Bahwa selain itu Penggugat dalam positanya menjabarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namunPenggugat tidak menguraikan perbuatan Tergugat yang mana yangmelanggar undangundang Perlindungan Konsumen, bagaimanaperbuatan itu dilakukan dan apa pasal yang dikenakan kepadaTergugat, dan apa sanksinya;Penggugat juga tidak menguraikan hubungan antara undangundangPerlindungan Konsumen dengan petitum Penggugat, Penggugat tidakmenjelaskan bagaimana suatu perbuatan yang melanggar

Penggugat tidak menguraikan dasar perhitungan kerugian;1. Bahwa Penggugat dalam posita tidak menguraikan dasar perhitungankerugian yang dialami Penggugat, namun dalam petitum Penggugatmeminta agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah)/hari.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam positanya tidak menguraikan dasarperhitungan kerugian, maka tidak jelas atas dasar apa petitum Penggugatmeminta ganti rugi dengan jumlah tersebut, apakah berdasarkankeuntungan yang diperoleh dari mobil tersebut per hari, ataukah bentukkerugian immateriil, atau kerugian lain yang dalami Penggugat;3.

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalahmobil, dimana dalam petitumnya Penggugat meminta agar mobil tersebutdiserahkan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak tahu siapa yangharus menyerahkan, Penggugat tidak menguraikan di tangan siapa mobiltersebut berada, Penggugat tidak tahu siapa yang menguasai mobil tersebut,karena saat ini mobil objek sengketa tersebut telah berada pada pihak ketiga,maka oleh karenanya Penggugat harus mengikutsertakan pihak ketigatersebut sebagai

secaraterperinci isi perjanjian tersebut seperti kapan perjanjian dilakukan, untukjangka waktu berapa lama, berapa nilai objek perjanjian, jatuh tempoterakhir angsuran... adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada faktahukum, dalam hal ini bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapatmempertahankan haknya/menguraikan lebih rinci dalam gugatan apabilapada kenyataannya Pemohon Kasasi memang tidak pernah diberikanturunan/salinan dari surat perjanjian tersebut, sehingga telah jelas dan nyataJudex Facti

Posita gugatan Penggugat angka 5 huruf c berupa 1 unit AC merkSharp senilai 1 senilai + Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)Penggugat tidak menguraikan AC tersebut berapa PK (Paard Kracht),letaknya dimana dan siapa yang menguasai serta bagaimana kondisinya.2.

Posita gugatan Penggugat angka 5 huruf d berupa Kulkas merkPolytron senilai + Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),Penggugat tidak menguraikan kulkas berapa pintu, letaknya dimana danSiapa yang menguasai serta bagaimana kondisinya.3.

Posita gugatan Penggugat angka 5 huruf g berupa Lemaripakaian 3 buah senilai + Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Penggugattidak menguraikan terbuat dari apa, letaknya dimana dan siapa yangmenguasai serta bagaimana kondisinya.6.

Posita gugatan Penggugat angka 5 huruf berupa Meja TV Jatisenilai + Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Penggugattidak menguraikan berapa ukurannya, letaknya dimana dan siapa yangmenguasai serta bagaimana kondisinya.11.

Posita gugatan Penggugat angka 5 huruf n berupa Piring senilai +Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Penggugat tidak menguraikan jenispiringnya, berapa jumlahnya, letaknya dimana dan siapa yang menguasaiserta bagaimana kondisinya.13.

Tidak jelas mengenai Dalil (posita) Gugatan penggugat Butir 15 yang padaintinya menguraikan tentang kewajiban subdist in casu penggugat jikaberkeinginan utuk mengundurkan diri ;2. Bahwa dalil (posita) gugatan PENGGUGAT butir 15, TERGUGAT kutip kembaliHal. 7Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKIsebagai berikut:"Bahwa sesuai pasai 18 Syarat Syarat Dan Ketentuan Ketentuan SebagaiSub Distributor Produk Makanan Dan/Atau Minuman menyatakan '!

Bahwa dalam dalil (posita) gugatan PENGGUGAT butir 15 tersebut,PENGGUGAT tidak menguraikan secara terang benderang tentangbentuk riillnya seperti apa dan bagaimana tindakan sewenangwenangyang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.4.

Tidak jelas Dalil ( posita ) gugatan penggugat Butir 16 sampai dengan butir 21yang pada intinya menguraikan tentang klaim kerugian Materil maupunImmateril ;5. Bahwa tidak jelas dalil (gosita) gugatan PENGGUGAT butir 16 sampaidengan butir 21 yang pada intinya menguraikan tentang adanyaHal. 8Put.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan teaas dalil gugatanPENGGUGAT tanggal 14 Maret 2019, butir 6, butir 8 dan butir 22 sampaidengan butir 28, yang menguraikan peristiwa yang pada intinya menyatakanseolah olah TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi sehubungandengan Pengakhiran Perjanjian Sub Distributor tanggal 07072018,Hal. 16Put. No.348/ Pdt/2020/PT.DKIberdasarkan alasan sebagai berikut:18.1.

Bahwa jika dicermati secara utuh dan menyeluruh dalil(Posita) gugatan PENGGUGAT tanggal 14 Maret 2019, butir 22 sampaldengan butir 28, yang pada intinya menguraikan tentang dasar hukummaka dapat dipastikan bahwa: (i) ketentuanketentuan yang disebutkanyakni KUH Perdata Pasal 1320, Pasal 1332, Pasal 1338, Pasal 1339,Pasal 1266 dan Pasal 1267, adalah ketentuan tentang keabsahanHal. 17Put.

Sampai disini Majelis Hakim tidak menemukan kekeliruanPenuntut Umum dalam menguraikan Dakwaan Primairnya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam DakwaanSubsidairnya di alinea pertama menguraikan kalimat Bahvue iaterdakwa ABDUL RACHMAN AL MUHSHI BIN ABUL AZIZ pada hariSabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain pada bulan April 2017 bertempat jalan Dk.Bakalan Ds. Kenteng Kec. Nogosari Kab.

Boyolali atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Boyolali, secara tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:sampai kemudian di alinea terakhir yaitu alinea ke 8 (delapan)Penuntut Umum menguraikan kalimat Bahve terdakwa untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik

Disini Majelis Hakim menemukan kekeliruanPenuntut Umum dalam menguraikan Dakwaan Subsidairnya antaralain:1.Terdapat ketidaksinkronan antara uraian pada alinea pertamayang menyebutkan perobuatan Terdakwa yang memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman dengan uraian pada alinea ke 8(delapan) yang menyebutkan perbuatan Terdakwa untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastikberisi serbuk

bukan tanaman atau mau mendakwakan Terdakwa melakukan perbuatandijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbukKristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,261 gram yang didugaNarkotika jenis METAMFETAMINA menurut Majelis Hakim termasuk dalamkategori Dakwan yang tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan mengenaitindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum

tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidanayang didakwakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Dakwaandinyatakan batal demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makakeberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwaditerima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa oleh

;Menimbang, bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan Pertamatanggal 11 Februari 2020, Hakim Ketua Majelis telah memeriksa dan menelitiSurat Gugatan Penggugat serta telah memberikan nasihat perbaikan Gugatankepada Penggugat sebagai berikut:1.2.5,Agar Surat Gugatan Penggugat dilengkapi dengan tanggal;Dalam Surat gugatan, Pengugat menguraikan apakah upayaadministrasi telah selesai diajukan Penggugat sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Berkaitan dengan lokasi tanah terbitnya telah masuk

dalam wilayahPemerintahan Kota Pematang Siantar sedangkan obyek sengketa diterbitkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, PenggugatharuS mencermati siapakah yang didudukkan sebagai Tergugat,apakah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar atauKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun;Penggugat menguraikan secara jelas tenggang waktu dankepentingan Penggugat yang dirugikan;Pada bagian Petitum Objek Sengketa disebutkan secara jelas;Menimbang, bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan

Dalam Surat gugatan, Pengugat menguraikan apakah upayaadministrasi telah selesai diajukan Penggugat sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;8.

Penggugat menguraikan secara jelas tenggang waktu dankepentingan Penggugat yang dirugikan;Putusan Nomor: 16/G/2020/PTUN.MDN. Him : 610.Pada bagian Petitum Objek Sengketa disebutkan secara jelas;Menimbang, bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal25 Februari 2020, Penggugat tidak hadir tanpa keterangan sedangkan Tergugathadir 2 orang Kuasanya bernama Irma Diana, S.H., dan Nora Sartika Gulton,S.E.

Bahwa pada Posita Permohonan Pemohon Konpensi / TergugatRekonpensi angka 2 tidak jelas, Pemohon Konpensi / TergugatRekonpensi tidak menguraikan secara detail alamat rumah yang ditempati oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan TermohonKonpensi / Penggugat Rekonpensi setelah menikah.4.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27Tahun 1983 menguraikan Dalam hal terjadi perceraian, anak yangbelum Mumayyiz ( anak yang belum berumur 12 ( dua belas ) tahunadalah hak ibunya ) . Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor906K/SIP 1903 tanggal 25 Juni 1974 menguraikan Kepentingan sianak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukanSiapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak .Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2019/PA.Sby8.

Bahwa sebagaimana kutipan pada e Kartu Tanda Penduduk ProvinsiJawa Timur Kabupaten Mojokerto dengan NIK 3516076708890002 atasnama Cahaya Wulan Agustina menguraikan Bahwa beralamat di DSN.Ketidur RT/RW 001/002 Kel. Pesanggrahan, Kec. Kutorejo .7.

Bahwa pada Replik bagian Konpensi angka 2.2 Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi yang menguraikan pada intinya pertanggung jawabanPemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi terhadap anak dan saat ini anakberada dalam pemeliharaan siapa adalah tidak jelas. Karena pada EksepsiTermohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi bagian Konpensi pada point3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 tidak ada menguraikan hal tersebut.5.

Pasal 39 ayat (1) Undang UndangNo. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menguraikan tentang alasan alasan Perceraian, yaitu:A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi danlain sebagainya yang sukar disembuhkan;B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain diluar kemampuannya;C.

TENTANG GUGATAN TIDAK CERMAT Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentangkerugian materilnya, berapa biaya pengobatan yang dikeluarkan olehPenggugat pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat ; Apakah biaya Pengobatan yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saatterjadinya penganiayaan berjumlah Rp.5.000.000, (lima JutaRupiah) atauRp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) tidak diuraikan secara cermat danjelas oleh Penggugat ; Penggugat hanya mendaiilkan bahwa kerugian

Materii yang dialami olehPenggugat akibat perbuatan Tergugat adalah Penggugat telah mengeluarkanbiayabiaya pengobatan, hilangnya waktu karena harus berobat dan tidakmenjalankan aktifiatas pekerjaan sebagai Agen Asuransi dalam waktu 7(tujuh) hari yang keseluruhan ditotal sebesar Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) ; Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan secara cermatdan jelas berapagaji harian, mingguan atau bulanan Penggugat yang diterima dari AgenAsuransi.

secara jeias dibahagian mana Tergugatmelakukan penganiayaan tersebut terhadap diri Penggugat ; Penggugat tidak menguraikan secara jelas sebab dan akibat terjadinyapenganiayaan yang dialami oleh Penggugat dan apa hubungan antaraTergugat dan Penggugdan apa jabatannya ; Penggugat juga tidak menguraikan jelas berapa gaji harian mingguan ataubulanan yang diterimanya dari asuransi tersebut apakah Rp 1.000.000, atauRp.2.000.000, (dua juta rupiah) Penggugat tidak menguraikannya secarajelas.

Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat ini menjadi kabur(obscuurlibel) ; Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa biaya yang dikeiuarkanpada saat Penggugat berobat di rumah sakit. Apakah Rp.1000.000, atauRp.2.000.000, (dua juta rupiah) Penggugat tidak menguraikan secara rincidan jelas.

Gugatan tidak cermat, karena penggugat tidak menguraikan secara jelas dancermat tentang kerugian materil yang dikeluarkan oleh penggugat saat terjadipenganiayaan yang dilakukan oleh tergugat ;3.

Oleh karena itu Terdakwa berpendapat bahwa Oditur tidakdapat menguraikan fakta secara cermat, jelas, dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan dengan tidak menyebutkan kejelasanwaktu maupun kejelasan tempat yang menerangkan tindak pidana itubenarbenar telah nyata adanya hingga menjadi perkara ini.

Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas keberatan/eksepsi yangdiajukan oleh Terdakwa di depan sidang Pengadilan Militer I04 Palembangyang pada pokoknya sebagai berikut :a Bahwa Oditur Militer berpendapat, Dakwaan Oditur Militer telahmemenuhi syarat formil maupun materil serta menguraikan faktafaktasebagaimana yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UndangUndangNomor : 31 tahun 1997.

Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapidirinci dengan jelas bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana; Jugamenyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan(tempus delicti dan locus delicti).Bahwa dari uraianuraian di atas dapat disimpulkan yang dapat dijadikandasar menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum yaitu :a Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan;b Atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukanTerdakwa

Disamping itu surat dakwaanharus merinci secara jelas : Bagaimana cara tindak pidana dilakukan Terdakwa.Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimanaTerdakwa melakukan tindak pidana; Juga menyebutkan dengan terang saat atauwaktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti).Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Surat dakwaantidak hanya cukup menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan(tempus delicti dan locus delicti), tetapi

juga harus jelas memuat unsur tindakpidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het feit) dan jugaharus merinci secara jelas : Bagaimana cara tindak pidana dilakukan Terdakwa,Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimanaTerdakwa melakukan tindak pidana tersebut.2 Bahwa dihadapkan dengan Surat dakwaan Oditur Militer, benar OditurMiliter telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan(tempus delicti dan locus delicti) yaitu pada tanggal dua puluh

Tentang Obyek Yang Digugat ;Kekaburan gugatan penggugat terutama menyangkut obyek yang digugatbegitu jelas dalam halaman 3 (tiga) surat gugatannya yaitu : Penggugat tidak menguraikan secara rinci tanah yang diakui sebagaimiliknya dengan cara menguraikan secara terpisah lokasi tanah masingmasing yang dimiliki serta dikuasai oleh para tergugat terutamamenyangkut luas tanah termasuk batasbatas tanah dimaksud.

dimiliki oleh satu orang saja.Sehingga uraian luas dan batasbatas tanah yang hanya secara umumsebagaimana dalam gugatan penggugat tentunya tidak dibenarkanMENZINGAt PAaLAa.......ecceceveeeeee mengingat para tergugat memiliki hak dan kedudukan hukum yang berbeda pula ;Selanjutnya, dalam uraian menyangkut batasbatas tanah yang hanya secara; umm sebagaimana dalam gugatan penggugat tentunya tidak dibenarkanmengingat para tergugat memiliki hak dan kedudukan hukum yang berbeda pula ; Penggugat tidak menguraikan

jika penggugat mengakumemiliki suatu hak atas tanah dimaksud maka tentunya penggugat akanmengetahui pula apa yang dianggap miliknya itu termasuk luasnya.Mengenai panjang dan lebar tanah yang menjadi obyek gugatanpenggugat oleh tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 menganggap itu hanyalah perkiraanperkiraansaja yang sangat berbeda dengan yang sebenarnya ; Penggugat salah dalam menguraikan

batasbatas tanah yang menjadiobyek yang digugat terutama batas sebelah utara oleh penggugat7 oe menguraikan berbatas dengan tanah bernama Kokolohe, Turong Sinara,Kadieng Alimbo, Pao Kutulu.

Sehinggaseharusnya penggugat dalam gugatannya menguraikan posisi masingmasing para tergugat sehingga dijadikan pihak dalam perkara ini yaitudalam kaitan dengan apa?. Apakah dalam kaitan kepemilikan para tergugatterhadap tanah dan rumahnya ataukah dalam kaitan dengan kebun yangdimiliki serta dikuasai para tergugat ataukah keduanya?.

Oleh sebabitu gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga sangat patut danberalasan hukum gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syaratformil;Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara detail mengenai batas batas tanah yang menjadi obyek sengketa.

Namun Penggugattidak menguraikan secararinci apa yang menjadi dasar diletakkannya sita jaminan terhadap obyeksengketa beserta dasar hukumnya.

Sehingga nampak tidak ada korelasiantara posita dan petitum gugatan Penggugat;Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan peristiwa yang terjaditermasuk perbuatan wanprestasi ataukah Perbuatan Melawan Hukum.Penggugat menyebutkan bahwa gugatannya merupakan gugatan ingkarjanji, namun dalam posita nya Penggugat tidak menguraikan detailadanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat karena memangpada kenyataannya tidak pernah ada perjanjian yang dilakukan antaraPenggugat dan Tergugat.

Oleh sebab itugugatan Penggugat menjadi kabur sehingga sangat patut dan beralasanhukum gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil;Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara detail mengenai batas batas tanah yang menjadi obyek sengketa.

Namun Penggugat tidak menguraikan secararinci apa yang menjadi dasar diletakkannya sita jaminan terhadap obyeksengketa beserta dasar hukumnya. Sehingga nampak tidak ada korelasiantara posita dan petitum gugatan Penggugat;4. Bahwa Penggugattidak jelas menguraikan peristiwa yang terjadi termasukperbuatan wanprestasi ataukah Perbuatan Melawan Hukum.

diambil alih untuk dijadikanpertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, namundemikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkanpertimbangan sebagai berikut :e Bahwa posita sebagai dasar gugatan adalah merupakan landasan dalampemeriksaan penyelesaian perkara, oleh karena itu maka harus jelas, dalamhal ini Penggugat menggugat harta waris dari kakeknya yang bernama H.A.Syukri yang telah meninggal dunia tahun 1979, dalam gugatannya tersebut,Penggugat hanya menerangkan/menguraikan

Syukri tanpa menerangkan/menguraikan mengenai silsilah H.A.

sendiri ;Bahwa seseorang dikatakan ahli waris apabila orang tersebut mempunyaihubungan darah dengan pewaris atau mempunyai hubungan perkawinandengan pewaris, sebagaimana ketentuan umum pasal 171 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, yang berarti ahli waris tersebut bukan hanya orangyang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi juga orang yangmempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, oleh karena yangdituntut oleh Penggugat tersebut harta waris dari kakeknya, makaseharusnya Penggugat menerangkan/menguraikan

Bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak menguraikan Unsurunsur Tindak Pidana dalam Dakwaan pertama yaitu PerbuatanZinah oleh karenannya sepatutnya Surat Dakwaan Oditur Militerdinyatakan tidak dapat diterima.Gc: Bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak menguraikan unsurunsur Tindak Pidana dalam Dakwaan alternatif kedua dan di dalamhalaman 5 (lima) huruf g dan h keterangan Saksi4 (Sdri.Xxxxxxx)sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta terjadi rekayasadan atau manipulasi fakta hukum, oleh karenannya surat

Bahwa benar Oditur Militer tidak menguraikan tentangunsurunsur Tindak Pidana karena unsurunsur Tindak Pidanaakan diuraikan setelah pemeriksaan para Saksi dan setelahpemeriksaan Terdakwa oleh karenannya keberatan penasihatHukum sudah masuk keranah materi perkara dan sama sekali tidakada relevansinya terhadap surat Dakwaan oditur Militer.b.

Bahwa benar keterangan Saksi4 (Sdri.Xxxxxxx) sesuaidengan fakta hukum ternyata tidak pernah ada karenannya OditurMiliter tidak menanggapinya atas keberatan penasihatHukumdikarenakan hal tersebut sudah menguraikan tentang materiperkara.Cc.

Bahwa benar Oditur Militer dalam Dakwaannnya hanyamenguraikan tentang Terdakwa dengan Saksi5 (Sdr.lriandiSwabowo) dalam 1 kamar dan tidak menguraikan tentang caranyaTerdakwa melakukan Tindak Pidana Kesusilaan dengan Saksi5,dan hal tersebut sudah masuk materi perkara sedangkanpemeriksaan para Saksi dan Terdakwa sama sekali belumdilakukan di Persidangan Dilmil Ill12 Surabaya untuk menemukanfakta sebenarnya.Dari hal tersebut diatas Dakwaan oditur Militer dalamperkara ini sudah memenuhi syaraf formal

Oleh karenannya terhadap keberatanPenasihat Hukum masuk dalam lingkup materi eksepsi, dengandemikian keberatan tersebut dapat diterima.Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadaptanggapan Oditur atas keberatan Penasehat Hukum sebagaiberikut :Bahwa berdasarkan tanggapan Oditur Militer terhadapkeberatan Penasihat Hukum, majelis hakim berpendapat bahwaOditur Militer di dalam menguraikan Tindak Pidana yangdidakwakan yaitu uraiannya bertentangan satu sama lain yaituantara BAP POM dengan surat Dakwaan

Penggugat tidak mampu menguraikan kriteria suatu perobuatan melawanhukum sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Tergugat , sehinggaposita gugatan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan; Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat ,dan Turut Tergugat secara bersamasama telah melakukan perbuatanmelawan hukum, namun didalam posita gugatannya Penggugat tidakmampu menguraikan tentang perbuatan Tergugat atau Turut Tergugatmana yang memenuhi kriteria suatu perbuatan melawan hukum

; Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919 kriteria suatuperbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang: Melanggarhak orang lain, atau; Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau; Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakatterhadap diri orang lain atau badan; Bahwa posita gugatan Penggugat tampak jelas bahwa Penggugat tidakdapat menguraikan perbuatan Tergugat yang memenuhi salah satukriteria tersebut di atas, qoud

Penggugat tidak mampu menguraikan kriteria suatu perbuatan melawanhukum sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I, sehinggaposita gugatan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan; Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat ,dan Turut Tergugat secara bersamasama telah melakukan perbuatanmelawan hukum, namun didalam posita gugatannya Penggugat tidakmampu menguraikan tentang perbuatan Tergugat atau Turut Tergugatmana yang memenuhi kriteria suatu perouatan melawan hukum

; Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919 kriteria suatuperbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang: Melanggarhakorang lain, atau; Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau; Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakatterhadap diri orang lain atau badan; Bahwa posita gugatan Penggugat tampak jelas bahwa Penggugat tidakdapat menguraikan perbuatan Tergugat yang memenuhi salah satukriteria tersebut di atas, qoud

uraian di atas, oleh karena gugatan Termohon Kasasitidak dapat menguraikan perbuatan Para Pemohon Kasasi yang memenuhisalah satu kriteria perobuatan melawan hukum, sehingga kerugiansebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi adalah merupakan suatudalil yang mengadaada dan tanpa dasar hukum sama sekali dan olehkarenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak, serta sudah sepatutnyaMajelis Hakim dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan PengadilanTinggi Pekanbaru yang dimintakan kasasi tersebut;Bahwa

;Dalam point 2 gugatan a quo, sebagaimana tersebut diatas Penggugathanya menguraikan 4(empat) orang anak yang dilahirkan oleh almarhumHajoto Konny dengan almarhumah Tan Hem Njuh (Melly Wongso) semasahidupnya, lagi lagi tanpa menguraikan dan menjelaskan lebih lanjutmengenai hubungan atau hubungan hukum yang terjadi antara almarhumHajoto Konny dengan almarhumah Tan Hem Njuh (Melly Wongso);Gugatan Penggugat tidak lengkap dan oleh karenanya menyebabkangugatan tersebut kabur dan tidak jelas dikarenakan

Didalam keseluruhan gugatan a quo, Penggugat tidak pernah menyatakanataupun menguraikan, berdasarkan atas apa, sehingga Penggugat dapatmenyatakan diri selaku ahli waris yang sah dari almarhum Hajoto Konnydengan almarhumah Tan Hem Njuh (Melly Wongso);Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat didalam gugatannyatidak menguraikan ataupun tidak menjelaskan atas dasar apa sehinggaPenggugat dapat menyatakan diri selaku ahli waris yang sah darialmarhum Hajoto Konny dengan almarhumah Tan Hem Njuh (MellyWongso

Penggugat Tidak Menguraikan Waktu Kematian Almarhum Hajoto KonnyHalaman 8 dari 28 hal. Put.

Dengan demikian seharusnya untuk lengkap dan jelasnyagugatan tersebut, apabila Penggugat mengakui sebagai salah satu ahliwaris yang sah almarhum Hajoto Konny dengan almarhumah Tan HemNjuh (Melly Wongso) maka sudah sepatutnya pula Penggugat di dalamgugatannya menguraikan dan menyatakan kapan terjadinya waktukematian Pewaris tersebut;Bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat di dalam gugatannyatidak menguraikan ataupun tidak menjelaskan mengenai kapan terjadinyawaktu kematian almarhum Hajoto Konny

Gugatan Penggugat Tidak Lengkap dan Tidak Jelas Dalam MenguraikanMengenai Besarnya Jumlah Dan Nilai Harta Peninggalan (Warisan) YangTelah Diterima Oleh Masing Masing Ahli Waris;Bahwa di dalam gugatan a quo Penggugat hanya menguraikan danmendalilkan mengenai hartaharta warisan yang sudah dibagi oleh masingmasing ahli waris tanopa menyebutkan dan menguraikan lebih lanjut berapabesarnya jumlah dan nilai hartaharta peninggalan yang telah diterima olehmasingmasing Ahli Waris tersebut.

oleh Tergugat Konvensi didalam jawabannya, namun dengan dalil bahwa yang dijual adalah setengah bagian, sedangkan yang setengah bagian lagi adalah milik ibunya, namun dalil dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding didalam proses pembuktian, maka dengan demikian majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

Penggugat Tidak Mampu Menguraikan Kriteria Suatu Perobuatan MelawanHukum sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Tergugat l,Sehingga POSITA Gugatan Sama Sekali Tidak Mendukung PETITUMGugatan ;Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat ,dan Turut Tergugat secara bersamasama telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum, namun didalam Posita gugatannya PENGGUGAT tidakmampu menguraikan tentang perbuatan TERGUGAT atau TurutTergugat mana yang memenuhi kriteria suatu Perbuatan MelawanHukum.Bahwa

Sehingga patut dipertanyakan mengapa dariseluruh masyarakat di sekitar jalan Pinang sepanjang 200 meter tersebuthanya Penggugat yang merasa dirugikan.e Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum sehingga Penggugat menuntut ganti rugi, namunPenggugat tidak dapat menguraikan perbuatan Tergugat maupun TurutTergugat yang memenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum itusendiri,e Bahwa menurut Hoffman, secara ringkas menerangkan bahwa untukadanya perbuatan melawan hukum

Penggugat Tidak Mampu Menguraikan Kriteria Suatu Perobuatan MelawanHukum sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Turut Tergugat,Sehingga POSITA Gugatan Sama Sekali Tidak Mendukung PETITUMGugatan ;Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Ketua DPRDsebagai Turut Tergugat secara bersamasama telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, namun didalam Posita gugatannyaPENGGUGAT tidak mampu menguraikan tentang perbuatan TERGUGAT16 atau Turut Tergugat mana yang memenuhi kriteria suatu PerbuatanMelawan

Penggugat Tidak Mampu Menguraikan Kriteria Suatu Perbuatan MelawanHukum sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Tergugat , SehinggaPOSITA Gugatan Sama Sekali Tidak Mendukung PETITUM Gugatan ;Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagaimana berikut :Menimbang, bahwa Keberatan atau Eksepsi (execptie) dalam hukumacara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection).

ST dan selain itu Tergugat mengajukan 7 (tujuh) buah alat bukti surat (bukti P1 sampai dengan bukti P7)dan sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat ;35Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Tergugat danTurut Tergugat, Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkannyasebagai berikut :Bahwa dari keterangan Saksi FAKHRUDDIN, Saksi EKMAIZALdan Saksi IBRAHIM A.R yang pada intinya menyatakan bahwatanah di Jl.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan cacatformil karena tidak cermat dan tidak jelas dalam menguraikan gugatan,hal ini dapat terlihat dari format gugatan yaitu tentang hal gugatan yangditulis dengan gugatan warisan tetapi dalam uraian posita diuraikantentang perbuatan melawan hukum;Halaman 8 Putusan Nomor 490/Pdt/2018/PT SMG..

Bahwa gugatan Para Penggugat jelasjelas tidak memenuhi persyaratansebuah gugatan karena tidak menguraikan secara jelas dasar gugatan(grondslag van de lis), yang semestinya menguraikan hubungan hukum(rechtsverhouding), antara Para Penggugat dengan materi objek sengketadan selanjutnya menguraikan hubungan hukum objek sengketa denganPara Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga menyebabkan gugatancacat formildan kabur (obscuur libel);.

Bahwa Para Penggugat juga tidak bisa menguraikan secara sistematistentang objek sengketa karena tidak menyebutkan batas batas tanahyang menjadi objek sengketa sehingga akan menyulitkan ketika akandilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan yurisprudensiHalaman 9.

Bahwa ketidaksinkronan gugatan Para Penggugat juga dapat dilinat dariuraian posita gugatan Para Penggugat yang tidak menguraikan tentangganti kerugian tiba tiba dalam petitum angka 8 menyatakan menghukumPara Tergugat untuk membayar biaya kerugian karena keterlambatanmengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, itupuntidak dijelaskan minta ganti rugi berapa?

Bahwa terhadap posita angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat tidakjelas dalam menguraikan harta peninggalan dari almarhum H. Kayin danalmarhumah Hj. Kusnipah. Para Penggugat hanya menyebut Semasahidupnya almarhum H. Kayin dan almarhumah Hj. Kusnipah disampingHalaman 15.

Pada Pasal tersebut di atas, ternyatabahwa perubahan identitas dalam Akta Nikah tidak termasuk dalamwewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara perubahan identitas pada Akta Nikah,menjadi wewenang Pengadilan Agama karena ditunjuk Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, Tentang PencatatanPernikahan, yang pada pokoknya menguraikan bahwa perubahan biodatasuami, istri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan.

Adapunpengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama sebagaimanadiuraikan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI tersebut;Menimbang, bahwa permasalahan kewenangan Pengadilan Agamadalam mengadili perkara perubahan biodata pada Akta Nikah, kemudianmuncul dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018,sebab pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tersebut,menguraikan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harusberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;Hal

cukup, cocok dengan aslinya, isi buktitersebut antara lain menjelaskan bahwa Pemohon benarbenar telahmelakukan perekaman KTPel dan terdata dalam perekaman databasekependudukan Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, berupa Fotokopi KartuKeluarga, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut antara lain menguraikan

bahwa Pemohon II dilahirkan padatanggal 23 Agustus 1983 di Makassar, bukti tersebut memenuhi syaratformal dan materiil, sehingga diterima sebagai bukti yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, berupa Fotokopi KartuKeluarga, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut antara lain menguraikan bahwa Pemohon II dilahirkan padatanggal 25 Agustus 1983 di Makassar, bukti tersebut memenuhi syaratformal dan materiil, sehingga diterima sebagai

setidaktidaknya adalah sengketa pewarisanyang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali.Bahwa untuk itu eksepsi Terdakwa dapat diterima dan melepaskanTerdakwa dari segala tuntutan hukum atau ons/ag van rechtsvervoiging.Surat dakwaan tidak sah atau batal karena dakwaan kabur (obscuur libel)Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh karena Terdakwamelakukan tindakan, dengan melawan hak memasuki pekarangan milik Hj.Rahmatia (Saksi) atau penyerobotan.Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak menguraikan

kondisiatau keadaan pekarangan serta tidak menguraikan seberapa luas obyektanah yang di masuki tanpa hak oleh Terdakwa dan tidak menyebut batasbatasnya tanah pekarangan Hj.

Rahmatia yang dukuasai atau diserobotoleh Terdakwa dan apa alasan Terdakwa menguasai obyek tersebut, namunhanya menyebutkan 35 cm sepanjang batas pekarangan, tanpa menguraiberapa panjang pekarangan dan batasbayasnyaBahwa JPU dalam dakwaannya juga tidak menguraikan kondisiketertutupan pekarangan yang dimasuki terdakwa, tertutup dengan apa danseberapa besar penutupnya.Bahwa surat dakwaan demikian adalah kabur (obscur liebe!)

Surat dakwaan tidak sah dan batal karena dakwaan kabur (obscuur libel),karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan kondisi ataukeadaan pekarangan, serta tidak menguraikan luas objek tanah yangdimasuki Terdakwa secara tanpa hak dan tidak menyebut batasbatas tanahyang dikuasai Hj. Rahmatia yang diserobot Terdakwa;3.

Dalam Gugatannya PENGGUGATmempersoalkan terkait adanya perbuatan melawan hukum ataspelaksanaan Muktamar Luar Biasa di Bogor pada tanggal 2930Desember 2018.PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas, tegas dan detailterkait kerugian konkrit seperti apa yang dialami PENGGUGATakibat perbuatan TERGUGAT~ sehingga PENGGUGATmengajukan gugatan aquo.

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidakmenguraikan alasan yang jelas danrinci PENGGUGATmenggugat atau menarik TURUT TERGUGAT 1 dalam perkaraaquo.PENGGUGAT juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apayang dilakukan TURUT TERGUGAT 1. Hal ini tidak dapat ditemukanbaik dalam posita maupun petitum gugatan.D.

PENGGUGAT tidak menguraikan apa tindakan TURUTTERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT dan apa kaitannya TURUTTERGUGAT ditarik dalam perkara aquo ini semua tidak diuraikansecara jelas dan detail sebagaimana formalitas syarat gugatan PMH.karena gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas danrinci kerugian maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukanPARA TURUT PENGGUGAT juga tidak menuntut nilai kerugian yangdidalilkan dalam petitumnya, padahal syarat mutlak suatu tindakanperbuatan melawan hukum adalah

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidak menguraikanalasan yang jelas dan rinci PENGGUGAT menggugat atau menarik TURUTTERGUGAT 2 dalam perkara aquo.PENGGUGAT juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yangdilakukan TURUT TERGUGAT 1.

Dalam Gugatannya PENGGUGATmempersoalkan terkait adanya perbuatan melawan hukum atas pelaksanaanMuktamar Luar Biasa di Bogor pada tanggal 2930 Desember 2018.PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas, tegas dan detail terkaitkerugian konkrit seperti apa yang dialami PENGGUGAT akibatperbuatan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatanaquo.