• Endra Mayendra yang dihadirkan PenuntutUmum menjelaskan HPS diambil dari RAB tidak masalah karena samasamadikalikan dengan volume. Setelah diumumkan pelelangan di LPSE terdakwaFranchisca Anggela selaku Direktur PT.

• ENDRA MAYENDRA, M.SiBahwa untuk memperoleh keuntungan dan mencairkan seluruhanggaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat PerjanjianPemborongan maka terdakwa MOCH ARIESWAN membuat suratkemajuan pekerjaan yang isinya solaholan pekerjaan yang diadakantelah sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : SP15/523/DKPBTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan bobot 100 % yang diajukankepada IR. HENDRI SUHENDRI melalui Berita Acara KemajuanPekerjaan No.

  Endra Mayendra, M.SiBahwa untuk memperoleh keuntungan dan mencairkan seluruhanggaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat PerjanjianPemborongan maka terdakwa MOCH ARIESWAN membuat suratkemajuan pekerjaan yang isinya solaholah pekerjaan yang diadakantelan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : SP15/523/DKPBTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan bobot 100 % yang diajukankepada IR. HENDRI SUHENDRI melalui Berita Acara KemajuanPekerjaan No.

• saksi, karena rumah saksi mengalami kerusakan, karena adanya keretakan di dinding rumah ;Bahwa saksi tahu, rumah saksi selain mengalami keretakan, juga ada bagian plafon yang retak ;Bahwa setahu saksi, tanah pondasi rumah saksi dan Termohon Keberatan adalah tanah timbunan ;Bahwa saksi ada melakukan perbaikan terhadap kerusakan rumah yang saksi alami ; Bahwa setahu saksi, perbaikan oleh Pemohon Keberatan selaku developer baru dilakukan setelah ada komplain dari konsumen ;Keterangan Ahli : Ir.ENDRA MAYENDRA

• Hena Mada Wida melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk paket KegiatanPengadaan Solar Cell System Universitas Bangka Belitung yang menurutahli LKPP Endra Mayendra dilakukan pada Internet Protocol AddresJaringan Internet yang sama yaitu 202.150.89.182 dengan lokasi Jakarta;Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 karena merasa yakin akanmemenangkan tender walaupun kontrak belum di tanda tanganiselanjutnya terdakwa Franchisca Anggela segera melakukan pemesananawal

• ENDRA MAYENDRA, M.Si CFrA Ahli dibidang pengadaanBarang dan Jasa dari LKPP.Drs. ZULHERI,Ak,CA,CErA Ahli dibidang akutansi dan auditingBPKP.Prof. Dr. IR. H. SUGENG WIYONO,MMT, Ahli teknik SipilUniversitas Islam Riau. 5.

  ENDRA MAYENDRA,M.Si,CFrA. (Ahli dalam Pengadaan Barang dan jasa pemerintah),diberi tanda T19;Foto copy Berita Acara pemeriksaan Ahli an. Drs. ZULHERI,Ak,CFrA (ahli Akutansi dan Auditing BPKP), diberi tanda T20;Foto copy Berita Acara pemeriksaan Ahli an. Prof. Dr. Ir. H. SUGENGWIYONO,MMT.

• SR4248/PW28/5/2014, tanggal 12 November2014 yang pada pokoknya menyatakan ditemukan adanya kerugiannegara sebesar Rp. 147.908.306,39 (seratus empat puluh tujuh jutasembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam koma tiga puluh sembilanrupiah);ENDRA MAYENDRA;Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa;Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan konsiruksi di lapanganberdasarkan surat permintaan dari Kepala Cabang Kejaksaan NegeriTanjung Balai Karimun di Moro;Bahwa proses ahli melakukan pemeriksaan konstruksi di lapangan

  Endra Mayendra , Msi dari Lembaga PembangunanJasa Konstruksi (LPJK) telah dua kali melakukan pemeriksaan dan perhitunganatas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKIFLI Bin LUKMAN;Pemeriksaan tersebut dilakukan bersamasama dengan Terdakwa ZULKIFLIBin LUKMAN, PPK ( Doddy Suzandi, ST.MM ), PPTK ( Indra Gunawan,ST),perwakilan dari Konsultan Pengawas (bagian Inspektorat), perwakilan dariPanitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Penyidik;Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2014 laporan hasil pemeriksaan

  Endra Mayendra, M.Si dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK) atas hasil pekerjaan pembangunan solar water pump yang dilakukanoleh Terdakwa, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan audit dalam rangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pembangunan SolarWater Pump Dusun Buluh Patah Kecamatan Moro pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2013 yang hasilnya tertuangdalam Laporan Hasil Audit No.

  Endra Mayendra, Msi, yang menerangkan sebagai berikut;Bahwa, pada tanggal 13 September 2014 atas dasar surat permintaandari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Ahli telah 2(dua)kali bersamasama dengan Terdakwa ZULKIFLI Bin LUKMAN, Saksi DoddySuzandi, ST.MM selaku PPK, Saksi Indra Gunawan, ST selaku PPTK, dan pihakKonsultan Pengawas melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pekerjaanpembangunan Solar Water Pump yang dilakukan oleh Terdakwa selakuKontraktor Pelaksana;Bahwa, hasil

  Endra Mayendra ,Msi dari Lembaga Pembangunan Jasa Konstruksi (LPJK) menerangkan bahwa,atas surat permintaan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun diMoro No.

• KARYA INDRA BAGUS JAYA diwakili direktur utama MAYENDRA PUJI PANGESTU
  Tergugat:
  1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN BIDANG BINA MARGA KABUPATEN PONOROGO
  2.KELOMPOK KERJA (POKJA 27) bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB.PONOROGO
  3.KELOMPOK KERJA (POKJA 28) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (BPBJ) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB. PONOROGO

  ., M.Kn. selaku DirekturUtama MAYENDRA PUJI PANGESTU.

  ,kedudukan hukum di Jalan Merapi No. 53 RT. 004Rw. 002 Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret,Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;Nama : MAYENDRA PUJI PANGESTU ;Kewarganegaraan: Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Merapi No. 53 RT. 004Rw. 002 Desa Sukorejo,Kecamatan Loceret, KabupatenNganjuk, Jawa Timur;Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa ;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATIl ;Semuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 11 November 2020, dalam hal ini memberikuasa kepada : AGUS SUBYANTORO, SH.; SUMARDHAN

  Perkara No. : 193/G/2020/PTUN.SBYPenggugat II/PII,3) MAYENDRA PUJI PANGESTU, Direktur Utama PT. Karya Indra BagusJaya, selaku Penggugat III/PIII.Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sebagai Obyek Yang DisengketakanObyek Gugatan dalam Gugatan ini adalah,1) Surat Permohonan Penghentian Tender Kepala Dinas PekerjaanUmum Perumahan dan Pemukiman Kab. Ponorogo, selaku PenggunaAnggaran (PA), No. 050/2187/405.14/ 2020, tanggal 5 Nopember2020, kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kab.

• ., merasa cukup dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli untukdimintai pendapat berdasar keahliannya sebagai berikut (1) Ketut Arsa, (2) Ir.Endra Mayendra, Msi. CfrA dan (3) Heri Kastomo yang pada pokoknyamemberikan pendapat berdasar keahlian masingmasing sebagai berikut;1.

  Endra Mayendra, Msi.

  Pasal 185 KUHAP).Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pendapat 3(tiga) orang ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu) (1) Ketut Arsa,Auditor BPKP Propinsi Kalimantan Barat, (2) Hendra Mayendra dan (3) HeriKastomo.

  Bahwa kedua ahli (I Ketut Arsa, Auditor BPKP Propinsi KalimantanBarat dan Hendra Mayendra) hadir di persidangan yang memberikanketerangan/pendapat dibawah sumpahj/janji dan Ahli Heri Kastomo telahdibacakan Berita Acara Pemeriksaan tentang pendapatnya didepan persidangan,sehingga dengan demikian keterangan/pendapat kedua ahli ini mempunyai nilaipembuktian sebagai alat bukti keterangan ahli (vide Pasal 1 angka 28 KUHAP Jo.Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP).Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lain

  Endra Mayendra, MSi,CfrA., dihubungkandengan Pedoman Tehnis Pembangunan dalam hal susunan kepanitiaanpembangunan unit sekolah baru (USB) Tahun 2016, terdapat syaratsyarat khususyang harus diperhatikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sebelummenetapkan susunan kepanitiaan, aquo syarat ketua Panitia adalah secara tehnismempunyai kemampuan dalam bidang pembangunan phisik, namun demikianterdakwa Drs.

• ENDRA MAYENDRA ,MSi:Bahwa yang dimaksud dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalahlazim disebut sebagai term pf reference (TOR) yang merupakandokumen untuk menginformasikan gambaran umum, penjelasankegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan tugasdan fungsi suatu kelembagaan atau kementerian.

  Endra Mayendra, M.Simaupun dihubungkan pula dengan saksisaksi yang merupakan ketua, sekretaris dananggota Pokja Pengadaan, bahwa methode seleksi umum yang dilakukan dalampengadaan jasa dan konsultasi dalam perkara ini berpedoman pada ketentuan Pasal 49ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah, yaitu menggunakan metode evaluasi berdasarkan kualitas danbiaya.

  Endra Mayendra, M.Si dan Venni Meitaria Detiawati,S.P, M.Eng, yang menyatakan bahwa dokumen yang disusun tidak sesuai denganminimal personil sebagaimana disyaratkan di dalam KAK mengakibatkan dokumentersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Negara.

  Endra Mayendra, M.Si dan Venni MeitariaDetiawati, S.P, M.Eng yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang sangatsiginifikan antara dokumen yang dikerjakan dan dianalisa oleh 12 orang tenaga Ahlidengan dokumen yang disusun dan dianalisa hanya oleh seorang ahli saja.

  Endra Mayendra, M.Si dan Venni MeitariaDetiawati, SP, M.Eng tersebut, out put atau keluaran dari hasil olah pikir paraprofessional sebubungan dengan pengembangan pariwisata di daerah KabupatenAnambas yang diwujudkan dalam bentuk hasil Laporan Pendahuluan, Laporan Antara,Draft Laporan Akhir dan Executive Summary tersebut tidak dapat digunakan sebagaibahan untuk pengembangan kegiatan pariwisata di Kabupaten Anambas di masa depan.Karenanya apa yang seharusnya diperoleh Negara dari pengadaan jasa dan

• ENDRA MAYENDRA ,MSi:Bahwa yang dimaksdu dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalahlazim disebut sebagai term of reference (TOR) yang merupakandokumen untuk menginformasikan gambaran umum, penjelasankegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan tugasdan fungsi suatu kelembagaan atau kementerian. KAK ini berfungsiHal 107 dari 175 Putusan.

  Endra Mayendra, M.Simaupun dihubungkan pula dengan saksisaksi yang merupakan ketua, sekretaris dananggota Pokja Pengadaan, bahwa methode seleksi umum yang dilakukan dalampengadaan jasa dan konsultasi dalam perkara ini berpedoman pada ketentuan Pasal 49ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah, yaitu menggunakan metode evaluasi berdasarkan kualitas danbiaya.

  Endra Mayendra, M.Si dan Venni Meitaria Detiawati,S.P, M.Eng, yang menyatakan bahwa dokumen yang disusun tidak sesuai denganminimal personil sebagaimana disyaratkan di dalam KAK mengakibatkan dokumentersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Negara.

  Endra Mayendra, M.Si dan Venni MeitariaDetiawati, S.P, M.Eng yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang sangatsiginifikan antara dokumen yang dikerjakan dan dianalisa oleh 12 orang tenaga Ahlidengan dokumen yang disusun dan dianalisa hanya oleh seorang ahli saja.

  Endra Mayendra,M.Si dan Venni MeitariaDetiawati, SP, M.Eng tersebut, out put atau keluaran dari hasil olah pikir paraprofessional sebubungan dengan pengembangan pariwisata di daerah KabupatenAnambas yang diwujudkan dalam bentuk hasil Laporan Pendahuluan, Laporan Antara,Draft Laporan Akhir dan Executive Summary tersebut tidak dapat digunakan sebagaibahan untuk pengembangan kegiatan pariwisata di Kabupaten Anambas di masa depan.Dengan demikian, apa yang seharusnya diperoleh Negara dari pengadaan jasa

• Endra Mayendra,M.Si., dan Venni Meitaria Detiawati, SP MEng., yang telahdidengar dalam perkara ini berpendapat bahwa sifat dani kerugianNegara adalah total loss;c. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yangnyata karena Judex Facti Tingkat Pertama yangmempertimbangkan adanya kerugian Negara berdasarkanpendapat Ir.

  Endra Mayendra, M.Si., dan Venni Meitaria Detiawati,SP., M.Eng., yang keduanya adalah Sarjana Pertanian yangbukan berkapasitas sebagai ahli dan keterangan tersebut bukanmerupakan hasil audit. Keterangan tidak sesual dengan maksudPasal 1 angka 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara. Kerugian Negara itu harus pasti dannyata. Keterangan Ir. Endra Mayendra, M.Si., dan Venni MeitariaDetiawati, SP, M.Eng., ini tidak sejalan dengan pendapat dariHal. 88 dari 102 hal.

• lingkungan intern yakni PPTK,PA,PPK,Pejabat Pengadaan, rapat ini sering tapi tidak secara resmi; Bahwa kalau saksi lihat di BLH dalam pelaksanaan proyek, tidak ada uangmuka yang dibebankan kepada penyedia, karena bisa dibayarkanbelakangan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang Ahli, yaitu ;Halaman 78 dari 154 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2016/PN PlkIr.ENDRA MAYENDRA

  Hal ini jugasesuai dengan pendapat ahli Ir.Endra Mayendra,Msi,cfRa., kontrakLumpsum tidak diperkenankan pekerjaan tambah kurang, namun dalamkasus ini, ternyata spesifikasi barang yang diadakan sudah tidakdiproduksi lagi (d/scountenue), maka menurut ahli ada alasan pemaafsehingga biasa diadakan adendum, dengan syarat;a. apakah barang itu dibutuhkan pada saat itu, harus ada;b. harus ada surat dari pabrikan yang menyatakan bahwa barang itusudah tidak diproduksi lagi (discountenue);c. apakah barang itu

  Hal ini juga sesuai denganpendapat ahli Ir.Endra Mayendra,Msi,cfRa., kontrak Lumpsum tidakdiperkenankan pekerjaan tambah kurang, namun dalam kasus ini, ternyataspesifikasi barang yang diadakan sudah tidak diproduksi lagi (discountenue),maka menurut ahli ada alasan pemaaf sehingga biasa diadakan adendum,dengan syarat;a. apakah barang itu dibutuhkan pada saat itu, harus ada;b. harus ada surat dari pabrikan yang menyatakan bahwa barang itu sudah tidakdiproduksi lagi (discountenue);c. apakah barang itu

  keahlian meraka; Keahlian mereka sama sekali tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barangdimaksud dalam perkara ini dan mereka tidak termasuk dalam penilaiankualifikasi untuk kegiatan pengadaan dalam perkara ini; Keahlian yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang ini adalah tenagaahli dari distributor dan tenaga ahli dimaksud telah disiapkan oleh DistributorPT.Indo Tehkno Plus yang dinyatakan dalam surat pernyataan No.027/SPTA/ITP/V/2011 tanggal 30 Mei 2011; Keterangan dari saksi ahli Ir.Endra Mayendra

  Hal ini juga sesuai denganHalaman 129 dari 154 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2016/PN Plkpendapat ahli Ir.Endra Mayendra,Msi.

• Dengan demikian Negaratelah mengalami kerugian sebesar Rp.1.006.667.200,(Satu milyar enamjuta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Pandapaotan Malau,SE, CFRA dan Endra Mayendra, M.Si, kerugian Negara tersebut dapatterjadi dikarenakan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS yang disusun olehTerdakwa Denny Remiefan, S.Kep selaku PPTK dan ditandatangani olehSaksi dr.

  Menurut AhliEndra Mayendra, M.Si, bahwa penyusunan HPS wajib dilakukanberdasarkan keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan sertadalam perhitungannya harus mempertimbangkan keuntungan atauHal 134 dari 165 Putusan No. 3/Pid.SusTPK/2016/PN. Tpgoverheaddari penyedia barang yang dianggap wajar yaitu sebesar 15%.Acuan penyusunan HPS tersebut diatur dalam Pasal 66 ayat (7) PerpresNomor 54 Tahun 2010.

  Berdasarkan keterangan AbhliEndra Mayendra, M.Si menyatakan tidak terlihat ada kompetensi dalamprosedur lelang tersebut;Menimbang, bahwamenurut Ahli, ketiadaan kompetensi dalamprosedur lelang tersebut terjadi dikarenakan penawaran harga yangdilakukan oleh 4(empat) peserta lelang yaitu PT.Mitra Bina Medika, PT BinaHal 135 dari 165 Putusan No. 3/Pid.SusTPK/2016/PN.

  Menurut keterangan AhliPandapotan Malau, SE, CFRA dan Endra Mayendra, M.Si, bahwa HPS telahdisusun oleh Terdakwa dengan tidak memperhitungkan adanya potonganharga dari para distributor barang Alkes yang mungkin akan diberikankepada rekanan pemenang lelang sekitar 40%50% dari harga penawarandan spesifikasi barang disusun dengan mencantumkan nama merek tertentu;Menimbang, bahwa dari fakta didapati bahwa dalam melakukanpenyusunan spesifikasi barang tersebut, Terdakwa melakukannya hanyaberdasarkan contoh

• Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.16.17.18.19.20.2c22.23.24.25.Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Sunarta, Ak,C.A tanggal 16Nopember 2017, bermaterai cukup diberi tanda T16; Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr.Erdianto, SH,M.Hum tanggal 29 Maret 2018, bermaterai cukup diberi tanda T17;Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ir.Endra Mayendra, M.Si, CFrAtanggal 28 Nopember 2017, bermaterai cukup diberi tanda T18;Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/3/l/2018/Reskrim tanggal31

• ENDRA MAYENDRA, M.SiBahwa untuk memperoleh keuntungan dan mencairkan seluruhanggaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat PerjanjianPemborongan maka terdakwa MOCH ARIESWAN membuat suratkemajuan pekerjaan yang isinya solaholah pekerjaan yang diadakantelah sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : SP15/523/DKPBTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan bobot 100 % yang diajukankepada IR. HENDRI SUHENDRI melalui Berita Acara KemajuanPekerjaan No.

  Endra Mayendra, M.SiBahwa untuk memperoleh keuntungan dan mencairkan seluruhanggaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat PerjanjianPemborongan maka terdakwa MOCH ARIESWAN membuat suratkemajuan pekerjaan yang isinya solaholah pekerjaan yang diadakantelah sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : SP15/523/DKPBTN/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 dengan bobot 100 % yang diajukankepada IR. HENDRI SUHENDRI melalui Berita Acara KemajuanPekerjaan No.

  ENDRA MAYENDRA, M.Si:e Bahwa saksi memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengankonstruksi bangunan, arsitektur, sipil dan tata lingkungan serta konstruksipembangunan kapal;e Bahwa saksi menjadi Ketua Lembaka Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK) Kepulauan Riau sejak tahun 2011 hingga saat ini dan saksi jugapernah mendapatkan berbagai pembekalan dan pelatihan di bidangkonstruksi seperti:1) Pembekalan ahli jalan dari HPuJl;) Pembekalan ahli manajemen proyek dari IAMPI;) Pembekalan ahli drainase

  Padahal, menurut Ahli Endra Mayendra, M.Si, jika pembuatan kapalsesuai dengan spesifikasi menggunakan jenis kayu kuat kelas dan Il, makausia layanan kapal dapat maksimal mencapai 10 hingga 15 tahun;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan inisiatifTerdakwa yang telah sukarela menitipbkan uang sebesar Rp.200.000.000,(Duaratus juta rupiah) pada Penuntut Umum yang dilakukan pada tanggal 13 Januari2016.

Dikembalikan kepada saksi Berizki Mayendra

• 1 (satu) buah kapak dengan panjang gagang sepanjang 30 cm,
• 1 (satu) helai Baju kaos bergaris putih biru.
• 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam
• 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Senter warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

• Susanti, Herlina, Hartati) dan 3 (tiga)lakilaki (Robert Mayendra, Alhamri Syahputra dan Yudi Syahputra), 4(empat) orang sudah berkeluarga, dan 2 (dua) orang dibawahPengawasan Penggugat (Alhamri Syahputra, dan Hartati), dan 2 (dua)orang, Yudi Syahputra dan Herlina dibawah pengawasan Tergugat ;Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sebagai suamiistri, Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.161/Pdt.G/2000/PA.Pbr tanggal 1 Maret 2001, putusan tersebut telahberkekuatan Hukum

• yang harusdibayar Panitia, dimana sesuai RAB biaya Konsultan sebesar Rp.109.147.000,,00 (Sseratus sembilan juta seratus empat puluh tujuhribu rupiah) tetapi karena uang tahap II 30% sudah dirampas,Panitia tidak bisa lagi melunasinya.Atas berita acara saksi Maerad yang dibacakan sebagaimana tersebut,terdakwa Helmi bin M.Yusuf merasa cukup dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli untukdimintai pendapat berdasar keahliannya sebagai berikut (1) Ketut Arse, (2) Ir.Endra Mayendra

  Endra Mayendra, MSi.CfrA., dibawah sumpah/janji, sebagai berikut :Bahwa ahli pernah diminta oleh Penyidik memberikan pendapat berdasarkeahlian ahli terkait pengadaan kegiatan Pembangunan Unit SekolahBaru (USB) Negeri 2 Rasau Jaya Tahun 2016 dan dibuatkan berita acarapemeriksaan;Bahwa ahli memberikan pendapat dan keahliannya sebagai ahlipengadaan barang dan jasa pemerintah atas permintaan dari PenyidikKejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;Bahwa ahli adalah ahli pengadaan dari LKPP Jasa kontruksi, sudahsering

  Endra Mayendra, MSi CfrA danHalaman 110 dari 168 Putusan Perkara Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN.Ptk(3) Heri Kastomo. Bahwa kedua ahli (I Ketut Arsa, Auditor BPKP PropinsiKalimantan Barat dan Ir.

  Endra Mayendra, Msi.CfrA) hadir di persidangan yangmemberikan keterangan/pendapat dibawah sumpah/janji dan Ahli HeriKastomo,ST., telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan tentang pendapatnyadidepan persidangan, sehingga dengan demikian keterangan/pendapat keduaahli ini) mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan ahli (videPasal 1 angka 28 KUHAP Jo.

• ENDRA MAYENDRA, M.Si, CFrA dibawah sumpah menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, sesuai surat panggilan Saksi diperiksa dan dimintaiketerangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi padapengadaan belanja pakaian seragam linmas/hansip lapangan lengkapTahun 2014 pada Dinas Satuan Polisi Pamang Praja Prov Kepri ;Halaman 116 dari 207 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2016.

  ENDRA MAYENDRA dimukapersidangan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas datadata dandokumen dan dituangkan dalam bentuk laporan menyatakan bahwaditemukan adanya permasalahan yaitu:> Adanya persekongkolan horizontal, yaitu: Semua penawaran nilainya hampir mendekati HPS. Adanya kesalahan notifikasi yang sama antara CV. NAYLADJAYA dan CV. CIPTA KARYA MANDIRI yaitu tertulismetedologi sebenarnya metodolagi.

  Semua nilai harga penawaran tersebut hampir mendekati HPS, yangmenurut Ahli ENDRA MAYENDRA kesemuanya mengarah kepadapersaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Terdakwa untukmemenangkan kontrak pengadaan tersebut.Menimbang, bahwa setelah CV.

  Nayla Djaya tidak layak ditetapkan sebagai pemenanglelang dan harus dilakukan proses ulang sebagaimana pendapat Abhli Ir.ENDRA MAYENDRA dimuka persidangan.Menimbang bahwa terhadap datadata dokumen penawaran yangdiajukan oleh peserta lelang tersebut diatas haruslah diteliti secaramenyelurun dengan cermat, dan terhadap ditemukan adanyaindikasipersekongkolan jahat dalam proses lelang dan terbukti maka harusdilakukan proses lelang ulang dan memberikan sanksi terhadap pelakutersebut.

  ENDRA MAYENDRA, seyogiyanya CV. NAYLA DJAYA tidakberhak untuk ditetapbkan sebagai pemenang, dan oleh karena itu proseslelang harus diulang.

• Dengan demikianNegara telah mengalami kerugian sebesar Rp.1.006.667.200,(Satu milyarenam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Pandapaotan Malau,SE, CFRA dan Endra Mayendra, M.Si, kerugian NegarasebesarRp.1.006.667.200,(Satu milyar enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribudua ratus rupiah)tersebut, dapat terjadi dikarenakan Harga PerkiraanSendiri atau HPS yang dijadikan oleh Terdakwa sebagai acuan untukmenentukan nilai kontrak dalam dokumen

  Menurut Ahli Endra Mayendra,M.Si, bahwa penyusunan HPS wajib dilakukan berdasarkan keahlian dandata yang dapat dipertanggungjawabkan serta dalam perhitungannya harusmempertimbangkan keuntungan atau overhead dari penyedia barang yangdianggap wajar yaitu sebesar 15%.

  Ahli Endra Mayendra, M.Si yang mempelajaridokumendokumen pelelangan tersebut menyatakan bahwa tidak adapersaingan dalam proses pelelangan barang Alkes tersebut;Menimbang, bahwa dari uraian faktafakta prosedur atau tata caradilakukannya penyusunan spesifikasi barang dan HPS barang Alkes danpenunjang medis tersebut, Majelis Hakim mendapati bahwa penyusunanHal.137 dari 147 Putusan No. 04/Pid.SusTPK/2015/PN.TpgHPS tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat(8)Perpres Nomor 54 Tahun