Tubun, RT.28, No. 37, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan BontangSelatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaiTergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari Suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor264/Pdt.G/2016/PA.Botg tertanggal O09 Agustus 2016, telah mengajukangugatan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2016/PA.Botg dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Sulawesi Tengah, sejak tanggal 05 Desember2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 04Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;Pengadilan Tinggi tersebut ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 5/PID/2017/PT PAL tanggal 03 Januari 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 5/PID/2017/PT PALMembaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor264

AliasDEWI selaku pemilik yang sah; 1 (satu) buah kunci L ;Dirampas untuk dimusnahkan.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor264/Pid.B/2016/PN Lwk., tanggal 29 November 2016 yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa FIRMAN Alias IMAN Alias DODI tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam

dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara inipada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke5 KUHPidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor264

;melawanTermohon, tempat tanggal lahir, umur 32 tahun, Agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat tinggal di Kota Prabumulih, PropinsiSumatera Selatan, selanjunta disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraiantertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraanPengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor264

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2020/PA.Pbm dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

: Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan PertanahanNasional , maka perjanjian jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan.Menurut ketentuan Pasal 1265 alinea 1 KUHPerdata, Suatu syarat batalyang apabila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segalasesuatu kembali pada keadaan semula, seolaholah tidak pernah ada suatuperikatan;Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta a quo Jo Pasal 1265 KUHPerdatamaka secara hukum jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor264

Menurut Bukti PGaquo yakniPutusan Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.Jkt.TimPengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal19 September 2006, bahwagugatan Penggugat aquo terhadap Tergugat aquo adalah PerbuatanMelawan Hukum, karena Tergugat aquo tanpa hak telah menguasai7835Mdari tanah Sertifikat HGB Nomor264/Jatirawamangun atas namaYayasan Kesejahteraan Wanita yang didalilkan dan diakui sebagai hakPenggugat aquoselaku Ahli WarisM.Said Daud, berdasarkanatas hakyang berupa Akta Jual Beli Nomor 30/P.Gadung/1992 FransiscusJacobus

JacobusMawati, Jakarta, tertanggal 25 September 1992 tersebut ;Fakta tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Surat Nomor:794/7.31.75/VIIV2013, tanggal 01 Agustus 2013 dengan Pokok SuratPermohonan pengecekan hak kepemilikan atas tanah eks Hak GunaBangunan Nomor 264/Jatirawamangun atas dasar Surat Pernyataan DrsMaman Saepurachman, Jabatan KSB Dalfas Birofaskon Ssarpras Polri yangmenyatakan bahwa tanah seluas 7835 M2 dari tanah sertifikat HGB Nomor264

. 7 dari 47 Hal Putusan No. 140/PDT/2017/PT.DKI(a) permintaan itu tidak disertai sertifikat tanah yang bersangkutan;(6) tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;(c) tidak disertai surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya..Bahwa telah menjadi fakta dan /atau fakta hukum sebagaimanadikemukakan dalam Bukti P3 ,Bukti P4, Bukti P5, Bukti P6, Bukti P7Bukti P8 dan Bukti P9A, Bukti P9B serta Bukti P9C, Objek dalam Aktaa quo yakni' tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor264

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo dengan perihal GugatanPerbuatan Melawan Hukum tidak jelas apa yang menjadi obyekgugatannya, karena jika obyek gugatannya terkait dengan hak ataukepemilikan atas tanah dengan Sertifikat HGB Nomor264/Jatirawamangun dan Akta Jual Beli Nomor 30/Pulo Gadung, tanggal25 September 1992 tentunya terpisah dengan persoalan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323K/Pdt/2010, tanggal 27Mei 2010 Jo.

., tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan serta salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 7 Januari 2015, Nomor264/Pid.B/2014/PN Bin., yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa MULIADI Als ICIN Bin SYAHRAN tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalamdakwaan Primair;2.

/Pid.B/2014/PN Bin., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 19 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Batulicin pada tanggal 22 Januari 2015, yang mana memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secarapatut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2015 denganRelaas Pemberitahuan dan Menyerahkan Memori Banding Nomor264/Pid.B/2014/PN.Bin., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin

;Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Januari2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin padatanggal 28 Januari 2015, yang mana memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada PenasihatHukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015 dengan RelaasPemberitahuan dan Menyerahkan Memori Banding Nomor264/Pid.B/2014/ PN.Bin., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Terdakwatertanggal 2 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Batulicin pada tanggal 3 Pebruari 2015, yang mana kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secaraHalaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 10/PID/2015/PT.BJMpatut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2015 denganRelaas Pemberitahuan dan Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor264/Pid.B/2014/PN.Bin., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;Vill.

Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicinpada tanggal 4 Pebruari 2015, yang mana kontra memori banding tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2015 dengan RelaasPemberitahuan dan Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor264/Pid.B/2014/PN.Bin., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;IX.

Nomor 2261 K/Padt/2012Jakarta dengan Putusan Nomor 660/PDT/2010/PT.DKI tanggal 14 November2011 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Dalam Provisi: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor264/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT. tanggal 27 April 2010;Dalam Pokok Perkara: Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor264/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT. tanggal 27 April 2010 yang dimohonkanbanding;MENGADILI SENDIRI Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Bahwa objek tanah gugatan Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor264/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT tersebut telah diadakan siding pemeriksaansetempat (SPS) untuk menunjukkan batasbatas letak objek tanah milikpemohon Kasasi semula Penggugat, Pembanding oleh Majelis Hakimyang dipimpin oleh Hakim Ketua Bapak Kamarudin SimanjuntakSH,MH, dihadiri Termohon Kasasi semula Tergugat dan saksisaksipenunjuk batas saudara Ny.

Satiri istri Sarna bin Kadna Aim, dandihadiri pula oleh Panitera Pengganti Perkara Nomor264/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT pemeriksaan sidang setempat dimohonkanoleh Pemohon Kasasi, semula Penggugat Pembanding yang telahdilaksanakan pda tanggal 17 Maret 2010, demikian pihak TermohonKasasi dahulu Tergugat Terbanding tidak dapat menunjuk tegasbatasbatas karena tidak ada gambar situasi/surat ukur yangmenerangkan atas letak dan batasbatas tanah yang diakui sebagaimiliknya.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang

Sorong, 27 November 1989, agamaIslam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Strata l,tempat kediaman di Distrik Sorong Timur, KotaSorong, Propinsi Papua Barat; sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Oktober2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor264

MengabulkanMENETAPKANpermohonan pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2019/PA.Srog dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000.

di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggalO06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor264/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalildalil sebagaiberikut:Halaman 1 dari 11. Penetapan No. 264/Pdt.G/2020/PA. Sor1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlahHalaman 4 dari 11. Penetapan No. 264/Pdt.G/2020/PA.

Putusan Nomor 19 PK/Pid/2019Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor264/P1ID/2015/PT.SBY tanggal 30 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Maret2015 Nomor 650/Pid.B/2014/PN.Bwi, yang dimintakan banding tersebut;3.

DAHLAN tersebut; Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan peninjauan kembali Nomor2//Pid.PK/2018/PN Byw juncto Nomor 650/Pid.B/2014/PN.Bwi juncto Nomor264/PID/2015/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriBanyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2018,Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap PutusanMahkamah Agung tersebut;Membaca pula suratsurat lain

Kepulauan Riau ;, sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat kediaman di KabupatenKarimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca semua Surat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengansurat gugatannya bertanggal 08 Juni 2021, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Register Nomor264

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2021/PA.TBK dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung BalaiKarimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registerperkara;Hal. dari Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2021/PA.TBK3.

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1997 para Pemohon telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapanpejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan PatebonKabupaten Kendal, sebagaimana pada Akta Nikah Nomor264/12/X/97 tanggal 09 Oktober 1997;2. Bahwaselanjutnya pada Akta Nikah tersebut tertulis tahun lahir: 1976yang mana tahun lahir Pemohon tersebut terdapat kekeliruan danHalaman 1 dari 8 halamanPenetapan. Nomor 0027/Pat.P/2016/PA.

bermateraicukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenaiPemohon lahir pada 03 Pebruari 1978, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktiP.1 P.2, P.3, dan P.4 tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukanfaktafakta sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Oktober 1997sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor264

juga dilampirkan berkas salinan Surat GugatanPerlawanan a quo, dan karenanya tanah dan Sertipikat tanah a quodiblokir , hal ini diakui kebenarannya oleh Tergugat berdasarkan SuratTergugat yakni Surat Nomor 794/7.31.75/VIII/2013 tanggal 01 Agustus2013 dengan Perihal Permohonan pengecekan hak kepemilikan atastanah eks HGB No. 264/Jatirawamangun tanah Sertipikat HGB No.264/Jatirawamangun atas nama Yayasan Kesejahteraan Wanita.Isi surat Tergugat a quo isinya sbb :1.Tanah Negara bekas hak Guna Bangunan Nomor264

Kepolisian NegaraRepublik Indonesia seluas 1225 M2 berasal tanah seluas 7835 m2yang dikuasai Kepolisian R.I. dari tanah Hak Guna Bangunan Nomor264/Jatirawamangun atas nama Yayasan Kesejahteraan Wanitaseluas 18930 m2 ;Bahwa Yayasan Kesejahteraan Wanita sebagai fakta adalahPemegang Hak atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 264/Jatirawamangun seluas 18930 m2, karenanya Penetapan a quoberdampak pada hubungan hukum antara Penggugat dan TanahHak Guna Bangunan Nomor 264/Jatirawamangun yang telah ada;B.

Individual .Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berakibat padaeksistensi Tanah Sertipikat HGB No. 264/Jatirawamangun atasnama Penggugat Yayasan Kesejahteraan Wanita dan pastimerugikan Penggugat karena Objek Sengketa yakni SertipikatPakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian R.I. seluas1225 m2 diterbitkan dari Tanah Sertipikat HGB Nomor264/Jatirawamangun atas nama Penggugat YayasanKesejahteraan Wanita yang luasnya 18930 m2, sehingga dengandemikian luas tanah sertipikat HGB Nomor 264/

Konkrit .Keputusan Tergugat adalah Keputusan TUN yang tidak bersifatumum karena sudah mengenai status hubungan hukumPenggugat dan Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor264/Jatirawamangun atas nama Penggugat karena objek sengketaSertifikat Hak Pakai No.1141/Cipinang atas nama PemerintahRepublik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesialuas 1.225 M2 berasal dari sebagian Tanah Sertipikat HGB NomorHalaman 14 dari 27 halaman.

Dengan demikian, Penggugat tidak lagi memilikihubungan hukum dengan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo ;Jadi putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta telah salah menerapkan hukum karena memberlakukansurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah sehingga pendapatJudex Facti yang menyatakan Penggugat tidak lagi memiliki hubunganhukum dengan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor264/Jatirawamangun

M.Si Bin AHMAD WANI untukmembayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum. tersebut,Pengadilan Negeri Prabumulih telan menjatuhkan putusan Nomor264/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 11 Januari 2021, yang amarnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa Andi Rozali, S.Sos M.Si Bin Anmad Wani, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Tanpa Hak danMelawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan Dalam Bentuk BukanTanaman;2.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5000 (lima ribu rupiah)Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadapputusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor01/Akta Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 13 Januari 2021 dan telah diberitahukanHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/PID/2021/PT PLGkepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor264/Pid.Sus/2020/PN Pom tanggal 14 Januari 2021;Menimbang, bahwa atas permintaan

diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 21 Januari 2021 danmemori banding tersebut telah diserahkan pada Terdakwa tanggal22 Januari 2021;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan TinggiPalembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum danTerdakwa telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara masingmasing sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor264

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor264/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 11 Januari 2021 yang dimohonkanbanding;3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

melawanTERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mageta, 01 Juli 1983, agamaIslam, pekerjaan tou Rumah Tangga,pendidikan SLTA, tempat kediaman diKabupaten Langkat, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulistertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaStabat Kelas B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor264

1975Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 264/Padt.G/2021/PA.Stbpara pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir, oleh karena itu penetapanperkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 Februari 2021 Pemohonmenyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor264

belah pihak untuk menempuhproses mediasi melalui mediator yang ditunjuk dari kalangan hakim yaituFadilah, S.Ag, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember2018 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.Bahwa kemudian pada persidangan selanjutnya pemohon tidakpernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun pemohon telahdiberitahukan di persidangan maupun telah dipanggil Secara resmi dan patutoleh Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto sebagaimana relaas Nomor264

/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 17 Desember 2018 dan 14 Januari 2019,dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan.Bahwa demikian pula termohon pada persidangan selanjutnyatermohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipuntelah diberitahukan di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi danpatut untuk hadir kepersidangan sebagaimana relaas Nomor264/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 12 Desember 2018 dan 14 Januari 2019dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya

2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primer:1.2:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa tanah hak milik yang terletak di Jalan Beringin Entropsesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 919 Tahun 1997 atas nama PT BankRakyat Indonesia (Persero), Tok. dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor264

Nomor 257 PK/Pdt/2018Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa tanah hak milik yang terletak di Jalan Beringin Entropsesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 919 Tahun 1997 atas nama PT BankRakyat Indonesia (Persero), Tok. dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor264/1997 tertanggal 2 Mei 1997, seluas 3.480 m?

Nomor 257 PK/Pdt/2018Indonesia (Persero), Tbk. dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor264/1997 tertanggal 2 Mei 1997;6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) atausiapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan danmenyerahkan tanah yang terletak di Jalan Beringin/SMA 4 (sampingPesantren DDI Entrop) Distrik Jayapura Selatan, seluas 2.449 m? sesuaiSurat Ukur Nomor 127/Entrop/2011, tertanggal 18 Oktober 2011, atautanah seluas 1.750 m?

Bahwa dalam posita Gugatannya tertanggal 5 Juni 2014 Nomor264/Pdt.G/2014/PN/JKTPST. Penggugat hanya menguraikan kronologisSurat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Mei 2013 antaraPenggugat dan Tergugat sampai terjadinya wanprestasi oleh pihakTergugat atas Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut ;3.

DKIMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah menjatuhnkan putusan tanggal 7 April 2015 Nomor264/Padt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :l. DALAM KONPENSI ; DALAM EKSEPSI ; Menerima eksepsi dari turut Tergugat ; Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak; DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.3.321.000.

PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor264/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 April 2015, dan telah diberitahukankepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2016 dankepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 September2016;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmemberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepadaTerbanding semula Tergugat

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor264/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 April 2015, yang dimohonkanbanding;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, oleh kami,JAMES BUTAR BUTAR, S.H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor264/PID.SUS/2018/PT SBY, tanggal 13 April 2018 yang amar selengkapnyasebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kpn tanggal 13 Februari 2018, yang dimintakan bandingtersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan status sebagianbarang bukti, sehingga

1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Monolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG tersebut: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor264

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Subsider :Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Bahwa, pada hariharit persidangan yang telah ditetapkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernahdatang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanyayang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut olehjurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba dengan relaas nomor264/Pdt.G/2017/PA.Msb,tanggal 23

ThorigHusler dengan Nomor464.2/322/BKPSDM tertanggal 22 Februari 2017,tentangpemberian izin perceraian;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaraterlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor264/Pdt.G/2017/PA.Msb,tanggal 23dan tanggal 31 Mei 2017, panggilan tersebutdisampaikan langsung ke alamat Tergugat, maka panggilan kepada Tergugatharus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;Menimbang

Pada Tanggal 23 September 2005 Penggugat denganTergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kedirisesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor264/21/1X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri;2.

SAIFUDIN. namun gagal, selanjutnya dibacakan suratGugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwaatas Gugatan Penggugattersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang padapokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatanPenggugat serta menyatakan tidak keberatan denganperceraian tersebut;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilGugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti suratberupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor264/21/1X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor