: suatu keputusan harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilankeputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum keputusan itu diambil atau diucapkan;Dengan demikian surat keputusan objek sengketa a quo tersebuttidak bersesuaian dengan faktafaktanya, telah mengandung' cacatyuridis dan oleh karena itu harus dibatalkan demi hukum;Bahwa Termohon juga dapat dinilai telah melanggar Asas Kesamaan DalamPengambilan Keputusan Pangreh

dinilai bertentangan denganperaturan perundanganundangan yang berlaku, apabila keputusan yangbersangkutan itu : bertentangan dengan ketentuanketentuan dalamperaturan perundangundangan yang bersifat prosedural/formal;Contoh : Sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan seharusnyapegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri;Sehingga tindakan Termohon tersebut dengan mengeluarkan suratkeputusan objek sengketa a quo tersebut telah melanggar pula AsasKesamaan Dalam Pengambilan Keputusan Pangreh

Putusan Nomor :005/G/2016/PTUN.SMG.b.2.menimbulkan multi tafsir terhadap Obyek Gugatan, yang padaakhirnya dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat,maka demi keadilan Penggugat mohon Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang untuk membatalkan Obyek Gugatan.Tergugat telah melanggar Asas Motivasi untuk SetiapKeputusan Pangreh, asas ini menghendaki agar setiapkeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara harus diberikan alasan ataupertimbangan sebab musabab dikeluarkannya

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahanTergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang perludipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah keputusan obyek sengketaaquo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal/proseduralmaupun substansi/materiilnya, serta tidak bertentangan dengan Asas AsasUmum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asasmotivasi untuk setiap keputusan pangreh

Umum yang membuat akta(berita acara tata batas)tersebut mempunyai kewenangan di tempat dimana aktaproses verbal tata batas tersebut dibuat; Bahwa berdasarkan pasal 11 BV tersebut dapat diketahuibahwa susunan panitia tata batas terdiri atas: ~e Pegawai yang membuat rencana tata batas itu, ataupegawai lain yang ditunjuk oleh Kepala JawatanKehutanan Jawa dan Madura, yaitu pejabat kehutanan dalam hal ini Beheerder(pemangku) distrik hutan yangditata batas; ~ === === === === === ==e 2(dua) orang pegawai Pangreh

praja yang ditunjuk olehresident, yang mana unsur pejabat pangreh praja adalahpara pejabat pangreh praja dalam wilayah administrasipemerintahan dimana berlokasi hutan yang ditata batastersebut, unsur pejabat pangreh praja ini terdiri atasPejabat yang berkebangsaan Eropas/Belanda yaituAssistent Resident atau Controleur atau AdspirantControleur dan Pejabat Pangreh Praja yangberkebangsaan Indonesia/Pribumi misalnya Wedana atau Asisten Wedana;TT TT Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatasnampak

Azas Motivasi untuk Setiap Keputusan Pangreh;Seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan haruslah memberikanalasan atau pertimbangan apa sebab nya Objek Gugatan diterbitkan. Alasantersebut haruslah didukung oleh fakta yang benar dan cukup. Dengan, alasanatau pertimbangan dikeluarkannya Objek Gugatan, tidak boleh alasan ataupertimbangan yang dibuat dengan rekasa, yang seolaholah sudah cukupmendukung dikeluarkanya Objek Gugatan.

., Keduanya Advokad,berkantor di Jalan Jabal Rahma II RT 31 Nomor 95Keurahan Klandasan ilir, Kota Balikpapan, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2019, selanjutnyadisebut Pembanding semula Tergugat;LawanGunawan, Tempat/Tangggal Lahir: Pasuruhan/24 September 1958, PekerjaanPurnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TN),Alamat: Jalan Pangreh Praja Il Nomor 26 RT.09Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan SelatanKota Balikpapan No.

yang bebas dan mandiriadalah asas yang memberikan kebebasan bagi Badan Pemeriksa Keuanganuntuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak bolehdipengaruhi oleh siapapun;Menurut doktrin ilmu hukum administrasi terdapat 13 asasasas umumpemerintahan yang baik, yaitu:1a + & IVAsas kepastian hukum (principle of legal secunity);Asas keseimbangan (pnnciple of proporsionality)Asas kesamaan (pnnciple of equality);Asas bertindak cermat (pnnciple of caretulless);Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh

Muchsan,SH (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta/ Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dalam bukunya yangberjudul: Beberapa Catatan Tentang HUKUM ADMINISTRASINEGARA dan PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIAyang diterbitkan oleh Penerbit Liberty Yogyakarta, pada halaman 2526, menyatakan bahwa Syaratsyarat yang harus dipenuhi untukSahnya suatu Keputusan Pangreh/Pemerintah (beschikking) adalah:a. Syaratsyarat yang bersifat formil meliputi:1).

Pangreh PrajaIl No.26 RT.O9 Kelurahan Sepinggan,Kecamatan BalikpapanSelatan Kota Balikpapan No. KTP: 6471052409580001, dalamhal ini memberikan kuasa kepada ParaAdvokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada LAW OFFICERIFAIl & ASSOCIATES yang berdomisili hukum di Jl.Syarifuddin Yoes RT. 03, No. 02, Kelurahan Sepinggan baru,Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur,Telp: 0811532082/ 081347715234.

Peraturan Pertanahan diDaerah eks Karesidenan Surakarta sebelum berlakunya UUPA Tahun 1960;Bahwa untuk menentukan adanya tanah sanggan harus berpegang padaPeraturan pertanahan yang berlaku pada masa itu yaitu rijks blaadSurakarta tahun 1938 khususnya di dalam Perangan Ill Bab 7 dan 9secara tegas telah menentukan syarat adanya Tanah Sanggan, yaitu harusadanya Putusan Desa yang dihadiri oleh pemegang Stat/Kuli sewu danPutusan Desa atas penetapan Tanah Sanggan tersebut harusditandatangani oleh Bupati Pangreh

(ASN) yang memenuhi kwalifikasi melakukan tindak pidana yangancaman hukumannya 4 tahun atau lebih berat dan dipidana denganhukuman pidana paling sedikit 2 tahun;Asas Bertindak Cermat, Bahwa Keputusan Kepala BadanKependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalamobjek perkara ini telah dilakukan dengan cermat artinya sebelumdiambil suatu keputusan telah mempertimbangkan masakmasaksemua kepentingan yang terkait, baik Penggugat, Tergugat dan PihakKetiga;Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan Pangreh

asas ini menghendaki adanya keseimbangan antarahukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan pegawai dan adanya kriteriayang jelas mengenai jenisjenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan.Asas kesamaan dalam mengambil keputusanAsas ini menghendaki agar pejabat administrasi negara dalam mengambilkeputusan harus memiliki tindakantindakan yang sama (dalam arti tidakbertentangan) atas kasus atau peristiwa yang serupa sehinggakeputusannya pun akan sama pula.Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh

Dengan demikian orang yang terkena keputusantersebut menjadi tahu apa alasanalasannya, sehingga apabila alasanalasan itu tidak benar dan merugikan, dia dapat mengajukan keberatanyang tepat untuk mendapatkan keadilan.Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation),maksudnya suatu kebijakan publik harus dapat didukung oleh alasanalasan yang dijadikan dasarnya.Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor 48/G/2020/PTUNJKT.Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badanbadan pemerintahan

Kuntjoro Purbopranoto pada bukunya= yang berjudul"Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, 1981,Binacipta: Bandung, halaman 30:Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperolehseseorang berdasarkan suatu keputusan pangreh...Bahwa asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu aspekmateriil dan aspek formil. Aspek materiil berhubungan eratdengan asas kepercayaan.

Pangreh Praja sekitar arearumahTERGUGAT REKONPENSI bertempat tinggal dan pada waktu diluar batas normal, sekira dini hari pukul +02.30 Wita. Hanyamanusia bermoral kurang baik/ kurangterpuji/ kurangtata krama/bertentangan dengan norma/etika maupun agamayang akanmengatakan kejadian ini merupakan sesuatu yang biasa, mengingatTERGUGAT REKONPENSI masih terikat perkawinan yang sahdengan PENGGUGAT REKONPENSI baik secara agama maupunsecara hukum.

Pangreh Praja IV RT 08 Nomor 48, KelurahanSepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, PekerjaanEx. Anggota Polri, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, Berkedudukan di JalanSyarifudin Yoes nomor 99 di Kota Balikpapan, dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1. KOMBES POL ARY DONNY SETIAWAN,S.I.K., M.H, NRP. 75020377, KABIDKUM POLDAKALTIM;2. AKBP M.FARIDL DJAUHARI, S.H.,M.H.,NRP. 70020394, KASUBBID BANKUM BIDKUMPOLDA KALTIM;3.

No : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 7 ayat(4) huruf b dan huruf c, pada hal Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaransebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut ; Bahwa berdasarkan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, maka keputusanyang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana dimaksudkan pada point 6 dan 7 di atas,telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan asas permainanyang layak dan asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh

No. 188. 45 / 2486 p/ 436.6.18 / 2010 tanggal4 Oktober 2010 berbeda luasnya 142 meter persegi, sehingga dalam hal iniTergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah No. 188. 45 / 2486p/ 436.6.18 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama Purnama Limdrayantitidak memperhatikan asas Kesamaan (Principle of equality) karena tidakada warga RW 02 kelurahan Tambaksari yang mendapat Surat IjinPemakaian tanah yang luasnya hingga 142 meter persegi =; b Asas motivasi untuk setiap pengambilan keputusan pangreh

berikut dokumen = yangdipersyaratkan diterima secara lengkap......BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujuiperubahan kepemilikan saham paling lama 60 (enam puluh) harikerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan...Bahwa tindakan keseimbangan yang dilakukan Tergugat tidaklahberguna dan bermanfaat bagi Para Nasabah dan Investor barusehingga jelas' tidak mencerminkan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen VanBerhoorlijk).Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan Pangreh

Jenderal Anmad Yani Nomor 27 (dahulu Nomor 25) LingkunganIV Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan ;Bahwa alas hak berupa Grant C No. 372 yang menjadi dasar ParaPenggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara aquo, dalam hal iniHalaman 28 dari 57 Putusan Nomor 502/Pdt/2019/PT MDNPara Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas terhadap objekperkara aquo, sebagaimana sejarahnya Grant C diberikan olehpemerintah swapraja bagi bukan Kaula Swapraja, didaftar di KantorControleur (Pejabat Pangreh

kaitannya dengan yayasan yang telahterdaftar;Bahwa dalil Penggugat pada angka 15 dan 16 jelas keliru danmenyesatkan karena secara formil seluruh persyaratan yang ditentukanPasal 37A Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2013 TentangPerubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 2008 TentangPelaksanaan UndangUndang Yayasan telah dipenuhi oleh NotarisVirgillio De Jesus Conceicao, S.H. di Jakarta, adapun dalil Penggugatbahwa Tergugat melanggar Asas Bertindak Cermat, Asas Motivasi untuksetiap Keputusan Pangreh

. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.tujuannya sudah berbeda dari tujuantujuan kewenangan yang dilimpahkankepada pejabat tersebut;Bahwa dalam salah satu dari AAUPB dikenal asas motivasi untuk setiaptindakan pangreh (pejabat tata usaha negara) maksudnya disini adalahkalau dalam common law system itu disebut the duty to giving reason(kewajiban untuk memberikan alasan).