LADINGAN VICTOR SIANIPAR, M KDi persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagi berikut:e Bahwa saksi menjabat sebagai direktur Rumah sakit Umum Tarutung sejaktanggal 10 Desember 2013 sebelumnya saksi sebagai dokter umum dan ketuakomite administrasi dan manegemen rumah saksit unum swadana tarutung;e Bahwa standar pelayanan di rumah sakit adalah Pasien datang melapor ketempat porter atau pendaftaran rawat jaln kemudian petugas porter akanmemberikan kartu berobat serta kartu status

Anwar AS para Penggugat terjadiperubahan susunan Manegemen perusahaan, oleh para Penggugatmemberitahukan kepada Tergugat I/Bank mandiri (persero) TBK CabangHalaman 3 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT BNABanda Aceh, dan menurut perjanjian kredit dan menurut undangundang,Tergugat wajib dan harus melakukan penutupan kredit dari siter tanggungyang meninggal dunia dalam masa kredit dan memberitahu kan kepadapihak ansuransi sebagai lembaga penjamin debitur yang ditunjuk olehTergugat sesuai dengan prosedur perbankan

(ii) Tergugat dapatmengakhiri Perjanjian Manajemen itu secara sepihak karena cidera janji(wanprestasi) tersebut.Halaman 45 dari 47 halaman putusan No.700/Pdt.G/2017/PN.Jkt.SelMenibang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang mengakhinPerjanjian Manegemen secara sepiihak, menurut Majelis bukanlah perbuatancidera janji (wanprestasi) dan dengan tidak terbuktinya Tergugat telah ciderajanji (wanprestasi), maka tuntutan ganti kerugian materil maupun ganti kerugianimmateril dari Penggugattidaklah

diatasnya lagi adalah sdra YEDI dan sSajamenempati jabatan di bagian Land menegemend(Administrasi pertahanan) setahun yang lalu sampai sekarangdan atasan saksi di bagian tersebut adalah MUHAMMADHABIBIE.Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut.Bahwa pada saat penyerahan lahan atas nama SRIYO GODHI,SUNARYO,ANANG PRIBADI saksi juga menyaksikanpenyerahan dana tersebut.Bahwa yang menyaksikan dari perusahaan penyerahan sewauang lahan tersebut adalah saksi sendiri dan sdraMUHAMMAD HABIBI (bagian Land Manegemen

diatasnya lagi adalah sdra YEDI dan sSajamenempati jabatan di bagian Land menegemend(Administrasi pertahanan) setahun yang lalu sampai sekarangdan atasan saksi di bagian tersebut adalah MUHAMMADHABIBIE.Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut.Bahwa pada saat penyerahan lahan atas nama SRIYO GODHI,SUNARYO,ANANG PRIBADI saksi juga menyaksikanpenyerahan dana tersebut.Bahwa yang menyaksikan dari perusahaan penyerahan sewauang lahan tersebut adalah saksi sendiri dan sdraMUHAMMAD HABIBI (bagian Land Manegemen

Dani bin Teuku M.Tayip, yang keterangannya dipenyidik dibacakan dipersidangan, tidak melihat langsung dugaanpelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya mengetahuihal tersebut dari petugas OK/Ruang operasi dan atas pengakuan dari SetiaRamadhan bin Muzakkir sendiri;Bahwa saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Penasihat HukumTerdakwa yang bernama Syafruddin bin Muhammad mengetahui dugaanpelecehan seksual satu hari setelah kejadian, karena saksi dipanggildan diberitahukan oleh Manegemen

Bahwa untuk pelaksanaan Merger kemudian ditetapbkan Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan ManegemenPerusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2009 tentang Perubahanatas Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 42 tahun 2009 tentang PedomanPelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manegemen Perusahaan Daerah Badan KreditKecamatan di Propinsi Jawa Tengah

Wonogiri.Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Merger dan pengelolaan Manegemen Perusahaan Daerah BadanKredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah maka kepemilikan modal Dasar PD BKK dibagidengan perbandingan sebagai berikut :a.Daerah sebesar 51 % (Lima Puluh Satu Persen)b.Kabupaten / Kota sebesar Rp. 49 % (Empat Puluh Sembilan Persen)Bahwa pada awal kepemilikan Saham / Modal Dasar PD BKK Eromoko KabupatenWonogiri hasil Merger ditempatkan sejumlah

Propinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakanMerger, Akuasisi dan Konsolidasi.Bahwa untuk pelaksanaan Merger kemudian ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan ManegemenPerusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2009 tentang Perubahanatas Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 42 tahun 2009 tentang PedomanPelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manegemen

Wonogiri.ar wnHalaman 31 dari 178 Putusan No. 12/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgBahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Merger dan pengelolaan Manegemen Perusahaan Daerah BadanKredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah maka kepemilikan modal Dasar PD BKK dibagidengan perbandingan sebagai berikut :a.Daerah sebesar 51 % (Lima Puluh Satu Persen)b.Kabupaten / Kota sebesar Rp. 49 % (Empat Puluh Sembilan Persen).Bahwa pada awal kepemilikan Saham / Modal Dasar

Caritas Energi Indonesia dengan unityang baru, sehingga membutuhkan DP yang besar untuk alat tersebut,kemudian Terdakwa juga menyampaikan dan meminta agar pembayarantahap kedua jumlahnya diperbesar untuk DP alat yang baru, selanjutnya ataspermintaan tersebut maka saksi menyampaikan ke Manegemen P.T.

Selain itu. juga paraTERBANDING/Para Tergugat Konvensi mulai tidak melaksanakanpembayaran tagihantagihan pada bulan Oktober 2015 yang seharusnyapara TERBANDING/Para Tergugat Konpensi bayarkan pada saat masihmelakukan pengelolaan manegemen Rumah Sakit Titian Bunda sesuaidengan bukti tertanda P4 dan P5 (akan dibahas lebih lanjut pada poin 3),kedua hal tersebutlah jugalah yang membuat PEMBANDING/PenggugatKonvensi mengambil keputusan untuk mengirimkan surat himbauan sampai3 (tiga) kali kepada Para TERBANDING

menyatakan tidak keberatan;6.Saksi AGUS WIDODO, dibawah sumpah menerangkanBahwa saksi pernah bekerja di PLN Pamekasan sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2007 yang ditugassebagai Asisten Manager Distribusi yang melaksanakanpekerjaan sebelum pengoperasian tegangan atausebelum dialirik listrik;Bahwa PLN sendiri pernah mengadakan pembangunanperluasan jaringan listrik akan tetapi didalam3637pelaksanaan tidak diserahkan kepada pihak ketiga dandidalam pelaksanaannya dengan cara lelang yangdibentuk oleh Tim Manegemen

Bahwa untuk pelaksanaan Merger kemudian ditetapkan PeraturanGubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang PedomanPelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manegemen Perusahaan DaerahBadan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2009tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 42tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan PengelolaanManegemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di PropinsiJawa Tengah.

PerusahaanDaerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKk) di Propinsi Jawa Tengah.Bahwa dalam rangka penyehatan Perusahaan Daerah Badan KreditKecamatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Propinsi JawaTengah Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Badan KreditKecamatan di Propinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan Merger, Akuasisidan Konsolidasi.Bahwa untuk pelaksanaan Merger kemudian ditetapbkan Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Mergerdan Pengelolaan Manegemen

Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatandi Propinsi Jawa Tengah yang kemudian di rubah dengan Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 99 tahun 2009 tentang Perubahan atas PeraturanGubernur Jawa Tengah nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman PelaksanaanMerger dan Pengelolaan Manegemen Perusahaan Daerah Badan KreditKecamatan di Propinsi Jawa Tengah.Bahwa untuk Kabupaten Wonogiri telah dilakukan pelaksanaan merger bagi10 (sepuluh) PD.BKK sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 539/88/2009 tentang

Perkara tersebut oleh Tergugat telah dilakukansesuai dengan Prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP maupunPeraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manegemen PenyidikanTindak Pidana sehingga semua dalildalil Penggugat terkesan berulangulang dan berputarputar, oleh karenanya gugatan tersebut yang menurutPenggugat merupakan Perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad)haruslah ditolak;bahwa perlu Tergugat I, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II menegaskankembali bahwa perkara pidana sebagaimana

Bahwa yang menjadi korban penggelapan uang parkir di Sun CitySidoarjo tersebut adalah PT Centre Park Citra Corpora yang beralamatdi kantor Pusat Jalan Biak Raya Nomo 48 DE Jakarta Pusat (0216329191 Bahwa hal tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2016 s/d Oktober2016 yang mengakibatkan PT Centre Park Corpora mengalami kerugianRp. 1.024.157.000,(satu milyar dua puluh empat juta seratus lima puluhtujuhribu rupiah); Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari PihakPerusahaan ataupun Manegemen

Bahwa yang menjadi korban penggelapan uang parkir di Sun CitySidoarjo tersebut adalah PT Centre Park Citra Corpora yang beralamatdi kantor Pusat Jalan Biak Raya Nomo 48 DE Jakarta Pusat (0216329191 Bahwa hal tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2016 s/d Oktober2016 yang mengakibatkan PT Centre Park Corpora mengalami kerugianRp. 1.024.157.000,(satu milyar dua puluh empat juta seratus lima puluhtujuhribu rupiah); Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari PihakPerusahaan ataupun Manegemen

Bahwa yang menjadi korban penggelapan uang parkir di Sun CitySidoarjo tersebut adalah PT Centre Park Citra Corpora yang beralamat dikantor Pusat Jalan Biak Raya Nomo 48 DE Jakarta Pusat (0216329191Bahwa hal tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2016 s/d Oktober 2016yang mengakibatkan PT Centre Park Corpora mengalami kerugian Rp.1.024.157.000,(satu milyar dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuhribu rupiah);Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari PihakPerusahaan ataupun Manegemen

TMM adalah satu manegemen,karena apabila ada pertemuan atau rapat antar maneger, kami bertukar cerita dankalau ada rapat PT. SWA dan PT.

Bupati dan jugaDPRD karena kewenangan terakhir ada pada DPRD untuk membuat peraturandaerah (PERDA);Bahwa Erwin Syahriza bertindak sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerahmaka tanggung jawab penyelengggaraan managemen perusahaan ada padaErwin Syahriza lalu kemudian akhir pertanggungjawaban kepala daerahkemudian Erwin Syahriza menyelengggarakan managemen perusahaan harussesuai dengan koridor peraturan daerah ;Bahwa Bupati tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban urusan managemenperusahaan Ketika manegemen

Bahwa dana BOS yang diterima oleh SDN 1 Petak Batuah pada bulanJanuari sampai dengan Maret 2008 sebesar Rp. 9.398.000, dan bulanApril sampai dengan bulan Juni 2008 sebesar Rp. 9.398.000,;Bahwa pada waktu itu TIM belum sempat melaksanakan evaluasi danmonitoring pada SDN 1 Petak Batuah, karena keterbatasan waktu;Halaman 62 dari 103 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2016/PN Plk Bahwa sepengetahuan saksi, penyaluran dana BOS berdasarkan/sesuaidengan jumlah siswa yang diajukan oleh kepala sekolah; Bahwa TIM manegemen

Tidak sesuai prosedur SPAP karena tidak membuat Surat Perikatanyang berisi antara lain siapa yang memberikan penugasan, apa tujuanpemeriksaan, Tanggung jawab manegemen, Tanggung jawab Auditor,Prosedur apa yang disepakati, biaya penugasan dan jangka waktupenyelesaian yang harus dilaksanakan serta tidak adanya ClientRepresentation Letter (Surat Reprentasi klien) yang sesuai denganstandar Pekerjaan Lapangan harus ada.4.

Hasil akhirseharusnya dikurangi julah Rp. 927.026.250, dan sisanya Rp.1.742.777.400, Rp.927.026.250 = Rp. 815.751.000, merupakanhalaman 189 dari 302 Putusan No.139/Pid Sus/2016/PN Wngsaldo pinjaman yang belum lunas tapi oleh manegemen ditatat lunasdalam rangka memperbaiki NPL, salah satunya milik Sdri. YUDANTI ,kredit :1. Rp. 550.000.000, dengan jaminan Sertifikat Tanah.2. Rp. 150.000.000, dengan jaminan Sertifikat Tanah, kedua jaminantanah dinilai Rp.763.250.000,3.

ADBUL MANAN.Bahwa benar Saksi sebagai Kasi Pontren pada tahun 2008 periode Januari Pebruari tugasnya adalah sebagai anggota tim manegemen BOS yaituseksi monev ( monitoring dan evaluasi ) yang bertugas mengevaluasitentang penyelenggaraan pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun pada tahun2008.Bahwa benar yang menjadi seksi data/ verifikasi pada saat saksi menjabatsebagai kasie PK Pontren periode Januar Pebruari tahun 2008 adalahsuadara ABDUL MANAN dibantu oleh Pak Jawas (Kelompok kerjapengawas) yaitu saudara