dinas ke Provinsi T.A 2016Satu Bundel SPJ Biaya Pelaporan LPPD, LKPJ, ILPPD T.A2016Kwitansi Pembayaran Harian Radar Mukomuko Bulan Juli September 2016Satu.

Siltap Oprasional Pemerintahan Desa,Oprasional BPD, Oprasional PKK, OprasionalLPM, Insentif RT/RW, Insentif Linmas, InsentifOB, Penyusunan LPPD dan LKPJ, PerencanaanPembangunan, Honor PTPKD dari tahap II tahun2016.Rp. 97.850.400,b.

Siltap Oprasional Pemerintahan Desa,Halaman18dari halaman 161 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg.Oprasional BPD, Oprasional PKK, OprasionalLPM, Insentif RT/RW, Insentif Linmas, InsentifOB, Penyusunan LPPD dan LKPJ, PerencanaanPembangunan, Honor PTPKD dari tahap Ill : Rp. 60.694.700,tahun 2016.c. Pembangunan DRAINASE dari tahap II dan Ill : Rp. 26.598.215,tahun 2016.Tidak direalisasikan :a.

Linmas,Insentip Office Boy, Penyusunan lppd dan Ikpj, PerencanaanPembangunan Desa, Oprasional PTPKD, Oprasional barangdan jasa) Sebesar Rp. 96.928.000, (Sembilan puluh enam jutasembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).c) penataan kantor Desa sebesar Rp. 922.400,2) untuk Tahap III sebesar Rp. 77.853.100, dengan rincian :a) Bidang pemerintahan (Siltap, Operasional Desa, OperasionalBPD, Operasional PKK, Ops LPM, Insentip Rt/Rw Ops.

Untuk penyususan LPPD dan LKPJ sebesar Rp. 4.800.000,j). Untuk Honor TPPKD sebesar Rp. 1.400.000,k). Untuk Pembangunan DRAINASE sebesar Rp. 57.841.600,Halaman46dari halaman 161 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg. 1). Lanjutan penataan kantor Desa sebesar Rp. 922.400,2) Yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang saksiketahui :a).

Untuk penyususan LPPD dan LKPJ sebesar Rp.2.950.000,j). Untuk Honor TPPKD sebesar Rp. 700.000,k). Untuk perencanaan pembangunan sebesar Rp. 13.000.000,I).

. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasi tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010 dengan lampiran :a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH 13. Surat Perintah Tugas No. 875.1/ /tanggal April 2011 Mengantar berkas yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRAb.

. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasitata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010dengan lampiran :a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH ,MHb. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM,SH , MH13.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal April 2011 Mengantar berkasyang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRAb. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An.

ANDYAMIR,S.Sos12.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasitata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010dengan lampiran :a.b.SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. MIHASBY AM, SH , MHKwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM,SH , MH3813.Surat Perintah Tugas No. 875.1/ /tanggal April 2011 Mengantar berkasyang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRAb.

ANDYAMIR,S.Sos12.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasitata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010dengan lampiran :66a.b.SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. MIHASBY AM, SH , MHKwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM,SH , MH13.Surat Perintah Tugas No. 875.1/ /tanggal April 2011 Mengantar berkasyang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :a.b.C.d.SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An.

ANDYAMIR,S.Sos12.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasitata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010dengan lampiran :a.b.SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH , MHKwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM,SH , MH13.Surat Perintah Tugas No. 875.1/ /tanggal April 2011 Mengantar berkasyang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :a.b.Cc.d.SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An.

Penyusunan LPPD, LKPu, dan Rp1.000.000 Rp Rp 1.000.000,00KPPD10. Biaya Pengadaan Pakaian Rp2.000.000 Rp Rp2.000.000,00Perangkat11. Operasional MUI dan PHBI Rp7.500.000 Rp7.000.000 Rp500.000,0012. Biaya Pembinaan Gapoktan Rp10.000.000 Rp8.000.000 Rp2.000.000,00danHKP13. Biaya Pembangunan PAUD Rp12.500.000 Rp8.000.000 Rp4.500.000,0014. Biaya Pembinaan Olahraga Rp8.500.000 Rp7.575.000 Rp925.000,00dan PHBN15. Biaya Kegiatan Bantuan Rp5.000.000 Rp2.050.000 Rp2.950.000,00Sosial/Bencana16.

bulan Januari2012 s/d desember 2012 serta di lengkapi dengan surat tugas dansurat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang telah di keluarkan daribulan Januari 2012 s/d desember 2012;1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran tertanggal 29 Mei 2012sejumlah Rp2000.000,00 (dua Juta Rupiah) untuk biaya penyusunanLPPD, LKPJ, dan KPPD serta di lengkapi dengan dokumen LaporanKeterangan Pertanggungjawaban kepala desa akhir tahun anggaran2012 = dan laporan pertanggungawaban penyelenggaraanpemerintahan desa (LPPD

tanda pembayaranuntuk biaya penyusunan RAPBDESdisertai dokumen SuratPertanggungaj waban penyusunanRAPBDES desa BatulawangKecamatan Pataruman KotaBanjar tahun anggaran 2012tertanggal 22.03.2012.Bahwa :Dokumen ada (terlampir) PenyusunanLPPD/LKPJ1.000.0001.000.000 Bahwa :Terdakwa membantah tegas hasilaudit inpektorat tersebut;Bahwa :Terdakwa membuktikan denganbukti T8 yaitu 1( satu) lembarKwitansi tanda pembayarantertanggal 29 Mei 2012 sejumlahRp2000.000,00 (dua Juta Rupiah)untuk biaya penyusunan LPPD

,LKPJ, dan KPPD serta di lengkapidengan dokumen LaporanKeterangan Pertanggungjawabankepala desa akhir tahun anggaran2012 dan laporanpertanggungawabanpenyelenggaraan pemerintahandesa (LPPD) tahun 2012;ditanda tangani oleh Ketua TPD,dan mengetahui Kepala desa Batulawang.Bahwa :Dokumen ada (terlampir) BiayaPengadaanPakaianPerangkat2.000.0002.000.000Bahwa :Terdakwa membantah tegas hasilaudit inpektorat tersebut;Bahwa :Terdakwa membuktikan denganbukti T9 yaitu 1 (Satu) lembarKwitansi/ bon tanda penerimaanuntuk

didukung bukti pertanggungjawabanyang lengkap dan sah dengan nilai sebesar Rp. 365.333.934, (tiga ratusenam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluhempat rupiah), dengan rincian :1) Belanja Konsumsi Makan Minum Tamu sebesar Rp 7.968.300,(tujuh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2022/PT PLK2) Belanja Konsumsi Penyusunan RPJMDes sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);3) Belanja Penyusunan LPj/LPPD

Kegiatan Pembangunan Rumah Baca/Perpustakaan Desa senilaiRp 127.225.080, (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribudelapan puluh rupiah);5) Kegiatan Pengadaan dan pemasangan PLTS senilai Rp55.270.000, (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);6) Belanja Konsumsi Makan Minum Tamu sebesar Rp 7.968.300,(tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);7) Belanja Konsumsi Penyusunan RPJMDes sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);8) Belanja Penyusunan LPj/LPPD

ratus tujuh puluh ribu rupiah);Penggunaan dana yang tidak didukung bukti pertanggungjawabanyang lengkap dan sah dengan nilai sebesar Rp. 365.333.934, (tiga ratusenam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluhempat rupiah), dengan rincian :1) Belanja Konsumsi Makan Minum Tamu sebesar Rp 7.968.300, (tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);2) Belanja Konsumsi Penyusunan RPJMDes sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);3) Belanja Penyusunan LP/LPPD

127.225.080, (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribudelapan puluh rupiah);Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2022/PT PLK5) Kegiatan Pengadaan dan pemasangan PLTS senilai Rp55.270.000, (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);6) Belanja Konsumsi Makan Minum Tamu sebesar Rp 7.968.300,(tujuh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);7) Belanja Konsumsi Penyusunan RPJMDes sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);8) Belanja Penyusunan LPj/LPPD

Kedudukan Keuangan Kades danPerangkat Desa Pasal 5 ayat (1) menyebutkan selain diberikan penghasilantetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yangbersumber dari kas desa dan ditetapbkan dalam APBDesa serta ayat (3)menyebutkan besarnya tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desadalam 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, palingbanyak 25% (dua puluh lima persen) dari hasil lelang tanah kas desa dalam 1tahun;Hasil lelang Tanah Desa seluas 0,800 Ha tercatat pada LPPD

Kedudukan Keuangan Kades danPerangkat Desa Pasal 5 ayat (1) menyebutkan selain diberikan penghasilantetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yangbersumber dari kas desa dan ditetapkan dalam APBDesa serta ayat (3)menyebutkan besarnya tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desadalam 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, palingbanyak 25% (dua puluh lima persen) dari hasil lelang tanah kas desa dalam 1tahun;Hasil lelang Tanah Desa seluas 0,800 Ha tercatat pada LPPD

Banguncipto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

1(satu) bundel Program Pelaksanaaan Pembangunan Desa Banguncipto TA 2015 disusun oleh TRI LAKSONO (Kasi Pembangunan Desa Banguncipto);

1(satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018;

1(satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2014;

1(satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD

Kulon Progo Tahun 2014;

;14) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 3Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Tahun Anggaran 2018;15) 1 (Satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 10Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Tahun Anggaran 2018;16) 3 (tiga) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 1Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban' RealisasiPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2016;17) 1 (Satu) bundel Laporan Penyelenggaraan PemerintahDesa (LPPD

DesaBanguncipto bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2017;87) 1(satu) bundel Program Pelaksanaaan Pembangunan DesaBanguncipto TA 2015 disusun oleh TRI LAKSONO (KasiPembangunan Desa Banguncipto);88) 1(satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 1Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa TA 2018;89) 1(satu) bundel Peraturan Desa Banguncipto Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Desa TA 2014;90) 1(satu) bundel Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDesa (LPPD

Kulon Progo Tahun 2014;93) 1 (Satu) bundel Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDesa (LPPD) Kepala Desa Banguncipto Tahun 2018;Halaman 277 dari 282 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PT YYK94) 1 (Satu) bundel Laporan Kegiatan Kasi Pembangunan danPemberdayaan TA 2016;95) 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDesa (LPPD) Kepala Desa Banguncipto Tahun 2017;96) 1(satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) KasiPerencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2015;97) 1(satu) bundel Surat Pertanggung

Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diurus oleh Pemerintah Desa dandimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.e Pasal 30 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa Terdakwa SUYATMAN, BA Bin WITO WIYONO sebagaiKepala Desa/Lurah Desa Tamantirto sejak tahun 2002 sampaidengan 2012 tidak pernah membuat Laporan PenyelenggaraanPemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD

Ekonomi No: QQ808120 Tanggal 05 Mei 2011 , di manapendapatan tersebut tidak dicatatkan dalam Buku Kas Umum (BKU)Desa Tamantirto maupun dimasukkan atau disetorkan ke kas DesaTamantirto sebagai pendapatan desa, uang tersebut digunakan olehterdakwa SUYATMAN, BA Bin WITO WIYONO.Bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai Kepala desa/LurahTerdakwa SUYATMAN, BA Bin WITO WIYONOdalam kurun waktu tahun2002 sampai dengan 2012 tidak pernah membuat laporan PenyelenggaraanPemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD

pendapatan desa, uang tersebutdigunakan oleh terdakwa SUYATMAN, BA Bin WITO WIYONO sebesarRp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) serta Terdakwa memberikan kepada Saudara NOER SADAT (mantan lurah Desa Tamantirto) sebesarRp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai Kepala desa/LurahTerdakwa SUYATMAN, BA Bin WITO WIYONO dalam kurun waktu tahun2002 sampai dengan 2012 tidak pernah membuat laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD

Tanah Kas Desa sebesar Rp. 87.223.779,00> Sumbangan dari pihak ketiga sebesar Rp. 50.000.000,00eee ee eee ee eee oe oe oe ee +Jumlah : Rp. 189.725.854,00(seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapanratus lima puluh empat rupiah).Menimbang bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai Kepaladesa/Lurah Terdakwa SUYATMAN, BA Bin WITO WIYONO dalam kurun waktutahun 2002 sampai dengan 2012 tidak pernah membuat laporanPenyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD

Tanah Kas Desa sebesar Rp. 87.223,000,00> Sumbangan dari pihak ketiga sebesar Rp. 50.000.000,00eee ee eee ee eee oe oe oe ee +Jumlah : Rp. 189.725.854,00(seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapanratus lima puluh empat rupiah);Menimbang bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai Kepaladesa/Lurah Terdakwa SUYATMAN, BA Bin WITO WIYONO dalam kurun waktutahun 2002 sampai dengan 2012 tidak pernah membuat laporanPenyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD

dalam PetikanKeputusan Tergugat Nomor 821.12/01/BKD.KAB.KPG/2015, tanggal 15ELI IMAIT, IIL p nnn nnn rnBahwa dalam menjalankan wewenang, fungsi, tugas pokok, hak dankewajiban sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKabupaten Kupang, Penggugat belum pernah melanggar disiplin PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010, bahkan senantiasa menunjukkan kinerja yang positifsebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (LPPD

Rycudu Kotabuni 120327 untuk periode yang berakhir 31Desember 2009:1 (satu) bundel laporan LPPD LKPJ & SUPLEMENT II RSD MayjendHM. Rycudu Tahun 2009;Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 2206 K/PID.SUS/201739. 1 (satu) lembar Potongan Cek Bank BRI No. CEM654476 tanggal 19Januari 2010;40. 1 (Satu) fotocopy lembar Surat Kuasa Bainuddin Hendry, S.Sos., MH.

Rycudu Kotabuni 120327 untuk periode yang berakhir 31Desember 2009:1 (satu) bundel laporan LPPD LKPJ & SUPLEMENT II RSD MayjendHM. Rycudu Tahun 2009;1 (satu) lembar Potongan Cek Bank BRI No. CEM654476 tanggal 19Januari 2010;1 (Satu) fotocopy lembar Surat Kuasa Bainuddin Hendry, S.Sos., MH.

Rycudu Kotabuni 120327 untuk periode yang berakhir 31Desember 2009:38) 1 (satu) bundel laporan LPPD LKPJ & SUPLEMENT II RSD MayjendHM. Rycudu Tahun 2009;39) 1 (satu) lembar Potongan Cek Bank BRI No. CEM654476 tanggal 19Januari 2010;40) 1 (satu) fotocopy lembar Surat Kuasa Bainuddin Hendry, S.Sos., MH.

1 (satu) bundle Asli kegiatan penyusunan Dokumen LKPPD dan LPPD tahun 2018 di Desa Cimacan TA. 2018.
1 (satu) bundle Asli Laporan kegiatan Operasional BPD tahun 2018 di Desa Cimacan TA. 2018.
1 (satu) bundle Asli Laporan kegiatan Penerimaan Honorarioum PTPKD tahun 2018 di desa Cimacan TA. 2018.
1 (satu) bundle Asli Laporan kegiatan Oprasional Kantor Desa tahun 2018 di desa Cimacan TA. 2018.

Tetap dan Tunjangan 431,040,000.002 Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah 60,149,800.003 Kegiatan Operasional BPD 3,000,000.004 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 17,400,000.005 Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa 12,777,500.006 Kegiatan Penyusunan Dokumen APBDesa 12,022,500.007 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan APBDesa 12,017,500.008 Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan 6,526,000.00Pertanggungjawaban APBDesa9 Kegiatan Penyusunan Dokumen LKPPD dan LPPD

Penghasilan Tetap dan Tunjangan 330.240.000,002 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 14.040.000,003 Kegiatan Operasional BPD 3.000.000,004 Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah 17.400.000,00Desa5 Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 12.777.500,00Pemerintah Desa6 Kegiatan Penyusunan Dokumen APBDesa 12.022.500,007 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan APBDesa 12.017.500,008 Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan 6.526.000,00Pertanggungjawaban APBDesa9 Kegiatan Penyusunan Dokumen LKPPD dan LPPD

Penghasilan Tetap dan Tunjangan 330.240.000,002 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 14.040.000,003 Kegiatan Operasional BPD 3.000.000,004 Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa 17.400.000,005 Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 12.777.500,00Desa6 Kegiatan Penyusunan Dokumen APBDesa 12.022.500,007 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan APBDesa 12.017.500,008 Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan 6.526.000,00Pertanggungjawaban APBDesa9 Kegiatan Penyusunan Dokumen LKPPD dan LPPD