Nomor 3343 k/Pdt/201515.Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan MajelisPengawas Notaris sebagai berikut:Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupapemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;Amar putusan MPPN tersebut mengadili sebagai berikut:Memutuskan:1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding dahulunyapelapor;2.

Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpinak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;b. dst...3Bahwa tindakan Tergugat IIl yang melanggar sumpah jabatannya sebagainotaris yang tidak bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, danmenjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukumsebagaimana diterangkan dalam Putusan MPPN di atas, merupakan suatubukti bahwa Tergugat Ill telah secara sengaja melanggar ketentuan hukumdan mengesampingkan kode etik profesinya

jalan Palasari 9 Bandung, yang ditetapkan di Bandung tanggal 22 April 1989; Fotocopy legalisir Surat dari Kementrian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat Nomor : Kd.10.26/2/PP.03/1260.d/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan YPPM; Fotocopy legalisir Warmerking Akta Hibahan dari LPM kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang dibuat oleh Notaris OBING C ADIKUSUMAH, SH; Fotocopy legalisir Putusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris (MPPN

danYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin jalan Palasari 9 Bandung, yangditetapkan di Bandung tanggal 22 April 1989.Fotocopy legalisir Surat dari Kementrian Agama Kantor KabupatenBandung Barat Nomor : Kd.10.26/2/PP.03/1260.d/2010 tanggal03 Agustus 2010 tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan YPPM.Fotocopy legalisir Warmerking Akta Hibahan dari LPM kepada YayasanPembangunan Pendidikan Muslimin yang dibuat oleh Notaris OBING CADIKUSUMAH, SH.Fotocopy legalisir Putusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris (MPPN

;Fotocopy legalisir Putusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris (MPPN) tentangPengesahan AkataAkata Notaris yang dibuat oleh YULIUS ANWAR, SH.;Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Jakarta Pusat antara Sdr. SAEFULAHROSYAD dengan Sdr. EGA, SH (kurator) perihnal kekayaan YayasanPembaharuan Pendidikan Muslimin;Fotocopy legalisir Surat Putusan Perdata Pengadilan Negeri Kelas BandungNomor : 262/PDT/G/2009/PN.BDG tertanggal 30 Nopember 2010 antaraDrs. SUBEKTI, BA.,MPM selaku penggugat melawan H.

dan YayasanLembaga Pendidikan Muslimin jalan Palasari 9 Bandung, yang ditetapkandi Bandung tanggal 22 April 1989;Fotocopy legalisir Surat dari Kementrian Agama Kantor KabupatenBandung Barat Nomor : Kd.10.26/2/PP.03/1260.d/2010 tanggal 03Agustus 2010 tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan YPPM;Fotocopy legalisir Warmerking Akta Hibahan dari LPM kepada YayasanPembangunan Pendidikan Muslimin yang dibuat oleh Notaris OBING CADIKUSUMAH, SH;Fotocopy legalisir Putusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris (MPPN

Putusan MajelisPemeriksa Wilayah (MPW) Notaris Jawa Barat dengan nomor:01/PTS/MPWN.Prov Jabar/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 tersebutpada faktanya tidak terbukti atau secara hukum sanksi yang dimaksuddi dalam Putusan Putusan MPW Notaris Jawa Barat telah dibatalkanmelalui Putusan Majelis Pusat Notaris (MPN) nomor:04/B/MPPN/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang mana dalampertimbangannya MPN memperhatikan pembelaan yang disampaikanoleh TERGUGAT III yaitu bahwa TERGUGAT III dalam pembuatan Aktatersebut

padadalildalil yang telan dikemukakan di atas dan merujuk padaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:702/Sip/1973 tanggal 5 September 1973, maka sangat tidak tepatapabila TERGUGAT Ill selaku Notaris/PPAT ikut bertanggungjawabsecara tanggungrenteng atas kesalahan pihak lain.Bahwa sehubungan dengan dalil PENGGUGAT tentangpertanggungjawaban TERGUGAT HI atau TERGUGATbertanggungjawab memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT,maka hal tersebut bertentangan dengan Putusan MPN nomor:04/B/MPPN

Notaris (MPPN) dalam putusannyanomor 11/B/M.

DaddyHariadi bukan direktur dari PT Sweet Indolampung;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris(MPPN) Nomor 11/B/M./X1I/2010, tanggal 29 November 2010 (bukti P40),maka Tergugat 3 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan NegeriTata Usaha Negara dengan register Nomor 43/G/2011/PTUN.JKT,menuntut pembatalan terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris(MPPN) Nomor 11/B/M.

Dari ketentuanketentuan di atas, terbukti MPPN telah melanggar hukumdengan mengeluarkan Putusan MPPN atas Putusan MPW yang padadasarnya tidak dapat diterapkan upaya banding terhadapnya;8. Oleh karena Putusan MPPN bertentangan dengan hukum, akan tetapiJudex Facti memperhitungkannya sebagai bukti yang valid dalamputusannya, maka Judex Facti telah melakukan kesalahan denganmenerapkan hukum;9.

Terlebih lagi Putusan MPPN bukan merupakan suatu putusan hukum,melainkan hanya dalam lingkup kode etik Notaris saja dan hanya berlakusecara individual terhadap Notaris yang diperiksa. Jadi, jelas bahwaPutusan MPPN ini tidak ada rasionya untuk memperhitungkan PutusanMPPN sebagai bukti ketidakaslian disbursement requests, apalagi untukmeniadakan utang Termohon Kasasi yang telah terbukti dengan perjanjian,sertipikat maupun Putusanputusan Peradilan;10.

), kemudian dalampersidangan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dalam putusannyaNomor 11/B/M.

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris RepublikIndonesia Nomor: 32/B/MPPN/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020,dengan putusan menolak Banding Pembanding dahuluPelapor;Bahwa berdasarkan sikap Pelapor tersebut terindikasi PelaporBERITIKAD TIDAK BAIK dari awal untuk membatalkan jualbeli atasobjek pajak tersebut.

Undangan Klarifikasi Nomor: B/177/ Il/ Res.1.8 / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya bukti Surat tersebut diberitanda bukti P16;17.Fotokopi Surat Panggilan Nomor : Spgl / 202 / XI / 2019 / Reskrim tanggal11 Nopember 2019, selanjutnya bukti Surat tersebut diberi tanda bukti P17;18.Fotokopi Surat Putusan Majelis pemeriksa Wilayah Nomor : UM.MPWNProv.Bali.12.1993 tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P18;19.Fotokopi Salinan Putusan Nomor 32 /B/MPPN

jalan Palasari 9 Bandung, yang ditetapkan di Bandung tanggal 22 April 1989; Fotocopy legalisir Surat dari Kementrian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat Nomor : Kd.10.26/2/PP.03/1260.d/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan YPPM; Fotocopy legalisir Warmerking Akta Hibahan dari LPM kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang dibuat oleh Notaris OBING C ADIKUSUMAH, SH; Fotocopy legalisir Putusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris (MPPN

danYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin jalan Palasari 9 Bandung,yang ditetapkan di Bandung tanggal 22 April 1989.Fotocopy legalisir Surat dari Kementrian Agama Kantor KabupatenBandung Barat Nomor : Kd.10.26/2/PP.03/1260.d/2010 tanggal03 Agustus 2010 tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan YPPM.Fotocopy legalisir Warmerking Akta Hibahan dari LPM kepadaYayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang dibuat oleh NotarisOBING C ADIKUSUMAH, SH.Fotocopy legalisir Putusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris (MPPN

;Fotocopy legalisir Putusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris (MPPN)tentang Pengesahan AkataAkata Notaris yang dibuat oleh YULIUS ANWAR,SH.;Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Jakarta Pusat antara Sdr. SAEFULAHROSYAD dengan Sdr. EGA, SH (kurator) perihal kekayaan YayasanPembaharuan Pendidikan Muslimin;Fotocopy legalisir Surat Putusan Perdata Pengadilan Negeri Kelas BandungNomor : 262/PDT/G/2009/PN.BDG tertanggal 30 Nopember 2010 antaraDrs. SUBEKTI, BA.,MPM selaku penggugat melawan H.

dan YayasanLembaga Pendidikan Muslimin jalan Palasari 9 Bandung, yang ditetapkandi Bandung tanggal 22 April 1989;Fotocopy legalisir Surat dari Kementrian Agama Kantor KabupatenBandung Barat Nomor : Kd.10.26/2/PP.03/1260.d/2010 tanggal03 Agustus 2010 tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan YPPM;Fotocopy legalisir Warmerking Akta Hibahan dari LPM kepada YayasanPembangunan Pendidikan Muslimin yang dibuat oleh Notaris OBING CADIKUSUMAH, SH;Fotocopy legalisir Putusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris (MPPN

hasil notulen rapat, mencocokanselintas saja;Setelah berkas masuk, kemudian akta tersebut terbit, langkahlangkahnya, setelahberkas lengkap dan Harry Santoso menurut keterangan Staf Saya hadir sendiri,Saksi sangat percaya dengan Stafnya, untuk itu akta diterbitkan; Yang mendaftarkan ke AHU Ghofir Staf Saya;Pengajuan ke AHU secara online, Tidak Memeriksa nama Indahwaty masuk dalam pengurus perusahaan ;Diangkat menjadi Notaris Sejak tahun 1998;Belum pernah mendapat teguran/sanksi dari Lembaga Notaris/MPPN

Silitonga, Direktur Perdata, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;Maftuh, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Direktorat HukumPerdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;Ronald Sinjai Lumbuun, Staf Grade 5, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi Perdata, ,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;wan Setiawan, Kepala Seksi Dokumentasi Notariat danSekretariat MPPN

Silitonga, Direktur Perdata, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;Maftuh, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Direktorat HukumPerdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;Ronald Sinjai Lumbuun, Staf Grade 5, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi Perdata, ,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;wan Setiawan, Kepala Seksi Dokumentasi Notariat danSekretariat MPPN

., MH. dari Majelis Pengawasan PusatNotaris Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi MajelisPengawas Pusat Notaris Nomor M.01.MPPN.10.11 Tahun 2011 tanggal 7Oktober 2011;Menimbang, bahwa Tururt Tergugat IV tidak hadir atau tidakmengirimkan kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patutberdasarkan relaas panggilan tertanggal 15 Juli 2011 untuk sidangtanggal 26 Juli 2011, relaas panggilan tertanggal 11 Agustus 2011, relaaspanggilan tertanggal 13 September 2011, 23 September 2011

Bahwa, Saksi tidak pernah mendapat teguran ataupun sanksi dari LembagaNotaris atau MPPN. Bahwa, Saksi membuat akta hanya berdasar pada PKR , Pernyataan KeputusanRapat yang akan dituangkan ke dalam akta, yang mana seharusnya dihadiri olehpara pihak, namun karena Saksi percaya Staf yang berkerja pada Saksi, makaSaksi membuat akta dimaksud. Bahwa, Staf Saksi tersebut telah bekerja pada Saksi sudah selama 13 (tigabelas) tahun.

TPasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun2004, tentang Jabatan Notaris. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 63Tahun 2008, tentang Pelaksanaan Undang UndangTentang Yayasan. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;Surat dari Kantor Notaris Azhar, SH, Nomor : 2/Not/2011,tanggal 1 Februari 2011, perihal Permohonan AktaPendirian Yayasan Pendidikan Purawarman. ( FotokopiSesuai Asli ) ; Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang CutiNotaris Nomor : 05/KET.CUTI/MPPN

Fotokopi Salinan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor10/B/MPPN/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, bermaterai cukup danbercap pos (zegelen) serta tidak dapat dicocokkan dengan Salinanaslinya, oleh Ketua TP.6;Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Mn7. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1816 K.Pdt.1989tanggal 22 Oktober 1992, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal danditandai dengan TP.7;8.

., ACCS, Jabatan DirekturJenderal Administrasi Hukum Umum;Daulat Pandapotan Silitonga, Jabatan Direktur Perdata;Maftuh, Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum;Hendra Andy Satya Gurning, Jabatan Kepala SubDirektorat Hukum Perdata Umum;Ronald Sinjal Lumbuun, Jabatan Staf Grade 5;Amien Fajar Ocham, Jabatan Kepala Seksi AdvokasiKeperdataan;wan Setiawan, Jabatan Kepala Seksi DokumentasiNotariat dan Sekretariat MPPN;Faraitody Rinto Hakim, Jabatan Kepala Seksi Arsip danHalaman 2 dari 73 halaman, Putusan

., tanggal 02 Februari 2017(potokopi sesuai asli).Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 07/B/MPPN/V1V2017, tanggal 10 Juli 2017 (potokopi sesuai asli).Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur PerdataNomor : AHU2.AH.01.01862, tanggal 16 September 2016,perihal Penjelasan Tentang Data PerseroanPT.

Bangun Megah Semesta Nomor : 513/VIIACC/2017,tanggal 19 Juli 2017, perihal Mohon Perlindungan HukumAtas Putusan Nomor : 07/B/MPPN/VIIV2017 (potokopidari potokopi dengan stempel basah).Surat Undangan Dirjend. AHU Nomor : AHU.UM.01.03450,tanggal 21 Agustus 2017, perihal Undangan atas SuratPT. Bangun Megah Semesta Nomor : 513/VIACC/2017,tanggal 19 Juli 2017 (potokopi sesuai asli).Surat Undangan Dirjend.

YK.subyek dan obyeknya dan batal demi hukum, bahkan surat surat /Akta Akta yang mendukung Akta Jual Beli Nomor 5 tahun 2009 cacatsemuanya yaitu Akta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterangan Waris,Akta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pernyataan/kesaksian yang sebenar benarnya, dan Akta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kuasa sesuaidengan Rekomendasi MPD (P20B), Putusan MPPN (P20C), danPutusan Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2020/PN YYk, Nomor90/Pid.B/2021/PN YYk, dan Nomor 91/Pid.B/2021/PN YYk masing masing Terdakwa

,M.H.Bahwa SK dapat digugat ke PTUN harus dilihat dari proses administrasinya,apakah proses yang ditempuh sudah betul atau belum dan sifatnya haruskumulatif sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009;Bahwa sekarang banyak sekali lembaga independen seperti MPPN, KPU,DKPP, dst dan bertingkat dari daerah dan ada yang sampai tingkat pusat;Bahwa contohnya Putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh KPU maka KPUhanya sebagai peaksana saja (ketiban pulung) jika ada pihak yang

IWAN SETIAWAN, Jabatan Kepala SeksiDokumentasi Notariat dan Sekretariat MPPN,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;Halaman 2 dari 88 halaman. Putusan Nomor 252/G/2017/PTUN.JKT.7. DANIEL DUARDO NOORWNANARKO, JabatanAnalis Pendapat Hukum dan Advokasi, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;8. PRIHANTORO KURNIAWAN, Jabatan AnalisPendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;9.

dan setelah dicocokan sesuai denganaslinya, selanjutnya disebut P 29;30.Fotocopi Bon tagihan pembelian Tiket penerbangan Surabaya Jakarta tertanggal 16 Jun 2006 untuk penerbangan Surabaya Jakarta tanggal 22 Juni 2006 dengan Lion Air JT 577 jam 11.20, dankembalinya Jakarta Surabaya tanggal 25 Juni 2006 dengan Lion AirJT 580 Jam 17.15, bermeterai cukup dan setelah dicocokan sesualdengan aslinya, selanjutnya disebut P 30;31.Fotocopi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris RepublikIndonesia, No: 13/B/MPPN

Fotocopi Salinan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris RI Nomor :13/B/MPPN/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, Salinan Putusan Nomor :07/B/MPPN/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 bermeterai cukup setelahdicocokan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TWI.2 ;Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan buktitertulis sebagai berikut :1.Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.05 Kel.Manggar Besar Kec.Balikpapan Timur seluas 59.940 M?

, Direktur Perdata, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;Maftuh, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Direktorat HukumPerdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;Ronald Sinjal Lumbuun, Staf Grade 5, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;wan Setiawan, Kepala Seksi Dokumentasi Notariat danSekretariat MPPN