Ditemukan 125 data
183 — 38
Nomor237/K/Mediasi/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011, Prihal: Penegasanstatus Notisi Audit Investigasi BPKP Jawa Timur, kepada KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPropinsi Jawa Timur;Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pengaduan tentangPelanggaran UU PTPK, tanggal 10 Desember 2012 yang ditujukankepada Kejaksaan Agung RI, Jampitsus dan Kepala KejaksaanTinggi Jawa Timur;Foto copy dari foto copy, Surat dari KOMNAS HAM RI.
Bukti T. 118 : Foto copy dari foto copy, Notisi Hasil Audit Investigasi HambatanKelancaran Pembangunan (HKP) atas Rencana Pembayaran 7 (tujuh)bidang tanah di desa Besuki Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjodari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur kepada Badan PelaksanaBadan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BAPELBPLS);19. Bukti T. 119 : Foto copy sesuai dengan asli. Buku Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, SH.
Bukti T.Il 5 Foto copy sesuai aslinya, Notisi Hasil Audit Investigasi HambatanKelancaran Pembangunan (HKP) atas Rencana Pembayaran 7(tujuh) bidang tanah di desa Besuki Kecamatan Jabon,Kabupaten Sidoarjo;Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Ketua Dewan PengarahBadan Peanggulangan Lumpur Sidoarjo No.01/KPTS/DPBPLS/2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi BuktiKepemilikan atas Tanah sawah, Pekarangan dan Bangunan MilikWarga Akibat Semburan Lumpur Di Sidoarjo ;Foto copy sesuai aslinya, Kesimpulan
sebagai tanah darat; Bahwa setahu saksi tanah disebelah selatan adalah pemukiman sedangkan tanahsebelah utara sawah, dan tanah Penggugat adan sebelah selatan jadi masukwilayah pemukiman ;Bahwa setelah upaya mediasi yang lakukan tidak berhasil, Kepala BPLSmengatakan akan meminta pertimbangan Perwakilan BPKP Jawa Timur untukmelakukan audit investigasi;Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi secara lisan disampaikan oleh BPKPbahwa tanah tersebut adalah tanah sawah ;Bahwa warga keberatan terhadap notisi
121 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang tim pengelola kegiatanrevitalisasi prasarana pondok pemuda di Propinsi Sumatera Barat;16) Photo copy surat tugas No : ST.002.82/D.V/2/2014 deputi bidangharmonisasi tanggal 18 Februari 2014 untuk melaksanakanmonitoring dalam rangka bantuan pengembangan prasarana dansarana kepemudaan pada 19 20 Februari 2014 di padang dan solokSumatera Barat ;17) Photo copy salinan akta notaris pendirian perseroan komanditer CV.Arashindo no : 75 tanggal 23 Mei 2011 ;18) Photo copy kesanggupan tindak lanjut notisi
54 — 27
dari data IDonline BI semuanya ada di dalam berkas, yang mana tanggalcetak print outnya tertera sebelum pencairan kreditdilaksanakan (copy ID online semua debitur terlampir) danhasil wawancara dengan calon debitur;Pembayaran uang muka telah sesuai dengan BPP Perkreditanyang berlaku pada saat itu, dan dalam rangka penerapanprinsip kehatihatian maka pada review BPP Perkreditan BankSumsel Babel (copy BPP terlampir) yang telah diserahkankepada BI pada tanggal 27 Desember 2012 telah disesuaikandengan notisi
108 berkas permohonan fasilitas Kredit Griya Sejahtera(KGS) yang diajukan karyawan group PT IKI tersebut, yangdianggap layak dan dapat disetujui adalah sebanyak 43 berkaspermohonan)j = = nono eno e on nen nnn nn enero non ne nen eenPembayaran uang muka yang dilakukan oleh ke43 Debitursebesar 20% telah sesuai dengan BPP Perkreditan yang berlakupada saat itu, dan dalam rangka penerapan prinsip kehatihatianBPP Perkreditan Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitungtelah melakukan review sesuai dengan Notisi
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
sedangkanberdasarkan Notisi Audit tertanggal 23 Mei 2006 yang kami lampirkansebagai bukti dalam perkara ini dan Notisi Audit ini juga ditandanganioleh saksi ahli Hazairin Daniel, SE,AK.MM. jelas dalam laporannyadisebutkan ketiga rekanan tersebut diduga juga telah merugikankeuangan Negara, akan tetapi tidak pernah dimunculkan dan dibahasdalam laporan hasil audit investigasi dalam perkara ini padahal ke 3Hal. 22 dari 25 hal. Put.
124 — 27
:Surat No. 097/P/KHAA/I/2011, tanggal 31 Januari 2011tentang permohonan perintah bayar kepada 5 warga pemilik 7bidang tanah darat ;Surat No. 015/P/KHAA/I/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentangmohon persetujuan pembayaran 7 bidang tanah darat milik dari5 warga/Penggugat ;Surat Komnas HAM No. 199/K/Mediasi/VIII/2011, tanggal 9Agustus 2011, Perihal upaya penyelesaian Hak atas tanah milikSaudara Musiharto dkk ;Surat Komnas HAM No. 237/K/Mediasi/X/2011, tanggal 7Oktober 2011, perihal Penegasan status Notisi
sebagai tanah darat ;Bahwa setahu saksi tanah disebelah selatan adalah pemukimansedangkan tanah sebelah utara sawah, dan tanah Penggugat adansebelah selatan jadi masuk wilayah pemukiman ;Bahwa setelah upaya mediasi yang lakukan tidak berhasil, Kepala BPLSmengatakan akan meminta pertimbangan Perwakilan BPKP Jawa Timuruntuk melakukan audit investigasi ;Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi secara lisan disampaikan olehBPKP bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah ;Bahwa warga keberatan terhadap notisi
BadanPenanggulangan Lumpur SidoarjoPasal 1 angka 6 Peraturan Ketua Dewan PengarahBadan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 01/KPTS/DPBPLS/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan VerifikasiBukti Kepemilikan atas Tanah Sawah, Pekarangan danBangunan Milik Warga Akibat Semburan Lumpur diSidoarjoPasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6Tahun 2009 ;Foto Citra SatelitKwitansi atau bukti asli bermeterai ;Perjanjian Jual Beli dan Kuasa dengan Akta Notaris H.Edwin Subarkah, S.H No. 342 tanggal 6 Maret 2012 ;Notisi
BUKTITERGUGAT Il dan Ill ;1.Bukti T1: Notisi Hasil Audit Investigatif Hambatan KelancaranPembangunan (HKP) Atas Renana Pembayaran 7 (tujuh) bidangTanah di Desa Besuki Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.2. Bukti T2: Keputusan Ketua Dewan Pengarah BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 01/KPTS/DPBPLS/2007Tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Bukti Kepemilikan AtasTanah Sawah, Pekarangan dan Bangunan Milik Warga AkibatSemburan Lumpur Di Sidoarjo3.
49 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
2011 perihal PermohonanPerpanjangan Waktu tanggal 30 Desember 2011;5. 1 (satu) rangkap asli Addendum Perjanjian Kerjasama antaraKementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite RevitalisasiLapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri KabupatenLombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Desember2011;6. 1 (satu) rangkap Surat Tugas Tim Audit Operasional Dana Blok GrantKemenpora Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : ST073/INSMENPORA/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012;7. 1 (satu) rangkap asli Notisi
Komite, Pelindung dan Penasehat.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Komite Revitalisasi LapanganSepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barattanggal 03 Januari 2012.1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja, Rincian Pekerjaan, Kwalitas danHarga, 1 (satu) lembar Poto Copy Kwitansi Serabut Sejumlah 8.500 kg/8 ton 0,5, guna Bahan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa KediriKecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.1 (satu) rangkap surat dari Kementrian Pemuda dan OlahgaraInspektorat, notisi
Komite, Pelindung dan Penasehat.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Komite Revitalisasi LapanganSepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barattanggal 03 Januari 2012.1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja, Rincian Pekerjaan, Kwalitas danHarga, 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Serabut sejumlah 8.500 kg/8 ton 0,5, guna Bahan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa KediriKecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.1 (satu) rangkap surat dari Kementrian Pemuda dan OlahgaraInspektorat, notisi
89 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari data IDonline BI semuanya ada di dalam berkas, yang mana tanggalcetak print outnya tertera sebelum pencairan kreditdilaksanakan (copy ID online semua debitur terlampir) danhasil wawancara dengan calon debitur;Pembayaran uang muka telah sesuai dengan BPP Perkreditanyang berlaku pada saat itu, dan dalam rangka penerapanprinsip kehatihatian maka pada review BPP Perkreditan BankSumsel Babel (copy BPP terlampir) yang telah diserahkankepada BI pada tanggal 27 Desember 2012 telah disesuaikandengan notisi
dapatbuktikan berdasarkan alasan sebagai berikut :1)Dari + 108 berkas permohonan fasilitas Kredit Griya Sejahtera(KGS) yang diajukan karyawan group PT IKI tersebut, yangdianggap layak dan dapat disetujui adalah sebanyak 43 berkaspermohonan;Pembayaran uang muka yang dilakukan oleh ke43 Debitursebesar 20% telah sesuai dengan BPP Perkreditan yang berlakupada saat itu, dan dalam rangka penerapan prinsip kehatihatianBPP Perkreditan Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitungtelah melakukan review sesuai dengan Notisi
60 — 28
Pemberdayaan Pemuda T.A. 2013;- Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor 02439/SET.DV.4/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Tindak Lanjut Bantuan Prasarana Kepemudaan;- Surat Bupati Toba Samosir nomor 426.1/836/IX/2014 tanggal 08 September 2014 perihal Hibah Barang Milik Negara;- Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah oleh Bupati Toba Samosir tanggal 08 September 2014;- Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 01407/DV.4/6/2014 tanggal 04 Juni 2014 perihal Kesanggupan Tindak Lanjut Notisi
Hasil Audit BPKP dan Inspektorat Kemenpora;- Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 01175/DV.4/5/2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal Notisi Hasil Audit BPKP;- Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : B.01926/D.V.4/8/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis;- Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : P.02170/D.V.4/9/2013 tanggal 06 September 2013 perihal Permohonan Pendaftaran User ID dan Password;- Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : P-03825/D.V-4/X/2014
Pembangunan Sentra Pemberdayaan Pemuda T.A. 2013;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor 02439/SET.DV.4/VIII/2014tanggal 11 Agustus 2014 perihal Tindak Lanjut Bantuan PrasaranaKepemudaan;Surat Bupati Toba Samosir nomor 426.1/836/IX/2014 tanggal 08 September2014 perihal Hibah Barang Milik Negara;Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah oleh Bupati Toba Samosirtanggal 08 September 2014;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 01407/DV.4/6/2014tanggal 04 Juni 2014 perihal Kesanggupan Tindak Lanjut Notisi
Hasil AuditBPKP dan Inspektorat Kemenpora;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 01175/DV.4/5/2014tanggal 16 Mei 2014 perihal Notisi Hasil Audit BPKP;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : B.01926/D.V.4/8/2013tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : P.02170/D.V.4/9/2013tanggal 06 September 2013 perihal Permohonan Pendaftaran User ID danPassword;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : P03825/D.V4/X/2014tanggal 14 Oktober
Sentra Pemberdayaan Pemuda T.A. 2013;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor 02439/SET.DV.4/VIII/2014tanggal 11 Agustus 2014 perihal Tindak Lanjut Bantuan Prasarana Kepemudaan;Surat Bupati Toba Samosir nomor 426.1/836/1X/2014 tanggal 08 September2014 perihal Hibah Barang Milik Negara;Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah oleh Bupati Toba Samosirtanggal 08 September 2014;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 01407/DV.4/6/2014tanggal 04 Juni 2014 perihal Kesanggupan Tindak Lanjut Notisi
Hasil Audit BPKPdan Inspektorat Kemenpora;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 01175/DV.4/5/2014tanggal 16 Mei 2014 perihal Notisi Hasil Audit BPKP;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : B.01926/D.V.4/8/2013tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : P.02170/D.V.4/9/2013tanggal 06 September 2013 perihal Permohonan Pendaftaran User ID danPassword;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : P03825/D.V4/X/2014tanggal 14 Oktober
Hasil Audit BPKPdan Inspektorat Kemenpora;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : 01175/DV.4/5/2014tanggal 16 Mei 2014 perihal Notisi Hasil Audit BPKP;Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : B.01926/D.V.4/8/2013tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis;Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 122/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnSurat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor : P.02170/D.V.4/9/2013tanggal 06 September 2013 perihnal Permohonan Pendaftaran User ID danPassword;Surat Kementerian Pemuda
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan ketentuan;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembayaran, diketahuibahwa penyesuaian harga telah dibayarkan 2 (dua) kali, yaitu pertamatanggal 21 Juni 211 dengan SP2D Nomor 2159/SP2D.1.S/VI/2011 senilai10.000.000.000,00, dan kedua pada tanggal 16 September 2011 dengandengan SP2D Nomor 4422/SP2D.1.S/IX/2011 senilai 10.000.000.000,00,sehingga total pembayaran yang telah dilakukan Rp20.000.000.000,00;Bahwa dasar pembayaran penyesuaian harga adalah kontrak pembayaranpenyesuaian harga dan Notisi
Indikasi tersebut diperkuat denganjawaban atas notisi audit yang menyatakan bahwaperhitunganpenyesuaian harga dimulai pada bulan pertama sesuai Keppres 80/2003.Padahal dalam formula perhitungan penyesuaian harga yang dicantumkandalam dokumen kontrak disebutkan bahwa perhitungan penyesuaianharga dimulai dari bulan ke13;Penyelidikan proses tender oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengahmasih dimungkinkan untuk dibuka kembali;.
57 — 28
STA 8+350 yang dilakukan berdasarkanpermintaan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sesuaisurat Nomor: B/1391/IIJ2010/Reskrim, Tertanggal10 Februari 2010, Perihal: Permintaan AuditInvestigatif ;Bahwa Tergugat I merupakan pihak yang telahmenandatangani dan mengeluarkan Notisi LaporanHasil Audit Investigatif Nomor: LHAI3849/PW11/5/2010, Tanggal 30 September 2010 yangditujukan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengahselaku penyidik sehubungan pemeriksaan perkaradugaan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka:
Maka dengan demikian penilaianperhitungan kerugian keuangan negara sebagaimanaLaporan Hasil Audit BPKP Perwakilan ProvinsiJawa Tengah tersebut hasilnya tidak valid ;Bahwa oleh karena itu notisi laporan hasil auditinvestigasi yang dilakukan dengan caracara yangmelawan hukum, oleh karena itu laporan hasil auditinvestigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalamperkara a quo harus dinyatakan tidak sah dan batal,oleh karenanya tidak mengikat secara hukum ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (5)UUD 1945
Terbanding/Terdakwa : FAHRUDDIN,S.T
123 — 58
BETANIA PRIMA tanggal 14 Agustus 2015;
- 2 (dua) Lembar Asli Notisi Singkat Pembahasan Bank Garansi Pelaksanaan An. PT. BETANIA PRIMA tanggal 20 Agustus 2015;
- 2 (dua) Lembar Asli Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang No. 640/SPPBJ/CKTR-TBPR/2015/15-27 tanggal 04 Agustus 2015;
- 1 (satu) Lembar Asli Jaminan Pelaksanaan PT.
BETANIAPRIMA tanggal 14 Agustus 2015;76)2 (dua) Lembar Asli Notisi Singkat Pembahasan Bank GaransiPelaksanaan An. PT. BETANIA PRIMA tanggal 20 Agustus 2015;77)2 (dua) Lembar Asli Penunjukkan Penyedia untuk PelaksanaanPekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel KuantanSinging! dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang No.640/SPPBJ/CKTRTBPR/2015/1527 tanggal 04 Agustus 2015;78)1 (Satu) Lembar Asli Jaminan Pelaksanaan PT.
BETANIAPRIMA tanggal 14 Agustus 2015;2 (dua) Lembar Asli Notisi Singkat Pembahasan Bank GaransiPelaksanaan An. PT. BETANIA PRIMA tanggal 20 Agustus2015;2 (dua) Lembar Asli Penunjukkan Penyedia untukPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang PertemuanHotel Kuantan Singingi dari Dinas Cipta Karya dan TataRuang No. 640/SPPBJ/CKTRTBPR/2015/1527 tanggal 04Agustus 2015;1 (satu) Lembar Asli Jaminan Pelaksanaan PT.
BETANIAPRIMA tanggal 14 Agustus 2015;76.2 (dua) Lembar Asli Notisi Singkat Pembahasan Bank GaransiPelaksanaan An. PT. BETANIA PRIMA tanggal 20 Agustus 2015;77.2 (dua) Lembar Asli Penunjukkan Penyedia untuk PelaksanaanPekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel KuantanSingingi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang No.640/SPPBJ/CKTRTBPR/2015/1527 tanggal 04 Agustus 2015;78.1 (Satu) Lembar Asli Jaminan Pelaksanaan PT.
BETANIAPRIMA tanggal 14 Agustus 2015;2 (dua) Lembar Asli Notisi Singkat Pembahasan BankGaransi Pelaksanaan An. PT. BETANIA PRIMA tanggal 20Agustus 2015;2 (dua) Lembar Asli Penunjukkan Penyedia untukPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang PertemuanHotel Kuantan Singingi dari Dinas Cipta Karya dan TataRuang No. 640/SPPBJ/CKTRTBPR/2015/1527 tanggal 04Agustus 2015;1 (satu) Lembar Asli Jaminan Pelaksanaan PT.
76 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mudiharto, dkk kepada Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur; Bukti P21 yaitu Surat Komnas HAM RI Nomor 237/K/Mediasi/X/2011,tanggal 7 Oktober 2011, Perihal: Penegasan Status Notisi AuditInvestigasi BPKP Jawa Timur kepada Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur; Bukti P23 yaitu Surat Komnas HAM RI Nomor 024/R/Mediasi/V/2011,tanggal 5 Mei 2011, Perihal: Penyelesaian Pembayaran Hak AtasTanah Milik Sdr.
Notisi Hasil Audit Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan(HKP) atas rencana pembayaran 7 (tujuh) bidang tanah di DesaBesuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiJawa Timur kepada Badan Pelaksana Badan PenanggulanganLumpur Sidoarjo (BAPELBPLS).. Peta Citra Tata Guna lahan wilayah PAT. 3 Desa (Perpres Nomor 48Tahun 2008) Desa Pejarakan, Kedung Cangkring, Besuki (DokumenCitra 05 Maret 2005);.
112 — 55
Meregistrasi permohonan yang masuk dan mengajukan kePimpinan untuk mendapatkan ljin Proses.Melakukan On The Spot ke calon debitur dalam rangka verifikasidata dan informasi lainnya seperti laporan keuangan, datajaminan, tujuan penggunaan dan lainnya agar data yang diperolehbenarbenar dapat dipertanggung jawabkan.Membuat notisi analisa kredit sesuai dengan ketentuan Direksiyang berdasarkan pada datadata yang diperoleh dari lapangan /hasil OTS dan Kredit yang disetujui oleh Pemutus kreditkemudian diserahkan
128 — 14
Bahwa BENAR, ada Notisi Sementara Kajian KegiatanPembangunan Pasar Sungai Guntung (Multy Years) PekerjaanPembangunan Pasar Bertingkat Sungai Guntung (sebagaimanadisebut oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 16).Namun sebagaimana namanya : Notisi Sementara maka tentunyaNotisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan atau pegangan bagiPemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan atau PARA TERGUGATuntuk mencairkan dan atau membayarkan Penyesuaian Harga(eskalasi) untuk PT.
tanggal 27 Juli 2011, tentangPengajuan Dana Eskalasi untuk APBD Perubahan TahunAnggaran 2011, (tanpa disertai aslinya,asli pada Tergugat , Il,IV); Fotocopy Surat Rekomendasi dari Lembaga KebijakanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah Rl (LKPP) Pusat diJakarta, Nomor : B1333/LKPP/D.IV.3/10/2010 tanggal 18Oktober 2010 (tanpa disertai aslinya,); Fotocopy PERATURAN PRESIDEN RIL Nomor : 106 Tahun2007, tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ JasaPemerintah, (tanpa disertai aslinya); Fotocopy Surat, Notisi
Kateman senilai Rp. 650.000.000, (Enam Ratus LimaPuluh Juta Rupiah) (disertai aslinya); Fotocopy Surat Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 35.1/DisperindagBP/V2010 tanggal 10 Januari 2010, tentangPermohonan Pembayaran Eskalasi Pada APBD TahunAnggaran 2010 (disertai aslinya); Fotocopy Surat, Notisi Sementara Kajian PembangunanPasar Sungai Salak (Multy Years) Pekerjaan PembangunanKios sebanyak 160 (seratus enam puluh) unit dari BPKP Propinsi Riau (tanpa disertai aslinya)Fotocopy Surat BPKP Propinsi Riau
157 — 38
Terdapat pajak yang belum disetor ke Kas negara sebesar Rp 11.784.546,00.Hal tersebut sesuai dengan Nota Dinas Nomor : ND/195/INSMENPORA/10/2012tanggal 02 Oktober 2012 tentang penyampaian Notisi Hasil audit atas penyaluran danabantuan Keuangan.e Bahwa saksi menerangkan tindakan yangdilakukan saksi yaitu membuat Surat kepada KetuaKomite Revitalisasi sarana olahraga Desa Tamannegeri Kec Way Bungur Kab lampung TimurProvinsi Lampungsesuai dengan Nomor : 409/MENPORA.D.V.PPK/10/2012 tanggal 11 oktober2012
tentang tanggapan hasil audit dan saksilampirkan fotocopy notisi Hasil audit yang isinyayaitu meminta agar pihak Komite memberikantanggapan atas hasil audit dari InspektoratKementerian pemuda dan olahraga.e Bahwa saksi menerangkan Pihak KomiteRevitalisasi sarana olahraga Desa Taman negeriKec Way Bungur Kab.
CHAIRUDDIN )ataupun Inspektur dari Inspektorat Kemenpora RI, serta 1 (satu) bendel Notisi AuditInspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tersebut adalahnotisi audit yang Saya buat setelah Saya melakukan pemeriksaan terhadap kegiatanRevitalisasi lapangan olahraga tingkat kecamatan tahun 2011 di Desa Taman negeriKec. Way Bungur Kab.
Lampung Timur, Propinsi Lampung.Bahwa saksi menerangkan adapun pengertian dari Notisi Audit yang saya buatadalah bentuk laporan yang saya buat berdasarkan hasil yang Saya peroleh pada saatsaya melakukan pemeriksaan dilapangan, untuk selanjutnya Saya serahkan kepadaDeputi terkait masalah bantuan Revitalisasi lapangan olahraga tingkat Kecamatan(Deputi bidang Harmonisasi dan kemitraan kemenpora RI).79Bahwa saksi menerangkan dasar saya membuat Notisi Audit tersebut, adalah hasil/temuan Saya selama melakukan
Lampung Timur.Bahwasaksi menerangkan adapun isi notisi Audit yang saya buat tersebut adalah:1 Terdapat penyaluran dana bantuan fiktif sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Komitepembangunan sarana olahraga Desa Taman Negeri Kec. WayBungur Kab. Lampung Timur kepada Sdr.
70 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1923 K/Pid.Sus/20144422232420262728293031323334351 (satu) lembar copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 23 April2013;1 (satu) lembar asli Notisi hasil audit dengan tujuan tertentu oleh Tim Audit Itjentanggal 25 Juni 2012;1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas DugaanPenyimpangan Penyetoran PNBP Pada Sekretarian Konsil Kedokteran Indonesia(KKI) Yahun 2006 s/d 2011 dari Inspektorat Jenderal Kementrian KesehatanRepublik Indonesia Nomor : PR.02.02/V1.2/2535
Surat Pernyataan Pengembalian Uang Negara, Tanggal 27Januari 2012;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan SuratSurat Berharga, tanggal27 Januari 2012;1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 4September 2012;1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan melakukan perubahan nilai penyetoranPNBP Juli sampai dengan Desember 2011 tanggal 4 September 2012 bersertalampirannya;1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 23 April2013;1 (satu) lembar asli Notisi
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membuat notisi analisa kredit sesuai dengan ketentuan Direksi yangberdasarkan pada datadata yang diperoleh dari lapangar/hasil OTSdan Kredit yang disetujui oleh Pemutus kredit kemudian diserahkan kebagian Administrasi Kredit serta Kredit yang ditolak segera dibuatkansurat penolakannya dan dikirim ke calon debitur;6.
61 — 43
Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST-626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012;---------------------------------------------------------------------------- 14. Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun 2010;------------------------------------------------- 15.
Nomor 824/5020/BKDTentang Pengangkatan PNS Dalam JabatanSPUR ial 2m enn nnn nen nn nnnnnennnnnnnnennnnnannenenes11)Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.2/4592/BKDTentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Eselon Il, Ill,IV Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kab.KarangaSem 5 222222 nono nn nn nnn nnn nn eee12)Fotocopy Keputusan Camat Sidemen Nomor : 10 Tahun 2003Tentang Pembentukan Pengurus UPK Program PengembanganKecamatan (PPK) Fase Il DI Kecamatan Sidemen Kab.Karangasem Tahun 2003;13)Notisi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
170 — 161
Analis Kredit meminta bantuan ke Cabang PasirPangaraian untuk Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Cekking,selanjutnya Analis Kredit membuat administrasinya berupa : Notisi Analisis Kredit Pengusaha Kecil (KPK) atau Kredit PemilikanRumah (KPR), Taksasi Jaminan, Formulir permohonan Kredit Pengusaha Kecil (KPK) atau KreditPemilikan Rumah (KPR), Informasi Data Keuangan, Data Kuantitatif KPK/KPM, Neraca, Laba Rugl, Form Survey, Surat Tugas, dan zin Proses, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK
KreditYang dibuat secara bersamaan, setelah membuat semua Suratsurattersebut dan diprint oleh HERI AULIA MUTAKIN dan MUHAMMADDHUHA selaku Analis Kredit untuk menandatanganinya, kemudianmeminta persetujuan atau meminta verifikasi kepada Pimpinan SeksiKredit ZULYUSRI, setelah ditandatangani oleh Pimpinan Seksi Kreditlalu berkas permohonan kredit tersebut diteruskan kepada TerdakwaARDINOL AMIR untuk meminta persetujuan.Bahwa datadata yang dibuat atau dimasukkkan didalam dokumenadministrasi berupa Notisi
Analis Kredit meminta bantuan ke Cabang PasirPangaraian untuk Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Cekking,selanjutnya Analis Kredit membuat administrasinya berupa : Notisi Analisis Kredit Pengusaha Kecil (KPK) atau Kredit PemilikanRumah (KPR), Taksasi Jaminan, Formulir permohonan Kredit Pengusaha Kecil (KPK) atau KreditPemilikan Rumah (KPR), Informasi Data Keuangan, Data Kuantitatif KPK/KPM, Neraca, Laba Rugl, Form Survey, Surat Tugas, dan Izin Proses, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK
semua sSuratsurattersebut dan diprint oleh HERI AULIA MUTAKIN dan MUHAMMADHalaman 40 Putusan Nomor 26/PID.SUSTPK/2019/PT PBR3)DHUHA selaku Analis Kredit untuk menandatanganinya, kemudianmeminta persetujuan atau meminta verifikasi kepada Pimpinan SeksiKredit ZULYUSRI, setelah ditandatangani oleh Pimpinan Seksi Kreditlalu berkas permohonan kredit tersebut diteruskan kepada TerdakwaARDINOL AMIR untuk meminta persetujuan.Bahwa datadata yang dibuat atau dimasukkkan didalam dokumenadministrasi berupa Notisi
78 — 21
Notisi Audit P2DTK Kab. Kepahiang TA 2008 yangmenelantari perubahan/Revisi Proposal RAB(Bukti T8)9. Surat pernyataan tertanggal 3 Mei 2009 daritukang gali parit/siring yang dikerjakan dengantenaga manusia/manual (Bukti T9);10. Surat dari Kepala Bapedda Kab. Kepahiang No.050/224/BapeddaFis/2009tanggal 13 mei 2009(Bukti T10);11. Revisi Proposal Kegiatan No. 74.a/UPKD/KPH/2009 tanggal 15 Mei 2009 Prihal RevisiProposal RAB (Bukti T.11)12.
Notisi Audit P2DTK Kab. Kepahiang TA 2008yang menelantari perubahan/Revisi Proposal RAB(Bukti T8)40. Surat pernyataan tertanggal 3 Mei 2009 daritukang gali parit/siring yang dikerjakan dengantenaga manusia/manual (Bukti T9);41. Surat dari Kepala Bapedda Kab. Kepahiang No.050/224/BapeddaFis/2009tanggal 13 mei 2009(Bukti T10);42. Revisi Proposal Kegiatan No. 74.a/UPKD/KPH/2009 tanggal 15 Mei 2009 Prihal RevisiProposal RAB (Bukti T.11)43.