Ditemukan 47 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-05-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 12 September 2018 — PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA; Melawan; PIMPINAN UNIT KERJA GABUNGAN SERIKAT PEKERJA MANUFAKTUR INDEPENDEN INDONESIA PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA (PUK GSPMII PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA);
646263
  • MembMembawa PHK 22 erikanpihak luar 1 kali keteranganmasuk palsu ataukedalam area yangproduksi, dipalsukangudang dan sehinggaarea terlarang merugikanbagi pihak luar perusahaan28 untukmemasukinyatanpamengindahkan SOP Mengambil, Surat peringatan penerimaan menyembun Ringtamu yang yikan, antelah menyim ditetapkan pan tanpaDilarang 1 kali Teguran lisan hak ataumenggunakan dari atasan membuangHP pada saat 23 denganbekerja 2 kali Teguran lisan sengajakecuali dari barang ,29 setingkat Personalia alat ataukepala
    Memberikan keterangan palsuatau yang dipalsukan sehinggamerugikan perusahaan.23 Mengambil, menyembunyikan, Ringan Surat peringatan menyim pan tanpa hak ataumembuang dengan sengajabarang , alat atau perlengkapankerja milik perusahaan.24 Melakukan penipuan, pencurian Ringan Surat peringatan IIatau penggelapan barang dan atauuang milik perusahaan Berat Skorsing Alasan Terqugat dan bantahan terhadap usulan Penqqugat :v Bahwa sanksi dimaksudkan sebagai sarana untuk mendidik pekerja agar lebih baiklagi
    Halaman 104 dari 137 Putusan Nomor 111/Pdt.SusPHI/2018/PN Bdg. 23Mengambil, menyembunyikan, menyim pan tanpa hak atau membuang dengan Ringan Surat peringatan sengaja barang , alat atau perlengkapankerja milik perusahaan. 24 Melakukan penipuan, pencurian atau Ringan Surat peringatan IIpenggelapan barang dan atau uang milikperusahaan Berat Skorsing oo.Pp.qq.Pasal 68 ayat (2) tentang PHK atas kehendak sendiri yaitu Pekerja yang putushubungan kerjanya karena alasan kehendak Pekerja itu sendiri danPerusahaan
Putus : 14-10-2009 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 87/K/AD/V/2009
Tanggal 14 Oktober 2009 — KOPDA A R M E N
2312
  • ayat (2)huruf a UU No 22 Tahun 1997 tentangNarkotika unsur unsurnya yaituUnsur ke 1 : Barang siapa Unsur ke 2 : Yang didahului denganpermufakatan jahat"Unsur ke3 :Tanpa hak dan melawan hukum membawa,mengirim, mengangkut atau mentransitoNarkotika golongan .Dakwaan Subsideir : Pasal 78 ayat (1) huruf aUURI Nomor 22 tahun 1997 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP unsur unsurnyayaituUnsur ke 1 : Barang siapa Unsur ke 2 : Yang didahului dengan permufakatanjahat"Unsur ke3 :Tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyim
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
ARJUN SINANANG
9835
  • Belanja Material Paud Uang kegiatannya cair pada Tahap 2 dan yangmemegang uang kegiatannya dan membayarkan adalah TerdakwaARJUN SINANANG sebesar Rp. 18.896.676,88;Bahwa uang tahap 2 yang menyim pan dan membayarkannya adalahTerdakwa ARJUN SINANANG digunakan membeli kapal motor laut dantangkap ikan untuk diserahkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)dari Sdr. SUARDIN LAJU dengan harga sebesar 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) tetapi dalam pertanggungjabannya, Terdakwa HENI., Sp.
    Bahwa uang tahap 2 yang menyim pan dan membayarkannya adalahTerdakwa ARJUN SINANANG digunakan membeli kapal motor laut dantangkap ikan untuk diserahkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)dari Sdr. SUARDIN LAJU dengan harga sebesar 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) tetapi dalam pertanggungjabannya, Terdakwa HENI., Sp.
Putus : 14-10-2009 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 87-K/PMI-02/AD/V/2009
Tanggal 14 Oktober 2009 — KOPDA ARMEN
5015
  • ayat (2)huruf a UU No 22 Tahun 1997 tentangNarkotika unsur unsurnya yaituUnsur ke 1 : Barang siapa Unsur ke2 : Yang didahului denganpermufakatan jahat"Unsur ke3 :Tanpa hak dan melawan hukum membawa,mengirim, mengangkut atau mentransitoNarkotika golongan .Dakwaan Subsideir : Pasal 78 ayat (1) huruf aUURI Nomor 22 tahun 1997 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP unsur unsurnyayaituUnsur ke 1 : Barang siapa Unsur ke 2 : Yang didahului dengan permufakatanjahat"Unsur ke3 :Tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyim
Upload : 03-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1147/Pid. B/2009/PN.Jkt.Ut.
- JENANTO - I R F A N - ESTHER TANAK, SH - DARA VERANITA, SH. MH
4985
  • ,oleh karena itu mahfum bahwa rumusan untuk delik tersebut dibuat oleh pembuat Undangundang secara alternatif limitatif yang berarti bahwa jika salah satu perbuatan yangdilarang dalam rumusan delik telah terpenuhi, maka perbuatan yang lainnya tidak perludibuktikan ; Menimbang, bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 62 UndangUndangRI No.5 Tahun 1997 Tentang Psykotropika, Tanpa hak memiliki, menyim pan dan/ataumembawa Psykotropika ; Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
HENI, S.P.di
9928
  • Belanja Material Paud Uang kegiatannya cair pada Tahap 2 dan yangmemegang uang kegiatannya dan membayarkan adalah TerdakwaARJUN SINANANG sebesar Rp. 18.896.676,88Bahwa uang tahap 2 yang menyim pan dan membayarkannya adalahTerdakwa ARJUN SINANANG digunakan membeli kapal motor laut dantangkap ikan untuk diserahkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)dari Sdr. SUARDIN LAJU dengan harga sebesar 50.000.000. (lima puluhjuta rupiah) tetapi dalam pertanggungjabannya, Terdakwa HENI., Sp.
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
575246
  • Halaman 81 dari 225Sudah membangun atau mempunyai Tempat Penyimpanan Sementara(TPS).Sudah menghentikan pembuangan air limbah secara langsung Ke sungaimelalui IPAL 4 dan air limbah ke laut melalui IPAL 1 dan 2.Sudah menyim pan limbah B3 berupa, oli bekas, aki bekas, cartridge, kainmajun dan sarung tangan yang terkontaminasi limbah B3 ke TPS limbahB3 dan tidak menyerahkan kepada pengumpul, pemanfaat pengelolahdan penimbun yang memilikiizin.Sudah melakukan pengujian kadar parameter baku mutu air limbah.Sudah